Pemikiran Kebangsaan

Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

Dalam tiga dekade terakhir, studi hubungan internasional dan keamanan kawasan Timur Tengah semakin menempatkan Republik Islam Iran sebagai aktor sentral dalam dinamika geopolitik regional. Iran tidak hanya dipahami sebagai negara dengan kepentingan nasional tradisional, tetapi juga sebagai “arsitektur pengaruh” yang memanfaatkan jaringan proksi bersenjata, dukungan politik, serta hubungan strategis dengan negara-negara seperti Suriah guna memperluas kedalaman strategisnya terhadap rival regional dan global (Sharif & Ebrahimi, 2026). Jaringan ini sering disebut sebagai Axis of Resistance, mencakup kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, serta milisi yang berafiliasi di Irak dan Yaman; semuanya berfungsi sebagai alat Iran untuk memproyeksikan pengaruh tanpa harus melibatkan angkatan bersenjatanya secara langsung. Fenomena ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bagaimana negara-negara tanpa keunggulan konvensional menggunakan aktor non-negara untuk mendapatkan leverage strategis dalam konflik berkepanjangan.  

Kebijakan eksternal Iran tersebut mengalami tekanan serius akibat rangkaian tindakan terkoordinasi dari negara-negara rival serta sekutu yang berbasis di luar Iran sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pascaperang Israel–Iran pada 2024–2025, terlihat pola tindakan yang dapat dibaca sebagai strategi sistematis untuk melemahkan posisi Iran bukan melalui konfrontasi langsung saja, tetapi melalui serangkaian tekanan yang dimulai dari pinggiran “periferal” geopolitik menuju pusat kekuatan Iran (“core”). Strategi ini terdiri dari pelemahan jaringan proksi (misalnya: Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza), gangguan terhadap koridor strategis seperti Suriah, penghambatan terhadap kapabilitas nuklir Iran melalui operasi non-konvensional, serta tekanan internal melalui sanksi ekonomi dan pembatasan legitimasi domestik yang sekaligus didukung oleh pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat ke wilayah Teluk Persia.  

Strategi semacam ini bergerak dalam ranah yang sering disebut dalam studi kebijakan luar negeri sebagai “competition below the threshold of all-out war”, yaitu suatu kompetisi yang intens tetapi tetap di bawah ambang perang terbuka besar-besaran. Pendekatan ini dijustifikasi oleh negara-negara pesaing Iran sebagai cara untuk mengurangi kemampuan Iran melakukan proyeksi kekuatan tanpa memicu konflik besar yang merugikan semua pihak (Liu, 2025).  

Kerangka konseptual monograf ini menggabungkan tiga pilar utama: pertama adalah peran aktor proksi dalam politik keamanan Iran, kedua adalah tekanan struktural terhadap pusat kemampuan strategis Iran (seperti program nuklirnya), dan ketiga adalah dinamika domestik yang dipengaruhi oleh protes massa, tekanan ekonomi, dan mobilisasi sosial yang dirangsang oleh agenda eksternal lawan-lawan Iran. Kerangka ini mengadopsi pendekatan holistik, menyatukan aspek militer, ekonomi-politik, serta ideologis untuk memahami bagaimana tekanan eksternal berbasis jaringan dari periferal hingga pusat, mempengaruhi stabilitas dan orientasi kebijakan Iran.  

Perlu ditegaskan bahwa strategi “pemotongan dari pinggiran menuju inti” ini bukanlah satu dokumen kebijakan resmi yang dipublikasikan oleh aktor negara-negara tertentu. Sebaliknya, hal ini merupakan hasil sintesis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai negara atau gabungan negara-negara dalam kombinasi dengan aktor regional yang saling bersaing untuk menekan Iran melalui banyak front, sehingga secara bersama-sama membentuk pola yang terlihat sistematis. Dalam literatur hubungan internasional, pendekatan semacam ini sering dijelaskan sebagai bentuk perang proksi dan tekanan multilevel yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk meraih tujuan strategis tertentu tanpa eskalasi skala penuh (Sharif & Ebrahimi, 2026).  

Pendekatan ini semakin relevan untuk dipahami dalam konteks meningkatnya ketegangan global di tahun-tahun awal 2026, di mana konflik antara Iran dan koalisi aktor lain terus berkembang, mencakup tekanan langsung terhadap jaringan proksi Iran, gangguan strategis pada jalur suplai dan koridor logistik seperti Suriah, hingga tekanan terhadap legitimasi domestik melalui protes internal yang meningkat serta kebijakan keras sanksi asing. Faktor-faktor tersebut, secara kolektif, mengintensifkan tantangan bagi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Iran serta memaksa Teheran untuk menyesuaikan strategi geopolitiknya dengan realitas tekanan berlapis dari luar dan dari dalam negeri.

Hezbollah di Lebanon: Simbol Proyeksi Kekuatan Iran dan Target Degradasi Strategis

Hezbollah di Lebanon merupakan salah satu contoh paling menonjol dari bagaimana Republik Islam Iran memproyeksikan pengaruhnya di luar perbatasan nasional melalui dukungan terhadap aktor non-negara. Sejak dibentuk pada awal 1980-an dengan dukungan operasional dan finansial dari Iran, Hezbollah berkembang dari sebuah milisi lokal menjadi kekuatan politik dan militer yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan Lebanon sekaligus menjadi aktor utama dalam konflik regional dengan Israel. Dukungan Iran terhadap Hezbollah bukan sekadar hubungan transaksional; hubungan itu dibangun atas dasar ideologi resistensi terhadap dominasi Barat dan Israel, sekaligus strategi geopolitik Teheran untuk menciptakan strategic depth di Levant (Drewek, 2024).

Hezbollah memiliki peran ganda dalam sistem politik Lebanon. Secara internal, organisasi ini bukan hanya kelompok militan, tetapi juga kekuatan politik yang signifikan melalui sayap parlementernya, Loyalty to the Resistance Bloc, yang telah menjadi bagian dari parlemen Lebanon dan memainkan peran penting dalam koalisi pemerintahan serta keputusan legislatif. Integrasi sosio-politik ini memberi Hezbollah legitimasi domestik yang melampaui kapasitas militernya, menjadikannya entitas yang sangat sulit dipisahkan dari struktur kekuasaan nasional Lebanon. Di medan militer, Hezbollah dikenal memiliki arsenal roket dan peluru kendali yang besar, yang telah menjadi alat deterensi utama terhadap Israel serta elemen signifikan dalam kalkulasi keamanan regional.

Hubungan antara Iran dan Hezbollah mencerminkan apa yang sering dibahas dalam literatur hubungan internasional sebagai strategi proksi negara (state-proxy strategy), di mana negara patron memanfaatkan kelompok bersenjata non-negara untuk memperluas pengaruhnya sekaligus meminimalisasi risiko konsekuensi internasional dari keterlibatan langsung. Jejaring ini memungkinkan Iran untuk menciptakan konflik berkepanjangan di perbatasan Israel, yang menyerap sumber daya dan perhatian militer lawan tanpa harus mengerahkan angkatan bersenjata nasional secara luas (Iran’s Proxy Network, 2025).

Namun, strategi ini juga menciptakan kerentanan bagi Iran ketika konteks geopolitik berubah secara substansial, termasuk setelah perang panjang yang melibatkan Israel dan Hezbollah pada tahun-tahun awal 2020-an. Serangkaian tekanan internasional yang menekan pemerintahan Lebanon untuk mengusulkan disarmament atau pembatasan kekuatan Hezbollah mencerminkan satu bentuk strategi degradasi terhadap jejaring proksi Iran. Tekanan ini diperkuat oleh tuntutan pemerintah Lebanon dan aktor internasional agar milisi bersenjata seperti Hezbollah meletakkan senjata dan tunduk pada otoritas negara, sebagian sebagai konsekuensi dari kerusakan infrastruktur serta korban sipil yang ditimbulkan selama konflik terakhir (Reuters, 2026; Atlas Institute, 2025).

Upaya ini mencerminkan keterkaitan antara kebijakan domestik Lebanon, tekanan global terhadap proliferasi senjata non-negara, dan persaingan geopolitik yang lebih luas antara Iran dan blok negara-negara yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ketika pemerintah Lebanon mulai membahas rencana untuk melucuti senjata kelompok bersenjata tersebut demi memperkuat monopoli kekerasan oleh negara, respons Hezbollah sangat kuat. Organisasi ini menolak keras rencana pembatasan senjata yang diprakarsai pemerintah, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemampuan Lebanon untuk mempertahankan diri serta sebagai alat yang melayani kepentingan Israel dan sekutu-sekutunya (Reuters, 2026; Reuters, 2025). Penolakan ini signifikatif karena menunjukkan bahwa Hezbollah tetap mempertahankan legitimasi ideologis yang kuat dalam basis pendukungnya yang luas, serta ketergantungannya pada dukungan eksternal dari Iran untuk mempertahankan struktur militer dan politiknya.

Selain itu, dinamika domestik Lebanon menunjukkan bahwa Hezbollah telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan politik negara tersebut, sehingga upaya untuk melemahkan peran militer kelompok ini harus mempertimbangkan kompleksitas keseimbangan sektarian dan legitimasi internal. Kelemahan institusi negara Lebanon, keterbatasan kemampuan Tentara Lebanon (Lebanese Armed Forces), serta kekhawatiran tentang potensi konflik sektarian akibat upaya disarmament menjadi tantangan substansial dalam strategi ini (Atlas Institute, 2025). Di tengah ketegangan ini, keterlibatan Iran melalui sanksi diplomatik juga memberi sinyal bahwa Teheran menempatkan pertahanan Hezbollah sebagai inti dari strateginya, yang mencerminkan kesadaran tentang pentingnya milisi itu sebagai instrumen proyeksi kekuatan regional (Reuters, 2025).

Secara keseluruhan, Hezbollah di Lebanon bukan hanya representasi dari doktrin resistensi yang dipromosikan oleh Iran, tetapi juga merupakan arena utama di mana strategi sistematis untuk melemahkan pengaruh Iran diuji. Upaya untuk mengurangi kapasitas militer dan legitimasi politik kelompok ini berimplikasi luas terhadap legitimasi regional Iran, struktur keamanan Lebanon, serta dinamika keseimbangan kekuatan antara Iran dan rival-rivalnya. Mengamati perkembangan ini, terlihat jelas bahwa perubahan status milisi semacam ini memiliki dampak tidak hanya pada Lebanon dan Iran, tetapi juga pada keseluruhan pola konflik dan perdamaian di Timur Tengah.

Hamas di Gaza: Relasi Strategis dan Tekanan dalam Kerangka Proksi Iran

Hamas, sebuah organisasi Palestina yang berakar dalam Islamisme Sunni dan sejak 1987 berperan dominan dalam perlawanan terhadap Israel di Jalur Gaza, berkembang dari gerakan sosial-politik menjadi aktor militan yang terstruktur dan berperan luas dalam konflik regional. Sejak pengambilalihan kekuasaan di Gaza pada 2007, Hamas mengalami transformasi dari gerakan berbasis layanan sosial menjadi kekuatan militer-politik yang memiliki kemampuan rudal jarak jauh dan struktur komando yang luas, yang secara langsung menantang Israel sekaligus menjadi sumber ketidakstabilan berkepanjangan di kawasan tersebut (Center for Strategic and International Studies, 2023).  

Hubungan antara Iran dan Hamas sering dijelaskan dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai “hubungan pragmatis yang saling menguntungkan” (marriage of convenience), di mana Iran menyediakan dana, persenjataan, pelatihan militer, dan logistik, sedangkan Hamas memberikan Teheran kendaraan strategis untuk menekan Israel dari front selatan dan memperluas kedalaman tekanan terhadap musuh-musuhnya melalui perwakilan non-negara di kawasan. Sejumlah laporan analitis menunjukkan bahwa tanpa dukungan Iran selama bertahun-tahun, Hamas tidak akan mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan operasi-operasi militer besar, termasuk serangan besar yang mencuatkan ketegangan di akhir dekade ini (Washington Institute for Near East Policy, 2023).  

Iran sejak awal 1990-an secara konsisten menjadi penyokong utama Hamas, memasok sumber daya manusia dan material yang signifikan, termasuk pelatihan militer dan dukungan finansial jutaan dolar setiap tahunnya untuk memperkuat kemampuan organisasi tersebut melawan Israel dan menjaga kendali atas wilayah Gaza. Dukungan ini telah meningkat dalam dekade terakhir, dengan laporan intelijen yang mengungkapkan adanya ribuan personel Hamas yang menerima pelatihan militer oleh pasukan elit Iran, seperti Quds Force, di berbagai lokasi, termasuk di luar wilayah Palestina (Foundation for Defense of Democracies, 2023).  

Dalam perspektif hubungan internasional, dukungan Iran terhadap Hamas berfungsi sebagai instrument strategic depth dan penyeimbang tekanan Israel: dengan menciptakan ancaman dari dua front (Utara melalui Hizbullah dan Selatan melalui Hamas), kebijakan ini memperumit kalkulasi keamanan Israel dan meningkatkan biaya bagi lawan untuk menekan Iran langsung. Relasi ini juga mencerminkan dimensi ideologis, di mana pemerintah Iran secara terbuka menolak legitimasi Israel dan memposisikan diri sebagai pelindung perjuangan Palestina, sehingga dukungan terhadap Hamas juga memiliki reservoir simbolik di mata sebagian publik Muslim di Timur Tengah (European Council on Foreign Relations, 2023).  

Namun demikian, sepanjang gejolak konflik terbaru, asumsi mengenai hubungan strategis yang mulus ini mengalami tekanan signifikan. Serangan militer besar yang dijalankan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023, digabung dengan serangkaian serangan terhadap komandan dan jaringan Iran yang terlibat dalam dukungan militer kepada proksi-proksinya, melemahkan kemampuan struktural Hamas dan menguji kesetiaan serta kapasitas dukungan Iran itu sendiri (Reuters, 2025).  

Kelemahan struktural Hamas ini bukan semata akibat tekanan militer, tetapi juga muncul dari dinamika internal Gaza, di mana dukungan terhadap Hamas sebagai penguasa de facto semakin diuji oleh krisis kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, serta ketidakpuasan klan lokal yang menolak dominasi kekuasaan terpusat organisasi tersebut. Dalam skenario ini, relasi Hamas-Iran menunjukkan tingkat ketergantungan yang kompleks: meskipun Iran tetap menjadi pendukung penting, kapasitasnya untuk memulihkan kemampuan militer Hamas di tengah tekanan berkepanjangan dipertanyakan oleh para analis, terutama saat sumber daya Iran sendiri diserap oleh prioritas strategis lain di kawasan (Reuters, 2025).  

Pendekatan tekanan terhadap Hamas sebagai bagian dari strategi melemahkan jaringan proksi Iran terletak pada dua dimensi utama. Pertama, tekanan militer luas oleh Israel dan sekutunya bertujuan untuk mengurangi kapasitas Hamas sebagai alat Iran untuk menimbulkan tekanan berkelanjutan terhadap Israel, sehingga mengurangi leverage Iran dalam konflik proksi tersebut. Kedua, tekanan diplomatik dan ekonomi internasional terhadap Hamas, serta tekanan kemanusiaan di Gaza yang sebagian disebabkan oleh blokade dan serangan, berpotensi mengikis basis legitimasi Hamas dalam masyarakat Palestina itu sendiri, sehingga mempersempit ruang manuver Iran untuk menggunakan kelompok ini sebagai instrumen politik luar negerinya (Reuters, 2025).  

Relasi Hamas dan Iran juga menghadirkan dilema bagi strategi tekanan internasional: tindakan untuk melemahkan Hamas dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, memicu krisis sosial yang lebih besar, dan mempengaruhi dinamika politik internal Palestina yang pada ujungnya memiliki implikasi luas terhadap stabilitas regional dan aspirasi perdamaian jangka panjang. Dalam kerangka strategi degradasi jaringan proksi Iran, tekanan terhadap Hamas merupakan langkah yang rawan kontradiksi, dimana di satu sisi merusak kemampuan militan pro-Iran, namun di sisi lain membuka kemungkinan munculnya friksi baru antara kelompok-kelompok Palestina sendiri serta memicu sentimen anti-asing yang dapat memperkuat narasi ideologis yang digunakan Iran untuk mempertahankan dukungan di Timur Tengah (European Council on Foreign Relations, 2023).  

Secara keseluruhan, kasus Hamas di Gaza menampilkan bagaimana komponen proksi dalam jaringan pengaruh Iran bukan hanya aset strategi luar negeri Teheran, tetapi juga titik kerentanan ketika tekanan militer dan politik global diarahkan padanya. Kelemahan yang muncul dari relasi ini tidak hanya membatasi kemampuan Hamas sebagai aktor militan, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan pola hubungan Tehran–Hamas dalam siklus geopolitik yang lebih luas, sehingga memiliki efek sistemik dalam upaya melemahkan Iran dari perifer geopolitik menuju pusat kebijakan strategisnya.

Suriah sebagai Koridor Strategis Iran dan Dampak Degradasi terhadap Jaringan Proksi

Suriah pernah menjadi komponen krusial dalam jaringan proksi Iran yang lebih luas di Timur Tengah, berfungsi sebagai koridor strategis logistik dan geopolitik yang menghubungkan Teheran dengan aktor-aktor non-negara di Levant, khususnya Hezbollah di Lebanon. Dalam literatur hubungan internasional dan studi strategi regional, hubungan Iran–Suriah dipahami bukan sekadar aliansi bilateral biasa tetapi sebagai mekanisme struktural yang memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya jauh dari perbatasan nasionalnya melalui jaringan milisi yang didukung dan infrastruktur logistik yang berkelanjutan (Washington Institute, 2024). Dalam konflik Suriah, berbagai milisi pro-Iran, termasuk Fatemiyoun Brigade (dengan pejuang Afghanistan) dan Zainabiyoun Brigade (dengan pejuang Pakistan) beroperasi bersama pasukan rezim, merefleksikan keterlibatan multilevel Iran di medan perang tersebut serta upayanya mempertahankan koridor dukungan lintas batas (Washington Institute, 2024).  

Pentingnya Suriah sebagai jalur strategis tidak hanya berasal dari kedekatannya geografi dengan Lebanon dan Israel, tetapi juga karena secara historis menjadi rute utama untuk distribusi senjata, dana, dan dukungan personel dari Iran menuju Hezbollah serta aktor pro-Teheran lainnya. Analisis yang mengkaji jaringan logistik Iran menyatakan bahwa sebagian besar persenjataan dan perlengkapan militer untuk Hezbollah dikirim dari wilayah Iran melalui Suriah dan dipindahkan secara darat ke Lebanon, menjadikan Suriah sebagai “pembawa beban” logistik penting dalam arsitektur pengaruh Iran di Levant (Wikipedia, 2025).  

Selain fungsi logistik, Suriah juga menyediakan keistimewaan geopolitik bagi Iran dalam konteks kesetiaan rezim Bashar al-Assad, karena hubungan antara Teheran dan rezim Assad bertahan selama bertahun-tahun konflik sipil dan perang proksi. Suriah di bawah Assad menyambut dukungan politik, militer, dan ekonomi Iran, menukarnya dengan keberlangsungan rezimnya dalam menghadapi oposisi serta kelompok pemberontak yang beragam. Hubungan ini memungkinkan Iran mempertahankan dan mengkonsolidasikan posisinya di Mediterania, serta memberi landasan bagi perluasan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan milisi Syiah lainnya (Repository UMY, 2025).  

Namun, dinamika ini mengalami pergeseran signifikan ketika rezim Assad runtuh pada akhir 2024 akibat kombinasi tekanan militer, kekalahan proksi, dan dinamika perang sipil yang berkepanjangan. Jatuhnya Assad merupakan peristiwa strategis besar yang secara langsung memutuskan koridor logistik yang selama ini menjadi nadi bagi transfer sumber daya dari Iran ke wilayah Levant, terutama ke Hezbollah di Lebanon dan jaringan milisi lain yang berafiliasi (RFE/RL, 2025).  

Transformasi ini memiliki implikasi strategis yang mendalam. Dengan hilangnya rezim yang selama ini menjadi “pintu masuk” Iran ke Levant, jaringan logistik tersebut terancam putus atau mengalami degradasi substansial. Banyak analis menilai bahwa tanpa akses langsung melalui Suriah, Iran kehilangan salah satu komponen kunci dari strategi proksinya, sehingga harus mencari alternatif rute yang lebih kompleks atau berisiko tinggi melalui jalur laut atau udara, yang secara logistik lebih mahal dan lebih mudah terdeteksi oleh lawan (Israel Alma Institute, 2025).  

Tanpa koridor darat yang stabil, kemampuan Iran untuk menyediakan persenjataan tingkat lanjut kepada kelompok seperti Hezbollah menurun secara signifikan karena jalur alternatif, baik melalui udara maupun laut, membawa risiko logistik, kontrol kualitas, dan keamanan yang lebih besar. Koridor tersebut sebelumnya dikenal sebagai “Jembatan Syiah” atau Shiite Crescent, sebuah gagasan geopolitik yang menggambarkan konektivitas darat yang menghubungkan Tehran melalui Irak dan Suriah hingga Lebanon. Ketika koridor ini melemah atau mengalami dislokasi, maka efektivitas proksi Iran juga menghadapi tantangan struktural yang serius (Alma Institute, 2025).  

Lebih jauh, runtuhnya mekanisme dukungan melalui Suriah turut memicu upaya negara-negara regional dan internasional untuk memutus sisa jaringan penyelundupan, perbatasan ilegal, dan simpul penghubung militan yang sebelumnya dimanfaatkan Iran. Laporan media menunjukkan bahwa pemerintah transisi Suriah berupaya merusak jaringan smuggling dan jalur persenjataan yang tersisa di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon, yang merupakan bagian penting dari logistik Iran-Hezbollah, sehingga konflik antara kelompok lokal dan elemen pro-Iran terus menjadi sumber ketegangan di wilayah tersebut (Washington Post, 2025).  

Secara keseluruhan, peran Suriah sebagai koridor strategis telah menjadi bagian integral dari arsitektur pengaruh Iran di Timur Tengah. Degradasi fungsi koridor ini akibat keruntuhan rezim yang bersahabat dan tekanan militer serta politik dari lawan-lawan Iran menggambarkan bahwa strategi sistematis untuk melemahkan jaringan proksi Iran tidak hanya berpengaruh terhadap aktor front seperti Hezbollah atau Hamas, tetapi juga menargetkan struktur logistik yang menjadi tulang punggung dukungan lintas batas Iran, sehingga perubahan dalam konfigurasi geopolitik Suriah dapat memiliki dampak yang substansial terhadap keseimbangan kekuatan regional dan kemampuan Iran mempertahankan jaringan proksinya dalam jangka panjang.

Kapabilitas Nuklir Iran sebagai Pusat Gravitasi: Sabotase, Pembunuhan Ilmuwan, dan Strategi Counter-Proliferation

Jika Hezbollah, Hamas, dan Suriah merepresentasikan lapisan periferal dari arsitektur pengaruh Iran, maka program nuklir Iran merupakan pusat gravitasi strategis yang paling sensitif. Dalam perspektif teori deterrence dan proliferasi nuklir, kemampuan pengayaan uranium Iran bukan sekadar isu teknis energi nuklir, tetapi juga menyangkut kapasitas laten (latent capability) untuk mencapai status ambang nuklir (nuclear threshold state), yang secara signifikan dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2025).

Laporan-laporan IAEA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan tingkat pengayaan uranium hingga level yang secara teknis mendekati ambang yang diperlukan untuk persenjataan, meskipun Iran secara resmi menyatakan bahwa programnya bersifat damai (IAEA, 2025). Status “threshold capability” ini menciptakan dilema keamanan yang akut bagi Israel dan negara-negara Teluk, serta memperumit kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat pasca melemahnya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam literatur keamanan internasional, kondisi seperti ini sering menghasilkan strategi counter-proliferation non-konvensional yang bertujuan memperlambat, mengganggu, atau mendisrupsi kemajuan teknis tanpa harus melakukan serangan militer skala penuh (Lindsay, 2013).

Sejak awal dekade 2010-an, berbagai insiden sabotase dan serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran menunjukkan pola konsisten dari pendekatan “delay and degrade strategy”. Salah satu kasus paling terkenal adalah operasi siber Stuxnet, yang menargetkan sentrifugal di fasilitas Natanz dan menyebabkan kerusakan fisik signifikan tanpa keterlibatan militer terbuka (Lindsay, 2013). Analisis akademik menyebut Stuxnet sebagai tonggak penting dalam evolusi perang siber, karena menunjukkan bahwa malware dapat menghasilkan dampak kinetik terhadap infrastruktur kritis negara (Rid, 2020).

Selain sabotase teknologi, dimensi lain dari strategi degradasi terhadap inti nuklir Iran adalah pembunuhan ilmuwan nuklir. Sejumlah ilmuwan Iran yang terlibat dalam penelitian nuklir menjadi target serangan terkoordinasi dalam satu dekade terakhir, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting yang diasosiasikan dengan program pengayaan dan riset strategis. Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada 2020, misalnya, dipandang oleh banyak analis sebagai bagian dari strategi untuk memperlambat transfer pengetahuan dan kapasitas organisasi dalam program nuklir Iran (Albright, 2021). Dalam studi proliferasi, pendekatan semacam ini dikenal sebagai “decapitation strategy” terhadap komunitas ilmiah, dengan asumsi bahwa hilangnya individu kunci dapat menghambat percepatan teknis dan koordinasi internal (Albright, 2021).

Namun, efektivitas jangka panjang dari strategi ini diperdebatkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa program nuklir negara cenderung bersifat institusional dan tidak bergantung pada satu individu saja, sehingga pembunuhan ilmuwan lebih berdampak pada simbolisme dan psikologi strategis daripada pada penghentian permanen program (Kroenig, 2022). Di sisi lain, sabotase berulang terhadap fasilitas pengayaan, termasuk ledakan misterius dan gangguan operasional, terbukti menyebabkan penundaan teknis dan memaksa Iran menginvestasikan kembali sumber daya untuk rekonstruksi serta pengamanan fasilitasnya (IAEA, 2025).

Strategi ini juga berfungsi sebagai bentuk deterrence signaling. Dengan menunjukkan kemampuan untuk menembus sistem keamanan Iran dan menyerang aset bernilai tinggi, aktor-aktor yang diduga terlibat dalam operasi tersebut mengirimkan pesan bahwa eskalasi menuju weaponization akan memiliki konsekuensi langsung. Dalam kerangka coercive diplomacy, tekanan semacam ini bertujuan memaksa perubahan perilaku tanpa memicu perang terbuka (Byman & Waxman, 2021).

Akan tetapi, tekanan terhadap program nuklir Iran memiliki efek paradoksal. Alih-alih menghentikan program, serangan dan sabotase seringkali mendorong Iran untuk meningkatkan hardening fasilitas, mendispersikan sentrifugal ke lokasi bawah tanah yang lebih dalam, serta mempercepat pengayaan sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap tekanan eksternal (IAEA, 2025). Dalam konteks ini, strategi degradasi inti berisiko menciptakan spiral aksi-reaksi yang meningkatkan risiko eskalasi regional.

Dari perspektif sistematis “peripheral-to-core weakening”, fase ini menandai pergeseran dari tekanan tidak langsung melalui proksi menuju tekanan langsung terhadap kapasitas strategis negara Iran sendiri. Jika Hezbollah dan Hamas merupakan instrumen eksternal yang memperluas pengaruh Iran, maka program nuklir adalah instrumen internal yang memperkuat posisi tawar Iran di arena internasional. Menargetkan inti ini berarti menyentuh identitas strategis dan kedaulatan nasional Iran, sehingga sensitivitas dan potensi eskalasinya jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan terhadap proksi.

Dengan demikian, operasi sabotase, pembunuhan ilmuwan, dan gangguan terhadap fasilitas pengayaan uranium tidak dapat dipahami secara terpisah sebagai insiden individual. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari arsitektur tekanan berlapis yang bertujuan menghambat kemampuan Iran untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai negara ambang nuklir. Namun efektivitas strategi ini bergantung pada dinamika politik domestik Iran, respons elite keamanan, serta kalkulasi risiko oleh aktor-aktor regional dan global yang terlibat.

Dimensi Domestik: Protes Massa, Tekanan Ekonomi, dan Erosi Legitimasi Internal

Jika tekanan terhadap proksi regional dan kapabilitas nuklir merepresentasikan dimensi eksternal dari strategi pelemahan, maka dimensi domestik menjadi lapisan internal yang tak kalah penting. Dalam studi hubungan internasional dan keamanan rezim, tekanan eksternal sering kali memiliki efek berganda: melemahkan kemampuan negara dari luar sekaligus memperbesar kerentanan politik di dalam negeri. Dalam konteks Iran, kombinasi antara sanksi ekonomi yang berat, ketidakpuasan sosial, dan mobilisasi protes massa dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara faktor eksternal dan dinamika internal (International Monetary Fund [IMF], 2024).

Sejak diberlakukannya kembali sanksi Amerika Serikat pasca-penarikan dari JCPOA pada 2018, ekonomi Iran mengalami tekanan signifikan. Pembatasan ekspor minyak, pembekuan aset, dan isolasi sistem keuangan internasional menyebabkan kontraksi ekonomi, inflasi tinggi, dan depresiasi mata uang rial. Laporan IMF menunjukkan bahwa sanksi telah mengurangi ruang fiskal pemerintah Iran dan mempersempit kemampuan negara untuk menyediakan subsidi serta layanan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas (IMF, 2024). Tekanan ekonomi semacam ini dalam literatur dikenal sebagai bagian dari strategi economic statecraft, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik luar negeri (Baldwin, 2020).

Dampak sosial dari tekanan ekonomi tersebut tercermin dalam gelombang protes domestik yang muncul secara periodik. Protes besar pada 2019 dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, sedangkan gelombang 2022–2023 dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang memicu demonstrasi luas terkait isu kebebasan sipil dan hak perempuan. Laporan media internasional dan organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa protes ini tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga mencerminkan akumulasi ketidakpuasan struktural terhadap kondisi ekonomi dan pembatasan politik (Reuters, 2019; Human Rights Watch, 2023).

Dalam teori stabilitas rezim, kombinasi tekanan ekonomi dan protes massa dapat menggerus legitimasi pemerintah, terutama jika elite politik terfragmentasi atau jika aparat keamanan tidak sepenuhnya loyal. Namun, kasus Iran menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Studi tentang otoritarianisme resilien menunjukkan bahwa rezim dengan struktur keamanan yang kohesif dan jaringan patronase yang kuat sering kali mampu bertahan dari tekanan eksternal dan mobilisasi domestik melalui kombinasi represi selektif, konsolidasi elite, dan narasi nasionalisme (Levitsky & Way, 2022).

Iran secara historis menunjukkan kapasitas adaptif terhadap tekanan tersebut. Aparat keamanan seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas rezim, tidak hanya melalui penegakan keamanan tetapi juga melalui kontrol ekonomi atas sektor-sektor strategis. Dalam konteks ini, tekanan eksternal sering kali dibingkai oleh pemerintah sebagai bentuk “perang hibrida” atau upaya asing untuk mendestabilisasi negara, sehingga menciptakan narasi defensif yang dapat mengonsolidasikan dukungan di kalangan basis ideologis tertentu (Takeyh, 2023).

Dimensi perang informasi juga menjadi relevan dalam fase ini. Media sosial, diaspora Iran, dan saluran informasi global berperan dalam memperluas jangkauan narasi oposisi domestik. Pada saat yang sama, pemerintah Iran memperketat kontrol atas ruang digital dan meningkatkan sensor internet selama periode protes besar. Dalam literatur keamanan kontemporer, fenomena ini sering disebut sebagai bagian dari “information contestation” dalam konflik hibrida, di mana ruang digital menjadi medan kompetisi legitimasi (Rid, 2020).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun tekanan ekonomi dan protes massa dapat melemahkan legitimasi rezim, keduanya tidak secara otomatis menghasilkan perubahan politik atau “regime change”. Banyak studi menunjukkan bahwa sanksi ekonomi jarang berhasil menggulingkan rezim yang memiliki kontrol keamanan kuat dan elite yang relatif bersatu (Pape, 1997; Baldwin, 2020). Dalam konteks Iran, meskipun terdapat tekanan signifikan, struktur kekuasaan inti tetap relatif kohesif hingga saat ini.

Dalam kerangka strategi sistematis “peripheral-to-core”, dimensi domestik berfungsi sebagai pengganda tekanan. Ketika proksi eksternal dilemahkan dan kapabilitas nuklir ditekan, tekanan internal melalui ekonomi dan protes dapat meningkatkan biaya kebijakan luar negeri yang agresif. Namun, efeknya tidak linier. Tekanan yang terlalu kuat dapat memicu konsolidasi nasionalisme dan memperkuat faksi garis keras, sementara tekanan yang terkalibrasi mungkin mendorong kompromi diplomatik.

Dengan demikian, dimensi domestik bukan sekadar latar belakang dari strategi pelemahan, tetapi merupakan arena kompetisi yang secara langsung memengaruhi kalkulasi elite Iran dalam menentukan respons terhadap tekanan eksternal. Interaksi antara tekanan ekonomi, mobilisasi sosial, dan ketahanan institusi keamanan menentukan apakah strategi degradasi berlapis tersebut akan menghasilkan perubahan perilaku atau justru memperdalam siklus konfrontasi.

Coercive Diplomacy dan Pengerahan Militer Amerika Serikat di Teluk: Sinyal, Deterrence, dan Risiko Eskalasi

Jika dimensi periferal dan domestik merepresentasikan tekanan tidak langsung terhadap Iran, maka pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk merupakan dimensi tekanan yang paling eksplisit dan terlihat. Dalam teori hubungan internasional, pengerahan militer semacam ini tidak selalu dimaksudkan untuk segera digunakan dalam perang terbuka, tetapi sering berfungsi sebagai instrumen coercive diplomacy, yaitu penggunaan ancaman kredibel untuk memaksa perubahan perilaku lawan tanpa harus benar-benar melancarkan konflik berskala penuh (Byman & Waxman, 2021).

Sejak memburuknya ketegangan Iran–Israel dan meningkatnya eskalasi regional pasca 2023, Amerika Serikat beberapa kali meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk, termasuk pengerahan kapal induk, sistem pertahanan udara, dan pesawat tempur tambahan. Langkah-langkah ini secara resmi dibingkai sebagai upaya untuk melindungi sekutu regional dan menjaga kebebasan navigasi di jalur energi strategis seperti Selat Hormuz (U.S. Department of Defense, 2024). Namun dalam kerangka strategis yang lebih luas, pengerahan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kepada Iran bahwa setiap eskalasi lebih lanjut, baik melalui proksi maupun terhadap fasilitas nuklir, akan menghadapi respons militer yang signifikan.

Dalam literatur deterrence klasik, kredibilitas ancaman sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan untuk bertindak. Kehadiran fisik aset militer di kawasan konflik meningkatkan visibilitas komitmen tersebut dan mengurangi ambiguitas niat (Schelling, 1966). Namun, teori yang sama juga menekankan bahwa pengerahan militer meningkatkan risiko salah perhitungan (miscalculation), terutama dalam situasi di mana komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru terbatas atau terpolarisasi secara politik.

Iran secara konsisten memandang pengerahan militer AS sebagai bagian dari strategi tekanan maksimal (maximum pressure) yang bertujuan membatasi otonomi strategisnya. Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat Iran menggambarkan kehadiran militer AS sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas regional. Respons Iran terhadap pengerahan tersebut biasanya mencakup latihan militer, uji coba rudal, atau peningkatan aktivitas angkatan laut IRGC di Teluk Persia, yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan keamanan yang sangat tegang (International Crisis Group, 2025).

Selat Hormuz sendiri memiliki arti strategis global, karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Setiap insiden militer atau gangguan navigasi di kawasan ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan menciptakan tekanan ekonomi internasional yang luas. Oleh karena itu, pengerahan militer AS di Teluk tidak hanya merupakan isu bilateral antara Washington dan Teheran, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi global (Energy Information Administration, 2024).

Dalam konteks strategi “peripheral-to-core weakening”, pengerahan militer AS berfungsi sebagai lapisan tekanan puncak. Setelah proksi dilemahkan dan kapabilitas nuklir ditekan melalui sabotase, kehadiran militer langsung memperkuat pesan bahwa opsi kinetik tetap tersedia jika Iran melampaui batas tertentu. Dengan kata lain, strategi ini menggabungkan tekanan tidak langsung dan ancaman langsung dalam satu arsitektur yang koheren.

Namun demikian, efektivitas coercive diplomacy sangat bergantung pada persepsi lawan. Jika Iran menilai bahwa ancaman tersebut kredibel dan biaya eskalasi terlalu tinggi, maka kemungkinan munculnya kompromi diplomatik meningkat. Sebaliknya, jika Iran menilai bahwa pengerahan tersebut hanya bersifat simbolik atau bahwa retaliasi melalui proksi lebih murah secara politik, maka spiral eskalasi dapat berlanjut. Literatur keamanan menunjukkan bahwa dalam lingkungan konflik berulang, aksi dan reaksi semacam ini sering menghasilkan “security dilemma spiral”, di mana masing-masing pihak menganggap langkah defensif lawan sebagai ofensif (Jervis, 1978).

Pengerahan militer juga memiliki implikasi domestik di Amerika Serikat dan Iran. Di Washington, dukungan politik terhadap operasi militer terbuka terhadap Iran terbagi, terutama setelah pengalaman konflik panjang di Irak dan Afghanistan. Di Teheran, ancaman eksternal sering kali digunakan untuk mengonsolidasikan elite dan membingkai oposisi domestik sebagai bagian dari agenda asing. Dengan demikian, dimensi militer ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi erat dengan dimensi domestik yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam perspektif sistemik, pengerahan militer AS di Teluk melengkapi tekanan berlapis yang dimulai dari perifer (proksi), bergerak ke inti (nuklir), dan diperkuat oleh ancaman kekuatan langsung. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kalkulasi ulang strategis di Teheran dengan meningkatkan biaya konfrontasi secara simultan di berbagai domain. Namun, karena setiap domain memiliki dinamika eskalasi tersendiri, strategi semacam ini juga membawa risiko konflik tak terduga jika salah satu insiden berkembang di luar kendali.

Sintesis Strategis: Integrasi Tekanan Pinggiran ke Inti dan Implikasi terhadap Stabilitas Regional

Setelah menelaah dimensi proksi di Lebanon dan Gaza, degradasi koridor Suriah, tekanan terhadap kapabilitas nuklir, dinamika domestik Iran, serta pengerahan militer Amerika Serikat di Teluk, terlihat bahwa rangkaian tindakan tersebut membentuk suatu arsitektur tekanan berlapis yang dapat dipahami sebagai strategi sistematis untuk meningkatkan biaya strategis Iran secara simultan di berbagai domain. Strategi ini tidak bergantung pada satu instrumen tunggal, melainkan pada kombinasi tekanan militer tidak langsung, sabotase teknologi, isolasi ekonomi, delegitimasi politik, dan deterrence signaling yang saling memperkuat.

Dalam literatur strategi, pendekatan semacam ini mendekati konsep multi-domain coercion, yaitu penggunaan instrumen kekuatan yang berbeda secara simultan untuk menciptakan tekanan kumulatif terhadap lawan (Byman & Waxman, 2021). Tekanan terhadap Hezbollah dan Hamas bertujuan mengurangi kedalaman strategis Iran di Levant, sementara degradasi Suriah sebagai koridor logistik mengganggu konektivitas jaringan proksi. Pada saat yang sama, sabotase terhadap fasilitas nuklir dan pembunuhan ilmuwan menargetkan pusat gravitasi kapabilitas Iran, sedangkan sanksi ekonomi dan protes domestik meningkatkan tekanan internal terhadap rezim. Pengerahan militer AS melengkapi keseluruhan strategi ini dengan ancaman eksplisit penggunaan kekuatan.

Dari sudut pandang teori keseimbangan kekuatan (balance of power), strategi ini dapat dipahami sebagai upaya koalisi implisit untuk membatasi ekspansi pengaruh Iran dan mencegah perubahan radikal dalam struktur keamanan kawasan. Status ambang nuklir Iran, jika terwujud secara penuh, berpotensi memicu perlombaan senjata regional dan mengubah kalkulasi deterrence di Timur Tengah (IAEA, 2025). Oleh karena itu, tekanan terhadap program nuklir Iran memiliki dimensi preventif yang kuat.

Namun, efektivitas strategi ini tidak dapat dinilai secara linier. Studi tentang coercive diplomacy menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kombinasi kredibilitas ancaman dan adanya jalur diplomatik yang memungkinkan lawan melakukan de-eskalasi tanpa kehilangan muka (Schelling, 1966; Byman & Waxman, 2021). Jika tekanan terlalu kuat tanpa menawarkan insentif kompromi, hasilnya justru bisa berupa konsolidasi elite dan percepatan kebijakan yang ingin dicegah. Dalam kasus Iran, tekanan berulang terhadap fasilitas nuklir telah diikuti oleh peningkatan hardening, dispersal, dan percepatan pengayaan sebagai bentuk resistensi simbolik (IAEA, 2025).

Di sisi lain, tekanan terhadap proksi Iran menunjukkan hasil yang lebih ambivalen. Melemahnya Hamas atau terganggunya koridor Suriah memang dapat mengurangi fleksibilitas operasional Iran, tetapi jaringan proksi bersifat adaptif. Literatur tentang aktor non-negara menunjukkan bahwa kelompok militan sering kali mampu bertransformasi dan membangun ulang kapasitasnya dalam lingkungan konflik berkepanjangan (Levitsky & Way, 2022). Dengan demikian, pelemahan proksi belum tentu berarti eliminasi pengaruh.

Dimensi domestik juga memperlihatkan paradoks. Sanksi ekonomi dan tekanan sosial memang meningkatkan beban rezim, tetapi sejarah menunjukkan bahwa rezim dengan aparat keamanan kohesif dan struktur ideologis kuat dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks Iran, IRGC memainkan peran sentral dalam mempertahankan stabilitas internal dan mengintegrasikan kepentingan ekonomi-politik elite keamanan (Takeyh, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan domestik bukan jaminan terjadinya perubahan politik yang signifikan.

Secara sistemik, strategi perifer-ke-inti menciptakan tekanan simultan yang meningkatkan biaya strategis Iran, tetapi juga memperbesar risiko spiral eskalasi. Dalam teori security dilemma, langkah defensif satu pihak sering diinterpretasikan sebagai ofensif oleh pihak lain, sehingga memicu respons yang semakin keras (Jervis, 1978). Pengerahan militer di Teluk dan aktivitas angkatan laut Iran di Selat Hormuz adalah contoh klasik dari dinamika ini.

Implikasi jangka panjang dari strategi ini terhadap stabilitas regional bergantung pada dua faktor utama. Pertama adalah apakah tekanan berlapis tersebut membuka ruang bagi negosiasi baru mengenai isu nuklir dan keamanan regional. Kedua adalah apakah strategi tersebut justru mendorong Iran memperdalam aliansi dengan kekuatan besar lain seperti Rusia dan Tiongkok sebagai bentuk penyeimbangan eksternal (external balancing). Dalam sistem internasional yang semakin multipolar, kemungkinan kedua ini semakin relevan.

Dengan demikian, strategi sistematis untuk melemahkan Iran dari perifer menuju inti dapat dipahami sebagai bentuk kompetisi strategis terintegrasi yang menggabungkan tekanan militer, ekonomi, politik, dan psikologis. Strategi ini memiliki potensi untuk membatasi ruang gerak Iran dan memperlambat konsolidasi kapabilitas nuklirnya, tetapi juga membawa risiko eskalasi dan polarisasi regional yang lebih dalam. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh intensitas tekanan, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak untuk mengelola eskalasi dan menyediakan jalur diplomatik yang kredibel.

Penutup: Strategic Outlook dan Skenario Masa Depan

Analisis terhadap rangkaian tekanan pinggiran ke inti menunjukkan bahwa strategi sistematis yang diarahkan untuk melemahkan Iran bukanlah kebijakan tunggal yang eksplisit, melainkan konfigurasi tindakan lintas-domain yang secara kumulatif membentuk pola kompetisi strategis jangka panjang. Pelemahan proksi seperti Hezbollah dan Hamas, degradasi koridor Suriah, sabotase terhadap fasilitas nuklir, tekanan ekonomi dan domestik, serta pengerahan militer Amerika Serikat di Teluk merupakan bagian dari arsitektur tekanan berlapis yang saling melengkapi. Strategi ini bertujuan meningkatkan biaya kebijakan ekspansif Iran sekaligus membatasi kemungkinan perubahan drastis keseimbangan kekuatan regional, khususnya dalam konteks status ambang nuklir (IAEA, 2025).

Namun, setiap strategi tekanan memiliki konsekuensi sistemik. Literatur coercive diplomacy menekankan bahwa tekanan hanya efektif jika diimbangi dengan jalur negosiasi yang memungkinkan kompromi rasional tanpa mempermalukan pihak yang ditekan (Byman & Waxman, 2021). Tanpa komponen diplomatik yang kredibel, tekanan cenderung mendorong perilaku defensif yang lebih agresif. Dalam konteks Iran, sejarah menunjukkan bahwa tekanan eksternal sering memicu respons yang berorientasi pada konsolidasi internal dan peningkatan kemampuan deterrence asimetris, termasuk melalui proksi regional dan penguatan kapabilitas rudal (Takeyh, 2023).

Berdasarkan dinamika tersebut, terdapat tiga skenario utama yang dapat diproyeksikan.

Skenario pertama adalah de-eskalasi terkelola (managed de-escalation). Dalam skenario ini, tekanan berlapis menghasilkan kalkulasi ulang strategis di Teheran dan Washington, membuka kembali jalur diplomasi nuklir yang dimodifikasi. Pengurangan pengayaan uranium yang terverifikasi serta pelonggaran sanksi secara bertahap dapat menciptakan stabilitas relatif, meskipun ketegangan proksi tetap ada. Literatur tentang bargaining under the shadow of force menunjukkan bahwa kombinasi tekanan militer dan insentif ekonomi dapat menghasilkan kesepakatan yang terbatas namun fungsional (Schelling, 1966).

Skenario kedua adalah status quo konflik rendah-intensitas berkepanjangan. Ini merupakan skenario yang paling mungkin dalam jangka menengah. Tekanan terhadap proksi dan fasilitas nuklir terus berlangsung secara episodik, sementara Iran mempertahankan status ambang nuklir tanpa secara eksplisit melakukan weaponization. Dalam kondisi ini, konflik tetap berada di bawah ambang perang besar, tetapi risiko eskalasi insidental tetap tinggi. Literatur tentang konflik berulang (recurrent conflict) menunjukkan bahwa dinamika semacam ini dapat bertahan lama tanpa resolusi final (Jervis, 1978).

Skenario ketiga adalah eskalasi regional terbuka. Insiden militer besar di Teluk, serangan langsung terhadap fasilitas nuklir berskala luas, atau kesalahan perhitungan dalam respons proksi dapat memicu konflik langsung antara Iran dan koalisi negara-negara rivalnya. Dalam skenario ini, Selat Hormuz menjadi titik rawan utama, dengan implikasi langsung terhadap pasokan energi global dan stabilitas ekonomi internasional (Energy Information Administration, 2024). Studi tentang security dilemma memperingatkan bahwa eskalasi dapat terjadi bukan karena niat ofensif eksplisit, melainkan karena interpretasi ancaman yang keliru (Jervis, 1978).

Secara struktural, strategi pinggiran ke inti mencerminkan transisi dari unipolar coercion menuju kompetisi multipolar yang lebih kompleks. Iran tidak beroperasi dalam ruang hampa; hubungan yang semakin erat dengan Rusia dan Tiongkok membuka kemungkinan external balancing sebagai respons terhadap tekanan Barat. Dalam sistem internasional yang semakin terfragmentasi, tekanan terhadap satu aktor regional dapat menghasilkan realignment strategis yang lebih luas.

Dari perspektif normatif, pertanyaan mendasar adalah apakah strategi degradasi berlapis ini meningkatkan stabilitas jangka panjang atau justru memperpanjang konflik. Jika tujuan utamanya adalah mencegah proliferasi nuklir dan mengurangi eskalasi proksi, maka keberhasilannya bergantung pada keberlanjutan diplomasi dan pengelolaan risiko. Namun jika tekanan terus meningkat tanpa kanal komunikasi yang efektif, maka risiko spiral konflik akan tetap tinggi.

Dengan demikian, monograf ini menunjukkan bahwa strategi sistematis untuk melemahkan Iran dari perifer menuju inti adalah fenomena multidimensional yang menggabungkan tekanan militer, ekonomi, politik, dan psikologis dalam satu arsitektur kompetisi strategis. Strategi ini memiliki kapasitas untuk membatasi ruang gerak Iran dan memperlambat konsolidasi kapabilitas strategisnya, tetapi juga mengandung potensi eskalasi yang signifikan. Masa depan stabilitas kawasan Timur Tengah akan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor kunci untuk menyeimbangkan tekanan dengan diplomasi serta mengelola risiko dalam lingkungan keamanan yang sangat dinamis.

Daftar Pustaka

Albright, D. (2021). The assassination of Mohsen Fakhrizadeh and its implications for Iran’s nuclear program. Institute for Science and International Security.

Alma Research and Education Center. (2025). Recalculating route: The Iran–Hezbollah corridor to Lebanon. Israel Alma Institute.

Atlas Institute for International Affairs. (2025, September 1). Lebanon’s fragile state faces Hezbollah’s defiance. Atlas Institute.

Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press.

Byman, D., & Waxman, M. (2021). The dynamics of coercion: American foreign policy and the limits of military might. Cambridge University Press.

Center for Strategic and International Studies. (2023, November 7). Hamas’ October 7 attack: The tactics, targets, and strategy of the terrorists. CSIS.

Council on Foreign Relations. (2020, January 22; updated 2024, October 29). What is Hezbollah? CFR Backgrounder.

Drewek, J. (2025). The multifaceted dimensions of Hezbollah. [Artikel jurnal, PDF].

Energy Information Administration. (2024). World oil transit chokepoints: Strait of Hormuz. U.S. Department of Energy.

European Council on Foreign Relations. (2023, December 18). Iran, Hamas, and Islamic Jihad: A marriage of convenience. ECFR.

Foundation for Defense of Democracies. (2023, October 26). Hamas fighters trained with Iranian forces before Israel attack. FDD.

Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Iran. Human Rights Watch.

International Atomic Energy Agency. (2025, May 31). Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in the light of United Nations Security Council resolution 2231 (2015) (GOV/2025/24). IAEA.

International Crisis Group. (2025, January 30). Test diplomacy with a weakened Iran. Crisis Group Commentary.

International Crisis Group. (2026, January 13). Iran in crisis: Time for a change from within. Crisis Group Statement.

International Monetary Fund. (2024). Islamic Republic of Iran: Staff report and macroeconomic outlook (Country report). IMF.

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214.

Kroenig, M. (2022). The logic of American nuclear strategy: Why strategic superiority matters. Oxford University Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2022). Competitive authoritarianism and regime resilience. Cambridge University Press.

Lindsay, J. R. (2013). Stuxnet and the limits of cyber warfare. Security Studies, 22(3), 365–404.

Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 90–136.

Pradana, A. B. (2022). Dukungan Iran terhadap Hizbullah dalam meningkatkan pengaruh di Timur Tengah [Skripsi/tesis, Universitas Katolik Parahyangan]. Repository UNPAR.

Radio Free Europe/Radio Liberty. (2025). Iran and Syria after Assad’s fall: Implications for Tehran’s regional posture.

Reuters. (2019, December 23). Special report: Iran’s leader ordered crackdown on unrest. Reuters.

Reuters. (2025, June 27). Battling to survive, Hamas faces internal doubts and Iranian constraints. Reuters.

Reuters. (2025, August 18). U.S. envoy says Israel should comply with Lebanon plan to disarm militant groups. Reuters.

Reuters. (2026, February 17). Hezbollah rejects disarmament plan and government’s four-month timeline. Reuters.

Rid, T. (2020). Active measures: The secret history of disinformation and political warfare. Farrar, Straus and Giroux.

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Sharif, A. F., & Ebrahimi, M. S. (2026). Iran’s geopolitical codes amid the weakening of the Axis of Resistance. [Prosiding/Artikel konferensi; tersedia di ResearchGate].

U.S. Department of Defense. (2024, November 1). Statement from Pentagon Press Secretary on Middle East force posture updates. U.S. DoD.

Washington Institute for Near East Policy. (2023, November). The Hamas–Iran relationship. WINEP.

Washington Institute for Near East Policy. (2024). Iran’s evolving strategy in eastern Syria. WINEP.

The Washington Post. (2025). Syria, Iran, Hezbollah, and weapons smuggling: Disrupting post-war networks.