• SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Widodo

    Dalam konteks pembangunan nasional dan transformasi industri strategis, PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA menempati posisi yang sangat vital dalam lanskap industrialisasi Indonesia. Didirikan pada tahun 1981 sebagai hasil restrukturisasi Balai Yasa Lokomotif Madiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT INKA menjadi BUMN manufaktur sarana perkeretaapian pertama yang berorientasi pada integrasi proses desain, produksi, dan pemeliharaan kereta api di Asia Tenggara (PT INKA, 2025a). Dengan demikian, kehadiran PT INKA tidak hanya merepresentasikan upaya kemandirian industri, tetapi juga manifestasi dari strategi negara dalam mengembangkan strategic manufacturing base berbasis teknologi menengah ke tinggi (medium–high technology industry) yang berdaya saing regional.

    Secara konseptual, keberadaan PT INKA harus dilihat dalam kerangka state-led industrialization yang menekankan peran negara dalam menciptakan infant industry di sektor-sektor strategis yang memiliki spillover effect luas terhadap ekonomi nasional (Amsden, 1989; Chang, 2002). Sebagai industri yang padat modal, padat teknologi, dan berorientasi pada pasar domestik besar, sektor perkeretaapian menuntut kemampuan teknologi yang berkelanjutan, rantai pasok yang kuat, serta pasar domestik yang mampu menjamin economies of scale. Dalam hal ini, PT INKA tidak sekadar menjadi produsen sarana transportasi, tetapi juga simbol dari upaya negara untuk menginternalisasi kemampuan manufaktur, rekayasa, dan desain yang menjadi fondasi kemandirian industri pertahanan dan transportasi nasional (Hill, 2023).

    Sejak awal berdirinya, PT INKA telah berperan penting dalam mendukung pengembangan sistem transportasi publik nasional, terutama dalam penyediaan armada kereta penumpang, diesel multiple unit (DMU), electric multiple unit (EMU), dan light rail transit (LRT). Produk-produk tersebut menjadi tulang punggung modernisasi armada PT KAI dan proyek strategis nasional seperti LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan, yang menggabungkan aspek teknologi transportasi perkotaan dengan efisiensi energi dan sustainable mobility (PT INKA, 2025b; Railway Gazette, 2019). Melalui partisipasi dalam proyek-proyek tersebut, PT INKA membangun learning curve industri yang tidak hanya meningkatkan kapabilitas manufaktur nasional, tetapi juga memperkuat absorptive capacity dalam adopsi dan adaptasi teknologi internasional (Cohen & Levinthal, 1990).

    Lebih jauh lagi, ekspansi PT INKA ke pasar luar negeri seperti Bangladesh dan Filipina memperlihatkan transformasi dari industri domestik menjadi regional player di sektor transportasi berbasis rel. Kemampuan mengekspor DMU dan gerbong penumpang dengan spesifikasi tropis menunjukkan keunggulan adaptif dalam memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang memiliki kesamaan kondisi geografis dan sosial-ekonomi dengan Indonesia (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020). Ekspansi ini menjadi indikator bahwa proses industrial deepening yang dijalankan PT INKA telah menghasilkan keunggulan kompetitif berbasis pengalaman dan efisiensi biaya produksi.

    Inisiatif pembangunan pabrik baru di Banyuwangi menandai fase industrialisasi lanjutan bagi PT INKA. Fasilitas baru ini dirancang dengan pendekatan export-oriented industrial cluster, yang bertujuan memperkuat daya saing ekspor sekaligus mengintegrasikan supply chain domestik dengan teknologi manufaktur modern (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024). Dengan kapasitas produksi yang lebih besar dan fasilitas pengujian dinamis (dynamic test track), pabrik Banyuwangi diharapkan mampu mempercepat siklus inovasi dan sertifikasi produk sehingga dapat menembus pasar global dengan standar kualitas internasional.

    Dengan demikian, urgensi strategis PT INKA tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai produsen sarana perkeretaapian, melainkan juga sebagai policy instrument negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kemandirian teknologi nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, PT INKA menjadi bagian integral dari upaya membangun ekosistem industri transportasi modern yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya kedaulatan industri Indonesia di era globalisasi.

    Kinerja dan Kapabilitas

    Kinerja dan kapabilitas PT INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional mencerminkan perjalanan panjang proses pembelajaran industri yang berlangsung lebih dari empat dekade. Melalui kombinasi antara proyek-proyek domestik berskala besar dan penetrasi pasar ekspor ke berbagai negara berkembang, INKA telah berhasil menegaskan posisinya sebagai manufaktur kereta api terintegrasi pertama dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kinerja ini tidak hanya merefleksikan kemampuan produksi dan rekayasa teknis, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan industrialisasi yang dipimpin negara dapat menghasilkan technological upgrading yang berkelanjutan, sebuah capaian penting bagi ekonomi menengah seperti Indonesia.

    Dalam konteks domestik, PT INKA memainkan peran sentral dalam modernisasi sistem transportasi publik berbasis rel. Salah satu tonggak pencapaian yang paling signifikan adalah keterlibatan perusahaan dalam pembangunan LRT Jabodebek, proyek urban rail pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem Communications-Based Train Control (CBTC) dan beroperasi secara otomatis tanpa masinis. Implementasi sistem ini merupakan lompatan teknologi besar yang menandai peralihan dari sistem operasi manual ke era otomasi penuh dalam transportasi massal. Hal ini sekaligus memperlihatkan kemampuan INKA untuk berkolaborasi dalam proyek berteknologi tinggi yang melibatkan mitra global seperti Siemens dan Thales dalam bidang elektrifikasi, sinyal, dan sistem kendali. Melalui keterlibatan tersebut, INKA memperoleh absorptive capacity yang semakin matang, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan eksternal guna memperkuat kemampuan rekayasa domestik (Cohen & Levinthal, 1990). Pengalaman ini memperluas kemampuan perusahaan dalam hal integrasi sistem, pengujian keselamatan, serta sertifikasi produk yang menjadi kunci bagi ekspansi ke pasar internasional.

    Selain proyek LRT Jabodebek, PT INKA juga berperan penting dalam penyediaan armada electric multiple unit (EMU) dan diesel multiple unit (DMU) untuk layanan komuter dan antarkota yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kolaborasi ini mendukung agenda pemerintah untuk memperluas akses transportasi publik yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Produk-produk EMU terbaru buatan INKA bahkan telah menjalani uji sertifikasi untuk rute Jabodetabek pada tahun 2025, menandai peningkatan kualitas produksi yang mendekati standar global (RollingstockWorld, 2025). Dalam perspektif ekonomi industri, keberhasilan INKA di pasar domestik tidak hanya merefleksikan keberhasilan komersial, tetapi juga mengindikasikan terbentuknya technological base nasional yang memungkinkan Indonesia beranjak dari fase industri perakitan menuju industri dengan kemampuan desain dan integrasi sistem (Hobday, 1995; Matthews & Maharani, 2022). Penguasaan kompetensi dalam bidang desain adaptif, testing and commissioning, serta layanan purna jual memperkuat posisi INKA dalam rantai nilai industri perkeretaapian modern.

    Sementara itu, di ranah internasional, capaian ekspor PT INKA menandai babak baru dalam proses industrial upgrading Indonesia. Sejak 2019, INKA berhasil menembus pasar ekspor dengan mengirimkan diesel multiple unit (DMU) dan gerbong penumpang ke Bangladesh serta Filipina. Kontrak dengan Bangladesh Railway, yang melibatkan pengiriman lebih dari 250 gerbong dengan spesifikasi meter gauge, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan kustomisasi produk sesuai standar internasional dan kondisi geografis tropis (Railway Gazette, 2019). Sementara itu, ekspor ke Philippine National Railways (PNR) pada 2019–2020 mempertegas reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi rolling stock berstandar tinggi untuk pasar Asia Tenggara (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020). Selain nilai ekonominya yang signifikan, ekspor tersebut juga memiliki makna strategis dalam konteks South–South cooperation, di mana Indonesia memainkan peran sebagai pemasok teknologi dan mitra industri bagi negara-negara berkembang lain di kawasan (Sukma, 2021).

    Dari perspektif pasar global, keberhasilan ekspor ini menunjukkan adanya product-market fit yang kuat antara produk INKA dan kebutuhan negara-negara berkembang yang masih menggunakan rel berukuran metric dan meter gauge. Kombinasi antara harga yang kompetitif, kapasitas penumpang yang besar, serta desain yang tahan terhadap iklim tropis menjadikan produk INKA sangat relevan bagi segmen pasar menengah yang belum sepenuhnya dilayani oleh produsen besar dari Jepang atau Eropa. Posisi strategis ini membuka peluang bagi INKA untuk menjadi niche exporter di bidang solusi transportasi rel yang terjangkau dan adaptif, terutama di Asia Selatan, Afrika Timur, dan Pasifik (Matthews, 2025). Selain itu, setiap proyek ekspor berfungsi sebagai wahana pembelajaran kelembagaan. Melalui keterlibatan dalam tender internasional, INKA memperoleh pengalaman dalam pemenuhan standar mutu, manajemen kontrak global, serta pembiayaan berbasis export credit agency (ECA). Kemampuan ini memperkuat kredibilitas korporasi di mata lembaga pembiayaan internasional dan memperluas kapasitas kelembagaan perusahaan untuk mengelola proyek dengan kompleksitas tinggi.

    Capaian di tingkat domestik dan internasional ini menunjukkan bahwa INKA telah mengembangkan dual capability yang sangat penting bagi kelangsungan industrinya. Di satu sisi, INKA menguasai kemampuan adaptasi teknis yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik. Di sisi lain, INKA juga mengembangkan kemampuan kustomisasi dan sertifikasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Kombinasi kedua kemampuan ini memperkuat daya tahan perusahaan terhadap fluktuasi permintaan dan memperluas industrial resilience nasional (Bitzinger, 2016). Dengan demikian, INKA bukan lagi sekadar assembler domestik, tetapi telah bertransformasi menjadi adaptive manufacturer yang menggabungkan keunggulan efisiensi produksi dengan kemampuan integrasi sistem dan ekspor berorientasi teknologi.

    Kinerja INKA dalam satu dekade terakhir dengan demikian dapat dibaca sebagai cermin keberhasilan industrialisasi Indonesia di sektor strategis. Ia memperlihatkan bahwa dengan kebijakan industri yang konsisten, kemitraan global yang selektif, dan komitmen terhadap pembelajaran teknologi berkelanjutan, perusahaan milik negara dapat menjadi katalis bagi transformasi struktural ekonomi nasional. INKA, dalam konteks ini, bukan hanya produsen sarana transportasi, tetapi simbol kemandirian teknologi Indonesia yang sedang menuju fase industrialisasi matang dan berdaya saing global.

    Permintaan Domestik: Jendela Peluang 2025–2029

    Peningkatan permintaan domestik terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian nasional pada periode 2025–2029 menciptakan momentum penting bagi revitalisasi industri kereta api Indonesia, khususnya bagi PT INKA sebagai produsen utama rolling stock. Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan sektor transportasi sebagai katalis integrasi ekonomi antarwilayah. Pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas melalui perluasan jaringan rel yang lebih merata antara Jawa dan luar Jawa, sebagai upaya mengoreksi ketimpangan pembangunan infrastruktur dan memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kewilayahan (KPMG, 2025; Bappenas, 2024).

    Dari perspektif spasial, prioritas pembangunan jaringan kereta api mencakup sejumlah proyek strategis. Di Sulawesi, proyek Trans-Sulawesi Railway ditargetkan meningkat dari sekitar 71 kilometer menjadi lebih dari 700 kilometer sepanjang dekade ini. Pengembangan jalur ini merupakan bagian dari agenda besar membangun koridor logistik timur Indonesia yang lebih efisien dan terhubung dengan pelabuhan utama di Makassar, Parepare, dan Manado. Di Kalimantan, rencana pembangunan jaringan baru sepanjang 1.200 kilometer diarahkan untuk mendukung pengangkutan batubara, hasil perkebunan, serta mobilitas pekerja dan barang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, di Sumatra, akselerasi jaringan dari 1.854 kilometer menjadi hampir 2.900 kilometer bertujuan memperkuat konektivitas antarprovinsi dan menurunkan biaya logistik antardaerah. Di Papua, proyek jalur Jayapura–Sarmi dan Manokwari–Bintuni menjadi langkah awal pengembangan sistem transportasi terpadu di kawasan dengan tingkat keterisolasian tertinggi di Indonesia (Indonesia Business Post, 2025).

    Selain perluasan jaringan, pembangunan ibu kota baru Nusantara (IKN) menghadirkan peluang yang signifikan sebagai pilot area bagi pengujian dan penerapan teknologi perkeretaapian modern. Sistem autonomous rail transit (ART) yang telah menjalani uji operasi pada 17 Agustus 2024 menjadi simbol transisi Indonesia menuju smart mobility ecosystem berbasis otomasi dan energi bersih (PwC Indonesia, 2024). Sistem ART di IKN tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi perkotaan, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi untuk pengujian teknologi driverless, integrasi sensor cerdas, dan efisiensi energi menggunakan battery-electric propulsion system. Dalam konteks kebijakan industri nasional, proyek IKN dapat dimanfaatkan sebagai living lab bagi PT INKA untuk mengembangkan lini produk baru yang menggabungkan otomasi, keberlanjutan, dan kemandirian teknologi.

    Pada skala metropolitan, permintaan terhadap fleet renewal dan modernisasi layanan komuter semakin meningkat, terutama di wilayah Jabodetabek. Uji sertifikasi terhadap rangkaian EMU generasi terbaru buatan PT INKA yang bekerja sama dengan CRRC pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia mulai beralih dari ketergantungan impor menuju technology co-production yang lebih seimbang (RollingstockWorld, 2025). Proyek ini menandakan peningkatan kapasitas nasional dalam memproduksi rangkaian komuter dengan standar keselamatan, efisiensi energi, dan kenyamanan yang mendekati benchmark global. Dengan jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai lebih dari satu juta orang per hari, kebutuhan akan armada baru menjadi salah satu demand driver terbesar bagi industri domestik.

    Jika dikombinasikan dengan pengembangan MRT Jakarta Fase 3, perluasan LRT Jakarta dan Jabodebek, serta rencana pembangunan kereta perkotaan di Surabaya, Medan, dan Bandung, maka terbentuklah demand pipeline yang sangat besar bagi industri manufaktur kereta nasional. PT INKA, dalam konteks ini, memiliki posisi strategis untuk menjadi prime contractor dalam penyediaan sarana, baik untuk proyek pemerintah pusat maupun kerja sama daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang bersifat integratif tidak hanya berdampak pada mobilitas publik, tetapi juga menjadi instrumen industrial deepening yang memperluas learning-by-doing capacity industri nasional.

    Kenaikan permintaan domestik ini secara makroekonomis juga terkait erat dengan proses urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diproyeksikan meningkat signifikan pada dekade 2020-an. Meningkatnya kebutuhan mobilitas perkotaan mendorong pergeseran dari penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi publik berbasis rel yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbiaya lebih rendah per kapita. Menurut teori induced demand dalam ekonomi transportasi (Goodwin, 1996), peningkatan kapasitas dan kenyamanan sistem transportasi publik akan menciptakan peningkatan permintaan secara endogen, yang pada gilirannya memperluas pasar potensial bagi produsen seperti INKA. Dengan demikian, policy-induced demand yang dihasilkan oleh proyek pemerintah menjadi engine of growth bagi sektor manufaktur domestik.

    Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik juga mendorong kebutuhan akan reformasi kebijakan pengadaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat basis industri nasional melalui peningkatan kandungan lokal dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada keseimbangan antara ambisi industrialisasi dan realitas kapasitas industri dalam negeri. Pada tahun 2023, rencana KAI Commuter (KCI) untuk membeli rangkaian bekas dari Jepang tertunda karena tidak memenuhi ambang batas TKDN sebesar 40%, yang mensyaratkan tingkat kandungan lokal minimal untuk setiap kontrak yang didanai oleh anggaran pemerintah (Jakarta Post, 2023). Kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya policy agility dalam penerapan regulasi industri strategis.

    Pemerintah kemudian melakukan reformasi regulasi pada periode 2024–2025 dengan menyesuaikan kebijakan TKDN agar lebih kontekstual terhadap dinamika industri (Hogan Lovells, 2024; ARMA Law, 2025). Pelonggaran dan penyelarasan aturan di sektor terkait, terutama kelistrikan dan transportasi, memberikan fleksibilitas bagi proyek-proyek yang belum dapat memenuhi ambang batas kandungan lokal karena keterbatasan pasokan domestik. Pendekatan baru ini memungkinkan adanya mekanisme fallback sementara, di mana proyek tetap dapat berjalan sembari disertai dengan rencana peningkatan kandungan lokal secara bertahap. Dengan demikian, semangat substitusi impor tetap terjaga, tetapi tanpa menghambat kelangsungan pembangunan infrastruktur strategis (ANTARA, 2025).

    Bagi PT INKA, reformasi kebijakan TKDN membuka peluang besar untuk memperluas kolaborasi teknologi melalui skema co-production dan technology sharing dengan mitra global, khususnya dalam pengembangan platform EMU dan subsystem engineering. Fleksibilitas ini memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi sekaligus menjaga local value-added yang menjadi basis legitimasi industri nasional. Selain itu, kebijakan yang lebih adaptif juga mengurangi risiko supply crunch dalam program fleet renewal, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam siklus pengadaan armada kereta api.

    Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan permintaan domestik, pembaruan kebijakan industri, dan transformasi struktural dalam pengadaan negara membentuk ekosistem yang kondusif bagi kebangkitan industri perkeretaapian nasional. PT INKA, yang berada di titik persilangan antara kepentingan pembangunan dan inovasi teknologi, berpeluang besar memanfaatkan jendela strategis 2025–2029 sebagai momentum akselerasi menuju regional competitiveness dan kemandirian industri transportasi berbasis rel di Indonesia.

    Kapasitas Industri: Skala, Teknologi, dan Ekspansi Banyuwangi

    Pembangunan pabrik baru PT INKA di Banyuwangi menandai tonggak penting dalam evolusi kapasitas industri manufaktur kereta api nasional. Dengan luas mencapai 83 hektare dan investasi sekitar Rp1,6 triliun, fasilitas ini dirancang untuk menggandakan kapasitas produksi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain regional dalam industri rolling stock (Rail Journal, 2019; The Jakarta Post, 2019). Ekspansi Banyuwangi bukan sekadar perluasan fisik dari basis manufaktur Madiun, tetapi merupakan langkah strategis menuju model export-oriented manufacturing hub yang terintegrasi dengan rantai pasok domestik dan global. Dengan target full operation pada tahun 2025, pabrik ini dilengkapi dengan dynamic test track sepanjang ±3 km serta sistem uji kualitas berstandar internasional, dua infrastruktur penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar sertifikasi global serta mempercepat time-to-market (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024).

    Secara konseptual, pembangunan pabrik Banyuwangi dapat dibaca melalui kerangka industrial upgrading dan technological deepening. Dalam literatur pembangunan industri, fase ekspansi semacam ini menunjukkan transisi dari manufaktur berbasis perakitan (assembly-based industry) menuju industri rekayasa terintegrasi (integrated engineering industry), di mana kemampuan desain, sertifikasi, dan integrasi sistem menjadi penentu daya saing (Amsden, 1989; Matthews & Maharani, 2022). Keberadaan dua klaster utama, Madiun sebagai basis produksi domestik dan Banyuwangi sebagai pusat ekspor, membentuk industrial footprint yang memungkinkan PT INKA menyeimbangkan kebutuhan batching production untuk pasar dalam negeri dan pengembangan customized manufacturing untuk permintaan luar negeri.

    Secara operasional, pabrik Banyuwangi dirancang untuk meningkatkan efisiensi rantai produksi melalui batch-based manufacturing system yang memungkinkan produksi massal EMU, DMU, dan LRT dengan waktu produksi yang lebih pendek. Implementasi sistem ini mengoptimalkan alur kerja dari desain hingga commissioning, sehingga mempercepat pengiriman produk dan menurunkan biaya logistik. Di sisi lain, fasilitas baru ini juga difungsikan sebagai pusat module localization, yakni proses peningkatan kandungan lokal untuk komponen bernilai tinggi seperti bogie, sistem traksi, sistem pengereman, dan HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Penguatan pada level modular ini sangat krusial karena menentukan seberapa jauh Indonesia mampu melakukan technological localization terhadap subsistem kunci yang selama ini masih bergantung pada pemasok asing.

    Selain sebagai basis produksi, Banyuwangi juga diproyeksikan menjadi pusat layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk armada domestik dan regional. Dalam konteks industri perkeretaapian global, MRO merupakan segmen bernilai tinggi yang mampu menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue) serta memperpanjang siklus hidup produk (life-cycle value). Keberadaan fasilitas MRO yang memadai memungkinkan INKA menawarkan kontrak jangka panjang berbasis availability kepada operator kereta di dalam dan luar negeri, sehingga memperkuat posisi korporasi dalam rantai nilai pascaproduksi (after-sales ecosystem). Strategi ini juga sejalan dengan kecenderungan global di mana produsen rolling stock bergeser dari penjualan aset tunggal menuju model bisnis berbasis layanan (product-as-a-service).

    Lebih jauh, pabrik Banyuwangi memiliki nilai strategis sebagai pusat technological convergence. Fasilitas ini dirancang agar mampu mengakomodasi pengembangan teknologi baru seperti sistem driverless (CBTC/GoA4), hybrid propulsion, serta penggunaan material ringan (lightweight composites). Dengan demikian, Banyuwangi tidak hanya memperluas kapasitas produksi, tetapi juga menjadi testing ground bagi integrasi teknologi masa depan, termasuk kendaraan rel listrik bertenaga baterai dan sistem smart diagnostics. Dalam jangka menengah, hal ini akan memperkuat design authority domestik serta mengurangi ketergantungan pada lisensi teknologi asing.

    Di sisi kelembagaan, ekspansi Banyuwangi juga mencerminkan penerapan prinsip industrial decentralization, yang berpotensi menumbuhkan ekosistem industri baru di wilayah timur Jawa. Kehadiran klaster manufaktur besar di Banyuwangi akan mendorong regional industrial linkage dengan sektor logistik, pelabuhan, pendidikan vokasi, serta UKM komponen lokal. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas produksi INKA, tetapi juga menciptakan industrial spillover yang memperkuat basis manufaktur daerah. Fenomena ini sejalan dengan teori new economic geography yang menekankan pentingnya pembentukan aglomerasi industri untuk mendorong inovasi dan efisiensi (Krugman, 1991).

    Pabrik Banyuwangi pada akhirnya diharapkan menjadi simbol dari second wave of industrialization di sektor transportasi Indonesia, yakni industrialisasi yang berorientasi pada nilai tambah, kemandirian teknologi, dan daya saing ekspor. Apabila dirancang dan dijalankan dengan tata kelola yang baik, ekspansi ini dapat memperkuat posisi INKA sebagai regional rolling stock manufacturer yang mampu bersaing di pasar Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika. Kombinasi antara engineering capability, production scale, dan technological localization menjadikan Banyuwangi bukan sekadar fasilitas baru, melainkan infrastruktur strategis bagi keberlanjutan industri perkeretaapian nasional di era kompetisi global.

    Tantangan Struktural Sektor

    Meskipun prospek pertumbuhan industri perkeretaapian nasional cukup besar, sejumlah tantangan struktural masih membayangi keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Tantangan pertama berkaitan dengan risiko pembiayaan mega-proyek. Pengalaman proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC Whoosh) menunjukkan bahwa cost overrun, beban utang, serta proyeksi permintaan yang meleset dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas keuangan BUMN perkeretaapian (The Australian, 2025). Implikasinya bagi INKA adalah perlunya pendekatan yang lebih disiplin dalam perencanaan proyek, khususnya melalui penerapan skema Public–Private Partnership (PPP), availability payment, dan viability gap funding yang mampu membagi risiko antara pemerintah, operator, dan produsen. Disiplin permintaan, terutama dalam hal kalibrasi proyeksi jumlah penumpang (ridership) dan integrasi antarmoda, juga menjadi kunci agar portofolio pesanan (order book) tidak terjebak pada fluktuasi fiskal jangka pendek.

    Tantangan kedua menyangkut kepastian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok. TKDN yang diterapkan terlalu kaku dapat memperlambat proses pengadaan ketika kapasitas domestik belum memadai, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar tanpa peta jalan industrialisasi justru berpotensi melemahkan learning curve industri. Oleh karena itu, keseimbangan antara localization dan global sourcing harus dikelola secara strategis melalui kebijakan industri berbasis technology roadmap per subsistem, seperti traksi, sistem sinyal (signalling), komunikasi, dan material ringan. Pendekatan ini memastikan proses lokalisasi berjalan bertahap, tetapi tetap searah dengan agenda peningkatan kemampuan teknologi nasional.

    Tantangan berikutnya terletak pada aspek standardisasi dan sertifikasi. Transisi menuju sistem driverless, teknologi low-emission, dan penerapan regenerative braking menuntut standar keselamatan, kompatibilitas elektromagnetik (EMC), serta keamanan siber yang sebanding dengan standar internasional. Keterbatasan fasilitas uji domestik dapat menjadi hambatan utama dalam percepatan sertifikasi produk baru. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pengujian dan sertifikasi terintegrasi menjadi prioritas untuk mempercepat time-to-market sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk buatan Indonesia.

    Selain itu, penguatan sumber daya manusia dan kemampuan desain menjadi tantangan fundamental. PT INKA perlu memperluas kapasitas dalam bidang systems engineering, analisis Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS), serta Life Cycle Costing (LCC). Implementasi pendekatan digital seperti Product Lifecycle Management (PLM) dan Model-Based Systems Engineering (MBSE) diperlukan untuk mempercepat inovasi, mengurangi kesalahan desain, dan meningkatkan koordinasi antarproyek. Transformasi dari model build-to-print menuju design-authority parsial atau penuh pada produk strategis merupakan langkah penting untuk menegaskan kemandirian teknologi nasional.

    Tantangan terakhir adalah integrasi antara proyek infrastruktur dan operasi layanan. Ketidakseimbangan antara pembangunan jaringan dan kesiapan operasional, seperti yang terlihat pada beberapa proyek urban rail yang belum sepenuhnya terintegrasi, dapat mengurangi tingkat keterisian penumpang (ridership utilization) dan memengaruhi bankability proyek. Tanpa through-running, headway yang konsisten, dan integrasi tarif antarmoda, utilisasi armada akan rendah, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas permintaan bagi produsen seperti INKA. Oleh karena itu, keberhasilan industrialisasi perkeretaapian bergantung pada sinkronisasi yang kuat antara desain proyek, pola operasi, kebijakan tarif, dan pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD).

    Dalam keseluruhan konteks ini, ekspansi Banyuwangi hanya akan mencapai potensi optimalnya apabila diiringi oleh pembenahan sistemik terhadap tantangan struktural tersebut. Reformasi kebijakan, penguatan kapasitas teknologi, dan koordinasi lintas-sektor merupakan prasyarat bagi PT INKA untuk bergerak dari sekadar national champion menuju regional system integrator yang berdaya saing global.

    Prospek: Dari National Champion ke Regional Player

    Transformasi PT INKA dari sekadar national champion menjadi regional player di industri perkeretaapian menuntut kombinasi antara kapasitas produksi, inovasi teknologi, dan penetrasi pasar lintas negara. Dalam konteks ekonomi industri, posisi national champion mengacu pada perusahaan milik negara yang didorong untuk menjadi ujung tombak industrialisasi nasional sekaligus instrumen diplomasi ekonomi (Amsden, 1989; Chang, 2002). Namun, untuk bertransisi ke tingkat regional player, diperlukan kemampuan bersaing dalam tiga aspek utama: keunggulan biaya dan skala produksi (cost and scale efficiency), adaptasi terhadap standar teknologi internasional, serta kapasitas kelembagaan untuk membangun jejaring pasar dan pembiayaan lintas batas. Dalam horizon 2025–2029, berbagai proyek strategis domestik dan global membuka peluang konkret bagi INKA untuk melangkah ke arah tersebut.

    Di sektor urban rail dan fleet renewal, pertumbuhan jaringan transportasi perkotaan seperti MRT, LRT, dan sistem komuter Jabodetabek menghadirkan home market yang memadai untuk mencapai economies of scale. Ekspansi proyek-proyek seperti MRT Jakarta Fase 3, perluasan LRT Jabodebek dan Jakarta, serta rehabilitasi armada KRL Jabodetabek memperluas ruang produksi bagi INKA. Keikutsertaan perusahaan dalam uji sertifikasi EMU generasi baru pada 2025 menandai kematangan teknologi dalam produksi rangkaian listrik modern yang efisien, ergonomis, dan berstandar keselamatan internasional (RollingstockWorld, 2025; PT INKA, 2025c). Kapasitas domestik yang besar ini memungkinkan INKA mengembangkan product platform modular untuk segmen komuter dan antarkota non-HSR (non–high-speed rail). Model modular memberi fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan konfigurasi armada, baik untuk kapasitas, sistem traksi, maupun desain interior, tanpa menambah biaya desain baru setiap kali terjadi variasi permintaan. Selain itu, peluang refurbishment terhadap armada lama milik KAI dan operator daerah dapat menjadi pasar tambahan yang stabil, sekaligus memperluas after-sales ecosystem dalam negeri.

    Ekspansi jaringan perkeretaapian di luar Jawa juga menjadi penentu masa depan industri. Program pembangunan jalur di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua yang menjadi prioritas RPJMN 2025–2029 membuka segmen pasar baru untuk kereta non-elektrifikasi seperti DMU dan EMU battery-hybrid yang sesuai dengan karakteristik greenfield track dan topografi menantang (KPMG, 2025; Indonesia Business Post, 2025). Permintaan terhadap produk ini menuntut inovasi pada desain bogie yang lebih lentur (track-friendly), konsumsi energi rendah, serta kemampuan beroperasi pada jalur dengan infrastruktur terbatas. Dalam perspektif industri strategis, pasar ini sangat penting karena memungkinkan Indonesia membangun basis permintaan berkelanjutan di wilayah timur yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem transportasi berbasis rel. Dengan demikian, INKA berpotensi menjadi penyedia solusi end-to-end bagi pembangunan jaringan baru di luar Jawa, mulai dari sarana, desain lintasan, hingga sistem pemeliharaan.

    Peluang berikutnya datang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berfungsi sebagai living laboratory untuk sistem transportasi cerdas. Implementasi autonomous rail transit (ART) di IKN yang telah diuji sejak 2024 memperlihatkan arah baru dalam integrasi otomasi, efisiensi energi, dan keberlanjutan (PwC Indonesia, 2024). Dalam konteks ini, IKN menjadi sandbox environment bagi pengujian teknologi Automatic Train Operation (ATO), sistem smart operations, dan integrasi energi terbarukan. Apabila INKA mampu berperan aktif dalam desain, integrasi, dan sertifikasi sistem ini, pengalaman tersebut akan menjadi exportable portfolio untuk proyek perkotaan di negara-negara Asia dan Afrika yang sedang membangun sistem transportasi cerdas menengah (medium-capacity smart rail systems). Keberhasilan di IKN akan memperkuat posisi INKA sebagai produsen yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga berkemampuan teknologi maju.

    Dari sisi internasional, momentum rebound ekspor memberikan peluang yang signifikan. Reputasi PT INKA di pasar Bangladesh dan Filipina telah membentuk credibility pathway yang dapat diperluas ke negara-negara Afrika dan Asia Selatan (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020; Railway Gazette, 2019). Pasar-pasar tersebut memiliki kesamaan karakteristik—yakni spesifikasi rel meter gauge, kebutuhan akan solusi transportasi hemat biaya, serta iklim tropis yang mirip dengan Indonesia. INKA dapat memperkuat daya saingnya dengan menawarkan paket terintegrasi yang tidak hanya mencakup pasokan rolling stock, tetapi juga skema pembiayaan berbasis export credit agency (ECA), supplier’s credit, dan kemitraan MRO lokal. Model ini terbukti efektif digunakan oleh perusahaan manufaktur kereta global seperti Alstom dan Hyundai Rotem dalam menembus pasar negara berkembang. Jika dirancang dengan baik, pendekatan ini akan menciptakan value chain internationalization yang memperluas keberlanjutan bisnis ekspor INKA.

    Sementara itu, ekspansi Banyuwangi akan berperan sebagai fondasi bagi transformasi PT INKA menjadi export-grade manufacturer. Fasilitas uji dinamis sepanjang 3 km dan sertifikasi mutu berstandar internasional memungkinkan percepatan product qualification dan sertifikasi lintas negara (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024). Dengan pengelolaan kapasitas produksi yang terintegrasi antara Madiun dan Banyuwangi, INKA dapat menjalankan strategi parallel production di mana proyek domestik dan ekspor dikerjakan secara simultan tanpa mengorbankan efisiensi. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan order book dan memastikan keberlanjutan arus kas, terutama dalam menghadapi siklus fiskal proyek pemerintah.

    Dalam perspektif jangka menengah, kombinasi antara kapasitas industri Banyuwangi, inovasi teknologi di IKN, dan ekspansi pasar di luar Jawa akan memperkuat posisi INKA dalam rantai nilai global. Perusahaan dapat bertransisi dari original equipment manufacturer (OEM) menjadi system integrator regional yang mampu mengoordinasikan jaringan pemasok dan mitra teknologi lintas negara. Transformasi ini juga membuka ruang bagi industrial diplomacy, di mana keberhasilan ekspor dan kolaborasi teknologi menjadi instrumen politik luar negeri Indonesia di bidang ekonomi dan pertahanan. Dengan demikian, prospek INKA tidak hanya ditentukan oleh dinamika pasar domestik, tetapi juga oleh kemampuannya memanfaatkan peluang geopolitik dan regional untuk memperluas jejaring industri dan inovasi.

    Strategi Akselerasi: Rekomendasi Kebijakan dan Korporasi

    Prospek besar tersebut hanya dapat terwujud jika diikuti oleh strategi akselerasi yang konsisten, baik di tingkat pemerintah maupun korporasi. Di sisi pemerintah, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan industri, fiskal, dan transportasi saling memperkuat. Pemerintah perlu menyempurnakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment bertahap, dukungan selektif dari pemerintah (sovereign support), serta alokasi risiko yang layak secara finansial. Skema pembiayaan inovatif seperti rail funding facility yang mengaitkan belanja armada dengan kinerja layanan (service-linked finance) perlu dikembangkan agar operator dan pabrikan memiliki kepastian pendapatan jangka panjang. Selain itu, pemerintah harus menetapkan technology roadmap per subsistem, mulai dari traksi, bogie, sistem pengereman, HVAC, hingga TCMS/CBTC, dengan target TKDN bertahap (misalnya 30–50%) serta offset berbasis penelitian bersama untuk memastikan kesinambungan technological upgrading.

    Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan railway test center nasional sebagai fasilitas sertifikasi independen yang mampu menguji sistem otomasi, keamanan siber, dan adaptasi iklim tropis. Tanpa fasilitas ini, waktu sertifikasi akan tetap menjadi bottleneck dalam ekspansi produk baru. Selain itu, pengelolaan demand management melalui tarif terpadu, integrasi antarmoda, dan pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) perlu diperkuat untuk menjamin ridership yang tinggi dan arus kas operator yang stabil. Hal ini akan menciptakan siklus berkelanjutan di mana peningkatan permintaan transportasi publik memperkuat stabilitas industri perkeretaapian domestik. Di atas segalanya, konsistensi kebijakan TKDN pascarelaksasi menjadi prasyarat penting. Fleksibilitas pada fase transisi diperlukan, tetapi harus disertai kerangka waktu dan peta jalan yang jelas agar localization tidak berhenti di tengah jalan (Hogan Lovells, 2024; ANTARA, 2025; ARMA Law, 2025).

    Dari sisi korporasi, PT INKA harus mengonsolidasikan lini produknya dengan membangun product platform strategy yang efisien dan berorientasi modular. Pengembangan EMU komuter modular, DMU hybrid/battery, dan LRT driverless dengan komponen bersama (common parts) akan menurunkan biaya produksi dan mempermudah layanan MRO di masa depan. Di saat yang sama, investasi dalam sistem Product Lifecycle Management (PLM) dan Model-Based Systems Engineering (MBSE) perlu ditingkatkan untuk memperluas design authority domestik dan mempercepat siklus inovasi. Kemitraan teknologi dengan mitra asing hendaknya bergerak dari pola build-to-print menuju co-design, sehingga transfer pengetahuan bersifat timbal balik.

    Dalam konteks pembiayaan, PT INKA perlu mengembangkan model export financing package yang terintegrasi, bekerja sama dengan lembaga pembiayaan nasional seperti PT SMI, serta perbankan sindikasi (misalnya Bank Mega) dan lembaga pembiayaan ekspor internasional (ECA). Model pembiayaan yang disertai kontrak layanan jangka panjang (availability contract dan MRO regional) akan meningkatkan nilai total proyek dan memperkuat daya saing harga. Ekspansi Banyuwangi harus dimanfaatkan sebagai export hub dengan end-of-line testing berstandar internasional dan sistem fast-track certification yang mampu memenuhi permintaan lintas negara secara cepat. Terakhir, penguatan supplier development domestik menjadi agenda strategis. Dengan membina pemasok lokal dalam komponen bernilai tinggi seperti bogie, traction converter, dan door system, INKA dapat meningkatkan TKDN tanpa mengorbankan kualitas dan reliabilitas produk.

    Dengan langkah-langkah tersebut, PT INKA memiliki peluang nyata untuk menempati posisi sebagai regional system integrator di Asia Tenggara, sebuah transformasi yang akan menjadikan industri perkeretaapian Indonesia tidak hanya mandiri secara teknologi, tetapi juga kompetitif di pasar global yang semakin dinamis.

    Kesimpulan

    PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA saat ini berada pada titik kritis dalam lintasan industrialisasi nasional, di mana kebutuhan domestik yang semakin kompleks bertemu dengan peluang integrasi ke dalam rantai nilai industri global. Sebagai satu-satunya produsen rolling stock terintegrasi di Indonesia dan Asia Tenggara, INKA kini memegang peran strategis dalam mewujudkan dua agenda besar: pertama, mendukung pemerataan pembangunan nasional melalui perluasan layanan perkeretaapian; dan kedua, mengakselerasi lompatan menuju posisi sebagai regional player dalam industri transportasi berbasis rel. Kedua agenda tersebut menuntut keseimbangan antara orientasi pembangunan nasional dan dinamika kompetisi internasional, antara penguatan kapasitas industri dalam negeri dan keterbukaan terhadap kolaborasi lintas negara berbasis transfer pengetahuan.

    Dalam horizon 2025–2029, prospek pengembangan sektor perkeretaapian nasional menunjukkan arah yang sangat menjanjikan. Kombinasi antara ekspansi urban rail (MRT dan LRT), program fleet renewal pada sistem komuter, pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa (Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Papua), serta proyek autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menciptakan demand visibility yang tinggi dan stabil bagi industri manufaktur domestik. Peluang ini menyediakan ruang ekonomi bagi PT INKA untuk mencapai economies of scale sekaligus memperdalam basis teknologinya melalui learning-by-doing di berbagai proyek nasional. Namun demikian, potensi besar tersebut juga disertai kompleksitas struktural, mulai dari ketergantungan pada belanja fiskal pemerintah, ketidakpastian kebijakan TKDN, hingga keterbatasan fasilitas sertifikasi dan pembiayaan proyek, yang menuntut perubahan paradigma tata kelola dan strategi korporasi.

    Pengalaman Indonesia dalam proyek berisiko tinggi, seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC Whoosh), memberikan pelajaran penting mengenai perlunya disiplin dalam project structuring dan penilaian kelayakan ekonomi proyek infrastruktur. Cost overrun, beban utang, dan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi permintaan menegaskan bahwa pertumbuhan industri perkeretaapian harus bertumpu pada kalkulasi ekonomi yang realistis, tata kelola proyek yang transparan, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif namun berkelanjutan. Dalam konteks ini, skema public–private partnership (PPP) dengan pembagian risiko yang proporsional menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan order book tanpa membebani fiskal negara.

    Selain itu, dinamika kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengindikasikan perlunya keseimbangan antara nasionalisme ekonomi dan efisiensi industri. TKDN yang terlalu rigid dapat memperlambat inovasi dan pengadaan, sementara relaksasi tanpa arah dapat menghambat learning curve industri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar angka kandungan lokal, melainkan technology roadmap yang jelas, yakni strategi bertahap untuk menguasai subsistem bernilai tinggi seperti traction system, signalling, braking system, dan lightweight materials. Dengan pendekatan ini, kebijakan industri dapat berfungsi sebagai mekanisme technological upgrading, bukan sebagai hambatan administratif.

    Kesiapan teknologi dan sertifikasi juga menjadi aspek krusial yang menentukan posisi INKA dalam rantai pasok global. Peningkatan kapabilitas melalui pembangunan fasilitas pengujian dinamis di Banyuwangi, sertifikasi driverless system dan CBTC, serta penguatan kompetensi dalam RAMS/LCC analysis dan digital engineering merupakan langkah kunci menuju pengakuan internasional. Pabrik Banyuwangi, yang berorientasi ekspor, tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan industrial ecosystem baru di kawasan timur Jawa yang mendukung desentralisasi manufaktur dan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan sistem fast-track certification dan fasilitas uji berstandar global, Banyuwangi berpotensi menjadi export-grade hub yang mempercepat time-to-market produk nasional.

    Dalam dimensi kelembagaan, transformasi INKA menuju regional systems integrator menuntut perubahan paradigma manajerial dan teknologis. Perusahaan harus beralih dari sekadar build-to-print manufacturer menjadi entitas dengan design authority penuh pada varian produk strategis. Peningkatan kapasitas dalam systems integration, digital twin, dan model-based design akan memperkuat posisi INKA sebagai pusat rekayasa sistem transportasi, bukan hanya produsen sarana fisik. Di samping itu, kemitraan teknologi dengan perusahaan asing harus dibangun di atas prinsip equal footing, di mana transfer pengetahuan bersifat timbal balik dan menghasilkan co-development teknologi, bukan sekadar technology dependency.

    Ekosistem kebijakan juga memegang peran fundamental dalam memastikan keberlanjutan transformasi ini. Diperlukan konsistensi antara kebijakan industri, kebijakan fiskal, dan rencana pembangunan transportasi agar arah pertumbuhan industri tidak terfragmentasi. Kolaborasi lintas kementerian, Kemenhub, Kemenperin, Bappenas, dan Kemenkeu, harus difokuskan pada penguatan industrial policy coherence, khususnya dalam penyusunan funding framework untuk proyek perkeretaapian dan program riset nasional berbasis public–industry partnership. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, integrasi kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat posisi INKA, tetapi juga membentuk arsitektur industri nasional yang resilien terhadap siklus fiskal dan tekanan eksternal.

    Dengan kapasitas industri yang semakin matang, basis teknologi yang meluas melalui ekspansi Banyuwangi, serta kebijakan pemerintah yang konsisten, PT INKA memiliki peluang realistis untuk naik kelas dari national champion menjadi regional systems integrator perkeretaapian. Posisi ini tidak sekadar mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan untuk mengintegrasikan desain, teknologi, sertifikasi, dan layanan purna jual dalam satu rantai nilai yang terkoordinasi. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini akan menjadi simbol kematangan industrialisasi Indonesia, di mana BUMN tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi domestik, tetapi juga sebagai agen diplomasi teknologi dan ekonomi di kawasan.

    Referensi Akademis

    Amsden, A. H. (1989). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press.

    ANTARA. (2020, 12 Desember). INKA exports first locomotives to Philippines.

    ANTARA. (2024, 7 September). INKA factory in Banyuwangi to start full operations in 2025.

    ANTARA. (2025, 6 Mei). Indonesia eases local content rules to support domestic industry.

    ARMA Law. (2025, 8 Juli). Understanding Indonesia’s Local Content (TKDN) Framework.

    Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

    Bitzinger, R. A. (2016). Defense industries in the 21st century: A comparative analysis. Routledge.

    Chang, H.-J. (2002). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press.

    Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.*

    Goodwin, P. (1996). Empirical evidence on induced traffic: A review and synthesis. Transportation, 23(1), 35–54.*

    Hill, H. (2023). The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

    Hobday, M. (1995). Innovation in East Asia: The Challenge to Japan. Edward Elgar Publishing.

    Hogan Lovells. (2024, 21 Agustus). Indonesia relaxes local content rules to energise green energy investment.

    Indonesia Business Post. (2024, 7 Agustus). House approves Rp965 billion capital injection for PT INKA.

    Indonesia Business Post. (2025, 1 Agustus). Indonesia eyes US$53 B in private rail investments to expand national network.

    Jakarta Post. (2023, 28 Februari). Ministry blocks Commuter Line plan to buy Japanese trains.

    Kemenhub. (2024). Laporan Tahunan Transportasi Perkotaan Indonesia.

    KPMG. (2025, September). Investing in Indonesia 2025 (Chapter 3).

    Krugman, P. (1991). Geography and Trade. MIT Press.

    Matthews, R. (2025). Indonesia’s Defense Acquisition Strategy and Industrial Adaptation. Palgrave Macmillan.

    Matthews, R., & Maharani, C. (2022). Defence industrial participation and technological learning in Indonesia. Defence Studies, 22(3), 347–369.*

    Philippine News Agency. (2020, 13 Desember). Indonesian firm exports 1st 3 locomotives to PH.

    PT INKA. (2025a). About INKA.

    PT INKA. (2025b). PT INKA (Persero) – Company site.

    PT INKA. (2025c). Light Rail Transit (LRT) Jabodebek – Product Page.

    PwC Indonesia. (2024, 15 Agustus). IKN autonomous rail transit to operate commercially in 2025.

    Rail Journal. (2019, 2 April). Work begins on new Indonesian rolling stock plant.

    Railway Gazette. (2019, 3 Februari). PT INKA exports coaches to Bangladesh.

    RollingstockWorld. (2025, 30 Mei). Indonesia tests new EMUs from PT Inka and CRRC.

    Sukma, R. (2021). Indonesia and South–South Cooperation: Expanding Regional Leadership through Industrial Diplomacy. CSIS Indonesia.

    The Australian. (2025, 13 Oktober). Jakarta feels belt tighten around Chinese rail debt.

    The Jakarta Post. (2019, 1 April). INKA kicks off factory construction in Banyuwangi.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Widodo

    Ketahanan pangan nasional (food security) bukan semata urusan pertanian, melainkan persoalan strategis yang melibatkan energi, industri, logistik, dan kebijakan publik (FAO, 1996). Dalam konteks Indonesia, sistem pangan nasional bertumpu pada jutaan petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk kimia dan organik. Oleh karena itu, industri pupuk menjadi strategic sector dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

    PT Petrokimia Gresik (PG), didirikan pada tahun 1972 dan kini berada di bawah naungan PT Pupuk Indonesia (Persero), berperan sebagai produsen pupuk terlengkap di Indonesia. PG menghasilkan berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, ZA, SP-36, Petroganik, serta sejumlah produk kimia dasar seperti asam sulfat, amonia, dan asam fosfat (Petrokimia Gresik, 2023). Keberadaan PG bukan hanya menopang sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional berbasis agroindustri.

    Ketahanan Pangan sebagai Agenda Nasional

    Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Ketersediaan pupuk, terutama bagi petani kecil, menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut (Sukma, 2019). Pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi melalui holding Pupuk Indonesia, di mana Petrokimia Gresik berperan sebagai pemasok utama bagi wilayah-wilayah strategis pertanian di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Keterkaitan antara pupuk dan ketahanan pangan dapat dijelaskan melalui model input-output agrikultur: peningkatan input pupuk yang efisien akan berdampak langsung terhadap produktivitas lahan, yang pada gilirannya menentukan pasokan dan harga pangan nasional (Booth, 2016). Dengan demikian, stabilitas produksi dan distribusi pupuk menjadi kepentingan publik sekaligus instrumen kebijakan ekonomi-politik.

    Peran Strategis PT Petrokimia Gresik dalam Sistem Pupuk Nasional

    Sebagai anak perusahaan terbesar Pupuk Indonesia, PG berperan ganda: (1) sebagai entitas bisnis dengan orientasi profitabilitas, dan (2) sebagai instrumen kebijakan publik melalui program pupuk bersubsidi. Kapasitas produksinya yang besar, mencakup pabrik amonia, asam sulfat, asam fosfat, serta lini produksi NPK dan pupuk organik, menjadikan PG satu-satunya produsen dengan portofolio lengkap dalam ekosistem pupuk Indonesia (Pupuk Indonesia, 2024).

    Selain memasok pupuk subsidi, PG juga mengembangkan segmen non-subsidi seperti NPK Kebomas, SP-36 Plus, dan pupuk organik cair untuk petani komersial. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial, sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi sumber input pertanian.

    *Inovasi dan Transformasi Menuju Perusahaan Solusi Agroindustri*

    Transformasi PT Petrokimia Gresik (PG) dari produsen pupuk konvensional menjadi perusahaan solusi agroindustri merupakan manifestasi perubahan paradigma dalam tata kelola industri pupuk nasional. Jika pada masa sebelumnya industri pupuk berorientasi pada produksi massal dan distribusi input pertanian dalam kerangka kebijakan subsidi, maka kini PG mengadopsi pendekatan berbasis nilai tambah (value creation) yang menempatkan petani bukan sekadar sebagai konsumen, tetapi sebagai mitra strategis dalam ekosistem agribisnis berkelanjutan.

    Berkaitan dengan paradigma baru dari Product-Oriented ke Solution-Oriented Enterprise, hal ini menandai pergeseran dari model product-oriented menuju solution-oriented enterprise. Dalam kerangka ekonomi industri, transformasi semacam ini menunjukkan upaya functional upgrading, yakni perluasan fungsi perusahaan dari produksi barang ke penyediaan solusi berbasis pengetahuan dan teknologi (Hobday, 1995). Bagi PG, hal ini berarti bahwa keberhasilan tidak lagi diukur hanya dari volume pupuk yang terjual, tetapi dari peningkatan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani yang menggunakan produknya.

    Transformasi ini juga sejalan dengan logika knowledge-based agriculture, di mana data dan inovasi menjadi faktor produksi baru dalam sistem pertanian modern (World Bank, 2020). Dalam konteks ini, PG berperan sebagai knowledge broker yang menghubungkan hasil riset tanah, data agroklimatologi, dan teknologi pupuk dengan praktik pertanian lapangan. Model ini mendekati konsep precision agriculture, yaitu sistem pertanian berbasis data (soil mapping, weather analytics, varietal adaptation) yang bertujuan mengoptimalkan dosis input dan hasil panen per hektar.

    Digitalisasi Layanan Agronomi dan Big Data Pertanian merupakan inovasi selanjutnya dari PG. Sebagai langkah konkret, PG mengembangkan platform digital agronomi yang menyediakan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Platform ini mengintegrasikan data hasil uji tanah, curah hujan, kelembapan udara, jenis varietas, dan fase pertumbuhan tanaman untuk merumuskan dosis pupuk yang presisi dan efisien. Dengan demikian, PG tidak hanya menjual pupuk, tetapi juga menjual “pengetahuan agronomis” yang berbasis sains.

    Dalam perspektif absorptive capacity (Cohen & Levinthal, 1990), digitalisasi ini menunjukkan kemampuan PG untuk menyerap, menginternalisasi, dan mengkomersialisasikan pengetahuan eksternal (data tanah, iklim, dan varietas) menjadi inovasi internal yang bernilai ekonomi. Kemampuan ini merupakan modal intelektual yang menentukan daya saing perusahaan dalam jangka panjang, karena pengetahuan agronomis lokal sulit ditiru oleh pesaing, terutama di wilayah tropis dengan kondisi agroekologi yang sangat heterogen seperti Indonesia.

    Lebih jauh, pemanfaatan big data memungkinkan PG berkontribusi dalam perumusan kebijakan pangan nasional melalui predictive analytics mengenai kebutuhan pupuk dan tren hasil panen. Integrasi data antara PG, Pupuk Indonesia, dan Kementerian Pertanian dapat memperbaiki akurasi perencanaan produksi dan distribusi, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan pupuk di masa tanam kritis.

    Selain digitalisasi, dimensi inovasi penting lainnya adalah pengembangan biofertilizer dan bioproducts berbasis mikroorganisme lokal. Biofertilizer merupakan pupuk hayati yang mengandung mikroba menguntungkan (misalnya Rhizobium, Azotobacter, Bacillus subtilis) yang berfungsi menambat nitrogen, melarutkan fosfat, atau meningkatkan penyerapan hara oleh tanaman. Melalui riset bioteknologi, PG mengembangkan formulasi biofertilizer dan probiotik untuk perikanan dan peternakan yang mendukung siklus pertanian terpadu (integrated farming system).

    Upaya ini menandai pergeseran strategis menuju low-carbon agriculture, di mana efisiensi hara dan penurunan intensitas energi menjadi ukuran utama keberlanjutan. Secara teoritis, inovasi biofertilizer mencerminkan strategi eco-innovation (Rennings, 2000), yaitu inovasi yang tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.

    Dari sisi kebijakan industri, pengembangan biofertilizer juga relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan 2 (Zero Hunger), tujuan 12 (Responsible Consumption and Production), dan tujuan 13 (Climate Action). Dengan demikian, riset bioteknologi yang dilakukan PG memiliki signifikansi lintas-sektor: memperkuat ketahanan pangan, menurunkan jejak karbon, serta memperluas portofolio produk berkelanjutan perusahaan.

    Transformasi menuju perusahaan solusi agroindustri juga tidak dapat dilepaskan dari sinergi triple helix antara industri, akademisi, dan pemerintah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). PG menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan formulasi NPK spesifik lokasi, riset pupuk hayati, serta pengujian efisiensi di lapangan. Kolaborasi ini memungkinkan transfer teknologi dua arah: laboratorium memberikan inovasi sains, sementara PG memberikan konteks aplikatif dan skala industri.

    Dalam jangka panjang, pendekatan triple helix dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya regional innovation ecosystem di kawasan Gresik dan Jawa Timur. Klaster semacam ini dapat memperkuat daya saing industri pupuk Indonesia di tingkat ASEAN, dengan Gresik sebagai pusat riset dan manufaktur agroindustri berbasis keberlanjutan.

    Inovasi dan transformasi PG memiliki implikasi luas terhadap ketahanan pangan nasional. Pertama, peningkatan efisiensi pemupukan menurunkan biaya produksi petani dan meningkatkan hasil panen, sehingga memperkuat dimensi availability dan accessibility pangan. Kedua, pengembangan biofertilizer mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor seperti fosfat dan kalium, memperkuat resilience sistem input nasional. Ketiga, digitalisasi agronomi membuka jalan bagi sistem informasi pangan yang lebih akurat, meningkatkan respons kebijakan terhadap dinamika produksi dan distribusi.

    Namun demikian, transformasi ini memerlukan governance reform yang mendukung inovasi lintas sektor. Dukungan regulasi terhadap riset pupuk hayati, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan insentif pajak untuk investasi hijau menjadi prasyarat agar PG mampu memperluas inovasi tanpa mengorbankan stabilitas komersialnya sebagai BUMN strategis.

    Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional

    Ketahanan pangan nasional merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan pangan sebagaimana dirumuskan oleh FAO (1996). Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut tidak hanya mencerminkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem ketahanan nasional yang menghubungkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik (Sukma, 2019). PT Petrokimia Gresik (PG), sebagai produsen pupuk dan bahan kimia dasar terbesar di bawah holding Pupuk Indonesia, memainkan peranan penting dalam menjaga agar ketiga dimensi tersebut dapat berfungsi secara simultan dan berkelanjutan.

    Dalam dimensi ketersediaan, peran PG tampak melalui kapasitas produksinya yang besar dan terintegrasi. Perusahaan ini memiliki infrastruktur industri pupuk yang meliputi pabrik amonia, urea, ZA, SP-36, serta NPK yang secara langsung menopang suplai nasional. Ketersediaan ini bukan hanya soal volume produksi, tetapi juga menyangkut keamanan pasokan input strategis bagi sektor pertanian. Dalam konteks ekonomi politik, PG berfungsi sebagai penyangga utama terhadap risiko ketergantungan impor pupuk dan bahan kimia dasar. Pada periode krisis global, seperti lonjakan harga gas dunia atau disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik, kemampuan PG memproduksi dan mendistribusikan pupuk secara mandiri menjadi instrumen pertahanan ekonomi nasional (Bitzinger, 2016). Dengan demikian, kapasitas produksi PG tidak hanya menjamin ketersediaan input pertanian, tetapi juga memperkuat kedaulatan produksi pangan yang merupakan fondasi dari kedaulatan bangsa.

    Selain memproduksi pupuk, PG juga mendukung aspek ilmiah dan teknis dalam pengelolaan kesuburan tanah nasional. Melalui fasilitas laboratorium dan kerja sama riset dengan lembaga penelitian pertanian, PG berkontribusi dalam pemetaan tanah, analisis kebutuhan hara, dan pengembangan formula pupuk spesifik lokasi. Pendekatan berbasis sains ini memperkuat transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian berbasis pengetahuan (knowledge-based agriculture), di mana efisiensi dan produktivitas menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan sektor pangan.

    Pada dimensi keterjangkauan, kebijakan subsidi pupuk menjadi instrumen utama negara untuk memastikan petani kecil tetap mampu membeli pupuk dengan harga terjangkau. Dalam struktur ekonomi pertanian Indonesia, harga pupuk sangat rentan terhadap fluktuasi energi dan nilai tukar karena sebagian bahan baku, seperti fosfat dan kalium, masih diimpor. PG, sebagai bagian dari ekosistem BUMN pupuk, menjalankan mandat publik untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikelola oleh pemerintah. Melalui mekanisme ini, PG memastikan bahwa subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak, terutama mereka yang menanam komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun 2024, pemerintah meningkatkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton, dan PG menjadi pemasok utama NPK serta ZA, dua jenis pupuk yang sangat vital dalam menjaga produktivitas lahan pertanian (Cabinet Secretariat RI, 2024). Distribusi pupuk bersubsidi yang lancar terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar domestik, terutama pada masa-masa ketika inflasi global meningkat akibat krisis energi (Antara News, 2025).

    Keterlibatan PG dalam kebijakan subsidi ini menunjukkan fungsi ganda BUMN sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen pelayanan publik. Dalam kerangka teori embedded developmental state (Johnson, 1982), BUMN seperti PG tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial melalui penyediaan input pertanian yang esensial. Dengan demikian, keberhasilan PG dalam menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani mencerminkan keseimbangan antara logika pasar dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Sementara itu, dimensi kestabilan menunjukkan peran PG dalam menjamin distribusi pupuk yang tepat waktu dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas pasokan pupuk sangat penting karena keterlambatan distribusi dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian secara signifikan. PG telah membangun sistem logistik terintegrasi yang mencakup pelabuhan bongkar muat di Gresik, jaringan gudang regional, dan distribusi hingga ke tingkat pengecer di kabupaten. Keberhasilan PG menjaga rantai distribusi ini merupakan bukti kapasitas kelembagaan dalam mengelola sistem yang kompleks dan padat modal. Selain itu, digitalisasi rantai pasok dan sistem pengawasan stok di tingkat lapangan memperkuat kemampuan perusahaan untuk merespons kebutuhan petani berdasarkan pola musim tanam dan wilayah agroekologis.

    Dalam konteks ketahanan pangan global yang semakin rentan, stabilitas distribusi pupuk yang dikelola oleh PG juga berfungsi sebagai mekanisme penyangga terhadap krisis pangan. Ketika pandemi COVID-19 dan perang Rusia–Ukraina mengganggu pasokan pupuk dunia, PG menjadi elemen penting dalam memastikan Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan pupuk secara signifikan. Peran ini menunjukkan bahwa industri pupuk domestik bukan hanya sektor ekonomi, melainkan komponen strategis dari pertahanan nasional yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

    Kontribusi PG terhadap ketahanan pangan nasional, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari agenda besar pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan ketersediaan input pertanian, menjamin keterjangkauan bagi petani kecil, serta menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah, PG turut membangun fondasi bagi kedaulatan pangan Indonesia. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini memperkuat posisi PG sebagai perusahaan yang tidak hanya menjalankan mandat ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan politik dalam menjaga keutuhan bangsa melalui jalur pembangunan agraris yang berkeadilan.

    Dalam perspektif jangka panjang, kontribusi tersebut perlu terus diperkuat melalui inovasi, efisiensi energi, serta reformasi tata kelola subsidi yang berbasis data dan transparansi publik. Ketahanan pangan yang tangguh hanya dapat dicapai apabila sistem produksi pupuk nasional, yang salah satunya ditopang oleh PG, mampu beradaptasi dengan dinamika global, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperluas partisipasi petani dalam rantai nilai pertanian yang lebih inklusif dan berdaya saing.

    Potensi Pengembangan ke Depan

    PT Petrokimia Gresik (PG) memiliki potensi pengembangan yang sangat besar di masa mendatang, baik dari sisi kapasitas industri, inovasi teknologi, maupun reposisi strategisnya dalam ekosistem ketahanan pangan nasional dan transformasi ekonomi hijau. Potensi tersebut berakar pada keunggulan struktural yang telah lama dibangun perusahaan ini, yakni integrasi vertikal antara proses produksi, logistik, dan jaringan distribusi yang kuat. Infrastruktur industri di Gresik, termasuk pelabuhan bongkar muat dan fasilitas utilitas terintegrasi, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lokasi strategis di jalur perdagangan Jawa Timur memungkinkan efisiensi rantai pasok bahan baku sekaligus mempercepat distribusi produk ke berbagai wilayah sentra pertanian di Indonesia. Dalam konteks ekonomi industri, konfigurasi seperti ini memperkuat economies of scale sekaligus menurunkan biaya transaksi dan transportasi yang menjadi hambatan utama dalam sektor pupuk nasional.

    Potensi besar PG juga terletak pada kapasitas inovasinya, baik dari sisi riset internal maupun kemampuan menyerap pengetahuan eksternal atau absorptive capacity. Kolaborasi yang telah dijalin dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian membuka peluang besar bagi pengembangan produk-produk bernilai tambah tinggi, termasuk pupuk ramah lingkungan, biofertilizer, dan formulasi NPK spesifik lokasi yang disesuaikan dengan karakteristik agroekosistem Indonesia. Dalam perspektif resource-based view (Barney, 1991), kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya teknologi, pengetahuan agronomi, dan kemitraan riset menjadi aset tak berwujud yang sulit ditiru oleh pesaing. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap pertanian berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, arah inovasi seperti ini akan memperkuat posisi PG sebagai pionir dalam green agroindustry di Asia Tenggara.

    Selain keunggulan teknologi, peluang pengembangan PG juga dapat ditemukan dalam diversifikasi pasar non-subsidi. Selama beberapa dekade, sebagian besar penjualan pupuk di Indonesia masih terkonsentrasi pada pasar bersubsidi yang diatur oleh kebijakan pemerintah. Meskipun hal ini memberikan stabilitas pasar, ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi juga membuat perusahaan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan permintaan pupuk non-subsidi, terutama pupuk organik, biofertilizer, dan pupuk cair, menunjukkan potensi besar untuk memperluas segmen pasar komersial. Diversifikasi ini tidak hanya dapat meningkatkan fleksibilitas pendapatan PG, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sistem pertanian menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan efisien.

    Dimensi penting lainnya adalah transformasi digital yang kini menjadi arah strategis korporasi modern. PG mulai menerapkan digitalisasi dalam proses produksi, logistik, dan layanan agronomi bagi petani. Digitalisasi memungkinkan pengawasan real-time terhadap stok, distribusi, dan penggunaan pupuk, sehingga meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam sistem subsidi nasional. Melalui pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan big data analytics, PG dapat memperluas ekosistem agribisnis digital yang menghubungkan petani, distributor, dan pemerintah dalam satu sistem terintegrasi. Pendekatan ini akan memperkuat posisi PG sebagai perusahaan solusi agroindustri yang tidak hanya memproduksi pupuk, tetapi juga mengelola informasi dan pengetahuan pertanian yang strategis bagi ketahanan pangan nasional.

    Tantangan Struktural dan Operasional

    Di balik potensi yang besar, PG juga dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan operasional yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor, terutama fosfat, kalium, dan sulfur yang sebagian besar masih didatangkan dari negara seperti Tiongkok, Maroko, dan Kanada. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan disrupsi rantai pasok akibat dinamika geopolitik internasional. Matthews dan Maharani (2022) menegaskan bahwa kemandirian industri pertahanan dan pupuk di negara berkembang sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap bahan baku strategis yang bersumber dari pasar global yang oligopolistik. Oleh karena itu, pengembangan strategi jangka panjang dalam bentuk kemitraan tambang atau joint procurement lintas BUMN menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku.

    Tantangan berikutnya berkaitan dengan biaya energi yang tinggi. Proses produksi pupuk, terutama amonia, sangat intensif energi karena memerlukan gas alam sebagai bahan baku utama. Harga gas di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara produsen pupuk besar seperti Qatar, Rusia, atau Amerika Serikat. Kondisi ini menurunkan daya saing biaya produksi nasional dan mengurangi margin keuntungan perusahaan. Upaya efisiensi energi melalui optimalisasi teknologi proses, pemanfaatan panas buang, dan penggunaan sumber energi alternatif seperti biomassa dan energi surya menjadi langkah strategis yang tidak hanya ekonomis tetapi juga berorientasi keberlanjutan.

    Selain itu, perubahan kebijakan subsidi pupuk menjadi tantangan tersendiri. Reformasi sistem subsidi berbasis Kartu Tani dan digitalisasi distribusi menuntut PG untuk beradaptasi dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pengetatan anggaran pemerintah juga mendorong efisiensi tinggi di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga penyaluran. Dalam situasi seperti ini, inovasi organisasi dan tata kelola distribusi yang adaptif menjadi faktor kunci agar PG tetap relevan dalam menjalankan perannya sebagai penyedia pupuk nasional tanpa mengorbankan profitabilitas.

    Tantangan strategis lainnya adalah transisi menuju ekonomi hijau dan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat. Pasar global kini menuntut transparansi emisi karbon dan tanggung jawab lingkungan dari seluruh rantai produksi industri kimia. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor intensif energi dan bahan kimia, PG dituntut untuk melakukan dekarbonisasi proses produksi, memperkuat efisiensi energi, dan memperluas penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemenuhan standar ESG tidak hanya menjadi kewajiban moral dan regulatif, tetapi juga menentukan daya saing di pasar ekspor yang semakin dipengaruhi oleh kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.

    Dimensi Keberlanjutan dan ESG

    Keberlanjutan kini menjadi medan baru bagi persaingan korporasi global, dan bagi PG, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan untuk melakukan reposisi strategis. Laporan keberlanjutan tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. PG telah mengimplementasikan program efisiensi energi, pengelolaan limbah cair dan padat, serta pelibatan masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Upaya tersebut memperlihatkan komitmen korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-2 tentang pengentasan kelaparan dan tujuan ke-13 tentang aksi iklim (Petrokimia Gresik, 2023).

    Namun, tantangan ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya standar global terhadap pelaporan keberlanjutan dan carbon disclosure. Perusahaan diharuskan untuk tidak hanya melaporkan emisi karbon secara kuantitatif, tetapi juga melakukan life-cycle assessment (LCA) untuk setiap produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, PG perlu memperkuat integrasi strategi ESG ke dalam seluruh proses bisnis, mulai dari desain produk, pemilihan bahan baku, hingga distribusi dan purna jual. Pengembangan konsep circular economy menjadi salah satu solusi yang relevan, misalnya dengan memanfaatkan limbah gypsum dan sulfuric acid recovery sebagai bahan baku sekunder untuk industri lain. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengurangi jejak lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui efisiensi sumber daya dan inovasi lintas industri.

    Selain aspek lingkungan, dimensi sosial dan tata kelola juga menjadi fokus penting. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan industri Gresik dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi tata kelola, penguatan transparansi dan sistem pelaporan digital memperkuat akuntabilitas PG sebagai BUMN strategis yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada nilai publik. Integrasi ESG yang komprehensif bukan hanya soal kepatuhan regulatif, melainkan strategi untuk membangun legitimasi sosial dan keberlanjutan korporasi dalam jangka panjang.

    Secara keseluruhan, potensi pengembangan, tantangan struktural, dan agenda keberlanjutan yang dihadapi PG menunjukkan dinamika sebuah perusahaan nasional yang sedang bertransformasi dari produsen pupuk konvensional menjadi pemain utama dalam ekonomi agroindustri hijau. Keberhasilan PG dalam mengelola transisi ini akan menjadi indikator penting bagi kemampuan Indonesia membangun ketahanan pangan dan kemandirian industri yang selaras dengan prinsip keberlanjutan global.

    Keberlanjutan, ESG, dan Pelaporan

    Komitmen PT Petrokimia Gresik (PG) terhadap keberlanjutan tercermin dalam praktik pelaporan dan tata kelola yang konsisten dengan standar global. Setiap tahun, PG menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang disusun sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) versi 2021, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur dan terintegrasi. Penilaian akademik independen terhadap laporan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi PG termasuk tinggi dibandingkan perusahaan industri kimia lain di kawasan Asia Tenggara (UPN Veteran Jawa Timur, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa PG tidak sekadar menjalankan kewajiban pelaporan, tetapi telah menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

    Dalam konteks ekonomi industri modern, keberlanjutan bukan lagi dimaknai sebagai kewajiban filantropis, melainkan sebagai strategic imperative yang menentukan daya saing global. PG telah memperluas cakupan pelaporan keberlanjutannya ke arah yang lebih substantif, meliputi pengelolaan emisi karbon, efisiensi energi, konservasi air, dan pengelolaan limbah. Proses produksi pupuk, terutama amonia dan asam sulfat, dikenal sangat intensif energi. Oleh karena itu, langkah dekarbonisasi menjadi prioritas utama perusahaan, antara lain melalui revamping unit reformer, heat recovery system, dan integrasi energi antarproses. Upaya ini tidak hanya bertujuan menurunkan jejak karbon perusahaan, tetapi juga menekan biaya operasional melalui efisiensi energi. Dalam kerangka Paris Agreement dan agenda nasional menuju net-zero emissions 2060, strategi ini akan menempatkan PG sebagai salah satu pionir industri pupuk berkarbon rendah di kawasan regional.

    Selain aspek energi, keberlanjutan PG juga berfokus pada efisiensi bahan baku mineral seperti fosfat dan sulfur yang sebagian besar masih diimpor. Optimalisasi rantai pasok mineral kritis menjadi isu penting, mengingat gangguan geopolitik global berpotensi mengancam stabilitas pasokan. Dalam hal ini, PG perlu memperluas strategi diversifikasi sumber bahan baku dan memperkuat kerja sama dengan pemasok domestik untuk mengurangi ketergantungan eksternal. Lebih jauh, pengelolaan air limbah dan by-product seperti gypsum dan sulfuric acid recovery menjadi bagian dari inovasi circular economy yang tengah dikembangkan perusahaan. Pemanfaatan kembali hasil samping proses produksi tidak hanya menekan limbah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi baru, misalnya sebagai bahan baku industri konstruksi atau semen.

    Aspek sosial dari keberlanjutan PG diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program-program seperti pengembangan usaha mikro di sekitar pabrik, pelatihan keterampilan bagi pemuda lokal, serta konservasi lingkungan di pesisir Gresik dan Lamongan merupakan contoh konkret dari praktik shared value creation. Sementara dari sisi tata kelola, perusahaan memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem audit internal, pelaporan digital, serta integrasi ESG ke dalam kebijakan pengadaan dan investasi. Penguatan tata kelola biodiversitas di wilayah operasional, termasuk pemulihan vegetasi penyangga dan konservasi sumber daya air, juga menjadi agenda prioritas seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya ekologis di kawasan industri. Dengan demikian, keberlanjutan di PG bukan sekadar pelengkap korporasi modern, melainkan pondasi transformasi menuju industri pupuk hijau yang berdaya saing tinggi.

    Digitalisasi, Layanan Agronomi, dan Ekosistem Petani

    Transformasi digital menjadi salah satu elemen paling penting dalam evolusi PG dari perusahaan yang berfokus pada produk (product-centric) menuju perusahaan yang berorientasi solusi (solution-centric). Dalam paradigma baru ini, nilai tambah tidak lagi hanya berasal dari hasil produksi fisik pupuk, tetapi dari kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan agronomi terintegrasi berbasis data. Melalui digitalisasi, PG berupaya mengembangkan ekosistem agribisnis yang menghubungkan petani, distributor, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam satu sistem yang terkoordinasi.

    Platform digital yang dikembangkan PG menyediakan layanan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang berbasis pada hasil uji tanah, analisis daun (leaf test), dan data cuaca mikro. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip precision agriculture, yaitu sistem pertanian presisi yang mengandalkan data untuk menentukan dosis dan jenis pupuk yang optimal bagi setiap komoditas dan wilayah. Dengan demikian, PG tidak hanya memasarkan pupuk, tetapi juga menjual “pengetahuan agronomis” yang dapat meningkatkan produktivitas petani sekaligus efisiensi penggunaan input. Penggunaan teknologi digital ini juga memungkinkan perusahaan melakukan pelacakan distribusi pupuk secara real-time, mengurangi risiko penyelewengan, dan mempercepat mekanisme subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran.

    Selain layanan teknis, PG juga mengembangkan model bisnis baru berbasis layanan keuangan pertanian (agri-finance). Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan start-up agri-tech, petani dapat mengakses skema kredit input untuk pembelian pupuk, benih, dan alat pertanian, dengan pembayaran berbasis hasil panen. Integrasi antara data agronomi dan sistem pembiayaan ini membuka peluang monetisasi layanan berbasis data, sekaligus memperluas jangkauan PG ke segmen petani kecil yang sebelumnya sulit dijangkau secara komersial. Dalam perspektif digital agrarian capitalism (Jack, 2021), langkah ini memperlihatkan bagaimana teknologi digital bukan hanya instrumen efisiensi, tetapi juga sarana inklusi ekonomi dan modernisasi struktur sosial pedesaan.

    Selain itu, PG berperan penting dalam membangun ekosistem inovasi agribisnis nasional. Kemitraan dengan universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah menciptakan kolaborasi triple helix yang mempercepat adopsi teknologi baru. Melalui pendekatan ini, data agronomi mikro seperti varietas tanaman, pola tanam, dan curah hujan dapat diintegrasikan ke dalam portofolio formulasi NPK site-specific dan bioinput yang sesuai dengan karakteristik agroekologi Indonesia. Sinergi tersebut memperkuat kemampuan PG untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pangan nasional yang semakin kompleks. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membentuk sistem pertanian cerdas (smart farming system) yang berkelanjutan dan inklusif.

    Analisis Strategis: Struktur Industri, RBV, dan Kapabilitas Dinamis

    Dari perspektif ekonomi industri, struktur pasar pupuk nasional yang padat modal dan berteknologi tinggi menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi pendatang baru. Besarnya biaya investasi (capital expenditure) untuk membangun fasilitas produksi amonia, urea, asam sulfat, dan asam fosfat, serta kebutuhan akses terhadap gas alam dan perizinan lingkungan, menjadikan industri ini cenderung oligopolistik. Dalam struktur semacam ini, perusahaan incumbent seperti PG memperoleh keuntungan kompetitif melalui barriers to entry alami yang tinggi. Namun demikian, munculnya substitusi parsial dalam bentuk pupuk organik, biofertilizer, dan praktik pertanian presisi yang mengurangi dosis pupuk kimia dapat menciptakan tekanan jangka panjang terhadap permintaan produk konvensional. Oleh karena itu, kemampuan PG untuk melakukan diversifikasi produk dan inovasi proses menjadi penentu utama keberlanjutan bisnisnya.

    Dalam kerangka Resource-Based View (RBV), keunggulan kompetitif PG tidak hanya berasal dari aset fisik seperti pabrik dan infrastruktur logistik, tetapi juga dari aset tak berwujud yang sulit ditiru, seperti pengetahuan teknis, sistem mutu (QA/QC), data pasar dan petani, serta reputasi merek seperti Phonska dan Petroganik. Aset-aset ini merupakan hasil akumulasi pengalaman panjang perusahaan dalam riset, produksi, dan pelayanan agronomi. Namun, untuk mempertahankan keunggulan tersebut, PG memerlukan dynamic capabilities, kemampuan untuk terus melakukan sensing terhadap peluang baru, seizing terhadap inovasi yang bernilai ekonomis, dan transforming proses internal agar sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis global (Teece, 2007). Kapabilitas dinamis inilah yang memungkinkan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan mendasar seperti volatilitas harga energi, kebijakan subsidi yang fluktuatif, dan tuntutan dekarbonisasi industri.

    Integrasi antara riset dan pengembangan (R&D), operasi, serta strategi komersial menjadi kunci bagi PG dalam mempercepat inovasi. Keberhasilan perusahaan merancang formulasi pupuk baru, mengadopsi teknologi hemat energi seperti heat integration, serta mengembangkan model bisnis berbasis layanan agronomi akan sangat menentukan posisi kompetitifnya di masa depan. Dalam konteks global, tekanan regulatif seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa akan menuntut industri pupuk Indonesia untuk memiliki produk dengan jejak karbon rendah dan pelacakan rantai pasok yang transparan. Oleh karena itu, integrasi ESG dengan strategi industri dan kapabilitas dinamis PG bukan hanya pilihan strategis, melainkan kebutuhan eksistensial bagi keberlanjutan perusahaan di era transformasi hijau global.

    Peluang Pertumbuhan

    Dalam lanskap agroindustri global yang kian kompetitif, PT Petrokimia Gresik (PG) memiliki peluang pertumbuhan yang luas baik pada level produk, pasar, maupun sistem nilai. Arah pengembangan strategis perusahaan terletak pada kemampuan melakukan diferensiasi formulasi pupuk NPK dan bio-stimulan yang spesifik terhadap kondisi lokal. Pendekatan ini merupakan kelanjutan dari paradigma precision agriculture yang menuntut efisiensi penggunaan input melalui formulasi yang disesuaikan dengan karakteristik tanah, iklim, dan varietas tanaman. Dalam konteks ini, PG dapat mengoptimalkan basis data agronomi dan hasil riset internal untuk menghasilkan produk yang tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menekan tingkat kehilangan hara dan faktor emisi gas rumah kaca dari proses pemupukan.

    Peluang lainnya muncul dari peningkatan penetrasi pasar non-subsidi yang bernilai tambah tinggi. Selama ini, mayoritas pasar pupuk di Indonesia masih ditopang oleh sistem subsidi pemerintah, namun dalam jangka menengah tren liberalisasi sektor pertanian membuka ruang bagi produk komersial premium. PG memiliki reputasi portofolio lengkap, mulai dari pupuk anorganik, organik, hingga biofertilizer, yang menjadi modal penting untuk memasuki segmen petani modern dan korporasi agribisnis. Produk-produk seperti SP-36, ZA, dan NPK inovatif dengan efisiensi pemupukan tinggi (enhanced efficiency fertilizers) berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan baru. Formulasi semacam ini mampu menurunkan biaya produksi per ton hasil dan sekaligus berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon sektor pangan, sehingga selaras dengan komitmen nasional terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement.

    Dimensi pertumbuhan lainnya adalah ekspansi ke pasar regional, terutama ASEAN dan Asia Selatan, melalui ekspor produk kimia industri antara (intermediate chemical products) seperti amonia, asam sulfat, atau aluminium fluorida. Peningkatan kerja sama intra-ASEAN dalam sektor agroindustri membuka peluang integrasi rantai nilai lintas negara yang dapat dimanfaatkan PG melalui kemitraan strategis dengan produsen lokal di negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Dengan reputasi teknologi proses yang mapan dan portofolio produk yang luas, PG memiliki potensi menjadi regional hub untuk pasokan bahan kimia pertanian yang efisien dan berkelanjutan.

    Peluang ini diperkuat oleh transformasi digital yang telah dilakukan PG melalui layanan agronomi digital. Sistem informasi berbasis aplikasi memungkinkan petani mendapatkan rekomendasi pemupukan, memesan produk secara daring, dan melacak distribusi pupuk secara transparan. Digitalisasi ini membuka peluang monetisasi data pertanian dan menciptakan model bisnis baru yang menggabungkan input, layanan, pembiayaan, dan jaminan penyerapan hasil (offtake guarantee). Melalui kolaborasi sinergis dengan holding Pupuk Indonesia, PG dapat memimpin orkestrasi agro-solution stack, sebuah platform yang mengintegrasikan rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir secara digital dan finansial.

    Agenda Reformasi dan Rekomendasi

    Agar potensi pertumbuhan tersebut dapat diwujudkan secara optimal, PG perlu menempuh serangkaian reformasi struktural dan operasional yang berbasis pada efisiensi energi, diversifikasi pasokan, dan tata kelola inovasi. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat ketahanan energi dan efisiensi proses melalui modernisasi fasilitas produksi yang berintensitas energi tinggi. Revamping unit amonia dan reformer, integrasi panas buang (heat recovery), serta elektrifikasi utilitas industri menjadi langkah krusial untuk menurunkan intensitas energi dan emisi. Bersamaan dengan itu, strategi kontrak pasokan gas jangka menengah yang adaptif terhadap dinamika harga energi global perlu dikembangkan untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

    Kebijakan pasokan bahan baku strategis, terutama fosfat dan kalium, juga menuntut perhatian jangka panjang. Diversifikasi negara asal impor, kemitraan dengan tambang luar negeri, serta penerapan hedging logistics dapat meminimalkan risiko volatilitas harga dan keterlambatan pengiriman. Dalam jangka menengah, Indonesia dapat memanfaatkan cadangan mineral dalam negeri seperti batuan fosfat dari Kalimantan Timur sebagai langkah menuju kemandirian bahan baku pupuk. Strategi ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri, tetapi juga mendukung kedaulatan ekonomi nasional.

    Digitalisasi sistem subsidi pupuk menjadi aspek reformasi berikutnya yang memiliki dimensi ganda, baik dari sisi transparansi fiskal maupun efisiensi layanan. Validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) petani akan memastikan akurasi penerima manfaat. Pelacakan distribusi pupuk secara end-to-end hingga tingkat kios resmi, disertai dashboard publik yang dapat diakses secara transparan, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola subsidi dan meminimalkan potensi kebocoran.

    Reformasi lainnya terkait peningkatan kualitas layanan agronomi presisi. PG dapat memperluas uji tanah massal, memperkuat sistem rekomendasi dosis berbasis data geospasial, dan bekerja sama dengan lembaga keuangan BUMN untuk menyediakan paket kredit input-output yang terintegrasi bagi petani. Pendekatan ini akan memperluas akses petani terhadap teknologi modern sekaligus memperkuat inklusi keuangan sektor pertanian.

    Dalam konteks keberlanjutan, PG perlu menetapkan sasaran ESG berbasis sains (science-based targets initiative, SBTi) dengan fokus pada dekarbonisasi emisi scope 1 dari proses produksi dan scope 3 dari rantai pasok bahan baku fosfat dan kalium. Inovasi circular economy seperti pemanfaatan by-product, pengolahan gypsum, dan substitusi energi fosil dengan sumber terbarukan harus diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari strategi industri hijau. Selain itu, absorptive capacity internal perlu diperkuat melalui kolaborasi riset antara universitas, lembaga litbang, dan penyedia teknologi proses (original equipment manufacturer). Untuk mempercepat inovasi, PG dapat membentuk mekanisme insentif internal bagi karyawan dan tim litbang yang berhasil menghasilkan ide atau teknologi yang berdampak langsung pada profitabilitas dan pengurangan dampak lingkungan.

    Reformasi yang dirancang secara komprehensif ini akan menempatkan PG bukan hanya sebagai perusahaan pupuk, tetapi sebagai institusi strategis yang mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju sistem produksi rendah karbon dan pertanian berkelanjutan.

    Kesimpulan

    PT Petrokimia Gresik merupakan aktor utama dalam arsitektur ketahanan pangan dan transformasi industri pupuk Indonesia. Dengan sejarah panjang, portofolio produk yang komprehensif, dan posisi strategis dalam ekosistem Pupuk Indonesia, perusahaan ini memiliki seluruh prasyarat untuk memimpin perubahan menuju model agro-solution enterprise yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi, mulai dari ketergantungan energi, fluktuasi pasokan bahan baku, hingga tuntutan standardisasi ESG, sejatinya membuka ruang bagi inovasi teknologi dan perbaikan tata kelola.

    Kunci keberhasilan PG di masa depan terletak pada kemampuannya mengorkestrasi kapabilitas internal dan eksternal: mengintegrasikan efisiensi energi, inovasi formulasi pupuk presisi, digitalisasi sistem subsidi, serta pelaporan ESG yang kredibel. Dalam konteks ekonomi nasional, penguatan peran PG tidak hanya berimplikasi pada produktivitas pertanian, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi, menjadikan industri pupuk sebagai instrumen strategis pembangunan nasional.

    Dengan visi jangka panjang yang berorientasi pada transformasi hijau dan keunggulan teknologi, PG berpotensi menjadi simbol keberhasilan industrialisasi berkelanjutan Indonesia, sebuah perusahaan yang tidak hanya menghasilkan pupuk bagi tanah yang subur, tetapi juga menumbuhkan masa depan yang tangguh, inklusif, dan berdaulat bagi bangsa.

    Daftar Referensi

    Antara News. (2025, March 3). Distribusi pupuk bersubsidi bantu stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi global. Antara News Indonesia. https://www.antaranews.com

    Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

    Bitzinger, R. A. (2016). Defense industries in the 21st century: A comparative analysis. Routledge.

    Booth, A. (2016). Agricultural development in Indonesia. Routledge.

    Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). Government increases fertilizer subsidy quota to 9.55 million tons. Jakarta: Setkab RI.

    Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553

    Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

    Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Rome: FAO.

    Hobday, M. (1995). Innovation in East Asia: The challenge to Japan. Edward Elgar Publishing.

    Jack, A. (2021). Digital agrarian capitalism and the future of small farmers. Journal of Peasant Studies, 48(7), 1512–1532. https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1856097

    Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975. Stanford University Press.

    Matthews, R., & Maharani, C. (2022). Defence industrial participation and technological learning in Indonesia. Defence Studies, 22(3), 347–369. https://doi.org/10.1080/14702436.2022.2051342

    Petrokimia Gresik. (2023). Laporan Keberlanjutan 2023: Inovasi hijau dan keberlanjutan industri pupuk nasional. Gresik: PT Petrokimia Gresik.

    Pupuk Indonesia. (2024). Annual Report 2024: Strengthening national fertilizer resilience. Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32(2), 319–332. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00112-3

    Sukma, R. (2019). Indonesia’s defense transformation and the challenges of professionalism. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 159–182. https://doi.org/10.1355/cs41-2b

    Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640

    UPN Veteran Jawa Timur. (2024). Kajian akademik tingkat pengungkapan ESG dan GRI Reporting pada industri pupuk nasional. Surabaya: UPN Veteran Jatim.

    World Bank. (2020). Data-driven agriculture: The future of farming in the digital age. Washington, DC: World Bank Group.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu entitas paling strategis dalam arsitektur industri pertahanan nasional. Berdiri di Surabaya sebagai galangan kapal milik negara, perusahaan ini kini bernaung dalam ekosistem DEFEND ID, yaitu holding industri pertahanan nasional di bawah koordinasi PT Len Industri, yang dibentuk untuk menyinergikan produksi, inovasi, dan tata kelola lintas BUMN strategis di sektor alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan). Melalui kerangka tersebut, PT PAL mengemban mandat ganda: pertama, sebagai pelaksana misi negara untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) matra laut; kedua, sebagai korporasi yang dituntut beroperasi secara efisien, berdaya saing, dan berorientasi profit dalam pasar global industri maritim (PAL Indonesia, 2019; “Company Profile,” n.d.).

    Dalam dua dekade terakhir, PT PAL menunjukkan kurva pembelajaran industri (industrial learning curve) yang signifikan. Sejumlah capaian konkret menggambarkan kemampuan perusahaan ini untuk mengadopsi sekaligus mengadaptasi teknologi tinggi: pembangunan frigat modular SIGMA 10514 (Martadinata-class) bekerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda; perakitan kapal selam KRI Alugoro-405, kapal selam pertama yang dirakit di Asia Tenggara melalui kerja sama transfer teknologi dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Korea Selatan; pengembangan frigat Merah Putih (Arrowhead 140) berlisensi dari Babcock Inggris; serta desain dan produksi KCR-60M (Sampari-class) dan kapal rumah sakit kelas Sudirohusodo yang memperluas portofolio ke arah operasi militer selain perang (Naval News, 2019, 2021; Asian Military Review, 2021; Babcock, 2023; Naval Technology, 2024; Malufti, 2023; NTI, n.d.).

    Namun, di balik capaian tersebut terdapat paradoks-struktural yang menonjol. Pada satu sisi, PT PAL menjadi simbol kemandirian industri pertahanan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menekankan kemandirian, transfer teknologi, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada sisi lain, kemandirian ini masih bertumpu pada jaringan global teknologi dan finansial yang membuatnya bergantung pada pemasok, lisensi, serta kontrol ekspor negara mitra (Maharani, 2023; Matthews, 2025). Ketergantungan semacam ini menimbulkan asimetri kapabilitas antara kemampuan produksi fisik dan penguasaan desain teknologi inti, sebuah kondisi yang sering disebut dalam literatur sebagai assembly without assimilation (Bruneau & Matei, 2008; Sukma, 2019).

    Lebih jauh, transformasi PT PAL dari badan industri strategis era Orde Baru menuju korporasi modern pasca-reformasi memperlihatkan dilema antara misi publik (public mission) dan disiplin pasar (market discipline). Sebagai BUMN, PT PAL diwajibkan mencapai corporate profitability, sementara sebagai entitas strategis negara ia harus menjalankan fungsi keamanan nasional yang tidak selalu dapat diukur dengan logika efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, PT PAL menghadapi ketegangan inheren antara state capacity, yakni kemampuan negara untuk mengarahkan sumber daya strategis demi tujuan kedaulatan, dan market rationality, yang menuntut efisiensi biaya, kecepatan proyek, serta daya saing ekspor (ADB, 2022; OECD, 2023).

    Dalam konteks ekonomi politik, paradoks ini merepresentasikan dilema klasik industrialisasi pertahanan di negara berkembang: bagaimana menumbuhkan basis manufaktur strategis yang otonom namun tetap terintegrasi dengan rantai pasok global yang sangat terkonsentrasi dan dikontrol oleh rezim ekspor teknologi tinggi negara maju (Matthews, 2025). Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat menghindari dependence pathway ini, karena pengembangan alutsista modern selalu menuntut investasi litbang jangka panjang, kapasitas teknologi tinggi, dan keberlanjutan finansial, ketiganya sulit dicapai tanpa kemitraan internasional (Bitzinger, 2016; Brzoska, 2020).

    Paradoks PT PAL dengan demikian bukanlah penyimpangan dari jalur modernisasi, melainkan konsekuensi logis dari reformasi industri pertahanan yang berada di antara dua rezim rasionalitas: logika kedaulatan yang menuntut kontrol nasional atas produksi pertahanan, dan logika pasar global yang menuntut efisiensi, daya saing, dan kolaborasi internasional. Dengan memeriksa ketegangan ini, kajian tentang PT PAL membuka jendela yang lebih luas untuk memahami arah strategic autonomy Indonesia di tengah konstelasi geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

    Capaian Nyata: Kurva Pembelajaran, Modularisasi, dan Ekspor

    Dalam dua dekade terakhir, PT PAL Indonesia menjadi contoh penting dari proses industrial learning di sektor pertahanan maritim negara berkembang. Capaian-capaian empirisnya memperlihatkan pola incremental upgrading, yakni peningkatan bertahap dalam kompleksitas teknis dan manajerial, yang merupakan ciri khas negara-negara yang berupaya mencapai otonomi industri pertahanan melalui mekanisme co-development dan co-production (Matthews & Maharani, 2022; Bitzinger, 2016).

    1. Frigat SIGMA 10514: Modularisasi dan Pembelajaran Integratif

    Program pembangunan dua frigat SIGMA 10514 (Martadinata-class) menandai titik balik transformasi PT PAL dari galangan assembler menuju system integrator. Skema modular construction, di mana empat modul dibangun di Surabaya dan dua di Belanda, memungkinkan transfer keterampilan pada aspek desain, fabrikasi baja kapal, serta integrasi sistem senjata dan komando (Sewaco) (Naval Technology, 2017; Wertheim, 2023). Dalam perspektif teori learning by doing, proyek ini berfungsi sebagai fase “absorptive learning”, yakni internalisasi kemampuan produksi dan integrasi sistem melalui interaksi langsung dengan mitra asing (Cohen & Levinthal, 1990).

    Keberhasilan menyelesaikan dua frigat antara 2017–2018 memperkuat reputasi PT PAL di kawasan ASEAN sebagai galangan dengan kemampuan modularisasi kelas kombatan. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, kapasitas tersebut masih bergantung pada design authority Damen Schelde dan impor subsistem utama seperti radar, CMS, dan sistem propulsi, sehingga posisi PT PAL masih dalam spektrum semi-dependent industrial autonomy (Matthews, 2025). Meski demikian, proyek ini membangun fondasi penting bagi kemampuan integrasi kompleks, kapasitas yang menjadi kunci untuk semua proyek berikutnya.

    2. Kapal Selam KRI Alugoro-405: Tonggak Transfer Teknologi Bawah Laut

    Perakitan KRI Alugoro-405 dari kelas Nagapasa menandai lompatan kuantum dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Kapal ini merupakan kapal selam pertama yang dirakit di dalam negeri dan pertama di Asia Tenggara, melalui kemitraan transfer of technology (ToT) dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Korea Selatan (Naval News, 2019, 2021; Asian Military Review, 2021).

    Dalam kerangka teori technological catch-up, proyek Alugoro menunjukkan mekanisme capability leveraging—yakni pemanfaatan proyek bersama untuk memperpendek kesenjangan teknologi melalui transfer pengetahuan terstruktur (Hobday, 1995). Melalui ToT, PT PAL memperoleh pengalaman dalam pressure hull assembly, outfitting, dan integrasi sistem bawah air yang kompleks, walaupun komponen strategis seperti sonar, torpedo tube, dan sistem navigasi tetap dikendalikan oleh pemasok luar negeri (NTI, n.d.).

    Secara strategis, proyek ini membentuk base capability yang dapat digunakan untuk pengembangan kapal selam generasi berikutnya. Akan tetapi, tanpa kesinambungan program dan investasi R&D domestik, pengetahuan yang diperoleh berisiko menjadi tacit dependency, yakni kemampuan yang bersifat sementara karena tidak diikuti dengan proses kodifikasi dan inovasi mandiri (Maharani, 2023).

    3. Merah Putih Frigate (MPF140): Lompatan Menuju Kelas Kombatan Besar

    Pada 2021, penandatanganan lisensi desain Arrowhead 140 (AH140) antara PT PAL dan Babcock International menandai ambisi Indonesia untuk beralih dari pengguna teknologi menjadi licensed designer. Program Merah Putih Frigate (MPF140) dirancang sebagai kapal kombatan berukuran 140 meter dengan sistem peluncur vertikal (Vertical Launching System, VLS) 64-cell, radar multifungsi, serta kombinasi senjata dan sensor dari Eropa, Inggris, dan Turki (Babcock, 2023; Janes, 2025; Naval Today, 2025).

    Secara teoritis, proyek ini merepresentasikan tahap integration learning, yakni fase di mana industri lokal tidak hanya menyerap teknologi, tetapi juga mulai mengombinasikan subsistem lintas vendor dan negara (Nelson & Winter, 1982). Namun, kompleksitas proyek ini juga memperlihatkan paradoks industrial upgrading: semakin tinggi ambisi kemandirian, semakin besar ketergantungan pada ekosistem global untuk subsistem kritikal (CMS, radar AESA, sistem propulsi). Akibatnya, “kemandirian” harus dibaca sebagai strategic interdependence, bukan technological autarky (Matthews, 2025; Bitzinger, 2016).

    Selain itu, dinamika proyek MPF140 menunjukkan policy learning di tingkat institusional, bagaimana PT PAL dan Kementerian Pertahanan mulai merancang strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan production line guna mencegah hilangnya kurva pembelajaran sebagaimana terjadi pasca-proyek SIGMA 10514.

    4. KCR-60M (Sampari-class): Desain Lokal dan Iterasi Berkelanjutan

    Pada segmen kapal serang cepat (Fast Attack Craft), KCR-60M menandai kemampuan desain dan produksi penuh di dalam negeri. Kapal ini merupakan hasil pengembangan berulang dari batch ke batch, di mana setiap seri mengalami peningkatan sistem senjata, elektronik, dan propulsi (Malufti, 2023; Naval News, 2021, 2023).

    Dalam perspektif continuous innovation, iterasi berulang pada KCR-60M memperlihatkan bentuk learning by improving, yakni mekanisme akumulasi pengalaman teknis yang dilakukan tanpa ketergantungan besar pada mitra asing (Hobday, 1995). Melalui proyek ini, PT PAL memperkuat kemampuan project management dan design optimization berbasis pengalaman lapangan TNI AL, sekaligus menunjukkan kesiapan industri nasional dalam memproduksi kapal tempur taktis dengan siklus produksi berkelanjutan.

    5. Sudirohusodo-class Hospital Ship: Dual-Use Technology dan Diplomasi Pertahanan

    Pengembangan kapal rumah sakit kelas Sudirohusodo (KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan unit berikutnya) merepresentasikan dual-use innovation di sektor pertahanan: kombinasi antara fungsi militer dan kemanusiaan. Kapal ini dirancang sebagai floating hospital dengan kemampuan helicopter deck, ruang operasi modern, dan fasilitas tanggap bencana, yang relevan dengan misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) (Naval News, 2022; Post-Courier, 2024).

    Dalam perspektif defense economics, diversifikasi portofolio ke arah HADR mencerminkan rasionalisasi strategi pertahanan Indonesia yang menekankan non-traditional security dan defense diplomacy (Sukma, 2019). Keberhasilan kapal ini dalam misi ke Pasifik Selatan pada 2024 memperlihatkan nilai tambah industri pertahanan sebagai instrumen soft power nasional.

    6. Tarlac-class LPD: Ekspor dan Diplomasi Industri Pertahanan

    Pada tingkat regional, ekspor kapal pendarat dok (Landing Platform Dock, LPD) ke Filipina, dua unit pada 2016–2017 dan dua unit tambahan pada 2022, mewakili babak baru bagi PT PAL sebagai eksportir alutsista berskala besar di Asia Tenggara (Naval News, 2022; Janes, 2025). Transaksi ini bukan hanya memperluas pasar industri pertahanan Indonesia, tetapi juga memperkuat peran diplomatiknya sebagai security provider di kawasan.

    Namun, keberhasilan ini juga membuka paradoks baru: ekspor menuntut ketepatan waktu, kualitas, dan kepastian rantai pasok global, sementara sebagian besar subsistem utama tetap bergantung pada mitra asing. Dengan demikian, ekspor LPD memperlihatkan keberhasilan komersial sekaligus menegaskan batasan struktural dari kemandirian industri pertahanan Indonesia.

    Sintesis: Kurva Pembelajaran yang Belum Tuntas

    Rangkaian capaian di atas menegaskan bahwa strategi “naik kelas” melalui co-development, co-production, dan transfer of technology (ToT) telah efektif memperkuat kemampuan teknis dan manajerial PT PAL. Setiap proyek memberikan learning dividend berbeda: SIGMA 10514 memperkuat modularisasi; Alugoro memperluas kapasitas integrasi bawah laut; MPF140 membuka lisensi desain besar; KCR-60M menumbuhkan desain organik; Sudirohusodo-class memperluas fungsi ganda; dan ekspor LPD mempertegas kepercayaan internasional.

    Namun demikian, industrial learning ini belum menutup kesenjangan struktural terhadap autarky teknologi. Komponen kunci seperti sistem sensor, Combat Management System (CMS), mesin, dan senjata masih berada di bawah kendali pemasok asing dan terikat rezim kontrol ekspor yang dinamis. Dengan kata lain, PT PAL telah memasuki tahap “intermediate autonomy”, fase di mana kemampuan manufaktur dan integrasi tumbuh pesat, tetapi kedaulatan teknologi inti belum sepenuhnya tercapai (Matthews, 2025; Maharani, 2023).

    Kemandirian vs Ketergantungan ToT dan Impor

    Paradoks paling mendasar dalam industrialisasi pertahanan Indonesia, yang tercermin dalam dinamika PT PAL Indonesia (Persero), adalah kemandirian yang bertumpu pada ketergantungan. Dalam wacana pembangunan industri strategis, paradoks ini bukan anomali, melainkan karakter struktural dari proses late industrialization di negara-negara berkembang yang berupaya menyeimbangkan ambisi kedaulatan teknologi dengan realitas globalisasi industri pertahanan (Evans, 1995; Amsden, 2001; Matthews, 2025).

    Secara empiris, sebagian besar proyek besar PT PAL, mulai dari frigat SIGMA 10514 (Martadinata-class), kapal selam Nagapasa-class, hingga frigat Merah Putih (MPF140), dilaksanakan melalui skema transfer of technology (ToT) dan lisensi desain dari mitra asing: Damen Schelde (Belanda), DSME (Korea Selatan), hingga Babcock dan konsorsium industri pertahanan Turki (Babcock, 2023; Asian Military Review, 2021; Naval Technology, 2017; Janes, 2025; Naval Today, 2025). Dalam kerangka industrial upgrading theory, model ini dapat dikategorikan sebagai contractual technology transfer, yaitu proses pembelajaran teknologi berbasis proyek jangka pendek dengan keterlibatan teknis terbatas (Hobday, 1995).

    Pada tahap awal, pendekatan semacam ini bersifat rasional. Negara yang baru membangun industri pertahanannya membutuhkan mekanisme technological shortcut untuk memperoleh keterampilan desain, fabrikasi, dan integrasi sistem tanpa harus menanggung biaya litbang yang masif (Cohen & Levinthal, 1990; Lall, 1992). Melalui ToT, PT PAL berhasil meningkatkan kapasitas engineering, outfitting, dan system integration, terutama dalam proyek SIGMA 10514 dan Alugoro-405. Namun, di balik keberhasilan ini, muncul tiga konsekuensi struktural yang memperlihatkan paradoks kemandirian semu (illusory autonomy).

    1. Risiko Kontrol Ekspor dan Ketergantungan Politik

    Ketergantungan pada pemasok asing menciptakan vulnerabilitas geopolitik. Banyak komponen penting yang digunakan dalam kapal perang Indonesia berasal dari negara-negara yang menerapkan rezim kontrol ekspor ketat, seperti International Traffic in Arms Regulations (ITAR) di Amerika Serikat atau Common Position 2008/944/CFSP di Uni Eropa. Setiap perubahan kebijakan luar negeri negara pemasok dapat berdampak langsung pada kelancaran proyek, baik berupa penundaan pengiriman, pembatasan pembaruan sistem tempur, maupun pelarangan re-ekspor (Matthews, 2025).

    Sebagai contoh, proyek Merah Putih Frigate (MPF140) menampilkan potensi risiko ini secara jelas. Meskipun Indonesia memilih kombinasi subsistem Eropa–Turki untuk memperluas otonomi politik dan teknologinya, keputusan tersebut sekaligus menempatkan proyek pada lintasan ketergantungan multi-negara. Sistem peluncur vertikal Midlas VLS dari Roketsan, Combat Management System (CMS) ADVENT dari HAVELSAN, radar dan sensor dari Aselsan, meriam Leonardo OTO Melara, serta sistem CIWS Rheinmetall, semuanya berada di bawah yurisdiksi kontrol ekspor berbeda-beda. Kondisi ini menciptakan risiko coordination overload dan keterlambatan sertifikasi interoperabilitas sistem (Janes, 2025; Naval Today, 2025).

    Dalam literatur defense dependency, fenomena semacam ini disebut sebagai “technological hostage effect” (Brzoska, 2020), di mana negara penerima teknologi tidak sepenuhnya menguasai rantai pasok, tetapi harus menyesuaikan kebijakan pertahanannya dengan kepentingan negara pemasok agar proyek tetap berlanjut. Dengan demikian, ToT yang semula diharapkan menjadi alat kemandirian justru berpotensi menjadi sumber kerentanan strategis jangka panjang.

    2. Fragmentasi Arsitektur Sewaco dan Kompleksitas Integrasi

    Paradoks kedua dalam ToT terletak pada fragmentasi arsitektur sistem tempur (Sensor–Weapon–Command, atau Sewaco) yang dihasilkan oleh strategi multi-vendor. Dalam upaya mengurangi ketergantungan tunggal (single-source dependency), Indonesia mengadopsi pendekatan mosaic integration, yakni penggabungan berbagai subsistem dari berbagai negara ke dalam satu platform (Janes, 2025). Secara teoritis, strategi ini memperkuat posisi tawar negara pengguna dan meningkatkan otonomi pilihan, tetapi di sisi lain menambah kerumitan dalam aspek rekayasa integrasi, sertifikasi interoperabilitas, dan sustainment jangka panjang.

    Berbeda dengan platform monolitik seperti kapal perang Korea Selatan (yang mayoritas komponennya diproduksi oleh konsorsium nasional seperti Hanwha dan LIG Nex1), PT PAL harus mengelola interaksi lintas sistem dengan protokol, bahasa data, dan lisensi perangkat lunak yang berbeda. Tantangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga administratif, karena melibatkan kontrak lintas yurisdiksi dan koordinasi antar-mitra internasional.

    Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi fenomena yang oleh Bruneau dan Matei (2008) disebut sebagai “civil–military technological gap”, yaitu kesenjangan antara kemampuan industri domestik dalam mengintegrasikan sistem kompleks dan kebutuhan operasional angkatan bersenjata. Akibatnya, walaupun kemampuan platform manufacturing meningkat, kemampuan combat system integration masih tergantung pada dukungan eksternal.

    3. Ketimpangan Learning Curve antara Platform dan Subsystem

    Paradoks ketiga adalah ketimpangan kurva pembelajaran (learning curve asymmetry). PT PAL telah membuktikan learning-by-doing yang kuat dalam pembuatan lambung kapal, sistem propulsi dasar, dan pengelolaan proyek modular, tetapi masih relatif lemah dalam penguasaan core technologies seperti radar AESA maritim, sonar canggih, dan sistem kendali tembakan (Maharani, 2023; Matthews, 2025).

    Dalam teori absorptive capacity (Cohen & Levinthal, 1990), transfer pengetahuan akan efektif hanya jika penerima memiliki kemampuan dasar yang memadai untuk menginternalisasi, memodifikasi, dan menginovasi pengetahuan baru. Dalam konteks PT PAL, keterbatasan investasi litbang (R&D) dan masih lemahnya ekosistem akademik–industri–militer menyebabkan sebagian besar hasil ToT bersifat tacit knowledge yang tidak terdokumentasi atau dikodifikasi dalam bentuk desain mandiri. Akibatnya, setelah proyek selesai, kurva pembelajaran mengalami plateau effect, sehingga berhenti pada tingkat kompetensi tertentu tanpa peningkatan signifikan dalam kemampuan desain dan sistem.

    Fenomena ini menggarisbawahi tesis technological dependency klasik (Frank, 1967): bahwa industrialisasi di negara berkembang sering kali menciptakan bentuk baru ketergantungan, karena struktur pasar global dan hak kekayaan intelektual menahan akses terhadap lapisan teknologi yang paling strategis. Dengan demikian, ToT dalam proyek pertahanan tanpa strategi absorptive upgrading justru mereproduksi ketergantungan baru dalam bentuk yang lebih kompleks dan tersembunyi.

    Sintesis: Dari Dependent Autonomy menuju Strategic Interdependence

    Paradoks kemandirian–ketergantungan PT PAL menunjukkan bahwa kemandirian industri pertahanan tidak dapat dipahami sebagai kondisi absolut, melainkan sebagai kontinum dinamis antara “dependent autonomy” dan “strategic interdependence” (Matthews, 2025). Indonesia tidak mungkin mencapai autarky teknologi penuh, tetapi dapat mengonversi ketergantungan menjadi interdependensi yang dikelola (governed interdependence) melalui strategi berikut: Pertama, Memperkuat absorptive capacity nasional dengan memperluas investasi litbang dan kolaborasi universitas–industri; Kedua, Menegosiasikan offset agreement berbasis capability outcome (misalnya hak desain, data teknis, dan software source code); Ketiga, Mengembangkan open architecture CMS domestik yang kompatibel dengan berbagai sistem untuk mengurangi vendor lock-in; Keempat, Meningkatkan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Pusat Riset TNI AL dalam penguasaan teknologi sensor dan sistem tempur.

    Dengan strategi tersebut, PT PAL dapat bertransformasi dari sekadar penerima lisensi menjadi selective co-creator dalam ekosistem global pertahanan, mengubah paradoks ketergantungan menjadi instrumen technological diplomacy yang menguntungkan.

    Mandat Strategis vs Disiplin Korporasi BUMN

    Dalam arsitektur ekonomi pertahanan Indonesia, PT PAL Indonesia (Persero) menempati posisi unik sebagai entitas ganda, sebuah state-owned enterprise (SOE) yang sekaligus menjadi strategic defense asset. Posisi ganda ini menimbulkan paradoks mendasar antara dua rasionalitas yang sering kali saling bertentangan: rasionalitas strategis negara (state logic) dan rasionalitas pasar korporasi (market logic).

    Di satu sisi, PT PAL diproyeksikan sebagai instrumen kebijakan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penguasaan teknologi melalui offset dan transfer teknologi (ToT). Namun, di sisi lain, sebagai BUMN yang tunduk pada sistem akuntabilitas publik dan reformasi korporasi yang dicanangkan Kementerian BUMN, PT PAL juga diwajibkan menjaga profitabilitas, efisiensi biaya, dan tata kelola berbasis risiko (risk-based management) (ADB, 2022; OECD, 2023).

    Paradoks tersebut berakar pada sifat ambivalen BUMN pertahanan: ia bukan murni korporasi yang mengejar keuntungan, tetapi juga bukan lembaga pemerintah yang dibiayai penuh oleh APBN. Dalam literatur ekonomi politik, konfigurasi semacam ini disebut sebagai “dual accountability regime” (Mazzucato, 2013; Tan, 2019), di mana perusahaan negara harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada dua rezim berbeda, yaitu: pasar dan negara, yang masing-masing memiliki logika evaluasi dan orientasi hasil yang kontras.

    1. Ketegangan antara Profitabilitas dan Kedaulatan Teknolog

    Sektor pertahanan, khususnya industri galangan kapal, memiliki karakteristik high capital expenditure (CAPEX), low short-term return, dan long gestation period. Artinya, investasi besar diperlukan di muka, sementara hasil finansial baru terlihat setelah proyek selesai dalam jangka panjang. Dalam konteks PT PAL, setiap proyek besar seperti frigat Merah Putih (MPF140) atau kapal selam Alugoro-405 merupakan proyek multi-tahun yang kompleks, dengan kebutuhan investasi teknologi tinggi, biaya sertifikasi, dan ketergantungan pada kurs mata uang asing (OECD, 2023).

    Di sisi lain, BUMN dituntut menghasilkan dividen dan menjaga likuiditas tahunan sebagaimana korporasi swasta. Ketegangan muncul karena indikator finansial korporasi (misalnya laba bersih, return on asset, dan rasio leverage) tidak selalu sejalan dengan logika jangka panjang kemandirian pertahanan. Ketika proyek pertahanan mengalami keterlambatan atau perubahan spesifikasi karena faktor strategis, dampaknya langsung terasa pada laporan keuangan dan cash flow (Janes, 2025; Naval News, 2024).

    Dalam teori mission-oriented public enterprise (Mazzucato, 2018), dilema ini dikenal sebagai “financial discipline paradox”: semakin ketat aturan finansial diterapkan pada perusahaan negara yang menjalankan misi publik, semakin terbatas fleksibilitasnya untuk berinovasi atau menanggung risiko strategis. Akibatnya, perusahaan seperti PT PAL harus menavigasi ruang sempit antara kepatuhan fiskal dan kebutuhan strategis.

    2. Tantangan Tata Kelola dan Siklus Anggaran Negara

    Paradoks kedua muncul dari sinkronisasi yang sulit antara siklus fiskal negara dan siklus proyek industri pertahanan. Sistem keuangan publik Indonesia masih berbasis tahun anggaran (annual budgeting), sedangkan proyek pembangunan kapal perang dapat berlangsung 3–6 tahun. Ketidaksinkronan ini menciptakan tekanan pada arus kas (cash flow management), terutama karena mekanisme pembayaran proyek pertahanan sering kali bersifat milestone-based, bergantung pada tahapan teknis seperti steel cutting, keel laying, launching, dan sea trial. Deviasi sedikit saja pada curva S teknis dapat menunda pencairan dana dan mengganggu rantai pembayaran ke subkontraktor (Naval News, 2024).

    Selain itu, sistem audit publik terhadap BUMN pertahanan (melalui BPK, BPKP, atau Kementerian BUMN) sering kali menuntut bukti dokumentasi administratif yang tidak selalu kompatibel dengan dinamika proyek teknologi tinggi yang kompleks. Dalam hal ini, PT PAL menghadapi bureaucratic friction, yaitu gesekan antara fleksibilitas industri dan rigiditas sistem administrasi publik.

    Lebih jauh, implementasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan offset industri pertahanan juga memperpanjang siklus pengadaan. Setiap komponen yang akan digunakan harus melalui verifikasi tingkat kandungan lokal, sementara proses negosiasi offset dan lisensi membutuhkan waktu tambahan. Akibatnya, upaya meningkatkan kemandirian industri dapat secara paradoksal menunda proses modernisasi alutsista TNI AL yang mendesak (Maharani, 2023).

    3. Reformasi BUMN dan Disiplin Efisiensi

    Program reformasi BUMN yang dicanangkan pemerintah sejak 2020, termasuk pembentukan holding DEFEND ID, bertujuan menciptakan integrasi vertikal dan efisiensi lintas industri pertahanan nasional (ADB, 2022). Di bawah paradigma ini, PT PAL diharapkan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga mampu menghasilkan economic value creation melalui ekspor dan kolaborasi internasional.

    Namun, paradigma efisiensi pasar (market discipline) tidak sepenuhnya kompatibel dengan sifat industri pertahanan yang memiliki security externalities. Dalam public economics, industri pertahanan dikategorikan sebagai quasi-public good, karena manfaat strategisnya (seperti deterrence, kedaulatan, dan stabilitas nasional) tidak dapat dimonetisasi secara langsung (Bitzinger, 2016). Dengan demikian, penerapan logika korporasi secara murni berpotensi mengabaikan nilai strategis non-finansial dari proyek-proyek pertahanan nasional.

    Untuk menjaga keseimbangan, PT PAL mengadopsi pendekatan dual performance indicator: mengukur keberhasilan tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi strategic impact, seperti peningkatan kapabilitas desain, penguasaan teknologi baru, serta pencapaian TKDN yang lebih tinggi (Matthews, 2025). Model ini sejalan dengan konsep “strategic performance governance” dalam literatur state-owned enterprise reform, yang menekankan bahwa evaluasi BUMN strategis harus mempertimbangkan dimensi security, innovation, dan long-term national resilience, bukan hanya profitabilitas jangka pendek (OECD, 2023).

    4. PT PAL di Persimpangan Rasionalitas Negara dan Pasar

    Paradoks mandat strategis vs disiplin korporasi menempatkan PT PAL dalam posisi yang secara metaforis “berjalan di atas tali.” Di satu sisi, perusahaan harus cukup ketat secara finansial untuk tetap sehat, kredibel, dan bankable di mata lembaga keuangan global. Di sisi lain, PT PAL harus tetap cukup fleksibel untuk menjalankan proyek strategis negara yang sering kali tidak menguntungkan secara komersial.

    Dalam kerangka teori embedded autonomy (Evans, 1995), keberhasilan industri pertahanan nasional bergantung pada kemampuan negara menciptakan autonomi yang terlembaga, yaitu keseimbangan antara otonomi birokrasi dalam mengambil keputusan strategis dan keterhubungan (embeddedness) dengan dunia usaha dan inovasi. Dengan kata lain, PT PAL memerlukan tata kelola hibrid yang menggabungkan state mission governance dan corporate performance governance dalam satu sistem terpadu.

    Kunci untuk menyeimbangkan kedua rasionalitas tersebut adalah menciptakan mekanisme “strategic buffer”, yakni kebijakan fiskal, pembiayaan jangka panjang, dan instrumen risiko yang memungkinkan PT PAL menjalankan proyek-proyek strategis tanpa terjebak pada tekanan likuiditas tahunan. Mekanisme ini dapat berupa defense sovereign fund, performance-based grant, atau kontrak multi-tahun lintas pemerintahan yang menjamin stabilitas pembiayaan.

    Ambisi Kapabilitas vs Kapasitas Produksi dan Rantai Pasok

    Ambisi industri pertahanan maritim Indonesia untuk menembus kategori first-tier shipbuilder melalui proyek frigat Merah Putih (MPF140) merupakan pencapaian strategis sekaligus sumber paradoks baru dalam tata kelola industri pertahanan nasional. Kapal sepanjang 140 meter dengan sistem peluncur vertikal (Vertical Launching System, VLS) berkapasitas 64 sel, radar multifungsi, dan integrasi Combat Management System (CMS) lintas vendor menandai technological leap yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh PT PAL Indonesia (Babcock, 2023; Janes, 2025; Naval Technology, 2024). Namun, ambisi besar ini berlangsung paralel dengan agenda industri lain yang tidak kalah kompleks: pembangunan kapal selam batch berikutnya, KCR-60M fast attack craft, kapal bantu rumah sakit (Sudirohusodo-class), dan proyek ekspor Tarlac-class LPD untuk Filipina.

    Secara konseptual, situasi ini menggambarkan apa yang oleh Lall (1992) dan Matthews (2025) disebut sebagai fase “industrial overstretch,”yaitu kondisi ketika ekspansi teknologi dan volume proyek meningkat lebih cepat daripada kapasitas internal organisasi dan rantai pasok yang mendukungnya. PT PAL menghadapi dilema klasik defense prime contractor di negara berkembang: antara memperluas cakupan kapabilitas teknologi dan menjaga efisiensi produksi agar tidak kehilangan daya saing komersial.

    1. Strategi Phased Capability: Rasionalitas dan Risiko

    Indikasi publik mengenai tahapan proyek, mulai dari steel cutting, keel laying, peluncuran, hingga pemasangan sistem Sewaco (Sensor–Weapon–Command), menunjukkan bahwa PT PAL menerapkan pendekatan “phased capability strategy”. Strategi ini lazim digunakan dalam industri pertahanan modern untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan pembiayaan, dengan prinsip fitted for but not with (FFBNW): platform diluncurkan terlebih dahulu, sementara subsistem strategis (misalnya radar, VLS, CMS, atau rudal) dipasang ketika teknologi dan anggaran sudah tersedia (Babcock, 2023).

    Pendekatan ini memiliki rasionalitas kuat. Dari perspektif project management, FFBNW memungkinkan galangan menjaga kesinambungan ritme produksi tanpa menunggu ketersediaan subsistem impor. Ini penting untuk menghindari bottleneck dalam proses manufaktur, menjaga learning curve, dan mempertahankan kapasitas tenaga kerja yang sudah terlatih (Cooper, 2014). Namun secara strategis, model ini menimbulkan paradoks kesiapan tempur: meskipun platform telah selesai, kapal tidak langsung siap beroperasi penuh karena sistem tempurnya belum terintegrasi.

    Dalam konteks industri pertahanan negara berkembang, hal ini menimbulkan dua implikasi kritis. Pertama, dari sisi operasional, kapal dengan konfigurasi FFBNW membutuhkan strategi logistik dan perawatan yang lebih kompleks karena sistem-sistem baru akan dipasang secara bertahap. Kedua, dari sisi fiskal, pendekatan ini menciptakan deferred cost liability, biaya tambahan di masa depan yang harus ditanggung oleh pemerintah atau perusahaan untuk penyelesaian sistem tempur. Dengan demikian, strategi FFBNW berfungsi sebagai risk transfer mechanism yang menggeser sebagian risiko proyek dari fase produksi ke fase pasca-produksi (Matthews, 2025).

    2. Ketegangan antara Kapasitas Produksi dan Portofolio Proyek

    Ambisi simultan untuk menjalankan proyek frigat besar, kapal selam, dan kapal bantu menimbulkan tekanan berat pada kapasitas produksi dan manajemen portofolio proyek PT PAL. Kapasitas galangan di Surabaya memiliki keterbatasan lahan, fasilitas dry dock, dan crane lift capacity untuk menangani proyek dengan bobot besar dan kompleksitas tinggi secara bersamaan. Dalam teori industrial capability lifecycle (Hobday, 1995), kondisi ini disebut sebagai capacity misalignment, yaitu ketidakseimbangan antara kapasitas teknis (technical capability) dan kapasitas organisasi (organizational capability).

    Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan beberapa risiko manajerial: Pertama, Trade-off antarproyek strategis. Ketika prioritas sumber daya manusia dan fasilitas dialokasikan ke proyek berteknologi tinggi seperti MPF140, proyek lain seperti KCR-60M atau kapal bantu dapat mengalami penundaan atau penurunan kualitas. Kedua, Erosi kurva pembelajaran. Jika proyek besar tidak diikuti dengan kesinambungan batch, maka tenaga kerja dan tim teknik kehilangan momentum pembelajaran setelah proyek selesai, fenomena yang dikenal sebagai knowledge decay (Nelson & Winter, 1982). Ketiga, Over-centralization. Kecenderungan untuk mengonsentrasikan seluruh aktivitas di satu galangan utama meningkatkan risiko gangguan sistemik apabila terjadi masalah teknis atau gangguan pasokan.

    Untuk mengatasi hal ini, PT PAL harus mengadopsi pendekatan “distributed production network,” yakni model kolaboratif antar-BUMN pertahanan di bawah DEFEND ID (misalnya PT Dahana, PT Len, PT Pindad) untuk mendistribusikan sebagian beban produksi, integrasi sistem elektronik, dan logistik ke unit yang lebih spesifik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efisiensi, tetapi juga menciptakan efek pengganda teknologi di dalam negeri (Maharani, 2023).

    3. Rantai Pasok Global: Kerentanan dan Kompleksitas Geopolitik

    Keterlibatan multi-vendor internasional dalam proyek MPF140, mulai dari Babcock (Inggris) hingga Roketsan dan Aselsan (Turki), menciptakan interdependensi rantai pasok global (global supply chain interdependence) yang semakin kompleks (Naval Today, 2025). Seiring meningkatnya fragmentasi geopolitik, rantai pasok industri pertahanan menjadi semakin rentan terhadap shock eksternal, seperti embargo ekspor, krisis logistik pasca-pandemi, atau konflik perdagangan internasional.

    OECD (2023) mencatat bahwa sektor perkapalan militer memiliki lead time pasokan terpanjang di antara industri manufaktur strategis. Komponen berteknologi tinggi seperti radar, sonar array, dan sistem misil membutuhkan waktu produksi dan sertifikasi hingga 18–36 bulan. Dalam kondisi ini, setiap perubahan kebijakan ekspor negara asal dapat berdampak langsung pada jadwal proyek. Kasus keterlambatan pengiriman subsistem di proyek Tarlac-class generasi lanjutan ke Filipina memperlihatkan bagaimana supply chain disruption dapat mengganggu reputasi dan kepercayaan internasional terhadap industri pertahanan nasional (Naval News, 2022; Janes, 2025).

    Dalam teori resilient supply chain management (Christopher & Peck, 2004), ketahanan rantai pasok industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh diversifikasi pemasok, tetapi juga oleh kemampuan visibility dan responsiveness, yakni kemampuan untuk memantau, mengantisipasi, dan beradaptasi terhadap gangguan secara cepat. Oleh karena itu, PT PAL perlu membangun strategi rantai pasok adaptif, misalnya melalui sistem supplier intelligence, long-term procurement contracts, dan strategic inventory buffering untuk komponen impor yang krusial.

    4. Diplomasi Industri dan Manajemen Ekspektasi Pasar Ekspor

    Di pasar ekspor, proyek Tarlac-class Landing Platform Dock (LPD) untuk Filipina menjadi contoh konkret dari paradoks antara komersialisasi dan kredibilitas strategis. Di satu sisi, ekspor LPD memperkuat posisi Indonesia sebagai emerging defense exporter di Asia Tenggara dan memperdalam hubungan diplomatik pertahanan (Sukma, 2019). Namun, di sisi lain, pasar ekspor bersifat sangat sensitif terhadap jadwal pengiriman, kepastian spesifikasi, dan kualitas produk akhir. Perubahan spesifikasi atau gangguan rantai pasok dapat mengakibatkan contractual penalties dan merusak reputasi nasional.

    Dalam kerangka defense industrial diplomacy, ekspor semacam ini memiliki dimensi politik yang melampaui transaksi ekonomi. Setiap keterlambatan atau penyimpangan teknis dapat memengaruhi kepercayaan antarnegara dan citra Indonesia sebagai penyedia alutsista yang andal. Oleh karena itu, manajemen ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholder management) menjadi krusial: PT PAL perlu mengembangkan sistem komunikasi kontraktual yang transparan dan berbasis project risk disclosure, sebagaimana diterapkan oleh perusahaan pertahanan besar seperti Damen, Navantia, atau Babcock (Matthews, 2025).

    Sintesis: Dari Industrial Overstretch menuju Adaptive Capacity

    Paradoks antara ambisi kapabilitas dan kapasitas nyata menunjukkan bahwa industrialisasi pertahanan bukan sekadar persoalan kemampuan teknologi, melainkan juga kapasitas kelembagaan (institutional capacity). PT PAL telah menunjukkan ambition-driven upgrading, tetapi keberlanjutan keberhasilan tersebut bergantung pada kemampuan membangun adaptive capacity, yakni kemampuan organisasi untuk menyesuaikan skala, jadwal, dan sumber daya sesuai dinamika eksternal tanpa kehilangan efektivitas jangka panjang (Bitzinger, 2016; OECD, 2023).

    Dengan demikian, kemandirian industri pertahanan tidak hanya berarti kemampuan memproduksi alutsista kompleks, tetapi juga kemampuan mengelola risiko kompleksitas itu sendiri. Transformasi dari industrial overstretch menuju industrial resilience akan menjadi kunci bagi PT PAL untuk mengubah paradoks kapabilitas menjadi sumber inovasi dan daya saing berkelanjutan.

    Membaca Paradoks Melalui Lensa Kebijakan Industri

    Paradoks yang melekat pada PT PAL Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka makro kebijakan industri pertahanan global. Dalam laporan OECD (2023), industri galangan kapal dikategorikan sebagai sektor strategis berintensitas modal tinggi (capital-intensive) dengan siklus investasi panjang dan tingkat kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi makro seperti fluktuasi harga baja, nilai tukar, dan disrupsi rantai pasok. Karakteristik ini menyebabkan banyak negara menerapkan intervensi kebijakan industri strategis, baik dalam bentuk subsidi selektif, fasilitas pembiayaan ekspor, maupun kebijakan offset dan local content requirement, guna mempertahankan daya saing dan kesinambungan kapasitas industri pertahanan (OECD, 2023; Bitzinger, 2016).

    Dalam konteks Indonesia, paradoks kemandirian dan ketergantungan PT PAL perlu dibaca sebagai bagian dari proyek besar rekonstruksi kebijakan industri pertahanan nasional, yang berupaya menggeser logika import-dependence menuju strategic self-reliance melalui reformasi kelembagaan dan pembentukan defense industrial cluster. Dua kebijakan utama menjadi pilar transformatif: reformasi BUMN strategis dan pembentukan holding DEFEND ID pada 2022.

    1. Konsolidasi Rantai Nilai Pertahanan Domestik

    Pembentukan DEFEND ID bertujuan menyatukan berbagai BUMN pertahanan, yaitu: PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Len Industri, dalam satu ekosistem vertikal terintegrasi yang mencakup desain, manufaktur, perawatan (maintenance, repair, overhaul / MRO), amunisi, sensor, dan sistem elektronika. Dengan model ini, pemerintah berharap menciptakan efek pengganda industri (industrial multiplier) yang memperkuat keterhubungan antara sektor pertahanan dan ekonomi nasional (ADB, 2022; Matthews, 2025).

    Secara teoretis, strategi ini sejalan dengan konsep national system of innovation (Lundvall, 1992), di mana keberhasilan industrialisasi pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis satu entitas, melainkan oleh koordinasi antaraktor dalam sistem produksi, riset, dan pembiayaan. Integrasi melalui DEFEND ID diharapkan mampu mengurangi redundansi, mengefisienkan rantai pasok, serta memperkuat daya serap teknologi lintas BUMN.

    2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Baru

    Selain konsolidasi struktur, reformasi BUMN juga memperkenalkan sistem tata kelola berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang lebih tajam, mencakup indikator keuangan, operasional, dan strategic impact. KPI baru ini menuntut PT PAL dan anggota holding lain untuk tidak hanya melaporkan laba, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan desain, transfer teknologi, dan kontribusi terhadap sovereign capability nasional. Dengan demikian, akuntabilitas korporasi bergeser dari logika administratif menuju logika strategic governance (OECD, 2023; Mazzucato, 2018).

    Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh literatur mission-oriented industrial policy (Mazzucato & Penna, 2016), perubahan paradigma ini menimbulkan dilema baru: bagaimana menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas fiskal jangka pendek dengan visi jangka panjang kemandirian pertahanan. Dalam konteks PT PAL, efisiensi finansial tetap harus dijaga tanpa mengorbankan proyek jangka panjang yang belum menghasilkan keuntungan langsung, seperti pengembangan kapal kombatan atau sistem bawah laut.

    3. Ekspor Sebagai Mesin Pembelajaran dan Diplomasi Teknologi

    Salah satu arah kebijakan DEFEND ID adalah menjadikan ekspor pertahanan sebagai learning engine, sumber pembelajaran teknologi dan peningkatan daya saing global. Kasus ekspor Tarlac-class LPD ke Filipina memperlihatkan bagaimana transaksi komersial juga berfungsi sebagai diplomasi industri, memperluas jejaring internasional dan meningkatkan reputasi Indonesia di sektor pertahanan kawasan (Naval News, 2022).

    Dalam teori defense industrial globalization (Matthews & Maharani, 2022), keterlibatan aktif dalam pasar ekspor mempercepat learning cycle dan membuka peluang reverse innovation, yakni kemampuan untuk menyerap umpan balik dari pengguna asing untuk penyempurnaan produk domestik. Dengan demikian, ekspor bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana technological socialization bagi industri pertahanan nasional.

    4. Resiliensi Rantai Pasok dan Diversifikasi Mitra

    Paradoks kemandirian PT PAL juga menuntut kebijakan untuk membangun resiliensi rantai pasok (supply chain resilience) melalui diversifikasi mitra teknologi dan substitusi impor bertahap. Ketergantungan tunggal pada pemasok Eropa meningkatkan kerentanan terhadap embargo atau sanksi geopolitik. Oleh karena itu, strategi diversifikasi kemitraan dengan Asia Timur (Korea Selatan, Jepang), Timur Tengah (Turki, UEA), serta Eropa Tengah (Polandia, Republik Ceko) merupakan upaya untuk membangun interdependensi yang terkendali (governed interdependence) (Matthews, 2025).

    Selain itu, kebijakan local content substitution secara bertahap harus difokuskan pada komponen bernilai strategis, misalnya: sensor, radar, sistem komunikasi, dan CMS, yang selama ini menjadi titik lemah struktur impor. Pusat riset integrasi sistem dan rekayasa elektronika di bawah DEFEND ID dapat berfungsi sebagai katalis transformasi ini.

    Implikasi Operasional: Integrasi Sistem dan Sustainment

    Paradoks kebijakan industri yang dihadapi PT PAL memiliki konsekuensi langsung terhadap operasionalisasi dan sustainment alutsista TNI Angkatan Laut (TNI AL). Sebagai pengguna akhir, TNI AL kini berhadapan dengan heterogenitas sistem platform dan subsistem hasil kolaborasi multi-negara: SIGMA 10514 dengan DNA Belanda–Eropa, Nagapasa-class dengan kombinasi teknologi Korea Selatan dan Turki untuk sistem countermeasure, Merah Putih Frigate (MPF140) dengan campuran subsistem Eropa–Turki, dan KCR-60M yang dikembangkan domestik dengan integrasi subsistem impor (Janes, 2025; Wikipedia, 2025).

    Keanekaragaman ini memperkuat otonomi strategis Indonesia, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam manajemen konfigurasi, interoperabilitas, dan dukungan life-cycle management.

    1. Arsitektur Terbuka untuk Menghindari Vendor Lock-in

    Langkah prioritas yang direkomendasikan adalah penerapan arsitektur terbuka (open architecture) pada sistem manajemen tempur (Combat Management System) dan antarmuka sensor–efektor. Dengan arsitektur terbuka, integrasi lintas vendor dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada proprietary software tunggal, sehingga mengurangi risiko vendor lock-in dan memperpanjang umur ekonomis kapal (Matthews, 2025; Janes, 2025).

    Model ini telah diterapkan dalam industri pertahanan AS dan Eropa melalui konsep Modular Open Systems Architecture (MOSA) yang memungkinkan pembaruan subsistem tanpa mengganti platform utama. Implementasi MOSA versi Indonesia dapat dilakukan melalui kerja sama antara PT PAL, PT Len Industri, dan Pusat Riset Elektronika Pertahanan BRIN.

    2. Performance-Based Logistics untuk Keberlanjutan Jangka Panjang

    Keberagaman sistem dan pemasok menuntut penerapan skema Performance-Based Logistics (PBL), yakni kontrak jangka panjang yang menekankan ketersediaan (availability) dan keandalan sistem daripada jumlah suku cadang yang dikirim. Pendekatan ini lebih efisien dibanding sistem pembelian suku cadang konvensional karena berbasis kinerja nyata di lapangan (DoD, 2016).

    Dengan PBL, PT PAL dapat bekerja sama dengan pemasok utama untuk menjamin keberlanjutan dukungan purna jual dan upgrade cycle kapal selama 25–30 tahun masa pakai operasionalnya.

    3. Land-Based Test Site (LBTS) untuk Validasi Integrasi Sistem

    Kompleksitas integrasi Sewaco menuntut keberadaan Pusat Uji Integrasi Darat (Land-Based Test Site / LBTS) yang berfungsi sebagai laboratorium pengujian sistem sebelum instalasi di kapal. LBTS memungkinkan uji interoperabilitas subsistem dalam lingkungan simulasi realistis, sehingga menurunkan risiko rework dan post-launch failure (Naval Technology, 2024).

    Di banyak negara, seperti Korea Selatan dan Italia, LBTS menjadi tulang punggung proses sertifikasi sistem kapal perang modern. Pendirian fasilitas semacam ini di Indonesia akan memperkuat technical sovereignty sekaligus mempercepat proses sertifikasi platform baru.

    4. Standardisasi dan Lifecycle Cost Reduction

    Heterogenitas sistem kapal TNI AL dapat dikelola melalui roadmap standardisasi antarkelas kapal, meliputi domain komunikasi taktis, CMS, sistem decoy, dan peperangan elektronik (EW). Standardisasi ini akan menurunkan biaya siklus hidup (life-cycle cost) dan meningkatkan interoperabilitas armada. Strategi serupa diterapkan Angkatan Laut Jepang dan Prancis, yang berhasil menghemat hingga 30% biaya perawatan armada dengan unifikasi sistem komunikasi dan manajemen tempur (OECD, 2023).

    Dengan demikian, implikasi operasional dari paradoks PT PAL menuntut perubahan paradigma dari sekadar “produksi kapal” menuju “governance of naval system integration,” sebuah pendekatan sistemik yang menempatkan interoperabilitas, sustainment, dan efisiensi siklus hidup sebagai komponen integral dari kemandirian pertahanan.

    Agenda Kebijakan: Menjembatani Kedaulatan, Efisiensi, dan Daya Saing

    Membaca kompleksitas paradoks PT PAL Indonesia melalui kacamata kebijakan industri pertahanan menegaskan perlunya pendekatan baru yang mampu menjembatani tiga rasionalitas utama: kedaulatan strategis, efisiensi korporasi, dan daya saing global. Ketiganya tidak selalu berjalan linier; upaya memperkuat satu aspek sering kali menimbulkan tekanan pada dua aspek lainnya. Oleh karena itu, strategi industrialisasi pertahanan Indonesia harus mengadopsi paradigma adaptive governance, yakni sistem kebijakan yang mampu menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan panjang melalui instrumen kelembagaan yang fleksibel namun terukur (Matthews, 2025; Mazzucato, 2018).

    Agenda kebijakan berikut dirancang untuk memperkuat daya tahan industri pertahanan maritim nasional sekaligus menjawab paradoks kemandirian, tata kelola, dan integrasi global.

    1. Strategi “Selective Deep-Indigenization”: Realisme Tekno-Strategis

    Dalam literatur industrial upgrading, konsep deep-indigenization berarti kemampuan untuk memproduksi dan menguasai komponen-komponen inti yang menentukan performa dan kemandirian strategis (Lall, 1992; Hobday, 1995). Namun, pengalaman banyak negara berkembang menunjukkan bahwa pendekatan substitusi total terhadap impor justru tidak efisien dan sering kali menimbulkan resource dilution, penyebaran sumber daya litbang tanpa fokus.

    Indonesia perlu menerapkan model “selective deep-indigenization”, yakni prioritized localization terhadap komponen bernilai strategis yang berisiko tinggi terhadap embargo atau kontrol ekspor. Prioritas tersebut meliputi: Pengembangan Combat Management System (CMS) berarsitektur terbuka agar kompatibel lintas vendor; Pembuatan lokal VLS canister dan peluncur rudal melalui joint manufacturing dengan mitra seperti Roketsan; Modularisasi radar, sonar, dan sistem komunikasi berbasis plug-and-play; Pembangunan lini MRO untuk mesin, gearbox, dan propulsi guna menjamin kemandirian perawatan jangka panjang (Janes, 2025; Naval Today, 2025).

    Model ini realistis karena menempatkan kapasitas nasional dalam spektrum strategic autonomy, bukan autarki absolut. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun ekosistem industri pertahanan yang lean but sovereign—fokus, efisien, namun berdaulat secara fungsional.

    2. Kontrak Berbasis Kinerja dan Manajemen Risiko Rantai Pasok

    Pengalaman proyek-proyek besar seperti frigat MPF140 menunjukkan bahwa keberhasilan industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh desain kontrak dan manajemen risiko rantai pasok. Untuk itu, pemerintah dan PT PAL perlu mengadopsi kontrak berbasis kinerja (Performance-Based Contracting) yang mengaitkan pembayaran (milestone payment) dengan pencapaian deliverable terukur, bukan sekadar tahapan administratif (DoD, 2016).

    Selain itu, perlu diterapkan buffer logistik untuk komponen impor yang berisiko tinggi terhadap keterlambatan akibat kontrol ekspor, serta pengembangan sistem multi-sourcing regional agar tidak terjadi single point of failure (OECD, 2023). Langkah ini memperkuat resilience dan visibility rantai pasok sebagaimana direkomendasikan oleh Global Shipbuilding Policy Forum (OECD, 2023).

    Kebijakan ini juga sejalan dengan teori dynamic capabilities (Teece, 2018), yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat melalui sistem kontrak dan mitigasi risiko yang proaktif.

    3. Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan BUMN Pertahanan

    Paradoks PT PAL sebagai korporasi publik sekaligus entitas strategis menuntut reformasi pada tingkat tata kelola dan pembiayaan. Pemerintah perlu menyelaraskan Key Performance Indicators (KPI) keuangan, seperti profitabilitas dan arus kas operasi, dengan KPI strategis, seperti peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) efektif, validasi hasil transfer teknologi, dan kesiapan operasional TNI AL (ADB, 2022).

    Untuk mendukung keseimbangan ini, diperlukan instrumen keuangan khusus bagi proyek pertahanan multi-tahun, seperti: Sovereign guarantee atau jaminan negara terhadap proyek strategis berisiko tinggi; Skema Performance-Based Logistics (PBL) yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan kinerja sistem selama siklus hidupnya; Pembentukan Dana Ketahanan Industri Pertahanan (Defense Industrial Resilience Fund) yang menyediakan revolving credit facility untuk menjaga stabilitas likuiditas produksi (ADB, 2022; Mazzucato, 2018).

    Dengan model ini, PT PAL tidak lagi dipaksa memilih antara efisiensi finansial dan misi kedaulatan, tetapi dapat mengintegrasikan keduanya dalam kerangka strategic corporate governance.

    4. Ekosistem R&D Kooperatif: Sinergi Akademi–Industri–Negara

    Kemandirian teknologi pertahanan tidak dapat dicapai tanpa fondasi riset yang kuat. Karena itu, Indonesia perlu membangun ekosistem R&D kooperatif yang mempertemukan universitas, lembaga litbang (BRIN, Balitbang Kemhan), dan industri pertahanan melalui model consortia tematik (OECD, 2023).

    Konsorsium ini harus diarahkan pada pengembangan modul prioritas, sensor, elektronika pertahanan, material komposit, dan otomasi galangan, dengan mekanisme hibah kompetitif, Technology Readiness Measurement (TRM) yang terukur, dan sistem joint intellectual property ownership untuk menjamin knowledge retention.

    Dalam perspektif teori triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), sinergi akademi–industri–negara semacam ini menciptakan innovation corridor yang memfasilitasi transisi dari ToT berbasis proyek menuju inovasi endogen berkelanjutan.

    5. Standardisasi Sistem dan Manajemen Siklus Hidup

    Fragmentasi sistem platform yang dimiliki TNI AL, dari SIGMA hingga MPF140, menuntut kebijakan standardisasi lintas kelas kapal untuk menekan biaya jangka panjang dan meningkatkan interoperabilitas. Langkah ini meliputi: Penyusunan roadmap standardisasi pada domain komunikasi, CMS, dan sistem peperangan elektronik; Pembentukan Land-Based Integration Facility (LBIF) permanen untuk uji Sewaco lintas platform; Penerapan Digital Twin dan Integrated Product Support (IPS) guna mengoptimalkan lifecycle management (Janes, 2025; Naval Technology, 2024).

    Standardisasi tidak hanya menurunkan life-cycle cost hingga 30% (OECD, 2023), tetapi juga menciptakan efek sinergis antara pengadaan, logistik, dan litbang. Dalam konteks jangka panjang, kebijakan ini mengarah pada terbentuknya “Modular Naval Architecture,” sebuah pendekatan desain terpadu yang memungkinkan interoperabilitas antarkelas kapal melalui keseragaman sistem antarmuka dan data.

    6. Strategi Ekspor yang Terkelola: Diplomasi Industri dan Pembelajaran Global

    Ekspor industri pertahanan harus dilihat bukan hanya sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai alat diplomasi industri (industrial diplomacy) dan sarana pembelajaran global (learning-by-exporting) (Matthews & Maharani, 2022). PT PAL perlu memperluas pasar ekspor di sektor dual-use platforms, seperti Landing Platform Dock (LPD) dan hospital ship, yang memiliki dimensi ganda, pertahanan dan kemanusiaan (Naval News, 2022; Post-Courier, 2024).

    Namun, ekspor juga harus dikelola dengan tata kelola yang lebih adaptif. Pengalaman dari proyek Tarlac-class menunjukkan pentingnya kontrak dengan klausul mitigasi risiko rantai pasok dan transparansi jadwal. Dalam literatur defense trade governance, ini dikenal sebagai governed export strategy, yakni kebijakan ekspor yang mengintegrasikan manajemen kontrak, kepastian pasokan, dan diplomasi antarnegara (Bitzinger, 2016; Matthews, 2025).

    Selain itu, perlu dibentuk Pusat Koordinasi Ekspor Pertahanan Nasional di bawah DEFEND ID untuk memfasilitasi sertifikasi, pembiayaan ekspor (export credit guarantee), dan diplomasi teknis lintas kementerian. Dengan langkah ini, ekspor dapat menjadi strategic leverage bagi penguatan teknologi domestik dan jejaring industri global.

    Sintesis: Dari Industrial Learning Menuju Governed Autonomy

    Keseluruhan agenda di atas berupaya memindahkan orientasi kebijakan industri pertahanan Indonesia dari paradigma “state-controlled manufacturer” menuju “governed autonomous enterprise,” yakni entitas yang mampu berinovasi, beroperasi efisien, namun tetap berpijak pada misi kedaulatan. Dengan strategi selective indigenization, kontrak berbasis kinerja, tata kelola hibrid, dan ekosistem R&D kooperatif, PT PAL dapat menjadi laboratorium kelembagaan untuk model pembangunan industri strategis Indonesia menuju 2045: berdaulat, efisien, dan kompetitif secara global.

    Penutup

    Paradoks PT PAL Indonesia, yang dapat dikatakan maju karena globalisasi teknologi namun berisiko lock-in; menorehkan prestasi ekspor tetapi pernah menghadapi ujian reputasi; memiliki ambisi besar di bawah tekanan disiplin fiskal, mencerminkan dilema klasik kemandirian pertahanan di negara berkembang. Paradoks semacam ini bukan sekadar anomali struktural, melainkan bagian inheren dari proses pembangunan industri strategis di bawah ketergantungan global. Dalam terminologi teori late industrialization (Amsden, 2001; Chang, 2003), kemandirian industri pertahanan tidak dibangun dalam isolasi, melainkan melalui asimilasi selektif terhadap pengetahuan eksternal dan internalisasi progresif terhadap fungsi-fungsi strategis produksi dan desain.

    PT PAL Indonesia berdiri di titik krusial dari spektrum tersebut. Di satu sisi, keberhasilannya dalam proyek frigat SIGMA 10514, kapal selam Nagapasa-class, hingga program Merah Putih Frigate (MPF140) menandai pencapaian signifikan dalam penguasaan rekayasa sistem kompleks (systems integration capability). Namun di sisi lain, keberlanjutan kemajuan ini masih dibayangi keterikatan pada rantai nilai global dan lisensi teknologi asing yang menciptakan risiko path dependency, yaitu ketergantungan jangka panjang pada pemasok dan rezim kontrol ekspor (Matthews, 2025; Janes, 2025).

    Dengan demikian, jalan menuju kemandirian pertahanan tidak dapat ditempuh melalui autarki, melainkan melalui kemitraan yang terstruktur, terkendali, dan berorientasi pada transfer kapabilitas nyata. Artinya, kemitraan internasional harus dikelola dengan prinsip governed interdependence, yaitu hubungan saling ketergantungan yang diatur secara institusional agar tidak berubah menjadi subordinasi teknologi. Model ini sejalan dengan konsep technological sovereignty yang menekankan kedaulatan atas kemampuan mendesain, memodifikasi, dan mengintegrasikan teknologi, bukan semata-mata memproduksinya (Bitzinger, 2016; Mazzucato, 2018).

    Untuk keluar dari paradoks tersebut, PT PAL perlu melampaui posisi sebagai “license-based builder,” yakni produsen kapal yang bergantung pada lisensi desain luar negeri, menuju “design-holding integrator”: institusi yang tidak hanya memproduksi, tetapi juga menguasai arsitektur desain, integrasi sistem, dan hak kekayaan intelektual. Evolusi ini menuntut perubahan paradigma dalam empat dimensi utama: Pertama, Dimensi epistemik: kemampuan rekayasa sistem (system engineering) harus menjadi kompetensi inti (core competency), dengan pembangunan laboratorium desain digital, simulation-based integration, dan digital twin yang memungkinkan iterasi desain mandiri. Kedua, Dimensi institusional: tata kelola BUMN pertahanan perlu menyeimbangkan akuntabilitas komersial dengan misi publik, melalui skema pembiayaan multi-tahun dan performance-based management (ADB, 2022; OECD, 2023).Ketiga, Dimensi jaringan (networked autonomy): kemitraan internasional harus diarahkan pada co-development jangka panjang, bukan sekadar assembly contracts. Model kolaborasi dengan mitra seperti Babcock, Roketsan, atau Aselsan dapat dijadikan batu loncatan menuju knowledge co-ownership. Keempat, Dimensi strategis: transformasi PT PAL harus dikaitkan langsung dengan visi Poros Maritim Dunia dan strategi blue economy, di mana industri galangan menjadi tulang punggung bukan hanya pertahanan, tetapi juga ekonomi kelautan nasional.

    Dengan orientasi tersebut, PT PAL dapat menjadi episentrum bagi “Indonesian Maritime Industrial Complex,” suatu ekosistem industri yang menyatukan pertahanan, teknologi, dan diplomasi maritim dalam kerangka pembangunan nasional.

    Paradoks bukan hambatan, tetapi motor pembelajaran institusional. Sebagaimana ditunjukkan oleh teori learning-by-doing dan learning-by-interacting (Lundvall, 1992; Nelson & Winter, 1982), kemajuan industri sering kali justru lahir dari pengelolaan ketegangan antara efisiensi jangka pendek dan kedaulatan jangka panjang. Dalam konteks PT PAL, setiap paradoks, antara keterbukaan global dan otonomi nasional, antara disiplin fiskal dan ambisi strategis, menjadi laboratorium pembelajaran bagi inovasi kebijakan industri pertahanan Indonesia.

    Jika arah kebijakan industri pertahanan mampu menjaga kesinambungan antara efisiensi korporasi, kedaulatan teknologi, dan kolaborasi global yang terkelola, maka PT PAL dapat bertransformasi dari penerima teknologi menjadi pengelola ekosistem kapabilitas nasional. Inilah bentuk kemandirian yang tidak tertutup, melainkan berakar pada kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan memanfaatkan interdependensi global secara strategis.

    Dengan demikian, transformasi PT PAL dari license-based builder menuju design-holding integrator bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga metamorfosis epistemik, dari industrial dependency menuju governed autonomy. Paradoks yang semula tampak sebagai hambatan, pada akhirnya dapat menjadi fondasi bagi kemandirian pertahanan yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam kerangka Indonesia Emas 2045.

    Referensi Akademik

    ADB. (2022, October 24). State-Owned Enterprises’ Reform Program, Subprogram 1 (Report and Recommendation of the President). Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/55235/55235-001-rrp-en.pdf

    Amsden, A. H. (2001). The rise of “the rest”: Challenges to the West from late-industrializing economies. Oxford University Press.

    Asian Military Review. (2021, March 25). Indonesian Navy receives first locally assembled submarine. https://www.asianmilitaryreview.com/2021/03/indonesian-navy-receives-first-locally-assembled-submarine/

    Babcock International. (2023, August 25). Celebrating the first of two frigates for the Indonesian Navy. https://www.babcockinternational.com/news/celebrating-the-first-of-two-frigates-for-the-indonesian-navy/

    Bitzinger, R. A. (2016). Defense industries in the 21st century: A comparative analysis. Routledge.

    Bruneau, T. C., & Matei, F. C. (2008). Towards a new conceptualization of democratization and civil–military relations. Democratization, 15(5), 909–929.

    Brzoska, M. (2020). The economics of arms production and trade. In P. Lawrence & M. Brzoska (Eds.), Security economics and arms trade (pp. 43–62). Springer.

    Chang, H.-J. (2003). Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective. Anthem Press.

    Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–13.

    Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.

    Cooper, R. G. (2014). Winning at new products: Creating value through innovation. Basic Books.

    DoD (U.S. Department of Defense). (2016). Performance-Based Logistics: A Program Manager’s Product Support Guide.

    Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123.

    Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press.

    Frank, A. G. (1967). Capitalism and underdevelopment in Latin America. Monthly Review Press.

    Hobday, M. (1995). Innovation in East Asia: The challenge to Japan. Edward Elgar.

    Janes. (2025). Indonesia’s frigate modernization and Arrowhead program overview.

    Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20(2), 165–186.

    Lundvall, B.-Å. (1992). National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter Publishers.

    Maharani, C. (2023). The role of offset in the enduring gestation of Indonesia’s defence industry. The Pacific Review, 36(6), 1090–1112.

    Malufti, A. (2023). KCR-60M as a symbol of Indonesia’s naval innovation. Jurnal Teknologi Pertahanan, 9(2), 55–72.

    Matthews, R. (2025). Indonesia’s defense acquisition strategy. Defense & Security Analysis, 41(1), 1–18.

    Matthews, R., & Maharani, C. (2022). Defence industrial participation and technological learning in Indonesia. Defence Studies, 22(3), 347–369.

    Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: Debunking public vs private sector myths. Anthem Press.

    Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policy: Challenges and opportunities. Industrial and Corporate Change, 27(5), 803–815.

    Mazzucato, M., & Penna, C. C. R. (2016). The Brazilian innovation system: A mission-oriented policy approach. Economia e Sociedade, 25(1), 95–123.

    Naval News. (2019, April 12). Indonesia’s PT PAL launched its first locally built submarine for TNI AL. https://www.navalnews.com/naval-news/2019/04/indonesias-pt-pal-launched-its-first-locally-built-submarine-for-tni-al/

    Naval News. (2021, March 17). First Indonesian-built submarine handed over to TNI AL. https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/first-indonesian-built-submarine-handed-over-to-tni-al/

    Naval News. (2022). Philippines procures two more LPD from Indonesia’s PT PAL.

    Naval News. (2024). Indonesia’s frigate program update.

    Naval Technology. (2017). Damen hands over first SIGMA 10514 PKR frigate to Indonesia.

    Naval Technology. (2024, November 18). PT PAL Indonesia, Kemhan lay keel for second Merah Putih frigate. https://www.naval-technology.com/news/pt-pal-kemhan-merah-putih-frigate/

    Naval Today. (2025). PT PAL taps Roketsan to provide weapon systems for Indonesia’s Red White frigates.

    Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Harvard University Press.

    NTI. (n.d.). Indonesia submarine capabilities.

    OECD. (2023, October 6). Policy and market developments in non-WP6 economies (C/WP6(2023)3/FINAL). OECD. https://one.oecd.org/document/C/WP6(2023)3/FINAL/en/pdf

    PAL Indonesia. (2019). Annual report 2019: Building Indonesia’s maritime defense capability. PT PAL Indonesia (Persero).

    Post-Courier. (2024). Indonesian hospital ship visits Pacific Island states for humanitarian mission.

    Sukma, R. (2019). Indonesia’s defense transformation and the challenges of professionalism. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 159–182.

    Tan, J. (2019). Governing the market: State-owned enterprises and industrial policy in Southeast Asia. Cambridge University Press.

    Wertheim, E. (2023). Indonesia’s SIGMA solution. USNI Proceedings, 149(2).

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu institusi negara yang merepresentasikan kepribadian kolektif bangsa Indonesia. Sejak awal pembentukannya pada masa revolusi kemerdekaan, TNI tumbuh dari rahim perjuangan rakyat yang bersatu melawan kolonialisme. Dalam konteks historis tersebut, hubungan antara rakyat dan tentara tidak bersifat hierarkis, melainkan simbiotik, dimana kedua-duanya berjuang dalam satu kesadaran eksistensial untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa (Anderson, 2006). Karenanya, TNI tidak hanya lahir sebagai alat negara, tetapi juga sebagai ekspresi sosial dari solidaritas nasional yang berakar dalam budaya komunal Indonesia.

    Dalam kerangka antropologi politik, karakter kolektivistik bangsa Indonesia berakar pada sistem nilai masyarakat agraris-komunal yang menekankan harmoni sosial, musyawarah, kepatuhan terhadap norma bersama, serta pengorbanan individual demi kepentingan kolektif (Koentjaraningrat, 1985; Mulder, 1998). Struktur sosial seperti ini membentuk orientasi budaya yang mengutamakan kebersamaan (togetherness) dan kesalingterhubungan (interconnectedness), di mana identitas individu melebur ke dalam identitas kelompok. Kearifan lokal semacam ini kemudian bertransformasi menjadi nilai dasar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam pembentukan etos militer Indonesia.

    Secara historis, semangat kebersamaan ini termanifestasi dalam praktik gotong royong, yang menurut Geertz (1963) merupakan basis moral masyarakat desa dan refleksi dari nilai kerja sama tanpa pamrih. Prinsip gotong royong inilah yang menjadi akar kultural bagi semangat kolektif di tubuh TNI, hal ini tercermin dalam struktur organisasi, pola kepemimpinan, maupun hubungan antara satuan dengan masyarakat sipil. Dalam konteks pertahanan nasional, nilai-nilai kolektivistik ini menjadi instrumen sosial yang memperkuat kohesi internal dan legitimasi eksternal TNI sebagai “tentara rakyat” (Sukma, 2019).

    TNI dengan demikian bukan hanya entitas militer yang menjalankan fungsi koersif negara, tetapi juga lembaga sosial yang merepresentasikan nilai-nilai kultural bangsa. Doktrin “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat” merefleksikan perpaduan antara dua orientasi utama: pertama, orientasi tradisional berbasis kolektivisme yang menekankan kesatuan rakyat dan tentara; kedua, orientasi modern yang mengarah pada profesionalisme, meritokrasi, dan adaptasi terhadap sistem pertahanan global (Laksmana, 2018).

    Keterpaduan dua orientasi tersebut menjadikan TNI unik dalam lanskap hubungan sipil-militer di negara demokrasi berkembang. Di satu sisi, TNI menginternalisasi nilai-nilai modern militer profesional sebagaimana diuraikan Huntington (1957), seperti netralitas politik, efisiensi, dan keahlian teknis. Namun di sisi lain, TNI tetap mempertahankan ciri khas lokal berupa kedekatan emosional dengan rakyat dan keterikatan pada nilai sosial-komunal. Dengan demikian, TNI menjadi manifestasi dari sintesis antara tradisi kolektif dan modernitas militer, antara civic virtue dan martial professionalism, yang membedakan karakter pertahanan Indonesia dari model-model Barat.

    Lebih jauh, pendekatan kolektivistik dalam tubuh TNI juga memiliki dimensi strategis. Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti ancaman non-tradisional, disinformasi, dan fragmentasi sosial, nilai kebersamaan dan disiplin komunal menjadi landasan penting untuk menjaga integrasi nasional. Oleh sebab itu, memahami TNI bukan hanya melalui kacamata militer formal, tetapi juga sebagai institusi kebudayaan yang mengemban misi sosial dan moral bangsa Indonesia.

    Dengan demikian, TNI dapat dipandang sebagai representasi ideal dari jati diri bangsa yang menggabungkan rasionalitas strategis dengan kearifan kultural. Dalam era modernisasi pertahanan, nilai-nilai kolektivisme tidak sekadar menjadi warisan budaya, tetapi menjadi modal sosial strategis bagi penguatan integritas, profesionalisme, dan legitimasi institusional TNI di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

    Kolektivisme sebagai Karakter Sosial Bangsa Indonesia

    Kolektivisme merupakan salah satu ciri fundamental dalam struktur sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai konsep sosiologis, kolektivisme menggambarkan orientasi nilai di mana individu menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, serta mengutamakan keharmonisan sosial sebagai tujuan utama kehidupan bersama (Hofstede, 2001). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kolektivisme telah menjadi fondasi moral bagi terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas, kerja sama, dan tanggung jawab sosial.

    Secara historis, akar kolektivisme Indonesia dapat dilacak dari sistem sosial masyarakat agraris Nusantara yang menuntut kerja sama komunal untuk bertahan hidup. Koentjaraningrat (1985) mencatat bahwa hubungan sosial dalam masyarakat desa tradisional diatur melalui prinsip gotong royong, yaitu kerja sama tanpa pamrih untuk kepentingan bersama, yang bukan hanya aktivitas sosial, tetapi juga simbol keterikatan moral dan eksistensial antarwarga. Gotong royong menjadi instrumen integratif yang mengikat individu dalam satu sistem nilai bersama, di mana keberhasilan satu orang dianggap sebagai keberhasilan seluruh komunitas.

    Geertz (1963) dalam studi klasiknya tentang Agricultural Involution menegaskan bahwa struktur sosial Indonesia bersifat involutif, yaitu suatu struktur yang semakin kompleks namun tetap mempertahankan bentuk solidaritas dasar yang menjaga kohesi masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan politik. Dalam pengertian ini, kolektivisme bukanlah bentuk konservatisme sosial, melainkan mekanisme adaptif untuk menjaga keberlangsungan komunitas di tengah perubahan. Dengan kata lain, kolektivisme berfungsi sebagai “lem sosial” (social glue) yang menjaga stabilitas sosial dan solidaritas nasional.

    Dimensi normatif dari kolektivisme Indonesia juga dijelaskan oleh Magnis-Suseno (1997), yang menekankan bahwa etika sosial masyarakat Indonesia berpijak pada prinsip harmoni dan keselarasan (rukun). Prinsip ini menuntut setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan bersama demi menghindari konflik dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam kerangka ini, kebebasan individual tidak dipahami secara liberal, tetapi dikontrol oleh kesadaran moral akan kesejahteraan kolektif. Nilai-nilai ini kemudian dilembagakan secara ideologis melalui Pancasila, terutama dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menekankan semangat solidaritas dan kesatuan nasional di atas perbedaan individu maupun kelompok (Nasikun, 2003).

    Kolektivisme Indonesia juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam banyak masyarakat tradisional Nusantara, hubungan sosial tidak hanya bersifat horizontal (antar-manusia), tetapi juga vertikal (antara manusia dan alam semesta). Kesadaran ini menumbuhkan bentuk moralitas sosial yang holistik, di mana kesejahteraan pribadi hanya dapat dicapai melalui keseimbangan dengan komunitas dan alam (Mulder, 1998). Nilai-nilai spiritual-komunal ini menciptakan moral economy yang berorientasi pada keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan bersama.

    Ketika nilai-nilai ini diadopsi dalam sistem sosial modern, termasuk dalam institusi militer seperti TNI, kolektivisme menjadi landasan moral yang membedakan militer Indonesia dari model militer Barat. Dalam sistem Barat, militer sering dipandang sebagai institusi yang otonom, rasional, dan terpisah dari masyarakat sipil (Huntington, 1957). Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, TNI lahir dan tumbuh dari tradisi sosial yang tidak mengenal pemisahan tegas antara masyarakat dan militer, melainkan mengutamakan integrasi sosial-politik berbasis kebersamaan dan tanggung jawab moral terhadap rakyat (Sukma, 2019).

    Dengan demikian, kolektivisme Indonesia bukan hanya konstruksi budaya, tetapi juga capital sosial (Bourdieu, 1986) yang memperkuat legitimasi politik dan moral TNI. Nilai-nilai seperti kebersamaan, kepatuhan sosial, dan solidaritas komunal menjadi modal budaya (cultural capital) yang mengukuhkan kedudukan TNI sebagai institusi yang tidak hanya menjaga pertahanan negara, tetapi juga memelihara integrasi sosial bangsa. Dalam kerangka ini, kolektivisme bukanlah hambatan bagi profesionalisme, melainkan fondasi etis yang menopang karakter militer yang berakar kuat dalam kebudayaan nasional.

    Dengan memahami kolektivisme sebagai karakter sosial bangsa Indonesia, kita dapat menafsirkan bahwa kekuatan TNI bukan semata pada alutsista atau doktrin militernya, melainkan pada kemampuannya menjaga kepercayaan sosial bersama rakyat melalui nilai-nilai kebersamaan dan pengabdian kolektif. Inilah bentuk soft power kultural yang menjadi keunggulan strategis TNI di tengah transformasi global, sekaligus warisan moral yang menjaga kontinuitas identitas kebangsaan Indonesia.

    Manifestasi Kolektivisme dalam Budaya Organisasi TNI

    Budaya organisasi TNI merupakan cerminan konkret dari nilai-nilai kolektivisme yang mengakar dalam struktur sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai institusi militer yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, TNI tidak sekadar dibentuk berdasarkan prinsip hierarki komando dan disiplin militer, tetapi juga pada dasar moralitas sosial yang menekankan kebersamaan, kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam konteks teori organisasi, TNI dapat dipahami sebagai sistem sosial yang menyeimbangkan antara formal authority (otoritas formal) dan communal solidarity (solidaritas komunal), di mana kedua aspek ini bersumber dari nilai-nilai kolektivisme tradisional Indonesia (Soemardjan, 1990; Hofstede, 2001).

    Struktur Komando dan Kohesi Sosial

    Kohesi sosial merupakan elemen kunci dalam efektivitas organisasi militer. Dalam TNI, kohesi tersebut tidak hanya dibangun melalui aturan formal dan kedisiplinan struktural, tetapi juga melalui ikatan emosional dan solidaritas antar prajurit. Hal ini sesuai dengan konsep collective identity yang dikemukakan oleh Kelman (2006), di mana identitas individu melebur ke dalam identitas kelompok, menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap institusi.

    Dalam konteks TNI, konsep ini diwujudkan dalam semboyan-semboyan dan dalam praktik lapangan yang menekankan keberhasilan kolektif di atas pencapaian personal. Prinsip ini sejalan dengan nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia, di mana keberhasilan individu tidak dapat dilepaskan dari kontribusi kelompok (Koentjaraningrat, 1985). Solidaritas semacam ini memperkuat efektivitas tempur sekaligus menjadi benteng moral dalam menghadapi tekanan, baik di medan perang maupun dalam operasi non-tempur.

    Penelitian militer kontemporer menunjukkan bahwa unit militer dengan tingkat solidaritas sosial yang tinggi memiliki ketahanan psikologis dan moral yang lebih kuat dibandingkan unit yang didominasi kompetisi individual (Wong et al., 2003). Hal ini menjelaskan mengapa TNI secara historis mampu mempertahankan kohesi institusional bahkan di tengah tekanan politik dan krisis nasional pasca-1998 (Mietzner, 2009). Dengan demikian, struktur komando TNI bukan hanya instrumen kendali, tetapi juga mekanisme pembentukan solidaritas sosial yang merefleksikan kearifan kolektivistik bangsa.

    Kepemimpinan Paternalistik dan Etika Komunal

    Dimensi kolektivisme dalam budaya TNI juga tercermin melalui pola kepemimpinan yang bersifat paternalistik. Pemimpin dalam konteks militer Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengendali atau pengambil keputusan, tetapi juga sebagai bapak moral yang membimbing, melindungi, dan menumbuhkan loyalitas bawahannya. Model kepemimpinan ini sejalan dengan struktur sosial yang menekankan relasi patron–klien berbasis asih, asah, dan asuh (Magnis-Suseno, 1997; Mulder, 1998).

    Kepemimpinan semacam ini bukan bentuk feodalisme, melainkan wujud etika kolektif yang menempatkan pemimpin sebagai teladan moral. Dalam konteks militer, hal ini menciptakan iklim organisasi yang stabil, penuh kepercayaan, dan loyalitas vertikal yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Schein (2010), budaya organisasi yang berlandaskan nilai sosial dan kepercayaan kolektif lebih mampu mempertahankan legitimasi internal dibandingkan yang hanya bertumpu pada aturan rasional-birokratik.

    Kepemimpinan paternalistik dalam TNI memiliki implikasi strategis terhadap pembentukan esprit de corps. Keteladanan, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab kolektif yang diwujudkan oleh pemimpin menjadi sumber motivasi moral bagi prajurit untuk mengutamakan tugas di atas kepentingan pribadi. Dalam kerangka ini, nilai-nilai kepemimpinan TNI menjadi cerminan langsung dari filsafat sosial Indonesia yang menempatkan harmoni dan kebersamaan sebagai sumber legitimasi kekuasaan (Anderson, 1972).

    Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Peran TNI

    Manifestasi paling nyata dari kolektivisme dalam budaya TNI tampak dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, program pembangunan nasional, dan pelayanan sosial mencerminkan transformasi nilai militer menjadi instrumen solidaritas sosial (Anwar, 2020). Dalam konteks ini, TNI tidak hanya bertindak sebagai pelindung negara, tetapi juga sebagai agen integrasi sosial dan pembangunan masyarakat.

    Kegiatan seperti pembukaan akses jalan di daerah terpencil, bantuan logistik saat bencana, dan misi kemanusiaan di wilayah konflik menunjukkan bahwa TNI berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menghadirkan keadilan sosial (Sukma, 2019). Secara antropologis, peran semacam ini memperkuat social embeddedness TNI, berupa keterikatan emosional dan moral dengan masyarakat yang menjadi sumber kekuatan sosialnya (Granovetter, 1985).

    Peran sosial TNI juga menegaskan paradigma tentara rakyat, yang menempatkan militer bukan sebagai entitas terpisah dari masyarakat, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial bangsa. Pendekatan ini berbeda secara paradigmatik dengan konsep militer profesional Barat yang menekankan pemisahan total antara militer dan sipil (Huntington, 1957). Dengan tetap menjaga profesionalisme dan netralitas politik, TNI mampu mempertahankan hubungan simbiotik dengan rakyat tanpa kehilangan disiplin institusional. Hal ini menegaskan bahwa profesionalisme militer dalam konteks Indonesia tidak berarti pemisahan sosial, melainkan keseimbangan antara kemandirian struktural dan kedekatan sosial.

    Sinergi Nilai Tradisional dan Modernisasi Pertahanan

    Dalam era transformasi global dan revolusi militer modern, TNI berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional kolektivistik dan tuntutan profesionalisme modern. Modernisasi alutsista dan digitalisasi komando tidak menghapus nilai-nilai kebersamaan, tetapi justru memperluasnya ke dalam dimensi strategis, di mana kerja sama antar-matra menjadi bentuk baru dari gotong royong pertahanan (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Dengan kata lain, integrasi pertahanan nasional bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga ekspresi kontemporer dari semangat kolektif bangsa.

    Dengan demikian, budaya organisasi TNI merupakan manifestasi modern dari nilai kolektivisme Indonesia, sebagai sebuah integrasi antara solidaritas tradisional dan profesionalisme modern yang menghasilkan kekuatan moral, sosial, dan strategis. Dalam konteks ini, TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi dasar ketahanan nasional.

    Kolektivisme dan Profesionalisme dalam Era Modernisasi Pertahanan

    Modernisasi pertahanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi nilai-nilai internal TNI yang berakar pada budaya kolektivisme. Dalam menghadapi tantangan geopolitik dan keamanan multidimensi abad ke-21, TNI berupaya untuk tetap profesional tanpa kehilangan akar kulturalnya. Profesionalisme di sini bukan hanya persoalan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi militer, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kultural yang menjadi inti dari jati diri TNI sebagai tentara rakyat (Sukma, 2019).

    Profesionalisme TNI dalam Kerangka Budaya Kolektivistik

    Dalam literatur klasik mengenai hubungan sipil-militer, Huntington (1957) menekankan bahwa profesionalisme militer idealnya bertumpu pada objective control, yaitu otonomi fungsional militer dalam bidang pertahanan, disertai subordinasi terhadap otoritas sipil. Namun, dalam konteks Indonesia, model ini mengalami penyesuaian karena karakter budaya bangsa yang bersifat kolektivistik dan komunal. TNI mengembangkan bentuk professionalism with collectivist ethos, di mana integritas profesional selalu dihubungkan dengan tanggung jawab sosial terhadap rakyat dan negara (Mietzner, 2009).

    Orientasi kolektivistik ini menjadikan TNI berbeda dari model militer Barat yang cenderung menekankan rasionalitas instrumental dan efisiensi operasional. Dalam TNI, profesionalisme dipahami sebagai kesempurnaan pengabdian (dedication-based professionalism) yang diukur dari sejauh mana prajurit mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri (Laksmana, 2018). Dengan demikian, standar profesionalisme TNI bersifat holistik: menggabungkan technical competence, ethical integrity, dan collective responsibility.

    Kolektivisme sebagai Modal Sosial dalam Transformasi Pertahanan

    Nilai-nilai kolektivisme berperan penting sebagai modal sosial (social capital) dalam mendukung modernisasi pertahanan nasional. Menurut Bourdieu (1986), modal sosial adalah jaringan nilai, kepercayaan, dan norma yang memungkinkan individu maupun institusi bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks TNI, modal sosial ini terwujud dalam bentuk kepercayaan internal (trust) antar prajurit, loyalitas terhadap institusi, serta hubungan simbiotik antara militer dan masyarakat sipil.

    Kekuatan sosial ini terbukti menjadi faktor stabilitas ketika TNI menghadapi masa transisi pasca-Reformasi. Di saat banyak institusi negara mengalami krisis legitimasi, TNI tetap menjadi salah satu lembaga paling dipercaya publik (Mietzner, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan, disiplin kolektif, dan etika pengabdian menjadi sumber legitimasi sosial yang tidak dapat digantikan oleh sekadar modernisasi teknologi atau restrukturisasi kelembagaan.

    Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kolektivisme juga berperan sebagai basis moral bagi sinergi lintas matra. Prinsip jointness (integrasi Matra Darat, Laut, Dan Udara) dapat dibaca sebagai ekspresi baru dari gotong royong strategis (strategic collectivism), yaitu kerja sama antar-matra dan antar-lembaga untuk menciptakan efek gentar yang komprehensif (Freedman, 2004). Dalam hal ini, kearifan kolektivisme tradisional mengalami transformasi menjadi nilai strategis modern yang memperkuat postur pertahanan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2023).

    Tantangan Profesionalisme dan Disiplin dalam Masyarakat Demokratis

    Kendati demikian, penerapan profesionalisme dalam konteks budaya kolektivistik menghadapi tantangan tersendiri di era demokrasi. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara loyalitas internal dan akuntabilitas publik. Demokratisasi menuntut transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil, sedangkan nilai kolektivisme menekankan solidaritas internal dan kesetiaan korps (Mietzner, 2009).

    Dalam situasi ini, TNI berupaya menegakkan disiplin yang demokratis, yaitu disiplin yang tidak bersifat koersif, tetapi lahir dari kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif. Disiplin semacam ini bukan hasil dari ketakutan terhadap hukuman, melainkan bentuk internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan etika profesi. Sebagaimana ditegaskan oleh Foucault (1977), disiplin yang efektif dalam masyarakat modern bukan yang memaksa, melainkan yang membentuk subjek rasional dan bermoral. Dalam konteks TNI, hal ini berarti membangun prajurit yang taat pada negara bukan karena perintah, tetapi karena kesadaran nilai kolektif bahwa ketaatan tersebut adalah bentuk tertinggi dari pengabdian.

    Dengan demikian, TNI menghadirkan model profesionalisme yang khas Indonesia, yaitu modern namun bermoral, disiplin namun humanistik, kolektif namun bertanggung jawab. Kombinasi antara collective discipline dan civic professionalism ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan reformasi pertahanan di masa depan.

    Kearifan Kolektivistik sebagai Pilar Ketahanan Nasional

    Pada tingkat yang lebih luas, kolektivisme juga berfungsi sebagai pilar ketahanan nasional. Dalam konsep total defense system Indonesia, pertahanan negara bersifat semesta, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Model pertahanan semesta ini merupakan penerjemahan praktis dari nilai-nilai kolektivisme: kebersamaan, kesetiaan, dan gotong royong dalam menjaga kedaulatan.

    TNI berperan sebagai motor penggerak dalam sistem pertahanan ini, bukan sebagai kekuatan yang terpisah dari rakyat, melainkan sebagai pengorganisasi potensi nasional secara kolektif. Paradigma ini sejalan dengan pandangan Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) tentang comprehensive security, di mana keamanan negara tidak hanya diukur dari aspek militer, tetapi juga dari stabilitas sosial, keutuhan identitas, dan solidaritas nasional.

    Dengan demikian, kearifan kolektivisme Indonesia memberikan legitimasi kultural dan moral bagi keberlangsungan sistem pertahanan nasional. Ia memastikan bahwa modernisasi militer tidak mengarah pada dehumanisasi, tetapi pada pembentukan militer yang cerdas secara teknologi, kuat secara moral, dan kokoh secara sosial. Nilai-nilai ini menjadikan TNI bukan hanya alat pertahanan negara, melainkan penjaga integritas bangsa dan representasi paling nyata dari kebijaksanaan kolektif Indonesia.

    Penutup

    Dalam delapan dekade pengabdiannya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menunjukkan bahwa kekuatan sebuah institusi pertahanan tidak semata ditentukan oleh superioritas teknologi, jumlah personel, atau kecanggihan doktrin, tetapi juga oleh fondasi nilai dan moralitas yang menopang eksistensinya. Dalam konteks Indonesia, fondasi tersebut adalah kolektivisme, sebagai suatu kearifan sosial yang menempatkan kebersamaan, solidaritas, dan pengabdian di atas kepentingan individu. Nilai-nilai inilah yang menjadikan TNI tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga kokoh secara sosial dan legitimate secara moral.

    Kearifan kolektivistik Indonesia yang berakar pada budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan rasa rukun (Koentjaraningrat, 1985; Magnis-Suseno, 1997) membentuk basis sosial dari etos pengabdian TNI. Sejak masa revolusi kemerdekaan, TNI tumbuh bukan sebagai entitas koersif yang memisahkan diri dari masyarakat, tetapi sebagai perwujudan kehendak kolektif bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan nasional (Anderson, 2006). Dalam kerangka teori civil–military relations, hal ini menandai model khas Indonesia di mana profesionalisme militer tidak berarti pemisahan dari rakyat, tetapi justru memperkuat keterikatan sosial melalui disiplin moral dan tanggung jawab publik (Mietzner, 2009; Laksmana, 2018).

    Dalam era modernisasi pertahanan, TNI berupaya mengharmonikan nilai-nilai tradisional tersebut dengan tuntutan profesionalisme global. Melalui program reformasi kelembagaan, digitalisasi komando, dan pendidikan perwira berbasis paradigma scholar-soldier. TNI menunjukkan bahwa transformasi militer tidak harus mengorbankan akar budaya bangsa. Sebaliknya, nilai kolektivisme justru menjadi modal sosial strategis (strategic social capital) yang memastikan bahwa modernisasi pertahanan tetap berpihak pada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan nasional (Bourdieu, 1986).

    Lebih jauh, nilai kolektivisme juga berfungsi sebagai pilar ketahanan nasional. Dalam kerangka sistem pertahanan semesta, seluruh warga negara memiliki tanggung jawab kolektif untuk membela dan menjaga kedaulatan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya merupakan urusan militer, tetapi juga ekspresi dari partisipasi sosial yang luas, sebagai sebuah bentuk comprehensive security yang menggabungkan dimensi pertahanan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa (Buzan et al., 1998). TNI, dalam hal ini, menjadi aktor utama yang menjembatani semangat kebersamaan tradisional dengan kebutuhan pertahanan modern.

    Dalam konteks teoretis, hubungan antara kolektivisme dan profesionalisme TNI menunjukkan sintesis antara tradisi dan modernitas, yaitu antara akar budaya dan rasionalitas strategis. TNI bukan sekadar lembaga militer, tetapi juga institusi kebudayaan yang menjaga kesinambungan nilai-nilai bangsa di tengah perubahan zaman. Ketika militer di banyak negara berkembang menghadapi dilema legitimasi, TNI tetap bertahan sebagai lembaga yang dipercaya rakyat (Sukma, 2019). Kepercayaan ini tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari trust sosial yang dibangun melalui praktik kolektif pengabdian dan solidaritas.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kearifan kolektivisme Indonesia merupakan inti dari identitas TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara nilai-nilai lokal dan strategi global, serta antara kekuatan fisik dan moral bangsa. Dalam kerangka pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, peran TNI yang berlandaskan nilai kolektivistik akan semakin relevan: menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, dan menginspirasi semangat kebersamaan dalam setiap lini kehidupan berbangsa. TNI yang berakar pada kearifan kolektivisme bukan hanya institusi pertahanan, tetapi juga simbol integritas nasional, sebagai penjaga kedaulatan dan penjaga jiwa bangsa.

    Referensi

    Anderson, B. (1972). The idea of power in Javanese culture. In C. Holt (Ed.), Culture and politics in Indonesia (pp. 1–69). Ithaca, NY: Cornell University Press.

    Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

    Anwar, D. F. (2020). Indonesia’s vision as the world maritime fulcrum: Contested identity and implications for regional order. Asia Policy, 27(1), 99–116. https://doi.org/10.1353/asp.2020.0006

    Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.

    Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

    Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Pantheon Books.

    Freedman, L. (2004). Deterrence. Cambridge: Polity Press.

    Geertz, C. (1963). Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia. Berkeley: University of California Press.

    Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.

    Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

    Huntington, S. P. (1957). The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

    Kelman, H. C. (2006). Interests, relationships, identities: Three central issues for individuals and groups in negotiating their social environment. Annual Review of Psychology, 57(1), 1–26.

    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Buku Putih Pertahanan Negara 2023. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

    Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan, mentalitet dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.

    Laksmana, E. A. (2018). Restructuring civil–military relations in Indonesia: The armed forces, civilian supremacy, and democracy. In M. Mietzner (Ed.), Problems of democratisation in Indonesia (pp. 169–190). Singapore: ISEAS.

    Magnis-Suseno, F. (1997). Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.

    Mietzner, M. (2009). Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation. Singapore: ISEAS.

    Mulder, N. (1998). Inside Indonesian society: Cultural change in Java. Amsterdam: The Pepin Press.

    Nasikun. (2003). Sistem sosial Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

    Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

    Soemardjan, S. (1990). Kepemimpinan dan perubahan sosial di Indonesia. Jakarta: UI Press.

    Sukma, R. (2019). Indonesia’s defense transformation and the challenges of professionalism. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 159–182.

    Wong, L., Kolditz, T., Millen, R., & Potter, T. (2003). Why they fight: Combat motivation in the Iraq War. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    By: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    National discipline constitutes a fundamental pillar for realizing social order, effective public governance, and a nation’s competitiveness in the global arena. In Indonesia, the concept of national discipline has undergone a dynamic historical trajectory, especially when viewed through the lens of political change and shifting governing regimes. During the New Order period, discipline was largely understood within a coercive framework in which citizens’ compliance was enforced through tight state control. State apparatuses—both civilian and military—played a dominant role in maintaining social order, thereby severely constraining civic freedoms. Such a pattern of discipline produced formalistic and artificial compliance that approximated authoritarian compliance rather than the internalization of collective awareness. A centralized developmentalist paradigm together with political repression formed the foundation of the disciplinary model in that era (Aspinall & Mietzner, 2010; Budiman, 1990).

    The transition to democracy after 1998 ushered in radical change. The euphoria of freedom opened a broad space for political participation, freedom of expression, and social articulation. Yet these shifts simultaneously introduced serious challenges. Symptoms emerged of weakening social order, low legal compliance, and a decline in civic virtue, which, in fact, is central to democracy. Phenomena such as increasing traffic violations, the pervasiveness of petty corruption within the bureaucracy, poor work discipline among state officials, and diminishing respect for public norms indicate a deficit in the internalization of discipline at both individual and collective levels (Mietzner, 2012; Liddle & Mujani, 2007).

    From a national development perspective, weak discipline has direct implications for the effectiveness of public policy. States with low levels of social discipline face elevated economic and political costs due to disorder, bureaucratic inefficiency, and societal resistance to legal rules. Conversely, the social capital literature underscores that societies exhibiting higher levels of public discipline tend to enjoy better governance quality, more stable economic growth, and more substantial democratic consolidation (Putnam, 1993; Fukuyama, 2000). This indicates that discipline is not merely about rule-following; it is a necessary condition for sustainable development and democratic legitimacy.

    Indonesia’s core challenge lies in restructuring national disciplinary policy and systems so that they align with democratic principles. The task is to transform a model of discipline historically premised on external compulsion into one rooted in the collective awareness of citizens. Democratic discipline should be understood as the internalization of shared values and norms rather than as a mere instrument of state control. In this sense, discipline becomes a form of self-discipline arising from the conscious effort to balance individual freedoms with adherence to public rules that sustain the common good. This process demands a paradigmatic shift from obedience through coercion toward civic discipline through awareness (Etzioni, 1995; Diamond & Morlino, 2005).

    Within this framework, the urgency of studying national discipline in Indonesia pertains not only to political stability but also to long-term development trajectories. Addressing these challenges requires a more robust conceptual articulation of democratic discipline; policy design that integrates a whole-of-government approach with active whole-of-society participation; and a long-term roadmap extending to 2060. In doing so, national discipline can be transformed into social and political capital that not only supports democratic consolidation but also propels Indonesia toward its vision of becoming an advanced nation amid intensifying global competition.

    Theoretical and Conceptual Framework

    Understandings of discipline in the social and political sciences are far from monolithic; they evolve in tandem with historical contexts, power structures, and normative paradigms. In the classical sociological tradition, Talcott Parsons (1951) conceives of discipline as part of the social control mechanisms that preserve order within a societal system. For Parsons, social order can be sustained only when individuals align their behavior with institutionalized norms and rules. Discipline thus functions as an integrative mechanism that secures social cohesion through the internalization of values and conformity to social roles.

    In contrast, Michel Foucault (1977) foregrounds the darker side of discipline as an instrument of power that can be repressive. In Discipline and Punish, Foucault shows how discipline emerges as a “micro-physics of power” embedded within modern institutions such as schools, prisons, and military barracks. Through surveillance, behavioral regulation, and normalization, discipline operates as a technology of power that constrains individual freedom and systematically governs the bodies of those it affects. In this framing, discipline is not merely about order; it is a form of political control that can entrench state domination over citizens.

    Within democratic contexts, these perspectives must be complemented by an approach that emphasizes civic virtue. Robert Putnam (1993), in his study of civic traditions in Italy, demonstrates that the quality of democracy is powerfully shaped by the level of social capital—trust, norms, and networks that enhance societal cooperation. Discipline here does not primarily arise from external compulsion; rather, it flows from values internalized by society as part of civic ethics. In a similar vein, Amitai Etzioni (1995) underscores communitarianism, advocating a balance between individual rights and collective responsibilities. For Etzioni, democratic discipline expresses internalized social responsibility, whereby citizens willingly limit their freedom to safeguard shared liberty and social order.

    Regarding democratic consolidation, Wolfgang Merkel (2004) argues that consolidated democracy requires not only robust institutional frameworks but also both horizontal and vertical legitimacy. Horizontal legitimacy concerns societal acceptance of democratic rules and values, while vertical legitimacy relates to the consistency of state institutions in upholding law and implementing public policy. Without social discipline that sustains this dual legitimacy, democracy remains fragile and susceptible to dysfunctional practices. Larry Diamond and Leonardo Morlino (2005) add that democratic quality hinges on active citizen participation and governmental accountability. In this light, democratic discipline becomes a precondition for healthy participation, since the democratic arena can function optimally only when citizens are willing to comply with public norms.

    To restructure a national disciplinary system democratically, an integrative approach is indispensable. A whole-of-government perspective provides a framework for ensuring coherence across ministries, agencies, and levels of government in building a culture of discipline. As Christensen and Lægreid (2007) note, such an approach emphasizes not only policy coordination but also implementation synergies to achieve consistent public governance. Yet institutional coherence alone is insufficient. Democratic discipline can endure only if complemented by a whole-of-society approach that foregrounds active engagement from civil society, the education sector, the media, and private actors. Ansell and Gash (2008) argue that collaborative governance is needed to integrate state and societal roles across policy formulation and implementation. In this way, national discipline becomes not merely a government instrument but a collectively forged agreement arising from broad-based participation across all elements of the nation.

    Taken together, this theoretical and conceptual framework clarifies that discipline is not a singular concept. It can be understood as a social mechanism, an instrument of power, and an internalized civic value. In Indonesia’s democratic setting, the challenge is to elaborate discipline as a civic virtue that supports democratic consolidation while ensuring that its institutionalization proceeds through collaborative governance grounded in whole-of-government and whole-of-society logics.

    National Discipline in the Indonesian Context

    National discipline in Indonesia today faces complex challenges that manifest across social, political, and bureaucratic domains. In everyday life, low levels of public compliance with traffic regulations represent one of the most visible symptoms. Data from the National Police’s Traffic Corps indicate persistently high rates of traffic violations, ranging from not wearing helmets and disregarding lane markings to neglecting road safety regulations, all of which have contributed to rising accident rates and broader social costs (Setiawan, 2019). This phenomenon reflects a crisis of legal compliance at the individual level, which should, in fact, be the most basic indicator of public discipline.

    Similar issues are evident within the bureaucracy. Corruption in its small-scale forms, or petty corruption, remains widespread, ranging from illegal levies in public service delivery to everyday practices of bribery and gratuity. Transparency International (2022) has assigned Indonesia a score of 34 out of 100 on its Corruption Perceptions Index, underscoring the persistence of corruption within lower- and mid-level bureaucracies. Such corruption undermines the effectiveness of governance and erodes public morality by fostering a permissive culture that tolerates rule-breaking. Furthermore, bureaucratic discipline often remains fragile. Low attendance among civil servants, a weak work ethic, and organizational cultures that are not fully merit-based indicate a deficit in institutional discipline (Dwiyanto, 2011).

    Additionally, the lack of collective awareness in maintaining public spaces is another indicator of weak national discipline. Behaviors such as littering, damaging public facilities, and violating environmental regulations reveal a lack of civic responsibility toward shared goods. This demonstrates that discipline has not only failed to become institutionalized within state structures but has also not been effectively internalized within civil society.

    The roots of this problem can be traced back to the authoritarian legacy of the New Order, in which discipline was equated with obedience to coercive authority. At that time, compliance was enforced through strict state surveillance, particularly by security apparatuses, so that discipline was viewed as obedience to hierarchical commands rather than civic discipline arising from citizen awareness (Aspinall & Mietzner, 2010). This produced a culture of formalistic compliance but failed to instill genuine internalization of discipline within society.

    Following 1998, the democratic transition led to a surge in political freedom. Public spaces, previously tightly restricted, opened to accommodate broader political participation and social expression. Yet this freedom also produced a phenomenon of democratic disarray, in which social order weakened due to a lack of collective discipline. Freedom was often interpreted as unlimited liberty, generating a paradox between demands for individual rights and the necessity of maintaining social order (Mietzner, 2012; Heryanto & Hadiz, 2005).

    Beyond structural and political factors, weak character education and civic education have also contributed fundamentally to this condition. The national curriculum has emphasized cognitive and academic aspects, while the cultivation of civic character and collective discipline has received insufficient attention. Lickona (1991) argues that character education is a primary instrument for building civic virtue, understood as citizens’ willingness to balance personal interests with social responsibilities. Without an educational system that embeds values of discipline from an early stage, society will struggle to foster discipline that arises from awareness rather than coercion.

    These conditions underscore the need for a restructuring of the concept of national discipline in Indonesia. Without democratic discipline, it is difficult to imagine Indonesia achieving its vision of becoming an advanced nation by 2045, as outlined in the Golden Indonesia Vision. A country with weak social discipline will face higher development costs due to bureaucratic inefficiencies, legal non-compliance, and fragile social cohesion. Conversely, if discipline can be transformed into a democratically internalized collective awareness, it will function as social capital that strengthens governance, accelerates development, and secures democratic legitimacy. Thus, national discipline building can no longer be viewed as a supplementary agenda, but rather as an indispensable requirement for achieving inclusive and sustainable development in Indonesia.

    Strategies for Structuring National Discipline Policy

    Restructuring national discipline policy in Indonesia requires a comprehensive and multi-layered approach. Discipline is not a singular concept to be imposed top-down, but rather a system of values and social practices that must be harmonized with democratic principles. This strategy can be articulated across five interrelated dimensions: normative, educative, institutional, socio-cultural, and technological, all of which must be pursued simultaneously.

    The normative dimension provides the foundation, as it pertains to the legal and regulatory frameworks underpinning the implementation of national discipline. Harmonizing regulations with democratic principles and human rights is essential so that discipline is not perceived as a tool of state repression, but rather as a mechanism to ensure fair and equitable social order. Constitutional law scholarship underscores that the legitimacy of rules depends not only on legislative processes but also on societal acceptance (Habermas, 1996). In the Indonesian context, this means that regulations concerning discipline—whether in the bureaucracy, education, or public spaces—must be situated within a democratic rule-of-law framework that safeguards individual freedoms while ensuring the common good (Asshiddiqie, 2005).

    The educative dimension underscores the importance of strengthening civic and character education. Education serves as the primary arena for shaping awareness of discipline from an early age. Lickona (1991) contends that character education does not merely impart moral knowledge but also fosters habitual behaviors that embody social responsibility. In this regard, civic education in schools must be reinforced to cultivate civic virtue, which is the willingness of citizens to sacrifice part of their individual liberty for the collective well-being (Putnam, 1993). Through such measures, discipline can be transformed from coerced compliance into compliance that stems from moral and intellectual consciousness.

    The institutional dimension pertains to bureaucratic governance and state institutions. A bureaucracy lacking in discipline cannot credibly instill discipline within society. Bureaucratic reform that emphasizes meritocracy, transparency, and consistent application of reward and punishment mechanisms is indispensable. Dwiyanto (2011) emphasizes that Indonesian bureaucracy remains prone to patrimonialism and patronage, thereby undermining institutional integrity. By consistently implementing a merit system and measurable performance evaluation, institutional discipline can be strengthened to set an example for society. State institutions such as the military, police, and civil service can thus function as role models in cultivating democratic discipline—firm, consistent, and accountable, but not authoritarian.

    The socio-cultural dimension recognizes that discipline cannot be established solely through regulation and institutions; it must also be internalized in public life. Collective discipline must evolve into a cultural norm embedded in everyday practices, requiring active participation from communities, the media, and digital public spaces. Inglehart and Welzel (2005) explain that civic values in modern societies are shaped through ongoing social interactions across families, local communities, and mass media. In Indonesia, cultivating public discipline can be achieved by mobilizing civil society organizations as drivers of awareness campaigns while leveraging mainstream and social media to shape positive public opinion about the value of discipline in a democracy. Discipline would thus be viewed not as a compulsory obligation but as a source of collective pride.

    The technological dimension has become increasingly significant in the digital era. Technology-based monitoring systems can provide practical tools for ensuring transparent and accountable enforcement of discipline. The rise of open government data since the 2010s highlights the importance of transparency in public information for enhancing accountability and civic participation (Janssen et al., 2012). Through digital systems, compliance can be monitored in real-time, enabling citizens to participate directly in oversight processes. For example, mobile applications for public reporting can empower citizens to document rule violations, while governments can employ big data analytics to detect systemic patterns of non-compliance. Such technological integration not only enhances state capacity in enforcing discipline but also ensures that citizens actively participate in maintaining accountability.

    By combining normative, educative, institutional, socio-cultural, and technological dimensions, strategies for structuring national discipline policy can be directed toward building a democratic, sustainable, and adaptive disciplinary system. Robust discipline will not emerge from a single dimension alone but from the synergy of multiple, mutually reinforcing aspects. Only through such integration can discipline become the social and political capital necessary for supporting democratic consolidation and accelerating Indonesia’s achievement of its Golden Vision 2045.

    Roadmap and Timeline for Implementation

    2025–2030: Normative and Cultural Foundations

    The initial stage of constructing a democratic national discipline in Indonesia from 2025 to 2030 must focus on establishing robust normative and cultural foundations. This period can be understood as the phase for preparing the legal framework, values, and cultural underpinnings that will support the long-term development of national discipline. Without a clear normative framework and the internalization of values at the societal level, any disciplinary policy risks relapsing into the coercive traps associated with authoritarian periods, thereby forfeiting its social and political legitimacy.

    The first priority is to draft a National Discipline System Act. A dedicated regulation that positions discipline as an instrument of democratic development would provide an umbrella framework to ensure cross-sectoral policy consistency. From the perspective of democratic legal theory, Habermas (1996) argues that legal legitimacy can only be secured through a participatory deliberative process, whereby law is deemed valid not merely because it is produced by state institutions, but because it emerges from a public consensus. Consequently, the legislative process must involve not only the government and parliament but also civil society, academics, and professional associations so that the resulting statute genuinely reflects the nation’s collective aspirations. Comparative experience shows that inclusive legal design increases social compliance because citizens develop a moral attachment to rules that they have jointly endorsed (Tyler, 2006).

    Beyond strengthening the normative framework, the cultural dimension is equally important. At this stage, integrating civic education across all levels of schooling must be a strategic priority. Civic education is not merely a vehicle for transferring knowledge about constitutions or citizens’ political rights; it is a means of cultivating civic virtue—habits of citizenship that balance individual freedom with collective responsibility (Diamond & Morlino, 2005). In his study of Italy, Putnam (1993) emphasizes that democratic institutional performance depends on the extent to which civic values are deeply embedded in society. By fortifying civic education from primary school through university, Indonesia can nurture a new generation that understands discipline not as an external obligation but as an intrinsic awareness necessary to sustain social order.

    Integration of civic education must also be complemented by systematic character education. Thomas Lickona (1991) emphasizes that character education aims to form not only the mind but also the heart and behavior. In the context of national discipline, this implies that education should inculcate responsibility, integrity, and adherence to shared rules as part of civic identity. The curriculum should be oriented to connect individual disciplines, social order, and national progress. This aligns with Etzioni’s (1995) communitarianism, which posits that individual liberty must always be balanced by collective responsibility toward society.

    In parallel with building the normative framework and strengthening education, the government should launch a national campaign that functions as a cultural instrument for cultivating shared awareness. A campaign themed “Democratic Discipline, Advancing Indonesia” can serve as a collective narrative to reinforce the nation’s social imagination. Political communication studies demonstrate that public campaigns influence the cognitive agenda by shaping how citizens perceive specific issues (McCombs & Shaw, 1972). Through such a campaign, discipline can be framed not merely as an obligation but as developmental capital that unites all elements of the nation. With the support of mass media, social media, civil society organizations, and local communities, the campaign can establish a new social norm in which discipline is perceived as a source of national pride rather than merely a set of rules to obey.

    Taken together—the establishment of a legal framework through a National Discipline System Act, the strengthening of civic and character education at all educational levels, and the rollout of a national campaign to build collective awareness—these measures constitute the foundational phase of democratic national discipline building. Without these foundations, efforts to institutionalize discipline will remain fragile and prone to being perceived as merely coercive. With strong normative and cultural underpinnings, however, Indonesia has a significant opportunity to embed discipline as a living civic virtue within society and as a prerequisite for realizing the Golden Indonesia 2045 vision.

    2030–2040: Institutionalization and Capacity Building

    The decade from 2030 to 2040 can be understood as the institutionalization phase, during which previously established normative and cultural foundations are embedded more structurally into systems of government and societal governance. At this stage, strategies for structuring national discipline should move beyond legal scaffolding and basic awareness toward strengthening institutional capacities so that discipline becomes genuinely integrated into bureaucratic practice, political systems, and everyday social life.

    A central priority in this phase is implementing a digital governance system designed to support disciplinary management among state personnel, including civil servants, the armed forces, and the police. Digital transformation in government is not merely a matter of technological modernization; it constitutes a new paradigm emphasizing transparency, accountability, and efficiency in public management (Margetts & Dunleavy, 2013). Through digital governance, various aspects of personnel discipline can be monitored in real-time via performance information systems, electronic attendance systems, and evaluation tools grounded in big data analytics. More broadly, technology enables the state to reduce discretionary power that often opens the door to abuse while closing space for indiscipline that has been difficult to control. Estonia’s experience as a pioneer in digital public administration demonstrates that integrated digital governance can effectively curb corruption and enhance service efficiency (Drechsler, 2018).

    Beyond digital systems, institutionalization must also focus on establishing meritocracy in the recruitment and management of state personnel. For decades, Indonesia’s bureaucracy has been marked by patronage, nepotism, and the sale of positions—practices that degrade institutional quality and exacerbate workplace indiscipline (Dwiyanto, 2011). A meritocracy insists that recruitment, promotion, and placement be based on competence, performance, and integrity, rather than on political proximity or personal ties. Public administration theory regards the merit system as a core pillar of modern governance because only a professional bureaucracy free from patronage can deliver effective public services (Peters & Pierre, 2012). By consistently applying meritocratic principles, Indonesia not only builds bureaucratic discipline but also creates structural incentives for officials to work with integrity, strengthening the bureaucracy as a visible exemplar of democratic discipline for society at large.

    Institutionalizing national discipline, however, cannot be left solely to the state. Civil society must be afforded greater space to monitor and reinforce a culture of social discipline. Civil society organizations (CSOs) play a vital balancing role; through watchdog mechanisms, they can ensure that discipline is not practiced repressively but remains aligned with democratic principles (Diamond, 1999). Ansell and Gash (2008) emphasize the importance of collaborative governance, in which the state and civil society cooperate in designing and implementing policies. In the context of national discipline, CSOs can engage in public campaigns, policy advocacy, and direct oversight of bureaucratic practice and law enforcement. Their monitoring role also helps prevent the state from reverting to coercive approaches antithetical to democratic values.

    This decade of institutionalization thus marks a critical milestone in the long journey of building national discipline. Digital governance ensures that state personnel discipline is monitored objectively and transparently; meritocratic systems close avenues for patronage that undermine bureaucratic integrity; and civil society engagement guarantees that discipline remains an internalized civic virtue rather than a tool of repression. If these three pillars are consistently upheld, national discipline in the 2030–2040 period will become not merely a suite of state policies, but a social system embedded in Indonesians’ everyday practices.

    2040–2050: Consolidation and Social Transformation

    The decade from 2040 to 2050 marks a phase of consolidation, a period during which national discipline, previously institutionalized within legal, cultural, and institutional frameworks, must be reinforced as an integral component of Indonesia’s national development agenda and global strategy. At this stage, discipline is no longer viewed merely as a domestic social instrument, but as a long-term development asset underpinning the achievement of Indonesia’s Golden Vision 2045 and global agendas, such as the Sustainable Development Goals (SDGs).

    Integrating discipline as a pillar in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2045 constitutes a strategic and non-negotiable step. As the country’s macro-development blueprint guiding policy over two decades, the RPJPN must embed national discipline not only as a cultural value but also as a cross-sectoral policy instrument. Discipline can be conceptualized as a cross-cutting issue that influences policy effectiveness across various sectors, including education, health, the economy, defense, and the environment. Public policy literature emphasizes that cross-sectoral issues, such as discipline, must be explicitly institutionalized to ensure binding influence across governmental institutions (Howlett & Cashore, 2014). By embedding discipline as a pillar of the RPJPN, Indonesia guarantees that social order and consistent governance will serve as the foundation of long-term development success.

    In parallel with the RPJPN, national discipline must also be aligned with Indonesia’s SDG commitments. The SDGs emphasize the interconnection of economic growth, social inclusion, and environmental sustainability (United Nations, 2015). Discipline is directly relevant to multiple goals, including poverty reduction, quality education, strong and effective institutions, and sustainable urban development. Societies with higher levels of social discipline are better able to manage resources sustainably, minimize legal non-compliance, and strengthen institutional capacity. Thus, national discipline should be understood as an enabler for achieving comprehensive SDG goals.

    To ensure consistent implementation, it is necessary to develop a national indicator that objectively measures the quality of public discipline. This could take the form of a Civic Discipline Index (CDI), designed to evaluate the extent to which discipline has been internalized across societal strata. The CDI might capture variables such as legal compliance, bureaucratic integrity, citizen participation in maintaining public spaces, and societal commitment to collective norms. Similar models have been employed to assess the quality of democracy and governance, such as the World Bank’s Worldwide Governance Indicators (Kaufmann et al., 2010) and the Rule of Law Index published by the World Justice Project (2019). With the CDI, both government and society would possess a systematic tool to evaluate progress and weaknesses in fostering national discipline. Moreover, the CDI could function as a comparative instrument situating Indonesia within global benchmarks of social discipline and democratic governance.

    Consolidated discipline in this decade must also be positioned as a strategic resource for Indonesia’s global competitiveness. In a knowledge-based economy, research and technology represent decisive factors of national progress. Yet research and technology cannot thrive without robust discipline in institutional management, research practice, and academic ethics. Advanced countries demonstrate that discipline in research and innovation fosters productive, transparent, and competitive ecosystems (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Economically, discipline is crucial in creating a stable investment climate, reducing transaction costs, and boosting global market confidence in domestic institutions (North, 1990). In the technological domain, discipline in data governance, privacy protection, and ethical regulation will determine Indonesia’s ability to compete in the global digital economy.

    By positioning discipline as a component of global competitiveness, Indonesia not only strengthens its domestic foundation but also enhances its international reputation as a democratic, orderly, and innovative state. This will afford Indonesia greater leverage in international cooperation across economics, education, and security. Accordingly, the 2040–2050 period presents a strategic juncture to ensure that national discipline extends beyond the domestic sphere, emerging as a defining characteristic of Indonesia’s role as a significant actor in the multipolar global order.

    2050–2060: Discipline as Civilizational Capital

    From 2050 to 2060, national discipline—built upon normative foundations, cultural internalization, and sustained institutionalization—must reach its highest stage: transformation into a nation’s civilizational capital. At this point, discipline should no longer be perceived merely as a social mechanism or governance tool, but as a shared value that constitutes the collective identity of the Indonesian people. Similar to gotong royong as a longstanding social ethos, democratic discipline can serve as a fundamental norm guiding citizen behavior across politics, economics, science, and culture.

    Elevating discipline into a shared value requires more than regulation and institutionalization; it necessitates intergenerational internalization, growing into a social habitus in Pierre Bourdieu’s (1977) sense—a system of dispositions embedded within individuals and collectives, shaping thought, action, and perception. While earlier stages required regulatory frameworks and bureaucratic incentives, during this period discipline would function automatically as a social norm—no longer contested but accepted as a shared moral standard. Thus, discipline becomes an integral part of the nation’s civilization, underpinning sustainable development while reinforcing national identity in the global era.

    Successfully embedding discipline as a form of civilizational capital will also position Indonesia as a model of democratic discipline in Southeast Asia. For decades, regional states have faced a dilemma between maintaining political stability and promoting democratic freedoms. Some have emphasized order at the expense of liberty, while others have privileged liberty with weak attention to order. Should Indonesia demonstrate that discipline can be cultivated without repression, but rather through collective awareness within a democratic framework, it will offer an alternative model for other developing nations. Such a model underscores that discipline and democracy are not mutually exclusive but mutually reinforcing for stable and inclusive governance (Merkel, 2004; Diamond, 1999).

    Indonesia’s role as a model of democratic discipline will enhance its regional and global leadership. In international relations theory, soft power is a vital instrument of global leadership, influencing other states not through military force or economic coercion but through the appeal of values, culture, and moral legitimacy (Nye, 2004). Democratic discipline as a shared national value can thus serve as a new form of soft power, signaling to the world that Indonesia can manage freedom while maintaining order within a democratic framework. This reputation will enhance Indonesia’s credibility in international forums—such as ASEAN, the G20, and the United Nations—expanding its influence in shaping a fairer and more sustainable global order.

    Moreover, discipline as civilizational capital will underpin Indonesia’s global leadership in strategic domains such as the digital economy, scientific research, technological innovation, and climate and environmental governance. Societies with high social discipline are better equipped to manage the complexities of global development, from energy transition to digital transformation and cross-border security cooperation. In a multipolar global order characterized by uncertainty, national strength is measured not only by material capacity but also by social cohesion and the consistency of values that sustain resilience (Acharya, 2014). Democratic discipline will enhance Indonesia’s resilience, enabling it to navigate global disruptions without losing its identity, while inspiring other nations seeking a balance between social order and democratic freedom.

    Thus, the period from 2050 to 2060 represents the culmination of the long process of national discipline building. At this stage, discipline will have passed through normative, educative, institutional, and consolidation phases to finally become civilizational capital. Democratic discipline will stand as Indonesia’s collective identity, making the country a model of democratic discipline in the region, while supporting global leadership through the attraction of values and moral credibility. This transformation demonstrates that discipline is not merely about compliance but about civilization itself: how a nation governs itself consciously, consistently, and responsibly for collective well-being and meaningful contributions to the world.

    Indicators for Measuring the Quality of National Discipline

    Measuring the quality of national discipline is a crucial stage to ensure that policies do not remain at the normative or institutional level but can be objectively evaluated through measurable instruments. In the public policy literature, indicators are understood as policy instruments that provide insight into implementation effectiveness, facilitating evidence-based decision-making (Marradi, 1990). Without clear indicators, national discipline risks devolving into a mere political slogan without empirical grounding. Accordingly, a set of evaluative tools is required to capture the multidimensional nature of the discipline, encompassing individual, institutional, and structural aspects.

    The Civic Discipline Index (CDI) is designed as the primary indicator to measure citizens’ adherence to public norms. This index highlights the social aspect of discipline, including compliance with traffic regulations, concern for environmental cleanliness, and participation in maintaining public facilities. Putnam (1993) argues that social order derived from civic virtue constitutes the foundation of high-quality democracy, as disciplined citizens are better able to balance individual freedom with collective interests. With the CDI, the state can assess the extent to which discipline has been internalized as a social habit rather than enforced compliance. The CDI can also serve as a comparative tool across regions, enabling local governments to be evaluated based on their success in fostering civic discipline among their populations.

    The Public Integrity Index serves as a measure of the adherence to integrity standards by bureaucratic and public officials. Bureaucratic discipline has a direct impact on the state’s credibility in the eyes of its citizens. When the bureaucracy fails to enforce internal rules and remains mired in corruption, it is unrealistic to expect the broader public to emulate disciplined behavior. Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (2010) demonstrate in their study of the Worldwide Governance Indicators that bureaucratic integrity correlates positively with societal compliance with the law. Such an index could measure variables such as adherence to civil service regulations, punctuality, budget transparency, and the absence of patronage practices. The Public Integrity Index thus enables systematic monitoring and accountability of discipline within the state apparatus.

    The Rule of Law Index serves as a tool for assessing the effectiveness of legal enforcement. National discipline cannot flourish without consistent and fair legal certainty. The World Justice Project (2019) emphasizes that the rule of law is foundational to social order, as only laws enforced impartially and non-discriminatorily can foster public compliance. This index evaluates key dimensions, including access to justice, judicial independence, and the effectiveness of law enforcement agencies. Selective or politicized enforcement undermines public discipline by eroding the legitimacy of collective norms. The Rule of Law Index thus acts as the bridge between democratic discipline and the consolidation of a democratic state under the rule of law.

    The Open Government Index complements the preceding indicators by assessing transparency and citizen engagement in the oversight process. Democratic discipline can only be sustained if the public has access to government information and space for participatory monitoring. Janssen, Charalabidis, and Zuiderwijk (2012) explain that open government data enhances governmental accountability while fostering citizens’ sense of ownership of public policy. The Open Government Index can measure the degree to which civil society is involved in monitoring bureaucratic practices, reporting violations, and participating in the formulation of policies. This indicator is also essential in preventing discipline from becoming coercively enforced, as transparency and public participation act as democratic safeguards.

    The Global Competitiveness Index (GCI), developed by the World Economic Forum, adds an international dimension to measuring national discipline. Discipline is not solely about domestic compliance but also a determinant of global competitiveness. Schwab (2019) emphasizes that countries with high levels of public discipline, clean bureaucracies, and transparent legal systems are more competitive in attracting investment, fostering innovation, and enhancing economic productivity. In the Indonesian context, discipline can serve as intangible capital that strengthens competitiveness in research, technology, and industry. With the GCI, Indonesia’s position in the global economy can be assessed in relation to its disciplinary culture, providing evidence of how national discipline contributes to tangible outcomes in global competitiveness.

    By combining these five indicators—Civic Discipline Index, Public Integrity Index, Rule of Law Index, Open Government Index, and Global Competitiveness Index—the measurement of national discipline quality covers all key dimensions: civic awareness, bureaucratic integrity, legal effectiveness, governmental transparency, and global competitiveness. This multidimensional system ensures that discipline is not only normatively defined but also empirically measured through verifiable quantitative and qualitative data. Furthermore, it enables government and society alike to jointly assess achievements, identify areas for improvement, and formulate corrective policies. In this way, national discipline can be positioned as a measurable, observable, and integrated civic virtue, embedded within democratic development as Indonesia advances toward its Golden Vision 2045 and global leadership by 2060.

    Conclusion

    National discipline in the Indonesian context can no longer be understood merely as a coercive instrument of the state to enforce citizen compliance. The experience of the New Order demonstrated that discipline built upon repressive control produced only formalistic compliance without genuine internalization of civic values (Aspinall & Mietzner, 2010). The democratic transition after 1998 opened political and social freedoms, yet it also introduced the challenge of democratic disarray, marked by low legal compliance, widespread petty corruption, weak bureaucratic discipline, and a deficit of collective awareness in maintaining public space (Mietzner, 2012).

    In nation-building, discipline occupies a highly strategic position. It is a prerequisite for social order, effective governance, and global competitiveness. Democratic discipline must be conceptualized as a civic virtue, reflecting citizens’ willingness to limit their individual freedom to safeguard collective interests and ensure the proper functioning of democratic institutions (Putnam, 1993; Etzioni, 1995). In this sense, discipline is not only the foundation of democratic consolidation but also a form of social capital that shapes the trajectory of long-term development toward the Golden Indonesia 2045 vision.

    Theoretical and conceptual frameworks highlight the need for a transition from discipline as social control to discipline as an internalized value. Parsons (1951) regarded discipline as an integrative mechanism that sustains social order, whereas Foucault (1977) warned of its dangers as a repressive instrument of power. Putnam (1993) and Etzioni (1995) offer a middle path, situating discipline within the realm of civic virtue rooted in citizens’ sense of social responsibility. Within a democratic framework, discipline must also be institutionalized through both horizontal legitimacy among citizens and vertical legitimacy within institutions, as emphasized by Merkel (2004). This is implemented through collaborative governance between the state and civil society (Ansell & Gash, 2008).

    The roadmap for national discipline development is envisioned through a long-term horizon extending to 2060. In the initial phase, from 2025 to 2030, the focus lies on establishing normative and cultural foundations through regulatory harmonization, the integration of civic education, and nationwide campaigns to cultivate collective awareness. The 2030–2040 phase emphasizes institutionalization through digital governance, meritocratic bureaucracy, and the engagement of civil society organizations in disciplinary oversight. The 2040–2050 decade marks consolidation, with discipline institutionalized as a pillar of development in the RPJPN 2045, assessed through the Civic Discipline Index, and positioned as a source of global competitiveness. Finally, the 2050–2060 stage represents the culmination of transformation, where discipline evolves into civilizational capital, positioning Indonesia as a model of democratic discipline in Southeast Asia and strengthening its global leadership through value-based soft power (Nye, 2004).

    The strategy for structuring national discipline has been elaborated across five core dimensions. The normative dimension emphasizes harmonizing regulations with democratic and human rights principles; the educative dimension focuses on civic education and character formation; the institutional dimension prioritizes meritocracy and bureaucratic reform; the socio-cultural dimension seeks to foster collective disciplinary culture, while the technological dimension enhances transparency and accountability through digital monitoring systems. These five dimensions are mapped within a policy matrix that clearly identifies key actors, indicators, and timelines, ensuring consistent cross-sectoral implementation.

    To guarantee effectiveness, the measurement of national discipline is anchored in five main instruments. The Civic Discipline Index assesses public awareness of upholding collective norms; the Public Integrity Index measures bureaucratic integrity; the Rule of Law Index evaluates the effectiveness of legal enforcement; the Open Government Index assesses transparency and civic participation; and the Global Competitiveness Index links discipline to Indonesia’s position in global competition. Together, these indicators enable national discipline to be evaluated both objectively and comprehensively, providing the empirical foundation for continuous policy refinement.

    In conclusion, the central argument of this study is that national discipline must be transformed from a mere instrument of control into a democratic civic virtue. This transformation necessitates a long-term strategy with structured phases, cross-sectoral integration, and active participation from civil society. If discipline can be embedded as a collective value and measured consistently, Indonesia has the potential not only to achieve the vision of Golden Indonesia 2045 but also to establish itself as a stable, competitive, and influential democratic state within the multipolar global order of 2060.

    References

    Acharya, A. (2014). The end of American world order. Polity Press.

    Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

    Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society. Institute of Southeast Asian Studies.

    Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.

    Budiman, A. (1990). State and civil society in Indonesia. Monash Asia Institute.

    Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x

    Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press.

    Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Assessing the quality of democracy. Johns Hopkins University Press.

    Drechsler, W. (2018). Pathways to digital era public administration: The Estonian case. International Journal of Public Administration, 41(1), 25–42. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1364393

    Dwiyanto, A. (2011). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

    Etzioni, A. (1995). The spirit of community: Rights, responsibilities, and the communitarian agenda. Crown.

    Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

    Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.

    Fukuyama, F. (2000). Social capital and civil society. International Monetary Fund Working Paper, WP/00/74.

    Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.

    Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative perspective. Critical Asian Studies, 37(2), 251–275. https://doi.org/10.1080/14672710500106371

    Howlett, M., & Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. In Engaging the public in policy-making (pp. 17–33). Routledge.

    Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford University Press.

    Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge University Press.

    Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

    Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

    Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam.

    Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. Comparative Political Studies, 40(7), 832–857. https://doi.org/10.1177/0010414006292113

    Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1987), 20120382. https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382

    Marradi, A. (1990). Classification, typology, taxonomy. Quality and Quantity, 24(2), 129–157. https://doi.org/10.1007/BF00209513

    Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. Democratization, 11(5), 33–58. https://doi.org/10.1080/13510340412331304598

    Mietzner, M. (2012). Indonesia’s democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. Democratization, 19(2), 209–229. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620

    North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

    Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

    Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.

    Peters, B. G., & Pierre, J. (2012). The Sage handbook of public administration. SAGE Publications.

    Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

    Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.

    Setiawan, B. (2019). Pelanggaran lalu lintas dan budaya disiplin masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 254–276. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1961

    Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International.

    Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.

    United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly.

    World Justice Project. (2019). Rule of Law Index 2019. World Justice Project.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Disiplin nasional merupakan salah satu pilar fundamental bagi terwujudnya keteraturan sosial, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan daya saing bangsa dalam percaturan global. Di Indonesia, konsep disiplin nasional mengalami perjalanan historis yang dinamis, terutama ketika diletakkan dalam bingkai perubahan politik dan rezim pemerintahan. Pada masa Orde Baru, disiplin lebih banyak dipahami dalam kerangka koersif, di mana kepatuhan warga negara dipaksakan melalui kontrol negara yang ketat. Aparat negara, baik sipil maupun militer, memainkan peran dominan dalam memelihara keteraturan sosial, sehingga ruang kebebasan warga sangat terbatas. Pola disiplin semacam ini melahirkan kepatuhan yang bersifat formalistik dan artifisial, yang lebih dekat dengan authoritarian compliance ketimbang internalisasi nilai kesadaran kolektif. Paradigma pembangunanisme yang sentralistik serta represi politik menjadi fondasi dari model disiplin pada periode tersebut (Aspinall & Mietzner, 2010; Budiman, 1990).

    Transisi menuju demokrasi setelah 1998 menghadirkan perubahan radikal. Euforia kebebasan membuka ruang yang luas bagi partisipasi politik, kebebasan berpendapat, serta ekspresi sosial masyarakat. Namun, perubahan ini sekaligus membawa tantangan baru yang tidak ringan. Muncul gejala melemahnya keteraturan sosial, rendahnya kepatuhan hukum, serta menurunnya kualitas civic virtue yang sesungguhnya menjadi inti dari demokrasi. Fenomena seperti meningkatnya pelanggaran aturan lalu lintas, maraknya praktik korupsi di level birokrasi, lemahnya disiplin kerja aparatur negara, dan berkurangnya penghormatan terhadap norma publik menandai adanya defisit dalam internalisasi disiplin di tingkat individu maupun kolektif (Mietzner, 2012; Liddle & Mujani, 2007).

    Dalam perspektif pembangunan nasional, lemahnya disiplin berimplikasi langsung pada efektivitas kebijakan publik. Negara dengan tingkat disiplin sosial yang rendah akan menghadapi biaya ekonomi dan politik yang tinggi akibat ketidakteraturan, inefisiensi birokrasi, serta resistensi masyarakat terhadap aturan hukum. Sebaliknya, literatur mengenai social capital menegaskan bahwa masyarakat dengan tingkat disiplin publik yang tinggi cenderung memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta konsolidasi demokrasi yang lebih kokoh (Putnam, 1993; Fukuyama, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan dan legitimasi demokrasi.

    Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menata kembali kebijakan dan sistem disiplin nasional agar sesuai dengan prinsip demokrasi. Tantangannya terletak pada transformasi dari model disiplin yang selama ini berbasis pada pemaksaan eksternal menuju disiplin yang bersumber dari kesadaran kolektif warga negara. Disiplin demokratis harus dipahami sebagai mekanisme internalisasi nilai dan norma bersama, bukan sekadar instrumen kontrol negara. Dengan demikian, disiplin menjadi self-discipline yang lahir dari kesadaran untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepatuhan terhadap aturan publik yang menopang kepentingan bersama. Proses ini menuntut pergeseran paradigma dari obedience through coercion menuju civic discipline through awareness (Etzioni, 1995; Diamond & Morlino, 2005).

    Dalam kerangka tersebut, urgensi kajian mengenai disiplin nasional di Indonesia bukan hanya terkait dengan stabilitas politik, tetapi juga dengan arah pembangunan jangka panjang. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan perumusan konseptual yang lebih kokoh mengenai disiplin demokratis, penyusunan kebijakan yang melibatkan integrasi whole of government serta partisipasi aktif whole of society, serta penyusunan roadmap jangka panjang yang mampu memberikan arah hingga 2060. Dengan cara ini, disiplin nasional dapat ditransformasikan menjadi modal sosial dan politik yang tidak hanya menopang konsolidasi demokrasi, tetapi juga mendorong Indonesia mencapai visinya sebagai negara maju dalam era global yang semakin kompetitif.

    Kerangka Teori dan Konseptual

    Pemahaman mengenai disiplin dalam ilmu sosial dan politik tidak pernah tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan paradigma normatif yang digunakan. Dalam tradisi sosiologi klasik, Talcott Parsons (1951) memandang disiplin sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dalam sistem masyarakat. Menurutnya, keteraturan sosial hanya dapat dipertahankan apabila individu bersedia menyesuaikan perilaku dengan seperangkat norma dan aturan yang telah dilembagakan. Dengan demikian, disiplin dipandang sebagai mekanisme integratif yang menjamin kohesi sosial melalui proses internalisasi nilai dan konformitas terhadap peran sosial.

    Berbeda dengan Parsons, Michel Foucault (1977) menekankan sisi gelap dari disiplin, yaitu sebagai instrumen kekuasaan yang dapat bersifat represif. Dalam karyanya Discipline and Punish, Foucault menjelaskan bagaimana disiplin lahir sebagai bentuk “mikro-fisika kekuasaan” yang hadir dalam institusi modern seperti sekolah, penjara, dan barak militer. Melalui mekanisme pengawasan, regulasi perilaku, serta normalisasi, disiplin dipraktikkan sebagai teknologi kekuasaan yang membatasi kebebasan individu dan mengatur tubuh manusia secara sistematis. Dengan kerangka ini, disiplin bukan hanya soal keteraturan, tetapi juga bentuk kontrol politik yang dapat memperkuat dominasi negara terhadap warganya.

    Dalam konteks demokrasi, kedua perspektif tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih menekankan pada dimensi civic virtue. Robert Putnam (1993), melalui studinya tentang tradisi kewargaan di Italia, menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat social capital, yakni kepercayaan, norma, dan jaringan yang memperkuat kerja sama sosial. Disiplin, dalam kerangka ini, tidak semata lahir dari paksaan eksternal, melainkan dari nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari etika kewargaan. Sejalan dengan itu, Amitai Etzioni (1995) menekankan pentingnya communitarianism, yaitu keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Bagi Etzioni, disiplin demokratis merupakan ekspresi dari tanggung jawab sosial yang diinternalisasi, sehingga warga negara bersedia membatasi kebebasannya demi menjamin kebebasan dan keteraturan bersama.

    Dalam kaitannya dengan konsolidasi demokrasi, Wolfgang Merkel (2004) menegaskan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi tidak hanya membutuhkan kerangka institusional yang kuat, tetapi juga legitimasi yang bersifat horizontal maupun vertikal. Legitimasi horizontal merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap aturan dan nilai demokrasi, sementara legitimasi vertikal berkaitan dengan konsistensi institusi negara dalam menjalankan hukum dan kebijakan publik. Tanpa disiplin sosial yang mendukung legitimasi ganda tersebut, demokrasi cenderung rapuh dan mudah tergelincir ke dalam praktik disfungsional. Larry Diamond dan Leonardo Morlino (2005) menambahkan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana warga negara berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sekaligus sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan akuntabilitasnya. Dalam kerangka ini, disiplin demokratis menjadi prasyarat bagi partisipasi yang sehat, karena hanya dengan kesediaan warga untuk mematuhi norma publik, ruang demokrasi dapat berfungsi secara optimal.

    Untuk menata sistem disiplin nasional secara demokratis, pendekatan yang bersifat integratif mutlak diperlukan. Perspektif whole of government menawarkan kerangka untuk memastikan keterpaduan lintas kementerian, lembaga, dan tingkat pemerintahan dalam membangun budaya disiplin. Menurut Christensen dan Lægreid (2007), pendekatan ini tidak hanya menekankan koordinasi kebijakan, tetapi juga menuntut sinergi dalam implementasi agar tercapai konsistensi tata kelola publik. Namun, keterpaduan institusional semata tidak cukup. Disiplin demokratis hanya dapat bertahan apabila dilengkapi dengan pendekatan whole of society, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sipil, dunia pendidikan, media, dan sektor swasta. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa model collaborative governance diperlukan untuk mengintegrasikan peran negara dan masyarakat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan cara ini, disiplin nasional tidak hanya menjadi instrumen pemerintah, tetapi juga menjadi kesepakatan kolektif yang lahir dari partisipasi luas seluruh elemen bangsa.

    Dengan demikian, kerangka teori dan konseptual mengenai disiplin nasional menegaskan bahwa disiplin bukanlah konsep tunggal. Ia dapat dipahami sebagai mekanisme sosial, instrumen kekuasaan, maupun nilai kewargaan yang diinternalisasi. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, tantangannya adalah mengelaborasi disiplin sebagai civic virtue yang menopang konsolidasi demokrasi, sekaligus memastikan bahwa penataannya dilakukan melalui tata kelola kolaboratif berbasis whole of government dan whole of society.

    Disiplin Nasional dalam Konteks Indonesia

    Disiplin nasional di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, yang tampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan birokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas menjadi gejala yang paling kasat mata. Data Korlantas Polri menunjukkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, baik berupa tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, hingga mengabaikan aturan keselamatan berkendara, yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan dan beban sosial (Setiawan, 2019). Fenomena ini menggambarkan adanya krisis kepatuhan hukum di tingkat individu, yang seharusnya menjadi indikator paling sederhana dari disiplin publik.

    Masalah serupa juga terlihat dalam birokrasi. Korupsi dalam bentuk kecil atau petty corruption masih marak, mulai dari pungutan liar dalam layanan publik hingga praktik gratifikasi sehari-hari. Transparency International (2022) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan bahwa praktik korupsi di level birokrasi rendah dan menengah masih mengakar kuat. Korupsi ini bukan hanya melemahkan tata kelola, tetapi juga merusak moralitas publik, karena membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran aturan. Lebih jauh, disiplin birokrasi sering kali rapuh. Kehadiran aparatur sipil negara yang rendah, lemahnya etos kerja, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi menandakan defisit disiplin institusional (Dwiyanto, 2011).

    Selain itu, defisit kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik menjadi cermin lain dari lemahnya disiplin nasional. Perilaku membuang sampah sembarangan, perusakan fasilitas umum, hingga pelanggaran aturan lingkungan menggambarkan betapa rendahnya kesadaran warga terhadap kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya gagal dilembagakan di tingkat institusi negara, tetapi juga tidak berhasil diinternalisasi di tingkat masyarakat sipil.

    Akar dari problematika ini dapat ditelusuri ke warisan otoritarianisme Orde Baru, di mana disiplin dipahami sebagai kepatuhan terhadap otoritas yang bersifat koersif. Pada masa itu, kepatuhan dibangun melalui pengawasan ketat negara, terutama oleh aparat keamanan, sehingga disiplin lebih dipandang sebagai bentuk obedience terhadap perintah atasan daripada civic discipline yang lahir dari kesadaran warga negara (Aspinall & Mietzner, 2010). Pola tersebut menghasilkan budaya kepatuhan formalistik, namun tidak menumbuhkan internalisasi nilai disiplin dalam masyarakat.

    Paska-1998, transisi menuju demokrasi membawa euforia kebebasan yang besar. Ruang publik yang sebelumnya dibatasi kini terbuka, memungkinkan tumbuhnya partisipasi politik dan ekspresi sosial yang lebih luas. Akan tetapi, kebebasan ini juga memunculkan fenomena democratic disarray, di mana keteraturan sosial menjadi rapuh karena kurangnya disiplin kolektif. Kebebasan sering kali ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga muncul paradoks antara tuntutan kebebasan individu dan kepentingan untuk menjaga ketertiban sosial (Mietzner, 2012; Heryanto & Hadiz, 2005).

    Selain faktor struktural dan politik, lemahnya pendidikan karakter dan civic education turut menjadi penyebab mendasar. Kurikulum pendidikan nasional lebih banyak menekankan aspek kognitif dan akademik, sementara pembentukan watak kewargaan dan disiplin kolektif kurang mendapat perhatian serius. Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan instrumen utama dalam membentuk civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Tanpa pendidikan yang menanamkan nilai kedisiplinan sejak dini, masyarakat akan sulit mengembangkan sikap disiplin yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan.

    Kondisi ini menegaskan urgensi penataan ulang konsep disiplin nasional di Indonesia. Tanpa disiplin yang demokratis, sulit membayangkan Indonesia dapat mencapai visinya menjadi negara maju pada 2045, sebagaimana dicanangkan dalam Visi Indonesia Emas. Negara dengan disiplin sosial yang rapuh akan menghadapi biaya pembangunan yang lebih tinggi, baik karena inefisiensi birokrasi, ketidakpatuhan hukum, maupun lemahnya kohesi sosial. Sebaliknya, apabila disiplin dapat ditransformasikan menjadi kesadaran kolektif yang demokratis, maka ia akan menjadi modal sosial yang memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memastikan legitimasi demokrasi tetap kokoh. Dengan demikian, pembangunan disiplin nasional tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

    Strategi Penataan Kebijakan Disiplin Nasional

    Penataan kebijakan disiplin nasional di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis, karena disiplin bukanlah konsep tunggal yang dapat dipaksakan dari atas ke bawah, melainkan sebuah sistem nilai dan praktik sosial yang perlu diharmonisasikan dengan prinsip demokrasi. Strategi ini dapat dipahami melalui lima dimensi utama, yakni normatif, edukatif, institusional, sosial-kultural, dan teknologi, yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara simultan.

    Dimensi normatif menjadi fondasi utama karena menyangkut kerangka hukum dan regulasi yang melandasi implementasi disiplin nasional. Harmonisasi regulasi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting agar disiplin tidak dipahami sebagai alat represi negara, melainkan sebagai mekanisme untuk menjamin keteraturan sosial yang adil dan setara. Studi tentang hukum tata negara menunjukkan bahwa legitimasi sebuah aturan tidak hanya ditentukan oleh proses legislasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut (Habermas, 1996). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa regulasi tentang disiplin, baik di sektor birokrasi, pendidikan, maupun ruang publik, harus selalu diletakkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan individu sekaligus menjaga kepentingan kolektif (Asshiddiqie, 2005).

    Dimensi edukatif menekankan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter. Pendidikan merupakan arena utama dalam membentuk kesadaran disiplin sejak dini. Thomas Lickona (1991) berpendapat bahwa pendidikan karakter tidak sekadar menanamkan pengetahuan moral, tetapi juga membentuk kebiasaan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, civic education yang dikembangkan di sekolah-sekolah harus diperkuat agar mampu menumbuhkan civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk mengorbankan sebagian kebebasan individu demi kepentingan bersama (Putnam, 1993). Dengan cara ini, disiplin dapat ditransformasikan dari kepatuhan yang dipaksakan menjadi kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan intelektual.

    Dimensi institusional berkaitan dengan tata kelola birokrasi dan lembaga negara. Birokrasi yang tidak disiplin akan sulit menanamkan nilai disiplin kepada masyarakat. Reformasi birokrasi dengan menekankan meritokrasi, transparansi, serta penerapan sistem reward and punishment yang konsisten merupakan keharusan. Studi Dwiyanto (2011) menegaskan bahwa birokrasi di Indonesia masih sering terjebak pada budaya patrimonialisme dan patronase, sehingga melemahkan integritas institusi. Melalui penerapan merit system dan sistem evaluasi kinerja yang terukur, disiplin institusional dapat diperkuat dan memberi teladan bagi masyarakat. Lebih jauh, lembaga negara seperti TNI, Polri, dan ASN dapat berfungsi sebagai role model dalam menanamkan disiplin demokratis yang tidak otoriter, tetapi tetap tegas, konsisten, dan akuntabel.

    Dimensi sosial-kultural menekankan bahwa disiplin tidak hanya dapat dibangun melalui regulasi dan institusi, melainkan juga melalui internalisasi nilai di ruang publik. Disiplin kolektif harus diciptakan sebagai budaya yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini membutuhkan partisipasi komunitas, media, serta pemanfaatan ruang publik digital. Inglehart dan Welzel (2005) menjelaskan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan dalam masyarakat modern terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan, baik dalam lingkup keluarga, komunitas lokal, maupun media massa. Dalam konteks Indonesia, membangun budaya disiplin publik dapat dilakukan dengan mendorong komunitas sipil untuk menjadi penggerak utama gerakan kesadaran sosial, sekaligus memanfaatkan media arus utama dan media sosial untuk membangun opini publik positif tentang pentingnya kedisiplinan dalam demokrasi. Dengan demikian, disiplin tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai identitas kolektif yang membanggakan.

    Dimensi teknologi menjadi unsur baru yang semakin penting dalam era digital. Sistem monitoring kepatuhan berbasis teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung penegakan disiplin yang transparan dan akuntabel. Konsep open government data yang berkembang sejak awal 2010-an menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi warga negara (Janssen et al., 2012). Melalui sistem digital, masyarakat tidak hanya dapat dimonitor dalam hal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan. Misalnya, aplikasi pelaporan publik berbasis digital dapat memfasilitasi warga untuk melaporkan pelanggaran aturan secara langsung, sementara pemerintah dapat menggunakan big data analytics untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan yang sistemik. Integrasi teknologi semacam ini akan memperkuat kapasitas negara dalam menegakkan disiplin, sekaligus memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.

    Dengan menggabungkan dimensi normatif, edukatif, institusional, sosial-kultural, dan teknologi, strategi penataan kebijakan disiplin nasional dapat diarahkan untuk membangun sistem disiplin yang demokratis, berkelanjutan, dan adaptif. Disiplin yang kokoh tidak akan lahir dari satu dimensi saja, tetapi dari keterpaduan berbagai aspek yang saling memperkuat. Hanya dengan cara demikian, disiplin dapat menjadi modal sosial dan politik yang menopang konsolidasi demokrasi sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    Roadmap dan Timeline

    2025–2030: Fondasi Normatif dan Kultural

    Tahap awal pembangunan disiplin nasional yang demokratis di Indonesia pada periode 2025 hingga 2030 perlu difokuskan pada pembentukan fondasi normatif dan kultural yang kokoh. Periode ini dapat dipahami sebagai fase penyiapan kerangka hukum, nilai, dan budaya yang akan menopang pembangunan disiplin nasional jangka panjang. Tanpa kerangka normatif yang jelas dan internalisasi nilai di tingkat masyarakat, setiap kebijakan disiplin berpotensi kembali jatuh ke dalam jebakan koersivitas yang identik dengan masa otoritarian, sehingga kehilangan legitimasi sosial dan politiknya.

    Langkah pertama yang menjadi prioritas adalah penyusunan Undang-Undang Sistem Disiplin Nasional. Regulasi khusus yang menempatkan disiplin sebagai instrumen pembangunan demokratis akan menjadi payung hukum yang menjamin konsistensi kebijakan lintas sektor. Dalam perspektif teori hukum demokratis, Habermas (1996) menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat diperoleh melalui proses deliberatif yang partisipatif, di mana hukum dipandang sah bukan semata karena diproduksi oleh lembaga negara, melainkan karena lahir dari konsensus publik. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang ini perlu dilakukan dengan melibatkan tidak hanya pemerintah dan parlemen, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok profesi, agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif bangsa. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perumusan kerangka hukum yang inklusif akan meningkatkan kepatuhan sosial karena warga merasa memiliki keterikatan moral terhadap aturan yang disepakati bersama (Tyler, 2006).

    Selain penguatan kerangka normatif, dimensi kultural menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pada fase ini, integrasi civic education ke dalam semua level pendidikan harus menjadi prioritas strategis. Civic education bukan hanya instrumen untuk mentransfer pengetahuan tentang konstitusi atau hak-hak politik warga negara, melainkan sarana untuk membentuk civic virtue, yakni kebiasaan kewarganegaraan yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kolektif (Diamond & Morlino, 2005). Putnam (1993) dalam penelitiannya tentang Italia menegaskan bahwa keberhasilan institusi demokrasi bergantung pada seberapa dalam nilai kewarganegaraan tertanam dalam masyarakat. Dengan memperkuat pendidikan kewargaan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Indonesia dapat menumbuhkan generasi baru yang memahami disiplin bukan sebagai kewajiban eksternal, tetapi sebagai kesadaran intrinsik untuk menjaga keteraturan sosial.

    Integrasi civic education harus pula dilengkapi dengan pendidikan karakter yang sistematis. Thomas Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk bukan hanya pikiran, tetapi juga hati dan perilaku. Dalam konteks disiplin nasional, hal ini berarti pendidikan harus menanamkan nilai tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan bersama sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan. Kurikulum perlu diarahkan agar mampu menghubungkan antara disiplin individu, keteraturan sosial, dan kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Etzioni (1995) tentang communitarianism, di mana kebebasan individu selalu harus diimbangi dengan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat.

    Sejalan dengan pembangunan kerangka normatif dan penguatan pendidikan, pemerintah juga perlu meluncurkan sebuah kampanye nasional yang berfungsi sebagai instrumen kultural untuk membangun kesadaran bersama. Sebuah kampanye bertajuk “Disiplin Demokratis, Indonesia Maju” dapat dijadikan narasi kolektif untuk memperkuat imajinasi sosial bangsa. Studi tentang komunikasi politik menunjukkan bahwa kampanye publik mampu membentuk agenda kognitif masyarakat dengan mengubah cara warga memandang isu tertentu (McCombs & Shaw, 1972). Melalui kampanye ini, disiplin dapat diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban, melainkan sebagai modal kemajuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dengan dukungan media massa, media sosial, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, kampanye ini dapat menciptakan social norm baru di mana disiplin dipersepsikan sebagai kebanggaan nasional, bukan sekadar aturan yang harus ditaati.

    Seluruh langkah tersebut, yakni pembentukan kerangka hukum melalui Undang-Undang Sistem Disiplin Nasional, penguatan civic education dan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, serta pelaksanaan kampanye nasional yang membangun kesadaran kolektif, merupakan bagian dari fase fondasional dalam pembangunan disiplin nasional demokratis. Tanpa fondasi ini, setiap upaya pembangunan disiplin akan rapuh dan rentan dipersepsikan sebagai instrumen koersif belaka. Namun dengan fondasi normatif dan kultural yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menanamkan disiplin sebagai civic virtue yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai prasyarat bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

    2030–2040: Institusionalisasi dan Penguatan Kapasitas

    Dekade 2030 hingga 2040 dapat dipahami sebagai fase institusionalisasi, yaitu tahap di mana fondasi normatif dan kultural yang dibangun sebelumnya mulai dilembagakan ke dalam sistem pemerintahan dan tata kelola masyarakat secara lebih struktural. Pada tahap ini, strategi penataan disiplin nasional tidak lagi berfokus pada pembentukan kerangka hukum dan kesadaran dasar, melainkan pada penguatan kapasitas institusi agar disiplin benar-benar terintegrasi dalam praktik birokrasi, sistem politik, dan kehidupan sosial sehari-hari.

    Salah satu prioritas utama dalam fase ini adalah implementasi sistem pemerintahan digital yang dirancang untuk mendukung tata kelola disiplin di kalangan aparatur negara, baik di tingkat aparatur sipil negara, TNI, maupun Polri. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekadar persoalan modernisasi teknologi, melainkan sebuah paradigma baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen publik (Margetts & Dunleavy, 2013). Dengan digital governance, berbagai aspek kedisiplinan aparatur dapat dipantau secara real-time melalui sistem informasi kinerja, absensi elektronik, dan evaluasi berbasis data besar (big data analytics). Lebih jauh, pemanfaatan teknologi ini memungkinkan negara mengurangi discretionary power yang seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik penyalahgunaan wewenang, sekaligus menutup ruang bagi perilaku indisipliner yang selama ini sulit dikendalikan. Pengalaman Estonia sebagai salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik menunjukkan bahwa integrasi digital governance mampu menekan praktik korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Drechsler, 2018).

    Selain penguatan sistem digital, fase institusionalisasi juga harus diarahkan pada penataan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan pengelolaan aparatur negara. Selama beberapa dekade, birokrasi di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik patronase, nepotisme, dan jual beli jabatan, yang melemahkan kualitas institusi dan memperburuk kedisiplinan kerja (Dwiyanto, 2011). Meritokrasi menekankan bahwa rekrutmen, promosi, dan penempatan aparatur harus berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada kedekatan politik maupun hubungan personal. Teori administrasi publik menegaskan bahwa merit system merupakan salah satu pilar utama tata kelola modern, karena hanya dengan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik patronase, negara dapat menghadirkan layanan publik yang efektif (Peters & Pierre, 2012). Dengan penerapan meritokrasi yang konsisten, Indonesia tidak hanya membangun disiplin birokrasi, tetapi juga menciptakan insentif struktural yang mendorong aparatur untuk bekerja dengan penuh integritas. Hal ini akan memperkuat keteladanan birokrasi sebagai contoh nyata dari disiplin demokratis yang dapat diikuti oleh masyarakat.

    Namun, institusionalisasi disiplin nasional tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara. Masyarakat sipil harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengawasi dan sekaligus memperkuat budaya disiplin sosial. Civil society organizations (CSO) memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan, karena melalui mekanisme watchdog, mereka dapat memastikan bahwa disiplin tidak dipraktikkan secara represif, tetapi tetap selaras dengan prinsip demokrasi (Diamond, 1999). Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya collaborative governance di mana negara dan masyarakat sipil bekerja bersama dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan. Dalam konteks disiplin nasional, CSO dapat terlibat dalam kampanye publik, advokasi kebijakan, hingga pengawasan langsung terhadap praktik birokrasi dan aparat penegak hukum. Kehadiran masyarakat sipil dalam fungsi pengawasan juga dapat mencegah negara terjebak dalam pendekatan koersif yang berlawanan dengan nilai demokrasi.

    Dekade institusionalisasi ini dengan demikian menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembangunan disiplin nasional. Implementasi digital governance akan memastikan bahwa disiplin aparatur negara dapat dipantau secara obyektif dan transparan, sistem meritokrasi akan menutup ruang bagi praktik patronase yang melemahkan birokrasi, sementara keterlibatan masyarakat sipil akan menjamin bahwa disiplin tetap menjadi civic virtue yang diinternalisasi, bukan instrumen represi. Apabila ketiga pilar ini dapat ditegakkan secara konsisten, maka disiplin nasional pada periode 2030–2040 tidak hanya akan menjadi kebijakan negara, tetapi juga sebuah sistem sosial yang melekat dalam praktik keseharian bangsa Indonesia.

    2040–2050: Konsolidasi dan Transformasi Sosial

    Dekade 2040 hingga 2050 merupakan fase konsolidasi, yakni periode di mana disiplin nasional yang sebelumnya telah dilembagakan dalam kerangka hukum, budaya, dan institusi harus diperkokoh sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan strategi global Indonesia. Pada tahap ini, disiplin tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen sosial domestik, tetapi sebagai modal pembangunan jangka panjang yang menopang keberhasilan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Integrasi disiplin sebagai pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar. RPJPN sebagai dokumen pembangunan makro yang menjadi pedoman negara selama dua dekade harus memuat disiplin nasional bukan hanya sebagai nilai kultural, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lintas sektor. Disiplin dapat diletakkan sebagai cross-cutting issue yang memengaruhi efektivitas kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, maupun lingkungan. Dalam literatur kebijakan publik, isu-isu lintas sektor seperti disiplin perlu dilembagakan secara eksplisit agar memiliki daya ikat terhadap seluruh institusi pemerintahan (Howlett & Cashore, 2014). Dengan menjadikan disiplin sebagai pilar RPJPN, Indonesia memastikan bahwa keteraturan sosial dan tata kelola publik yang konsisten akan menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang.

    Sejalan dengan RPJPN, disiplin nasional juga harus diposisikan sebagai bagian dari agenda pencapaian SDGs Indonesia. Agenda global ini menekankan keterkaitan antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan (United Nations, 2015). Disiplin memiliki relevansi langsung dengan sejumlah tujuan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan institusi yang efektif, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Negara dengan tingkat disiplin sosial yang tinggi akan lebih mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan, menekan angka ketidakpatuhan hukum, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, disiplin nasional dapat dipandang sebagai enabling factor dalam mencapai keberhasilan SDGs secara menyeluruh.

    Untuk memastikan konsistensi implementasi, perlu diciptakan sebuah indikator nasional yang dapat mengukur kualitas disiplin publik secara obyektif. Indikator ini dapat dirumuskan dalam bentuk Civic Discipline Index (CDI), yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana disiplin telah terinternalisasi di berbagai lapisan masyarakat. CDI dapat mengukur variabel-variabel seperti kepatuhan hukum, integritas birokrasi, partisipasi warga dalam menjaga ruang publik, serta komitmen masyarakat terhadap norma kolektif. Model serupa telah banyak digunakan dalam mengukur kualitas demokrasi dan tata kelola, seperti Worldwide Governance Indicators oleh Bank Dunia (Kaufmann et al., 2010) atau Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project (2019). Dengan adanya CDI, pemerintah dan masyarakat dapat memiliki alat evaluasi yang sistematis untuk menilai keberhasilan maupun kelemahan dalam membangun disiplin nasional. Lebih jauh, CDI dapat menjadi instrumen komparatif yang memungkinkan Indonesia menempatkan dirinya dalam peta global mengenai kedisiplinan sosial dan tata kelola demokratis.

    Disiplin yang terkonsolidasi pada dekade ini juga harus diposisikan sebagai sumber daya strategis bagi daya saing global Indonesia. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), riset dan teknologi menjadi faktor penentu kemajuan bangsa. Namun, riset dan teknologi tidak akan berkembang optimal tanpa adanya disiplin yang kuat, baik dalam manajemen institusi, praktik penelitian, maupun etika akademik. Negara-negara maju menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam riset dan inovasi mendorong terciptanya ekosistem yang produktif, transparan, dan kompetitif (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Di bidang ekonomi, disiplin memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas institusi domestik (North, 1990). Sementara itu, dalam ranah teknologi, disiplin dalam tata kelola data, perlindungan privasi, dan regulasi etis akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat bersaing di pasar digital global.

    Dengan menjadikan disiplin sebagai bagian dari daya saing global, Indonesia tidak hanya memperkuat fondasi domestiknya, tetapi juga membangun reputasi internasional sebagai negara demokratis yang stabil, tertib, dan inovatif. Hal ini akan memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam kerja sama internasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun keamanan. Dengan demikian, dekade 2040–2050 merupakan periode strategis untuk memastikan bahwa disiplin nasional tidak hanya melekat dalam ruang domestik, tetapi juga menjadi identitas yang menegaskan kapasitas Indonesia sebagai aktor penting dalam tatanan global multipolar.

    2050–2060: Disiplin sebagai Modal Peradaban

    Memasuki dekade 2050 hingga 2060, disiplin nasional yang sebelumnya telah dibangun melalui fondasi normatif, internalisasi kultural, dan institusionalisasi yang berkelanjutan, harus mencapai fase tertingginya, yakni transformasi menjadi modal peradaban bangsa. Pada tahap ini, disiplin tidak lagi dipandang sebatas mekanisme sosial atau instrumen tata kelola, melainkan telah menjelma menjadi nilai bersama (shared value) yang menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia. Seperti halnya nilai gotong royong yang selama ini dipandang sebagai etos sosial, disiplin yang demokratis dapat berfungsi sebagai norma dasar yang menuntun perilaku warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun budaya.

    Menjadikan disiplin sebagai nilai bersama menuntut lebih dari sekadar regulasi dan institusionalisasi. Ia memerlukan internalisasi lintas generasi sehingga tumbuh sebagai habitus sosial dalam pengertian Pierre Bourdieu (1977), yakni sistem disposisi yang tertanam dalam individu dan kolektif, yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasakan. Apabila pada tahap-tahap awal disiplin masih membutuhkan dorongan regulatif dan insentif birokratis, maka pada periode ini disiplin akan berfungsi secara otomatis sebagai norma sosial yang tidak diperdebatkan lagi, melainkan diterima sebagai standar moral bersama. Dengan demikian, disiplin menjadi bagian dari peradaban bangsa, yang menopang keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkokoh identitas nasional di era global.

    Keberhasilan menginternalisasi disiplin sebagai nilai peradaban juga akan menempatkan Indonesia sebagai model disiplin demokratis di kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan ini menghadapi dilema antara stabilitas politik dan kebebasan demokratis. Beberapa negara menekankan keteraturan dengan mengorbankan kebebasan, sementara yang lain menekankan kebebasan dengan mengabaikan keteraturan. Apabila Indonesia berhasil menunjukkan bahwa disiplin dapat dibangun tanpa represi, tetapi melalui kesadaran kolektif dalam kerangka demokrasi, maka Indonesia akan menawarkan model alternatif yang relevan bagi negara-negara berkembang lainnya. Model ini akan menegaskan bahwa disiplin dan demokrasi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menopang untuk menciptakan tata kelola yang stabil sekaligus inklusif (Merkel, 2004; Diamond, 1999).

    Posisi Indonesia sebagai model disiplin demokratis akan memperkuat perannya dalam kepemimpinan regional dan global. Dalam perspektif teori hubungan internasional, soft power menjadi instrumen penting bagi kepemimpinan global, karena memengaruhi negara lain bukan melalui paksaan militer atau tekanan ekonomi, melainkan melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi moral (Nye, 2004). Disiplin demokratis yang menjadi nilai bersama bangsa Indonesia akan berfungsi sebagai soft power baru, karena menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola kebebasan sekaligus menjaga keteraturan dalam kerangka demokrasi. Dengan reputasi ini, Indonesia akan memiliki kredibilitas lebih besar dalam forum-forum internasional, baik di ASEAN, G20, maupun PBB, sekaligus memperluas peranannya dalam menciptakan tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Lebih jauh, disiplin sebagai modal peradaban juga akan menopang kepemimpinan global Indonesia dalam bidang-bidang strategis seperti ekonomi digital, riset sains dan teknologi, serta tata kelola iklim dan lingkungan. Negara dengan disiplin sosial yang tinggi akan lebih mampu mengelola kompleksitas pembangunan global, mulai dari transformasi energi, transisi digital, hingga kerja sama keamanan lintas negara. Dalam kerangka global multipolar yang sarat ketidakpastian, keunggulan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kapasitas material, tetapi juga dari kohesi sosial dan konsistensi nilai yang menopang daya tahan (resilience) nasional (Acharya, 2014). Disiplin yang demokratis akan memperkuat resilience Indonesia, menjadikannya bangsa yang mampu menghadapi disrupsi global tanpa kehilangan jati diri, sekaligus memberikan inspirasi bagi negara lain yang tengah mencari keseimbangan antara keteraturan sosial dan kebebasan demokratis.

    Dengan demikian, periode 2050 hingga 2060 merupakan puncak dari proses panjang pembangunan disiplin nasional. Pada tahap ini, disiplin telah melewati fase normatif, edukatif, institusional, dan konsolidasi, hingga akhirnya melekat sebagai modal peradaban bangsa. Disiplin yang demokratis akan menjadi identitas kolektif Indonesia, menjadikan negara ini model disiplin demokratis di kawasan, serta menopang kepemimpinan global Indonesia melalui daya tarik nilai dan kredibilitas moral. Transformasi ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya soal kepatuhan, melainkan tentang peradaban: bagaimana sebuah bangsa mengatur dirinya dengan sadar, konsisten, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama dan kontribusi terhadap dunia.

    Indikator Pengukuran Kualitas Disiplin Nasional

    Pengukuran kualitas disiplin nasional merupakan tahap krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada level normatif dan institusional, tetapi dapat dievaluasi secara obyektif melalui instrumen yang terukur. Dalam literatur kebijakan publik, indikator dianggap sebagai policy instrument yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang efektivitas implementasi, sekaligus memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Marradi, 1990). Tanpa indikator yang jelas, disiplin nasional berisiko menjadi jargon politik semata tanpa pijakan empiris. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat instrumen evaluasi yang mampu menangkap kompleksitas disiplin sebagai fenomena multidimensional, yang mencakup aspek individual, institusional, dan struktural.

    Civic Discipline Index (CDI) dirancang sebagai indikator utama yang mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam mematuhi norma publik. Indeks ini berfokus pada dimensi disiplin sosial, misalnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta keterlibatan dalam menjaga fasilitas umum. Putnam (1993) menegaskan bahwa keteraturan sosial yang lahir dari civic virtue merupakan fondasi bagi demokrasi yang berkualitas, karena warga negara yang disiplin akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dengan CDI, negara dapat menilai sejauh mana nilai disiplin telah terinternalisasi sebagai kebiasaan sosial, bukan sekadar kepatuhan yang dipaksakan. Indeks ini juga dapat berfungsi sebagai alat komparatif antarwilayah, sehingga pemerintah daerah dapat dievaluasi berdasarkan keberhasilan mereka dalam menumbuhkan budaya disiplin warganya.

    Public Integrity Index berfungsi sebagai ukuran kepatuhan birokrasi dan pejabat publik terhadap standar integritas. Disiplin di tingkat birokrasi memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas negara di mata masyarakat. Apabila birokrasi lemah dalam menegakkan aturan internal dan masih terjebak dalam praktik korupsi, maka sulit membayangkan masyarakat luas akan meneladani perilaku disiplin. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010) dalam kajian Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa integritas birokrasi berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Indeks integritas semacam ini dapat mengukur variabel seperti kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, ketepatan waktu, transparansi dalam penggunaan anggaran, dan ketiadaan praktik patronase. Dengan adanya Public Integrity Index, disiplin di kalangan aparatur negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis.

    Rule of Law Index berperan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Disiplin nasional tidak dapat berkembang tanpa kepastian hukum yang konsisten dan adil. World Justice Project (2019) menegaskan bahwa rule of law merupakan fondasi bagi terciptanya keteraturan sosial, karena hanya dengan hukum yang ditegakkan secara non-diskriminatif masyarakat akan terdorong untuk bersikap patuh. Indeks ini dapat menilai berbagai dimensi, mulai dari akses terhadap keadilan, independensi peradilan, hingga efektivitas aparat penegak hukum. Apabila hukum ditegakkan secara selektif atau menjadi instrumen politik, maka disiplin masyarakat akan melemah karena hilangnya legitimasi norma publik. Oleh karena itu, Rule of Law Index berfungsi sebagai penghubung antara disiplin demokratis dan konsolidasi negara hukum.

    Open Government Index melengkapi indikator-indikator sebelumnya dengan menilai transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Disiplin yang demokratis hanya dapat ditegakkan apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik dan ruang partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012) menjelaskan bahwa open government data memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan adanya Open Government Index, dapat diukur sejauh mana masyarakat sipil terlibat dalam mengawasi praktik birokrasi, melaporkan pelanggaran, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Indeks ini juga penting untuk mencegah disiplin dipraktikkan secara koersif, karena keterbukaan dan partisipasi publik berfungsi sebagai pengaman demokratis.

    Global Competitiveness Index (GCI) yang dikembangkan oleh World Economic Forum menambahkan dimensi internasional dalam pengukuran disiplin nasional. Disiplin bukan hanya soal kepatuhan domestik, tetapi juga faktor yang menentukan daya saing global. Schwab (2019) menegaskan bahwa negara dengan tingkat disiplin publik yang tinggi, birokrasi yang bersih, serta sistem hukum yang transparan akan lebih kompetitif dalam menarik investasi, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, disiplin dapat menjadi intangible capital yang memperkuat daya saing di bidang riset, teknologi, dan industri. Dengan GCI, kontribusi disiplin terhadap posisi Indonesia dalam ekonomi global dapat dipantau, sekaligus menjadi alat untuk menilai sejauh mana pembangunan disiplin nasional memberikan dampak nyata terhadap daya saing internasional.

    Dengan adanya kombinasi lima indikator tersebut, pengukuran kualitas disiplin nasional dapat mencakup seluruh aspek penting: kesadaran masyarakat, integritas birokrasi, efektivitas hukum, transparansi pemerintahan, dan daya saing global. Kombinasi ini menjadikan disiplin tidak hanya diukur secara normatif, tetapi juga secara empiris melalui data kuantitatif dan kualitatif yang dapat diverifikasi. Lebih dari itu, sistem indikator ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan kebijakan korektif. Dengan demikian, disiplin nasional benar-benar dapat diposisikan sebagai civic virtue yang terukur, terpantau, dan terintegrasi dalam pembangunan demokratis menuju Indonesia Emas 2045 dan kepemimpinan global pada 2060.

    Penutup

    Disiplin nasional dalam konteks Indonesia tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai instrumen koersif negara untuk memaksakan kepatuhan warga. Pengalaman masa Orde Baru menunjukkan bahwa disiplin yang dibangun di atas kontrol represif hanya melahirkan kepatuhan formalistik tanpa internalisasi nilai kewargaan (Aspinall & Mietzner, 2010). Transisi demokrasi pasca-1998 membuka ruang kebebasan politik dan sosial, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa democratic disarray, yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan hukum, maraknya korupsi kecil, lemahnya disiplin birokrasi, serta defisit kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik (Mietzner, 2012).

    Dalam konteks pembangunan bangsa, disiplin memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ia merupakan prasyarat bagi keteraturan sosial, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta daya saing global. Disiplin yang demokratis harus dimaknai sebagai civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk membatasi kebebasan individunya demi menjaga kepentingan kolektif, sekaligus menjamin berfungsinya institusi demokratis (Putnam, 1993; Etzioni, 1995). Dengan demikian, disiplin tidak hanya menjadi fondasi konsolidasi demokrasi, tetapi juga modal sosial yang menentukan arah pembangunan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Untuk mewujudkan disiplin nasional yang demokratis, kerangka teori dan konseptual telah menunjukkan pentingnya transisi dari disiplin sebagai social control menuju disiplin sebagai internalized value. Parsons (1951) melihat disiplin sebagai mekanisme integratif yang menopang keteraturan, sementara Foucault (1977) memperingatkan bahaya disiplin sebagai instrumen kekuasaan represif. Perspektif Putnam (1993) dan Etzioni (1995) memberikan jalan tengah dengan menempatkan disiplin dalam ranah civic virtue yang tumbuh dari tanggung jawab sosial warga negara. Dalam kerangka demokrasi, disiplin juga harus dilembagakan melalui legitimasi horizontal masyarakat dan legitimasi vertikal institusi, sebagaimana ditegaskan Merkel (2004), serta dijalankan dalam tata kelola kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008).

    Roadmap pembangunan disiplin nasional dirancang dalam horizon panjang hingga 2060. Pada fase awal 2025–2030, fokus utama adalah pembentukan fondasi normatif dan kultural melalui harmonisasi regulasi, integrasi civic education, dan kampanye nasional yang membangun kesadaran kolektif. Pada fase 2030–2040, penekanan diarahkan pada institusionalisasi dengan penguatan digital governance, meritokrasi birokrasi, serta keterlibatan civil society organizations dalam pengawasan disiplin. Fase 2040–2050 ditandai dengan konsolidasi, di mana disiplin dijadikan pilar pembangunan dalam RPJPN 2045, diukur dengan Civic Discipline Index, dan diposisikan sebagai daya saing global. Fase terakhir, 2050–2060, merupakan puncak transformasi di mana disiplin telah melekat sebagai modal peradaban, menjadikan Indonesia model disiplin demokratis di Asia Tenggara dan memperkuat kepemimpinan global melalui soft power berbasis nilai (Nye, 2004).

    Strategi penataan kebijakan disiplin nasional telah diuraikan melalui lima dimensi utama. Dimensi normatif menekankan harmonisasi regulasi agar selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM, dimensi edukatif berfokus pada pendidikan kewargaan dan pembentukan karakter, dimensi institusional mengutamakan meritokrasi dan reformasi birokrasi, dimensi sosial-kultural menekankan pembentukan budaya disiplin kolektif, sedangkan dimensi teknologi memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring digital. Kelima dimensi ini dipetakan dalam matriks kebijakan dengan aktor kunci, indikator, dan timeline yang jelas, sehingga memungkinkan implementasi yang konsisten lintas sektor.

    Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pengukuran kualitas disiplin nasional dilakukan dengan lima instrumen utama. Civic Discipline Index mengukur kesadaran publik dalam menjaga norma kolektif, Public Integrity Index menilai integritas birokrasi, Rule of Law Index mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, Open Government Index menilai transparansi dan keterlibatan masyarakat, sedangkan Global Competitiveness Index mengaitkan disiplin dengan posisi Indonesia dalam persaingan global. Kombinasi indikator ini memungkinkan disiplin nasional dievaluasi secara obyektif dan komprehensif, sehingga menjadi basis untuk perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

    Dengan demikian, kesimpulan utama dari tulisan ini adalah bahwa disiplin nasional harus ditransformasikan dari sekadar instrumen kontrol menjadi civic virtue yang demokratis. Proses ini memerlukan strategi jangka panjang dengan tahapan yang terstruktur, integrasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Apabila disiplin dapat ditanamkan sebagai nilai kolektif dan diukur secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga menempatkan diri sebagai negara demokratis yang stabil, berdaya saing, dan berpengaruh dalam tatanan global multipolar pada 2060.

    Daftar Referensi

    Acharya, A. (2014). The end of American world order. Polity Press.

    Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

    Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society. Institute of Southeast Asian Studies.

    Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.

    Budiman, A. (1990). State and civil society in Indonesia. Monash Asia Institute.

    Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x

    Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press.

    Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Assessing the quality of democracy. Johns Hopkins University Press.

    Drechsler, W. (2018). Pathways to digital era public administration: The Estonian case. International Journal of Public Administration, 41(1), 25–42. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1364393

    Dwiyanto, A. (2011). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

    Etzioni, A. (1995). The spirit of community: Rights, responsibilities, and the communitarian agenda. Crown.

    Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

    Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.

    Fukuyama, F. (2000). Social capital and civil society. International Monetary Fund Working Paper, WP/00/74.

    Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.

    Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative perspective. Critical Asian Studies, 37(2), 251–275. https://doi.org/10.1080/14672710500106371

    Howlett, M., & Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. In Engaging the public in policy-making (pp. 17–33). Routledge.

    Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford University Press.

    Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge University Press.

    Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

    Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

    Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam.

    Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. Comparative Political Studies, 40(7), 832–857. https://doi.org/10.1177/0010414006292113

    Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1987), 20120382. https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382

    Marradi, A. (1990). Classification, typology, taxonomy. Quality and Quantity, 24(2), 129–157. https://doi.org/10.1007/BF00209513

    Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. Democratization, 11(5), 33–58. https://doi.org/10.1080/13510340412331304598

    Mietzner, M. (2012). Indonesia’s democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. Democratization, 19(2), 209–229. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620

    North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

    Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

    Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.

    Peters, B. G., & Pierre, J. (2012). The Sage handbook of public administration. SAGE Publications.

    Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

    Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.

    Setiawan, B. (2019). Pelanggaran lalu lintas dan budaya disiplin masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 254–276. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1961

    Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International.

    Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.

    United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly.

    World Justice Project. (2019). Rule of Law Index 2019. World Justice Project.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    By: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Carl von Clausewitz (1780–1831), a Prussian officer and classical military theorist, occupies a central position in the canon of war theory. His magnum opus On War (Vom Kriege), written in the aftermath of the Napoleonic Wars and published posthumously by his wife, Marie von Brühl, remains one of the most influential strategic texts in the history of military thought (Howard & Paret, 1984). Clausewitz conceived of war not merely as a technical activity reliant upon the calculation of forces, but rather as a multidimensional socio-political phenomenon in which psychological, moral, and political factors intersect with military aspects. This perspective set On War apart from the works of his contemporaries, which tended to emphasize technical and tactical dimensions alone.

    Among the many concepts Clausewitz introduced, two stand out for their enduring theoretical significance: friction and the fog of war. The notion of friction refers to the multitude of minor and major obstacles that render the execution of military operations in reality far more difficult than their formulation on paper. The fog of war, meanwhile, captures the pervasive uncertainty surrounding decision-making in war, particularly the limitations of knowledge regarding the enemy, allies, and even one’s own forces (Clausewitz, 1976). Taken together, these concepts demonstrate that war can never be reduced to a linear process that is entirely predictable or controllable.

    Philosophically, Clausewitz began from the premise that war is “a mere continuation of politics by other means” (Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln). Yet he simultaneously underscored that politics cannot fully dictate the dynamics of war, owing to its inherently uncertain nature. Thus, friction and fog of war highlight the limitations of rationality in war: strategic plans that appear flawless in theory will inevitably confront the chaos, chance, and unpredictability of reality (Echevarria, 2007).

    In modern military literature, Clausewitz’s insights remain critically important. Gray (1999) emphasizes that modern war, even when equipped with advanced technologies such as satellites, drones, and C4ISR systems, cannot escape either friction or fog of war. Indeed, contemporary conflicts reveal a paradox: technologies designed to reduce uncertainty often generate information overload, thereby intensifying the fog of war (Roxborough, 2002). In this sense, Clausewitz remains relevant not only for interpreting Napoleonic warfare but also for understanding asymmetric, hybrid, and cyber conflicts in the twenty-first century.

    Accordingly, the study of friction and fog of war is not merely of historical interest; it carries significant applicability for contemporary military education, doctrine, and strategy. Friction reminds us that war always entails unforeseen obstacles that can only be managed through leadership, discipline, and adaptive readiness. The fog of war, in turn, underscores that military decisions are invariably made under conditions of incomplete information, thereby rendering moral courage and strategic intuition indispensable qualities for any commander.

    Against this backdrop, the present study aims to examine the concepts of friction and the fog of war in Clausewitz’s thought more deeply, explore their interrelationship, and assess their relevance to the context of modern warfare. Through analytical discussion and the integration of historical and contemporary case studies, this work aims to demonstrate that Clausewitz’s intellectual legacy remains an irreplaceable lens for understanding the essence of war.

    Friction: The Inescapable Obstacles of War

    Within Clausewitz’s conceptual framework, friction stands out as one of his most famous yet most elusive notions. He famously described it as “the force that makes the apparently easy so difficult” (On War, Book I, Chapter VII) (Clausewitz, 1976). This definition underscores the reality that war never unfolds as planned. What appears simple in theory often proves extraordinarily difficult in practice due to unforeseen obstacles. Friction thus marks the essential distinction between the idealized rational calculation of war and its chaotic reality. If strategy were merely a mathematical exercise in balancing strengths and weaknesses, friction would be the disruptive variable that undermines such calculations. For Clausewitz, war is not a mechanical activity but a field of constant friction, where every operation may be altered at any moment.

    The sources of friction are diverse and intrinsic to all forms of warfare. Human factors are paramount, for war is conducted by individuals who are susceptible to fear, exhaustion, misinterpretation, and limited technical competence. Morale exerts a powerful influence; troops with diminished spirit are more prone to disorganization and breakdown when confronted with adversity (Howard & Paret, 1984). Environmental conditions also play a decisive role. Clausewitz stressed that nature itself—weather, climate, terrain—often acts as a “second enemy” alongside the human adversary (Clausewitz, 1976). History provides stark examples, such as Germany’s failed Operation Barbarossa against the Soviet Union in 1941, which faltered not only due to Soviet resistance but also because of the extreme Russian winter (Roberts, 2011).

    Organizational and logistical factors likewise generate friction. As Handel (2001) observes, the larger the military organization, the greater the probability of obstacles emerging from the complexity of command chains and the length of supply lines. Poor coordination between units, delayed resupply, and bureaucratic inefficiencies all erode operational effectiveness. Information is another integral component of friction. Clausewitz himself cautioned that in war, “false reports are everywhere” (Clausewitz, 1976), indicating that communication breakdowns, flawed intelligence, or delayed information can lead to misjudgments and even strategic catastrophe.

    The defining features of friction are its universality, its cumulative nature, and its unpredictability. Gray (1999) underscores that friction is present in all wars, whether conventional or asymmetric. Minor issues can snowball into major problems; a single day’s delay in logistics, for example, may disrupt operational momentum for weeks. Moreover, friction cannot be forecast with precision, as it arises from the dynamic interplay of human, organizational, environmental, and enemy factors. Yet Clausewitz (1976) argued that while friction cannot be eliminated, it can be mitigated through readiness, discipline, and resilient leadership.

    The means of addressing friction rest upon three pillars: experience, training, and leadership. Experience enables commanders to recognize recurring patterns of difficulty and to respond adaptively. Realistic training conditions troops to confront non-ideal circumstances, reducing the shock of actual adversity (Echevarria, 2007). Leadership, meanwhile, serves as the critical force that sustains morale, discipline, and cohesion in times of duress. Here, Clausewitz introduced the concept of military genius, a synthesis of intuition, courage, creativity, and moral strength, which allows a commander to transform friction from a liability into a strategic opportunity (Howard & Paret, 1984).

    In the context of modern warfare, friction remains a highly relevant concept. Advances in military technology—from modern armored vehicles and precision-guided missiles to C4ISR networks—have expanded command capabilities, but they have not abolished battlefield obstacles. The Iraq War of 2003 illustrates this vividly: despite American technological superiority, logistical breakdowns, flawed intelligence regarding weapons of mass destruction, and unexpected guerrilla resistance prolonged the conflict and inflated its costs (Smith, 2005). Likewise, in the ongoing Russo-Ukrainian War, Russia’s failure to seize Kyiv swiftly reflects friction in the form of logistical dysfunctions, inter-service coordination failures, and low troop morale—demonstrating that even great powers remain vulnerable to these enduring dynamics (Kofman & Lee, 2022).

    Thus, Clausewitz’s notion of friction illustrates that war is never a matter of numbers or rational strategy alone, but a perpetual struggle against inherent obstacles embedded in every military endeavor. Friction is universal, cumulative, unpredictable, and inescapable. Yet with experience, realistic training, and visionary leadership, it can be managed so as not to compromise operational effectiveness. For modern militaries, including the Indonesian National Armed Forces (TNI), this understanding is indispensable. In joint operations, border defense, and non-conventional missions alike, awareness of friction ensures that planning is grounded not in the illusion of certainty but in the preparedness to confront chaos.

    Fog of War: The Veil of Uncertainty in Warfare

    The term fog of war (Nebel des Krieges) is a metaphor introduced by Clausewitz to describe the persistent veil of uncertainty that envelops all forms of warfare. In On War, he observes that “three quarters of the factors on which action in war is based are wrapped in a fog of greater or lesser uncertainty” (Clausewitz, 1976, p. 117). This statement underscores that the majority of military decisions are made in conditions of incomplete, biased, or even erroneous information. It is this fog of war that makes warfare fundamentally different from the game of chess: on the chessboard, all information is perfectly visible and symmetrical, whereas in war, a commander operates with partial, fragile, and obscure knowledge.

    The fog of war arises from the interaction of multiple, interwoven factors. Intelligence, often idealized as the cornerstone of strategic awareness, rarely delivers a comprehensive picture. Information about the enemy frequently arrives late, fragmented, or based on flawed assumptions—even in the era of satellites and drones. Political and cognitive biases further distort the interpretation of data, leading to misguided decisions (Handel, 2001). Long chains of command also amplify the distortion of communication. Orders that are clear at the strategic level may lose their meaning at the tactical level, especially when communication is disrupted by battlefield conditions or electronic warfare (Gray, 1999). Moreover, adversaries deliberately generate fog through deception. Military history is replete with examples of deception operations, ranging from camouflage and psychological warfare to Soviet-style maskirovka, all designed to mislead opponents into making poor decisions (Echevarria, 2007). Beyond these factors, war itself constitutes an arena of chaos in which social, political, and psychological dynamics interact in unpredictable ways. Clausewitz emphasized that uncertainty arises not only from the enemy but also from allies, civilian populations, and the inconsistencies of political leadership behind military operations (Clausewitz, 1976).

    The fog of war possesses distinct characteristics that set it apart from mere “lack of data.” It is permanent, since uncertainty can never be eliminated, only reduced. It is asymmetrical because not all actors experience the fog to the same degree; those who adapt more effectively to informational challenges gain a strategic advantage. It is also dynamic, thickening or thinning as operations unfold. Strikingly, modern technology has produced a paradox: instead of lifting the fog, it often intensifies it through the phenomenon of information overload, where the sheer volume of data overwhelms decision-making processes (Roxborough, 2002).

    In contemporary conflicts, the fog of war has not disappeared; rather, it has evolved. The twenty-first century’s information era is marked by data excess. Satellites, UAVs, and big data intelligence have dramatically expanded the volume of available information, but not its clarity. Commanders are often overwhelmed by the challenge of filtering relevant signals from vast amounts of data, paradoxically leading to slower decision-making. Roxborough (2002) aptly terms this phenomenon “cognitive overload.” Cyber warfare further adds a new dimension to the fog of war. Digital disinformation, deepfakes, and network sabotage create artificial realities that blur the line between fact and manipulation, making it ever harder for military leaders to discern the truth. In this context, adversaries not only conceal information but also actively fabricate convincing falsehoods (Libicki, 2007). The challenge grows even greater in conflicts against non-state actors. Insurgents, terrorists, and hybrid militias typically operate without clear command structures, blending into civilian populations and moving fluidly. The wars in Iraq and Afghanistan demonstrated how the United States, despite overwhelming technological superiority, repeatedly failed to identify and neutralize adaptive insurgent networks (Kilcullen, 2009).

    The fog of war can be conceptualized as a spectrum ranging from informational scarcity to informational excess. At one end, uncertainty arises from minimal or delayed intelligence; at the other, it stems from overwhelming streams of unfiltered and unverifiable data. Both extremes are dangerous, for both obstruct timely and accurate decision-making. Military history provides vivid illustrations. The United States’ failure to interpret Japanese signals prior to the 1941 attack on Pearl Harbor reflected the perils of delayed intelligence. During the Gulf War of 1991, despite the coalition’s advanced satellite technologies, Iraq successfully concealed many of its Scud missile launchers (Freedman, 2013). In the ongoing Russo-Ukrainian War, contradictory claims from Russian, Ukrainian, and Western sources, compounded by the deluge of unverified information on social media, have further thickened the fog of modern conflict (Kofman & Lee, 2022).

    Clausewitz emphasized that great commanders must possess the courage to act despite the uncertainty that surrounds them. As he wrote in On War, “the great uncertainty of all data in war is a peculiar difficulty, because all action must be planned on the basis of it” (Clausewitz, 1976). Leadership, therefore, becomes the decisive factor in navigating the fog of war. Strategic intuition enables a commander to discern patterns amidst partial information. Moral courage is required to take risks when certainty is unattainable. Operational flexibility allows for adjustments when new information emerges or circumstances shift abruptly. Thus, the fog of war is not merely a technical challenge but also a profound test of leadership.

    In conclusion, the fog of war is one of Clausewitz’s most enduring concepts, encapsulating the uncertainty inherent in military information. It emerges from the limitations of intelligence, the distortion of communication, adversary deception, and the situational chaos inseparable from war. In the modern era, the fog has not lifted but has taken new forms through phenomena such as information overload and cyber warfare. Understanding the fog of war serves as a reminder that war can never be conducted with absolute certainty. Military strategy must always prepare for ambiguity, and only resilient, adaptive leadership can serve as the light to penetrate the fog.

    The Relationship between Friction and the Fog of War

    The concepts of friction and the fog of war, as articulated by Clausewitz, are closely interrelated and inseparable. While friction refers to the practical obstacles encountered in the execution of military operations, the fog of war denotes the pervasive uncertainty surrounding decision-making processes due to the inherent limitations of information. In other words, the fog of war is rooted in an epistemological condition—the incompleteness of knowledge—whereas friction manifests on the practical plane as the difficulties of execution in the field. In practice, the two are intertwined. Uncertainty in information amplifies the likelihood of new obstacles emerging on the battlefield, while unresolved obstacles further deepen the uncertainty of the situation, thereby thickening the fog of war (Handel, 2001). This dialectical relationship reinforces Clausewitz’s conviction that war can never be an arena of certainty, but rather a domain in which chance and probability dominate the unfolding of events (Clausewitz, 1976).

    Clausewitz famously described war as a “realm of chance and probability,” in which coincidence becomes a strategic variable that cannot be ignored (Clausewitz, 1976). The fog of war renders the information available to commanders partial, biased, and often misleading, while friction ensures that even operational steps that appear straightforward in theory become difficult to implement in practice. Chance emerges from the unpredictable interaction of informational uncertainty and practical obstacles, producing both opportunities and disasters. A commander is thus compelled to navigate this probabilistic realm with courage, intuition, and flexibility. In this context, Clausewitz underscored the importance of military genius, understood as the fusion of strategic intuition, empirical experience, and moral courage that enables a leader to make decisions in the midst of pervasive uncertainty (Howard & Paret, 1984).

    Analytically, the interaction between the fog of war and friction can be conceived as a cyclical process that recurs throughout the course of military operations. During the planning stage, the fog of war ensures that the information on which strategies are based remains partial, forcing commanders to design plans upon potentially flawed assumptions. In the execution stage, practical obstacles inevitably emerge, ranging from adverse weather and logistical shortcomings to low troop morale, each of which magnifies the risk of failure. These obstacles then generate feedback in the form of delayed, incomplete, or erroneous reports, which in turn exacerbate the fog of war. Such a cycle creates a feedback loop of uncertainty in which every military decision is clouded by doubt. From the perspective of the philosophy of knowledge, this dynamic resonates with Simon’s (1982) concept of bounded rationality, which posits that human decision-making is always constrained by limited information and cognitive capacity. It also aligns with complexity theory, which emphasizes that the interaction of variables in adaptive systems generates uncertainties that cannot be predicted through linear analysis (Gray, 1999).

    Historical cases illustrate how the interplay of fog of war and friction decisively shapes outcomes. In Operation Barbarossa in 1941, Hitler and the Wehrmacht command underestimated Soviet capabilities due to misleading information fog. Once the invasion began, German forces encountered significant challenges, including Russia’s extreme winter conditions, overextended supply lines, and inadequate preparation of equipment, ultimately contributing to the operation’s failure (Roberts, 2011). The Vietnam War revealed a similar pattern. The United States failed to assess the capacity and strategy of the Viet Cong because of informational uncertainty, while on the ground, its troops contended with friction stemming from the tropical jungle terrain, disease, logistical constraints, and declining morale. These conditions rendered America’s material superiority ineffective in achieving strategic victory (Summers, 1995). More recently, the ongoing Russo-Ukrainian War, which began in 2022, demonstrates the same dynamic. Russia fatally misjudged both Ukrainian resistance and Western support, a manifestation of the fog of war, while its troops suffered from friction in the form of fierce resistance, disorganized logistics, poor inter-service coordination, and low morale, culminating in the failure of the intended lightning strike on Kyiv (Kofman & Lee, 2022).

    These historical examples demonstrate that failing to comprehend the interaction between the fog of war and friction can result in strategic catastrophe. Clausewitz never treated the two concepts as independent entities; rather, he regarded them as mutually reinforcing dimensions of war’s inherent uncertainty. The fog of war generates epistemic limitations, while friction complicates execution in the field. Their dialectical relationship renders war a probabilistic enterprise, never entirely predictable or controllable. For this reason, military leaders must possess not only technical knowledge but also strategic intuition, adaptability, and moral courage in order to make effective decisions amid uncertainty. With such an understanding, a commander can navigate the fog of war and manage operational friction wisely, thereby retaining the ability to shape the course of war despite its irreducible unpredictability.

    The Relevance of Clausewitz’s Concepts for Contemporary Warfare.

    Clausewitz composed On War in the early nineteenth century, within the context of Napoleonic warfare characterized by mass maneuvers, large-scale infantry battles, and relatively rudimentary weaponry. Yet the essence of his reflections on friction and the fog of war remains relevant in the twenty-first century, when warfare has evolved into a multidimensional phenomenon encompassing interstate conventional conflict, asymmetric wars, hybrid operations, and cyber warfare waged in the digital domain. The development of communication technologies, satellites, sensors, and even artificial intelligence has not eliminated uncertainty as an inherent feature of war. On the contrary, as technology advances, the fog of war and practical friction become increasingly apparent as decisive factors in the conduct of military operations. Clausewitz thus demonstrates the enduring relevance of his thought, for war is always enveloped in uncertainty and marked by unforeseen obstacles (Clausewitz, 1976).

    One defining characteristic of modern warfare is the increasing complexity of joint operations across multiple domains and multinational operations within coalition frameworks. Joint operations allow for the synchronization of land, sea, air, cyber, and even space power. Yet this very complexity also magnifies the potential for friction. Differences in doctrine, military culture, and command systems between services or coalition partners generate significant coordination problems. Political considerations, differences in security clearance, and a lack of mutual trust often hamper the flow of information between states. NATO’s Operation Allied Force in Kosovo in 1999 vividly demonstrated how divergent political objectives and the limitations of intelligence sharing compounded friction and thickened the fog of war, despite NATO’s military superiority (Smith, 2005).

    Clausewitz’s concepts also find renewed relevance in asymmetric and hybrid warfare. Although he wrote within the framework of interstate conflict, his notions of friction and the fog of war help illuminate the challenges of dealing with non-state actors. In asymmetric warfare, the fog of war is intensified because identifying the enemy becomes exceedingly difficult. Insurgents blend into civilian populations, do not wear uniforms, and operate without formal military structures, leaving intelligence partial and biased (Kilcullen, 2009). At the same time, hybrid warfare demonstrates that operational obstacles are not limited to terrain or logistics but also stem from socio-political dimensions, issues of legitimacy, and the global contest of public opinion. The war in Afghanistan (2001–2021) provides a stark example. Although the United States and NATO enjoyed overwhelming technological superiority, they failed to overcome the fog of war surrounding the fluid Taliban network. They faced friction in the form of difficult mountainous terrain, declining troop morale, and diminishing domestic political support in Western states (Biddle, 2021).

    Modern military technology is often presented as the solution to the fog of war. Satellites, UAVs, big data, and C4ISR systems are expected to provide commanders with near-perfect information. In reality, however, these advances create a new paradox. The vast volume of data often hinders decision-making due to the difficulty of filtering information for relevance (Roxborough, 2002). Furthermore, digital systems themselves are vulnerable. Adversaries may launch cyberattacks against communication networks, sowing confusion or even constructing false realities through digital disinformation (Libicki, 2007). Ultimately, technology provides only data; interpretation still requires human intuition. This is why Clausewitz’s concepts remain indispensable: war is never simply a matter of data, but of how commanders make decisions amid uncertainty. The Gulf War of 1991 revealed this paradox when Iraq successfully concealed many of its Scud missile launchers despite advanced U.S. satellite surveillance. Similarly, in the Russo-Ukrainian War since 2022, Western superiority in satellite intelligence has not dispelled the fog of war, which has been deepened by the flood of information on social media, digital propaganda, and the blurred realities of the battlefield (Kofman & Lee, 2022).

    The twenty-first century has also introduced new dimensions of conflict in the realms of cyber and information warfare. Although Clausewitz could not have envisioned such forms of war, his frameworks of friction and fog of war nonetheless remain useful in analyzing them. In cyber operations, friction arises from technical vulnerabilities, network disruptions, and human error in system management. Simultaneously, the fog of war manifests in the difficulty of distinguishing real from fabricated attacks, delays in detection, and the inundation of digital propaganda. The Russo-Ukrainian conflict offers a contemporary illustration. Russia launched cyberattacks to paralyze Ukraine’s energy infrastructure in 2015 and 2017, while Ukraine and its Western allies countered through narrative warfare in global media to mobilize international support (Kofman & Lee, 2022). Thus, cyber and information dimensions extend the domains of fog and friction into wholly new arenas.

    These dynamics carry important implications for modern militaries. First, friction cannot be eradicated, but forces can be trained to cope with non-ideal conditions through realistic exercises that emphasize improvisation and adaptation rather than rigid procedures. Second, the fog of war necessitates doctrines that are flexible and permit decentralized decision-making, such as the German tradition of mission command (Auftragstaktik), where field commanders are granted autonomy to improvise based on real-time circumstances (Echevarria, 2007). Third, leadership assumes paramount importance. Clausewitz emphasized the necessity of military genius, and in modern terms, this entails cultivating officers who possess strategic intuition, moral courage, and adaptive capacities in the face of partial information and operational friction. Fourth, technology must be regarded as an enabler rather than a substitute for leadership. Data still requires interpretation by experienced human judgment to be transformed into sound decisions.

    Thus, Clausewitz’s relevance is reaffirmed within the dynamics of modern warfare. Friction and the fog of war persist, albeit in new forms shaped by technological development, joint operations, and asymmetric conflicts. These concepts remind us that war is not an arena of certainty, but of probability and uncertainty. Modern militaries that grasp Clausewitz’s insights will recognize that success lies not in eliminating friction and fog of war, but in managing them intelligently. Leadership, flexibility, and adaptability remain the essential resources for confronting the challenges of twenty-first-century conflict.

    Strategic Implications for Modern Militaries

    The concepts of friction and the fog of war articulated by Clausewitz, though born in the context of nineteenth-century warfare, retain profound implications for modern armed forces. The twenty-first century is marked by transformations in warfare characterized by advanced technological complexity, joint multi-domain operations, and multidimensional threats spanning land, sea, air, cyber, space, and the information domain. Yet contemporary studies and empirical cases confirm that uncertainty and obstacles persist as inherent features of all armed conflict. Modern militaries must therefore resist the illusion that technology can entirely eliminate the fog and friction of war. The central challenge lies instead in the adaptive capacity of military institutions to manage them intelligently (Gray, 1999; Smith, 2005).

    Military education and training form the foundation for preparing forces to confront this reality. Clausewitz emphasized that experience and military genius are essential to overcoming friction and the fog of war (Clausewitz, 1976). In the modern context, this means military education must prioritize realistic, scenario-based training. Forces cannot rely solely on rigid procedures; they must be conditioned to operate in non-ideal conditions, including logistical failure, disrupted communications, or operations in challenging terrain. Scenario-based training enhances improvisation and mental readiness to face uncertainty. At the same time, developing situational awareness through critical analysis, data literacy, and tactical as well as strategic intelligence skills is essential to addressing informational fog. Equally important, the fog of war demands moral courage in decision-making under uncertainty. Strategic-level institutions such as Indonesia’s Sesko TNI play a vital role in cultivating officers who are not only intellectually capable but also morally courageous, prepared to act decisively amid risk and ambiguity (Echevarria, 2007).

    Modern military doctrine must likewise adapt to the reality that strategic plans never unfold smoothly. The fog of war highlights that planning is always based on incomplete certainty, while friction underscores the inevitability of practical obstacles. Accordingly, doctrine must be flexible and allow for adaptation. A relevant approach is mission command (Auftragstaktik), which emphasizes assigning operational objectives without binding field commanders to rigid details. This model enables improvisation in response to real-time developments—a crucial approach in an era of fast-paced, dynamic conflict (Shamir, 2011). Joint operational doctrine must also account for friction stemming from inter-service cultural differences. Careful preparation is required to ensure the interoperability of platforms, command systems, and logistical integration, thereby minimizing these challenges. Moreover, doctrine must incorporate contingency planning to anticipate possible failures, including worst-case scenarios.

    Leadership emerges as the most critical element in managing friction and the fog of war. Clausewitz insisted that war requires military genius, a synthesis of intuition, courage, and experience (Howard & Paret, 1984). In modern terms, leadership must encompass strategic intuition to discern broader patterns despite partial information, adaptability to revise plans rapidly in the face of friction, and effective communication skills. In the era of information warfare, communication must address not only the armed forces themselves but also domestic and international publics. As such, mastery of strategic communication has become integral to military leadership, particularly since the fog of war now extends into the domain of global public opinion (Freedman, 2013).

    Modern military technology, while promising significant advantages, never entirely eliminates friction and the fog of war. Clausewitz reminds us that war is ultimately a clash of wills (Krieg ist ein Akt des Willens) (Clausewitz, 1976). Thus, war remains fundamentally a human endeavor, with technology serving only as an instrument. Technological friction—such as missile system failures, drone malfunctions, or operator errors—demonstrates that advanced equipment remains vulnerable to technical breakdowns and human error. Similarly, digital fog of war illustrates how big data and artificial intelligence can expand intelligence capacity while simultaneously creating risks of information overload and algorithmic bias (Roxborough, 2002). The key, therefore, lies in balancing machine intelligence with human judgment, ensuring that data is not merely accumulated as raw information but transformed into strategic knowledge.

    For the Indonesian National Armed Forces (TNI), Clausewitz’s concepts hold particular strategic relevance in the complex Indo-Pacific environment. Indonesia’s geography as an archipelagic state presents significant logistical and communication challenges, making friction a permanent feature to be managed. Maritime tensions in the North Natuna Sea illustrate how the fog of war arises from overlapping and contested information regarding foreign vessel activity, particularly in grey-zone operations that exploit ambiguities in international law (Anwar, 2020). Furthermore, the battles of information waged on social media add a new layer of political and psychological fog that the TNI must confront. In the context of regional cooperation, TNI’s participation in ASEAN or UN-led multinational operations introduces challenges of cross-national coordination that risk producing friction in interoperability. Consequently, the development of adaptive capacity—through joint exercises as well as defense diplomacy—becomes essential to reducing these obstacles.

    The strategic implications of Clausewitz for modern militaries, including the TNI, are thus clear. Military education and training must be realistic, doctrine must be flexible, leadership must be adaptive, and technology must be employed with the awareness that human agency remains the decisive factor in war. A profound understanding of friction and the fog of war provides the conceptual foundation for navigating the uncertain dynamics of the Indo-Pacific. As Clausewitz taught, the objective is not to eliminate the fog and friction of war but to prepare militaries capable of operating effectively amid these enduring realities.

    Conclusion

    The concepts of friction and the fog of war introduced by Clausewitz nearly two centuries ago remain foundational in understanding the nature of war. Although the historical, technological, and doctrinal contexts of warfare have undergone profound transformations since the Napoleonic era, the fundamental character of war as a phenomenon of uncertainty has not changed. Clausewitz insisted that war is not merely a material contest but a human struggle against practical obstacles and informational fog inherent in every conflict (Clausewitz, 1976).

    The meaning of friction lies in its assertion that real war is always filled with impediments that make the realization of strategic plans exceedingly difficult. These impediments arise from human vulnerability, environmental conditions, organizational limitations, logistical shortcomings, and misinformation. Clausewitz demonstrated that even the simplest actions can become complicated when situated in the reality of war, as minor frictions accumulate into significant barriers capable of altering the course of operations (Howard & Paret, 1984). These obstacles are universal, cumulative, and unpredictable. Thus, the solution is not to eliminate friction but to manage it through experience, discipline, realistic training, and resilient, visionary leadership (Echevarria, 2007).

    By contrast, the fog of war highlights the limits of information in military decision-making. Partial, biased, or erroneous information generates ambiguity that permeates all warfare. Clausewitz observed that the majority of factors in war are always enveloped by a fog of uncertainty (Clausewitz, 1976). In the modern era, although technologically advanced intelligence capabilities have expanded through satellites, UAVs, big data, and artificial intelligence, the fog of war has not disappeared. Instead, new paradoxes emerge in the form of information overload and digital information warfare, which exacerbate rather than diminish uncertainty (Roxborough, 2002; Libicki, 2007). This reality underscores that strategic leadership must be prepared to make decisions in conditions of enduring fog.

    The relationship between friction and fog of war is dialectical. The fog of information complicates operational execution, while practical obstacles on the battlefield deepen informational uncertainty. This interaction situates war within a realm of chance and probability where coincidence, opportunity, and risk dominate rather than certainty (Clausewitz, 1976). It follows that only leadership endowed with strategic intuition, high adaptability, and moral courage can navigate such circumstances.

    The enduring relevance of Clausewitz is demonstrated across diverse case studies, from Germany’s failure in Operation Barbarossa and the difficulties faced by the United States in Vietnam, to the experiences of the Gulf and Iraq wars, and the contemporary conflicts in Afghanistan and Ukraine. These cases consistently reveal that even the most advanced technologies cannot eliminate friction and the fog of war. Instead, joint operations, asymmetric conflicts, and cyber warfare add new layers of operational friction and informational fog (Smith, 2005; Kilcullen, 2009; Kofman & Lee, 2022). Consequently, modern militaries must prepare through education emphasizing realistic training, the development of flexible doctrine that enables improvisation, the cultivation of leadership willing to take risks under uncertainty, and the integration of technology with human intuition.

    For the Indonesian National Armed Forces (TNI), an understanding of friction and the fog of war is essential for navigating the increasingly complex Indo-Pacific security environment. Indonesia’s archipelagic geography generates significant logistical frictions, while maritime security dynamics in the North Natuna Sea give rise to intricate informational fog, particularly through grey-zone operations that exploit ambiguities in international law (Anwar, 2020). Information warfare in social media further thickens the political and psychological fog of conflict that TNI must anticipate. In multinational operations with ASEAN or the United Nations, TNI also faces coordination frictions that can only be mitigated through the development of interoperability and robust defense diplomacy.

    Ultimately, Clausewitz teaches that war is a phenomenon that transcends rational calculation. It is an interaction of physical, moral, psychological, and political forces that is always suffused with uncertainty. By understanding and internalizing the concepts of friction and the fog of war, modern militaries can move beyond the illusion of certainty and instead cultivate adaptive capacities to survive and prevail amid the inevitable fog and friction of war. As Clausewitz emphasized, “war is a continuation of politics by other means,” but politics pursued through war can succeed only if leaders are able to manage the fog and friction inseparable from the very essence of war itself.

    References

    Anwar, D. F. (2020). Indonesia’s vision as the world maritime fulcrum: Contested identity and implications for regional order. Asia Policy, 27(1), 99–116. https://doi.org/10.1353/asp.2020.0006

    Biddle, S. (2021). Nonstate warfare: The military methods of guerrillas, warlords, and militias. Princeton University Press.

    Clausewitz, C. von. (1976). On War (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press.

    Echevarria, A. J. (2007). Clausewitz and contemporary war. Oxford University Press.

    Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon.

    Freedman, L. (2013). Strategy: A history. Oxford University Press.

    Gray, C. S. (1999). Modern strategy. Oxford University Press.

    Handel, M. I. (2001). Masters of war: Classical strategic thought (3rd ed.). Frank Cass.

    Howard, M., & Paret, P. (1984). Carl von Clausewitz: On War. Princeton University Press.

    Kilcullen, D. (2009). The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one. Oxford University Press.

    Kofman, M., & Lee, R. (2022). Russian military performance in Ukraine: A preliminary assessment. War on the Rocks. https://warontherocks.com

    Libicki, M. (2007). Conquest in cyberspace: National security and information warfare. Cambridge University Press.

    Roberts, G. (2011). Stalin’s wars: From World War to Cold War, 1939–1953. Yale University Press.

    Roxborough, I. (2002). Information overload in modern warfare. Armed Forces & Society, 28(4), 557–575. https://doi.org/10.1177/0095327X0202800404

    Shamir, E. (2011). Transforming command: The pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli armies. Stanford University Press.

    Simon, H. A. (1982). Models of bounded rationality. MIT Press.

    Smith, R. (2005). The utility of force: The art of war in the modern world. Penguin.

    Summers, H. G. (1995). On strategy: A critical analysis of the Vietnam War. Presidio Press.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Carl von Clausewitz (1780–1831), seorang perwira Prusia sekaligus pemikir klasik militer, menempati posisi sentral dalam khazanah teori perang. Karyanya On War (Vom Kriege), yang ditulis paska-perang Napoleon dan diterbitkan secara anumerta oleh istrinya, Marie von Brühl, merupakan salah satu teks strategis paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran militer (Howard & Paret, 1984). Clausewitz memandang perang bukan hanya sebagai aktivitas teknis yang mengandalkan kalkulasi kekuatan semata, melainkan sebagai fenomena sosial-politik yang multidimensional, di mana faktor psikologis, moral, dan politis berkelindan dengan aspek militer. Pandangan ini menjadikan On War berbeda dari karya-karya militer sezamannya yang cenderung menekankan dimensi teknis dan taktis semata.

    Di antara berbagai konsep yang diperkenalkan Clausewitz, dua yang paling menonjol dan memiliki daya tahan teoretis lintas zaman adalah friction dan fog of war. Konsep friction mengacu pada segala bentuk hambatan kecil maupun besar yang membuat pelaksanaan operasi militer di dunia nyata jauh lebih sulit dibandingkan perencanaannya di atas kertas. Sementara itu, fog of war menggambarkan kabut ketidakpastian yang melingkupi pengambilan keputusan dalam perang, khususnya keterbatasan informasi tentang musuh, sekutu, bahkan kondisi pasukan sendiri (Clausewitz, 1976). Kedua konsep ini, jika dianalisis secara integratif, menjelaskan bahwa perang tidak pernah dapat direduksi menjadi proses linier yang sepenuhnya dapat diprediksi atau dikendalikan.

    Secara filosofis, Clausewitz berangkat dari premis bahwa perang adalah “kelanjutan politik dengan cara lain” (Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln). Namun, ia sekaligus menegaskan bahwa politik tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dinamika perang karena sifat perang itu sendiri yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, friction dan fog of war menegaskan keterbatasan rasionalitas dalam perang: rencana strategis yang tampak sempurna dalam teori akan selalu berhadapan dengan kenyataan lapangan yang kacau, penuh kebetulan, dan sulit diprediksi (Echevarria, 2007).

    Dalam literatur militer modern, kedua konsep Clausewitz ini tetap menjadi titik rujuk penting. Gray (1999) menekankan bahwa perang modern, meskipun dipersenjatai dengan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan sistem C4ISR, tetap tidak dapat menghindari friction maupun fog of war. Bahkan, perang kontemporer memperlihatkan paradoks baru: teknologi yang diharapkan mengurangi ketidakpastian justru menimbulkan information overload yang memperparah kabut perang (Roxborough, 2002). Dengan kata lain, Clausewitz tidak hanya relevan untuk menjelaskan perang era Napoleonik, tetapi juga untuk memahami dinamika konflik asimetris, hibrida, dan siber di abad ke-21.

    Oleh karena itu, pembahasan tentang friction dan fog of war tidak semata bersifat historis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang signifikan bagi pendidikan, doktrin, dan strategi militer masa kini. Friction mengingatkan kita bahwa perang selalu menghadirkan hambatan tak terduga yang hanya dapat dikelola dengan kepemimpinan, disiplin, dan kesiapan adaptif. Sementara fog of war mengajarkan bahwa keputusan militer senantiasa diambil dalam kondisi informasi yang tidak lengkap, sehingga keberanian moral dan intuisi strategis menjadi kualitas utama seorang komandan.

    Dengan latar belakang tersebut, studi ini akan menggali secara lebih mendalam konsep friction dan fog of war dalam pemikiran Clausewitz, menelaah keterkaitannya, serta menguji relevansinya terhadap konteks peperangan modern. Melalui pendekatan analitis dan studi kasus historis maupun kontemporer, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa warisan intelektual Clausewitz tetap menjadi lensa teoritis yang tak tergantikan dalam memahami hakikat perang.

    Friction: Hambatan Tak Terhindarkan dalam Perang

    Dalam kerangka pemikiran Clausewitz, friction merupakan salah satu konsep paling terkenal sekaligus paling sulit didefinisikan secara sempit. Clausewitz menyebutnya sebagai “the force that makes the apparently easy so difficult” (On War, Book I, Chapter VII) (Clausewitz, 1976). Definisi ini menekankan bahwa perang di dunia nyata tidak pernah berjalan sebagaimana direncanakan di atas kertas. Segala tindakan yang tampak sederhana dalam teori, dalam praktiknya dapat berubah menjadi sangat sulit akibat hadirnya berbagai hambatan yang tidak terduga. Dengan demikian, friction adalah elemen yang membedakan antara perang ideal dalam kalkulasi rasional dengan realitas yang penuh kekacauan. Jika strategi militer hanya dipahami sebagai permainan logika matematis antara kekuatan dan kelemahan, maka friction adalah variabel yang senantiasa mengganggu kalkulasi tersebut. Clausewitz mengingatkan bahwa perang bukanlah aktivitas mekanis, melainkan arena penuh gesekan yang setiap saat dapat mengubah jalannya operasi.

    Sumber-sumber friction sangat beragam dan inheren dalam setiap peperangan. Faktor manusia menjadi penyebab utama karena perang dijalankan oleh individu yang rentan terhadap rasa takut, kelelahan, kesalahan tafsir, dan keterbatasan keterampilan teknis. Moral pasukan memiliki pengaruh yang sangat besar; tentara dengan semangat rendah lebih mudah kehilangan disiplin dan kohesi ketika berhadapan dengan situasi sulit (Howard & Paret, 1984). Faktor lingkungan juga memainkan peran penting. Clausewitz menekankan bahwa kondisi alam seperti cuaca, iklim, dan topografi sering kali bertindak sebagai “musuh kedua” setelah musuh manusia itu sendiri (Clausewitz, 1976). Sejarah mencatat bahwa invasi Barbarossa oleh Jerman ke Uni Soviet pada 1941 gagal bukan hanya karena perlawanan sengit, tetapi juga karena musim dingin Rusia yang ekstrem (Roberts, 2011).

    Selain itu, organisasi dan logistik merupakan sumber friction yang tidak kalah menentukan. Handel (2001) mencatat bahwa semakin besar organisasi militer, semakin besar pula peluang terjadinya hambatan karena kompleksitas rantai komando dan panjangnya jalur distribusi. Masalah koordinasi antar-unit, keterlambatan suplai, atau birokrasi yang tidak efisien dapat menurunkan efektivitas operasi. Faktor informasi pun menjadi bagian integral dari friction. Clausewitz sendiri mengingatkan bahwa dalam perang, “false reports are everywhere” (Clausewitz, 1976), yang berarti bahwa kesalahan komunikasi, laporan intelijen yang keliru, atau informasi yang datang terlambat dapat menyebabkan keputusan yang salah arah, bahkan berujung pada bencana strategis.

    Karakteristik friction menunjukkan bahwa ia bersifat universal, akumulatif, dan tidak terduga. Gray (1999) menekankan bahwa friction hadir dalam semua perang, baik perang konvensional maupun asimetris. Hambatan kecil yang tampak sepele dapat menumpuk menjadi persoalan besar; keterlambatan logistik satu hari, misalnya, mampu mengganggu momentum operasi selama berminggu-minggu. Selain itu, friction tidak dapat diprediksi secara pasti karena muncul dari interaksi dinamis antara faktor manusia, organisasi, lingkungan, dan musuh. Meski begitu, Clausewitz (1976) menekankan bahwa friction bukan sesuatu yang dapat dihapus, melainkan dikelola melalui kesiapan, disiplin, dan kepemimpinan yang tangguh.

    Cara mengatasi friction berakar pada tiga elemen utama: pengalaman, latihan, dan kepemimpinan. Pengalaman memungkinkan seorang komandan mengenali pola hambatan dan menanggapinya secara adaptif. Latihan yang realistis membantu prajurit terbiasa dengan kondisi tidak ideal sehingga mereka tidak mudah terkejut ketika menghadapi kesulitan nyata di medan tempur (Echevarria, 2007). Kepemimpinan berfungsi sebagai faktor penentu yang menjaga moral, disiplin, dan kohesi pasukan agar tidak runtuh di bawah tekanan. Di sinilah Clausewitz memperkenalkan konsep military genius, sebuah kombinasi antara intuisi, keberanian, kreativitas, dan keteguhan moral yang memungkinkan seorang komandan mengubah friction dari ancaman menjadi peluang strategis (Howard & Paret, 1984).

    Dalam konteks perang modern, konsep friction tetap relevan. Perkembangan teknologi militer, mulai dari kendaraan tempur modern, rudal presisi, hingga sistem C4ISR, memang meningkatkan kemampuan kendali, tetapi tidak menghapus hambatan di lapangan. Perang Irak pada 2003 menjadi bukti bahwa dominasi teknologi Amerika Serikat tidak mampu menghilangkan friction. Gangguan logistik, kesalahan intelijen mengenai senjata pemusnah massal, serta perlawanan gerilya yang tidak terduga memperpanjang konflik dan meningkatkan biaya perang (Smith, 2005). Hal yang sama juga terlihat dalam Perang Ukraina-Rusia sejak 2022, ketika Rusia gagal merebut Kyiv dengan cepat karena masalah logistik, lemahnya koordinasi antar-matra, dan moral pasukan yang rendah, memperlihatkan bahwa bahkan kekuatan militer besar tetap rentan terhadap friction (Kofman & Lee, 2022).

    Dengan demikian, konsep friction dari Clausewitz memperlihatkan bahwa perang bukanlah sekadar permainan angka dan strategi rasional, melainkan pergulatan melawan hambatan yang melekat dalam setiap operasi militer. Ia bersifat universal, akumulatif, tidak terduga, dan tidak dapat dihapus sepenuhnya. Namun, melalui pengalaman, latihan realistis, serta kepemimpinan yang visioner dan berani, friction dapat dikelola agar tidak menghancurkan efektivitas operasi. Pemahaman ini sangat penting bagi militer modern, termasuk TNI, yang dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai bentuk hambatan dalam operasi gabungan, operasi perbatasan, maupun operasi non-konvensional. Tanpa kesadaran akan friction, perencanaan operasi hanya akan berakhir sebagai ilusi kepastian di atas kertas.

    Fog of War: Kabut Ketidakpastian dalam Perang

    Istilah fog of war (Nebel des Krieges) merupakan metafora yang diperkenalkan Clausewitz untuk menggambarkan kabut ketidakpastian yang senantiasa menyelimuti setiap bentuk peperangan. Dalam On War, ia menulis bahwa “three quarters of the factors on which action in war is based are wrapped in a fog of greater or lesser uncertainty” (Clausewitz, 1976, p. 117). Pernyataan ini menegaskan bahwa mayoritas keputusan militer pada dasarnya diambil dalam kondisi informasi yang tidak lengkap, bias, atau bahkan salah. Kabut perang inilah yang membuat peperangan berbeda dari permainan catur: di papan catur, seluruh informasi tersedia secara sempurna dan terbuka, sementara dalam perang, seorang komandan selalu bekerja dengan pengetahuan yang parsial, rapuh, dan kabur.

    Fog of war lahir dari interaksi berbagai faktor yang berkelindan. Intelijen, yang diidealkan sebagai sumber informasi strategis, jarang sekali mampu menyajikan gambaran penuh. Informasi tentang musuh sering kali datang terlambat, terfragmentasi, atau didasarkan pada asumsi yang keliru, bahkan di era satelit dan drone sekalipun. Bias politik maupun kognitif dapat memengaruhi interpretasi data sehingga menghasilkan keputusan yang salah (Handel, 2001). Rantai komando yang panjang pun kerap menciptakan distorsi komunikasi. Perintah yang jelas di tingkat strategis dapat berubah arti ketika sampai pada tingkat taktis, terlebih jika jalur komunikasi terhambat oleh medan perang atau diserang melalui peperangan elektronik (Gray, 1999). Fog of war juga dapat diciptakan secara sengaja oleh lawan. Sejarah militer mencatat berbagai bentuk deception, mulai dari kamuflase dan operasi psikologis hingga maskirovka ala Soviet, yang bertujuan membuat musuh mengambil keputusan yang salah karena informasi yang menyesatkan (Echevarria, 2007). Di atas semua itu, perang sendiri adalah arena chaos. Faktor sosial, politik, dan psikologis saling berinteraksi dalam cara yang tidak dapat diprediksi. Clausewitz menekankan bahwa ketidakpastian tidak hanya bersumber dari musuh, tetapi juga dari sekutu, masyarakat sipil, bahkan dari inkonsistensi kebijakan politik di belakang operasi militer (Clausewitz, 1976).

    Karakteristik fog of war membedakannya dari sekadar “kekurangan data.” Ia bersifat permanen karena ketidakpastian informasi tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, hanya dapat dikurangi. Ia bersifat asimetris karena tidak semua pihak mengalami kabut perang dalam kadar yang sama; pihak yang lebih adaptif dalam mengelola informasi memiliki keuntungan strategis dibanding lawannya. Ia juga bersifat dinamis karena kabut perang dapat menebal atau menipis seiring jalannya operasi. Yang menarik, teknologi modern justru menimbulkan paradoks: alih-alih menghapus kabut, teknologi mempertebalnya melalui fenomena information overload, yaitu kondisi di mana banjir informasi membuat pengambilan keputusan semakin sulit (Roxborough, 2002).

    Dalam perang modern, fog of war tidak hilang, melainkan berevolusi. Abad ke-21 ditandai oleh era informasi yang melahirkan kelebihan data. Satelit, UAV, dan big data intelligence memang memperbesar volume informasi, tetapi tidak menjamin kejelasan situasi. Banyak komandan kewalahan menyaring data yang benar-benar relevan dari lautan informasi, sehingga kecepatan pengambilan keputusan justru menurun. Roxborough (2002) menyebut fenomena ini sebagai “overload kognitif.” Lebih jauh, munculnya peperangan siber menambahkan dimensi baru dalam kabut perang. Disinformasi digital, deepfake, dan sabotase jaringan komunikasi menciptakan realitas buatan yang mempersulit pemimpin militer untuk memisahkan fakta dari manipulasi. Dalam konteks ini, lawan tidak hanya berusaha menyembunyikan informasi, tetapi juga menciptakan informasi palsu yang tampak meyakinkan (Libicki, 2007). Situasi semakin kompleks dalam operasi melawan aktor non-negara. Insurgensi, kelompok teroris, atau milisi hibrida kerap beroperasi tanpa struktur komando yang jelas, bercampur dengan masyarakat sipil, dan bergerak secara cair. Perang Irak dan Afghanistan memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat, meski memiliki keunggulan teknologi, berulang kali gagal mengidentifikasi jaringan insurgensi yang adaptif (Kilcullen, 2009).

    Spektrum fog of war dapat digambarkan bergerak dari kekurangan informasi di satu sisi hingga kelebihan informasi di sisi lain. Pada ujung pertama, kabut perang timbul karena intelijen minim atau terlambat, sedangkan pada ujung lainnya, kabut muncul akibat melimpahnya data yang sulit dipilah dan diverifikasi. Keduanya sama-sama berbahaya karena keduanya menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sejarah militer memperlihatkan berbagai contoh konkret. Kegagalan Amerika Serikat membaca sinyal intelijen Jepang menjelang serangan Pearl Harbor tahun 1941 memperlihatkan dampak kabut informasi yang tertunda. Dalam Perang Teluk 1991, meskipun teknologi satelit canggih digunakan, Irak tetap berhasil menyembunyikan sebagian besar peluncur rudal Scud dari pengintaian koalisi (Freedman, 2013). Dalam perang Rusia–Ukraina sejak 2022, kontradiksi informasi antara laporan Rusia, Ukraina, dan Barat diperparah oleh arus media sosial yang banjir dengan data yang belum terverifikasi, menambah ketebalan kabut perang kontemporer (Kofman & Lee, 2022).

    Clausewitz menegaskan bahwa seorang komandan besar harus memiliki keberanian untuk bertindak meski terjebak dalam kabut informasi. “The great uncertainty of all data in war is a peculiar difficulty, because all action must be planned on the basis of it,” tulisnya dalam On War (Clausewitz, 1976). Artinya, kualitas kepemimpinan menjadi kunci dalam menavigasi kabut perang. Intuisi strategis memungkinkan seorang komandan mengenali pola di tengah keterbatasan informasi. Keberanian moral dibutuhkan untuk mengambil risiko ketika kepastian tidak tersedia. Fleksibilitas operasional diperlukan untuk menyesuaikan rencana ketika informasi baru masuk atau ketika situasi berubah secara mendadak. Dengan demikian, fog of war bukan sekadar tantangan teknis, melainkan juga ujian kepemimpinan.

    Sebagai penutup, fog of war merupakan konsep Clausewitz yang menggambarkan kabut ketidakpastian dalam informasi militer. Ia lahir dari keterbatasan intelijen, distorsi komunikasi, taktik deception musuh, serta chaos situasional yang melekat dalam perang. Dalam era modern, kabut perang tidak hilang, melainkan berubah bentuk melalui fenomena information overload dan peperangan siber. Pemahaman tentang fog of war mengingatkan bahwa perang tidak pernah bisa dijalankan dengan kepastian mutlak. Strategi militer harus selalu siap menghadapi kabut ketidakpastian, dan hanya kepemimpinan yang tangguh yang dapat menjadi cahaya untuk menembus kabut tersebut.

    Hubungan Friction dan Fog of War

    Konsep friction dan fog of war yang dikemukakan Clausewitz memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Jika friction menggambarkan hambatan praktis dalam pelaksanaan operasi militer, maka fog of war menjelaskan kabut ketidakpastian yang mengitari proses pengambilan keputusan akibat keterbatasan informasi. Dengan kata lain, fog of war berakar pada kondisi epistemologis berupa keterbatasan pengetahuan, sedangkan friction muncul pada tataran praksis dalam bentuk kesulitan eksekusi di lapangan. Keduanya saling berkelindan dalam praktik peperangan. Ketidakpastian informasi memperbesar kemungkinan munculnya hambatan baru di medan perang, sementara hambatan yang tidak teratasi akan menambah ketidakpastian situasi sehingga kabut perang semakin pekat (Handel, 2001). Hubungan dialektis ini menegaskan bahwa perang tidak pernah menjadi arena kepastian, melainkan ruang di mana chance dan probability mendominasi jalannya peristiwa (Clausewitz, 1976).

    Clausewitz menyebut perang sebagai sebuah “realm of chance and probability” yang menempatkan kebetulan sebagai variabel strategis yang tidak bisa diabaikan (Clausewitz, 1976). Fog of war menjadikan informasi yang diperoleh komandan bersifat parsial, bias, dan kerap menyesatkan, sedangkan friction membuat langkah operasional yang dalam teori tampak sederhana menjadi sulit diwujudkan. Kebetulan kemudian lahir dari interaksi tak terduga antara kabut informasi dan gesekan praktis, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang maupun bencana. Karena itu, seorang komandan dituntut untuk mampu menavigasi ranah probabilitas ini dengan keberanian, intuisi, dan fleksibilitas. Dalam konteks inilah Clausewitz menekankan arti penting dari military genius, yaitu suatu perpaduan antara intuisi strategis, pengalaman empiris, dan keberanian moral yang memungkinkan seorang pemimpin mengambil keputusan meski dikelilingi ketidakpastian (Howard & Paret, 1984).

    Secara analitis, interaksi antara fog of war dan friction dapat dipahami sebagai sebuah siklus yang berulang sepanjang jalannya operasi militer. Pada tahap perencanaan, kabut perang menyebabkan informasi yang tersedia bersifat parsial sehingga rencana strategis disusun di atas asumsi yang mungkin keliru. Pada tahap eksekusi, berbagai bentuk hambatan praktis muncul, mulai dari cuaca, logistik, hingga moral pasukan, yang memperbesar risiko kegagalan. Hambatan ini kemudian menghasilkan umpan balik berupa laporan yang tertunda, tidak lengkap, atau bahkan salah, sehingga menambah ketebalan kabut perang. Siklus semacam ini menciptakan lingkaran ketidakpastian yang membuat setiap keputusan militer selalu diwarnai keraguan. Dalam perspektif filsafat ilmu, dinamika ini sejalan dengan gagasan bounded rationality Simon (1982), di mana pengambilan keputusan manusia selalu dibatasi oleh keterbatasan informasi dan kapasitas kognitif, serta dengan teori kompleksitas yang menekankan bahwa interaksi antar-variabel dalam sistem adaptif menghasilkan ketidakpastian yang tak dapat diprediksi secara linier (Gray, 1999).

    Sejarah peperangan menunjukkan betapa interaksi antara fog of war dan friction dapat menentukan hasil akhir. Dalam Operasi Barbarossa tahun 1941, Hitler dan komando Wehrmacht meremehkan kapasitas Uni Soviet karena kabut informasi yang menyesatkan. Ketika operasi dimulai, pasukan Jerman menghadapi friction berupa musim dingin Rusia yang ekstrem, jalur logistik yang terlalu panjang, dan lemahnya persiapan peralatan, sehingga invasi gagal (Roberts, 2011). Perang Vietnam juga memperlihatkan pola yang serupa. Amerika Serikat gagal menilai kapasitas dan strategi Viet Cong akibat kabut perang, sementara di lapangan pasukannya menghadapi gesekan berupa medan hutan tropis, penyakit, logistik yang sulit, dan moral pasukan yang menurun. Kondisi ini membuat superioritas material Amerika tidak mampu dikonversi menjadi kemenangan strategis (Summers, 1995). Dalam konteks kontemporer, Perang Ukraina sejak 2022 menunjukkan bagaimana Rusia salah menilai kemampuan perlawanan Ukraina dan dukungan Barat, sebuah bentuk fog of war yang fatal. Di medan perang, pasukan Rusia menghadapi friction berupa perlawanan sengit, logistik yang kacau, koordinasi antar-matra yang buruk, dan moral pasukan yang rendah, sehingga operasi kilat untuk merebut Kyiv gagal total (Kofman & Lee, 2022).

    Contoh-contoh historis tersebut menunjukkan bahwa kegagalan memahami interaksi antara fog of war dan friction dapat berujung pada bencana strategis. Clausewitz tidak pernah memisahkan kedua konsep ini sebagai entitas yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia melihat keduanya sebagai aspek yang saling meneguhkan dalam menjelaskan sifat perang yang penuh ketidakpastian. Fog of war menciptakan keterbatasan pengetahuan, sementara friction memperumit eksekusi di lapangan. Hubungan dialektis keduanya menjadikan perang sebagai arena probabilitas yang tidak pernah bisa diprediksi dengan kepastian mutlak. Oleh karena itu, seorang pemimpin militer dituntut bukan hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga intuisi strategis, fleksibilitas, dan keberanian moral untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Dengan pemahaman semacam itu, seorang komandan dapat menavigasi kabut perang dan mengelola gesekan operasional dengan bijaksana, sehingga tetap mampu mengarahkan jalannya perang meski dikelilingi ketidakpastian.

    Relevansi Konsep Clausewitz bagi Perang Kontemporer

    Clausewitz menulis On War pada awal abad ke-19, dalam konteks peperangan Napoleonik yang ditandai oleh manuver massal, infanteri dalam skala besar, serta teknologi senjata yang relatif sederhana. Namun, esensi pemikirannya mengenai friction dan fog of war tetap relevan dalam konteks abad ke-21, ketika peperangan telah berevolusi menjadi multidimensional: mencakup perang konvensional antarnegara, konflik asimetris, operasi hibrida, hingga perang siber yang berlangsung di ruang digital. Perkembangan teknologi komunikasi, satelit, sensor, dan bahkan kecerdasan buatan tidak menghapus ketidakpastian sebagai faktor inheren dalam peperangan. Justru sebaliknya, semakin maju teknologi, semakin tampak bahwa kabut perang dan gesekan praktis tetap menjadi faktor penentu dalam jalannya operasi militer. Clausewitz dengan demikian membuktikan keabadian relevansinya, karena perang selalu dilingkupi oleh kabut ketidakpastian dan hambatan yang tak terduga (Clausewitz, 1976).

    Salah satu ciri perang modern adalah meningkatnya kompleksitas operasi gabungan lintas matra dan operasi multinasional dalam kerangka koalisi. Operasi gabungan memungkinkan sinkronisasi kekuatan darat, laut, udara, siber, dan bahkan ruang angkasa. Namun, kompleksitas ini juga memperbesar potensi munculnya friction. Perbedaan doktrin, budaya militer, dan sistem komando antar-matra maupun antar-negara koalisi menimbulkan masalah koordinasi yang serius. Aliran informasi antar-negara juga sering kali terhambat oleh faktor politik, perbedaan security clearance, dan tingkat kepercayaan yang rendah. Operasi Allied Force NATO di Kosovo pada 1999 memperlihatkan secara gamblang bagaimana perbedaan tujuan politik dan keterbatasan berbagi intelijen memperbesar friction sekaligus mempertebal fog of war, meskipun koalisi NATO unggul secara militer (Smith, 2005).

    Konsep Clausewitz juga menemukan relevansi dalam perang asimetris dan hibrida. Meskipun Clausewitz menulis dalam kerangka perang antarnegara, ide tentang friction dan fog of war dapat menjelaskan tantangan kontemporer dalam menghadapi aktor non-negara. Dalam perang asimetris, kabut perang semakin pekat karena identifikasi musuh sulit dilakukan. Kombatan insurgensi berbaur dengan masyarakat sipil, tidak memakai seragam, dan bergerak tanpa struktur militer formal, sehingga intelijen menjadi terbatas dan bias (Kilcullen, 2009). Pada saat yang sama, perang hibrida memperlihatkan bahwa hambatan operasional tidak hanya berasal dari medan atau logistik, tetapi juga dari dimensi sosial-politik, keterbatasan legitimasi, serta perang opini publik global. Perang Afghanistan (2001–2021) menjadi ilustrasi nyata. Meski Amerika Serikat dan NATO memiliki keunggulan teknologi militer yang mutlak, mereka gagal mengatasi kabut informasi mengenai jaringan Taliban yang cair dan menghadapi gesekan berupa medan pegunungan yang sulit, moral pasukan yang melemah, serta berkurangnya dukungan politik domestik di negara-negara Barat (Biddle, 2021).

    Teknologi militer modern sering dipandang sebagai solusi untuk menghapus fog of war. Satelit, UAV, big data, dan sistem C4ISR diyakini dapat memberikan informasi hampir sempurna kepada komandan. Namun, kenyataannya menciptakan paradoks baru. Volume data yang melimpah seringkali justru memperlambat pengambilan keputusan karena kesulitan menyaring informasi yang benar-benar relevan (Roxborough, 2002). Selain itu, sistem digital sendiri memiliki kerentanan. Musuh dapat melancarkan serangan siber terhadap jaringan komunikasi, menciptakan kebingungan, atau bahkan menanamkan realitas palsu melalui disinformasi digital (Libicki, 2007). Pada akhirnya, teknologi hanya menghasilkan data; interpretasi tetap membutuhkan intuisi manusia. Inilah alasan mengapa konsep Clausewitz tetap relevan: perang tidak pernah hanya soal data, tetapi tentang bagaimana seorang komandan mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Perang Teluk 1991 memperlihatkan paradoks ini, ketika Irak mampu menyembunyikan sebagian peluncur rudal Scud meski pengintaian satelit AS canggih. Demikian pula, dalam Perang Ukraina sejak 2022, keunggulan intelijen satelit Barat tidak mampu menghapus kabut perang yang dipertebal oleh banjir informasi di media sosial, propaganda digital, dan kaburnya realitas di medan tempur (Kofman & Lee, 2022).

    Dimensi baru dalam peperangan abad ke-21 adalah perang siber dan informasi. Clausewitz memang tidak pernah membayangkan bentuk peperangan semacam ini, tetapi kerangka friction dan fog of war tetap mampu menjelaskannya. Dalam operasi siber, friction muncul dalam bentuk kerentanan teknis, gangguan jaringan, serta kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem. Sementara itu, fog of war muncul dari kesulitan membedakan antara serangan nyata dan serangan palsu, keterlambatan deteksi, serta banjir propaganda digital. Konflik Rusia–Ukraina memberikan ilustrasi kontemporer. Rusia melancarkan serangan siber untuk melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina pada 2015 dan 2017, sementara pada saat yang sama, Ukraina dan sekutu Barat menggunakan perang narasi di media global untuk memobilisasi dukungan internasional (Kofman & Lee, 2022). Dengan demikian, dimensi siber dan informasi memperluas ranah kabut perang dan gesekan praktis ke wilayah yang sama sekali baru.

    Semua ini membawa implikasi penting bagi militer modern. Pertama, friction tidak dapat dihapus, tetapi pasukan dapat dipersiapkan untuk menghadapi kondisi yang tidak ideal melalui latihan yang realistis, yang menekankan improvisasi dan adaptasi ketimbang sekadar prosedur baku. Kedua, fog of war menuntut adanya doktrin yang fleksibel dan memungkinkan desentralisasi pengambilan keputusan, seperti konsep mission command dalam tradisi militer Jerman, di mana komandan lapangan diberi kebebasan berimprovisasi sesuai situasi nyata (Echevarria, 2007). Ketiga, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting. Clausewitz menekankan pentingnya military genius, dan dalam konteks modern hal ini berarti perwira harus dilatih untuk memiliki intuisi strategis, keberanian moral, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi informasi yang parsial dan gesekan operasional. Keempat, teknologi harus dipahami sebagai alat bantu, bukan pengganti kepemimpinan. Data tetap membutuhkan interpretasi manusia yang berpengalaman untuk menghasilkan keputusan yang tepat.

    Dengan demikian, relevansi Clausewitz terbukti nyata dalam dinamika perang modern. Friction dan fog of war tetap hadir meski bentuknya berubah seiring perkembangan teknologi, operasi gabungan, dan perang asimetris. Konsep-konsep ini mengingatkan bahwa perang bukanlah arena kepastian, melainkan arena probabilitas dan ketidakpastian. Militer modern yang memahami Clausewitz akan menyadari bahwa kunci keberhasilan bukanlah menghapus friction dan fog of war, melainkan mengelolanya secara cerdas. Kepemimpinan, fleksibilitas, dan adaptasi menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan peperangan di abad ke-21.

    Implikasi Strategis bagi Militer Modern

    Konsep friction dan fog of war yang dikemukakan Clausewitz, meskipun lahir dalam konteks peperangan abad ke-19, tetap memiliki implikasi mendalam bagi militer modern. Abad ke-21 ditandai oleh transformasi peperangan dengan kompleksitas teknologi tinggi, operasi gabungan lintas matra, dan ancaman multidimensional yang meliputi darat, laut, udara, ruang siber, ruang angkasa, hingga ranah informasi. Namun, studi-studi kontemporer maupun kasus empiris membuktikan bahwa ketidakpastian dan hambatan tetap hadir sebagai elemen inheren dalam setiap konflik bersenjata. Dengan demikian, militer modern tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa teknologi dapat sepenuhnya menghapus kabut dan gesekan perang. Tantangan utama justru terletak pada kemampuan adaptif institusi militer untuk mengelolanya dengan cerdas (Gray, 1999; Smith, 2005).

    Pendidikan dan latihan militer menjadi fondasi utama untuk menyiapkan pasukan menghadapi realitas ini. Clausewitz menekankan bahwa pengalaman dan military genius merupakan kunci untuk menaklukkan friction dan fog of war (Clausewitz, 1976). Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa pendidikan militer harus menekankan pada latihan yang realistis dan berbasis skenario. Pasukan tidak boleh hanya mengandalkan prosedur yang kaku, melainkan harus dibiasakan menghadapi kondisi tidak ideal, termasuk kegagalan logistik, terputusnya komunikasi, atau operasi di medan yang sulit. Latihan berbasis simulasi skenario (scenario-based training) memperkuat improvisasi dan kesiapan mental menghadapi ketidakpastian. Selain itu, pengembangan kecerdasan situasional melalui kemampuan analisis kritis, literasi data, serta keterampilan intelijen taktis dan strategis menjadi sangat penting untuk mengatasi kabut informasi. Pada saat yang sama, fog of war menuntut adanya keberanian moral dalam pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, lembaga pendidikan strategis seperti Sesko TNI memiliki peran vital dalam membentuk perwira yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berani secara moral untuk bertindak dalam situasi penuh risiko (Echevarria, 2007).

    Doktrin militer modern juga harus menyesuaikan diri dengan realitas bahwa rencana strategis tidak pernah berjalan mulus. Fog of war mengingatkan bahwa perencanaan tidak pernah didasarkan pada kepastian penuh, sementara friction menegaskan bahwa hambatan praktis tidak dapat dihindari. Karena itu, doktrin harus bersifat fleksibel dan memberi ruang adaptasi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah mission command atau Auftragstaktik, yang menekankan pemberian tujuan operasi tanpa mengikat komandan lapangan dengan detail yang kaku. Model ini memungkinkan improvisasi sesuai situasi nyata, sebuah pendekatan yang semakin penting di era perang cepat dan dinamis (Shamir, 2011). Doktrin operasi gabungan juga harus memperhitungkan gesekan yang muncul akibat perbedaan budaya organisasi antar-matra. Interoperabilitas alutsista, sistem komando, serta integrasi logistik harus dipersiapkan secara matang untuk meminimalkan gesekan tersebut. Doktrin juga harus mencakup perencanaan kontinjensi untuk menghadapi kemungkinan kegagalan, termasuk skenario terburuk.

    Kepemimpinan menjadi elemen paling krusial dalam mengelola friction dan fog of war. Clausewitz menegaskan bahwa perang membutuhkan military genius, yaitu perpaduan antara intuisi, keberanian, dan pengalaman (Howard & Paret, 1984). Dalam konteks modern, kepemimpinan harus mencakup intuisi strategis untuk melihat pola besar meski informasi parsial, kemampuan adaptasi untuk mengubah rencana dengan cepat ketika menghadapi gesekan, serta keterampilan komunikasi efektif. Dalam era perang informasi, komunikasi tidak hanya ditujukan kepada pasukan, tetapi juga kepada publik domestik dan internasional. Oleh sebab itu, penguasaan strategic communication menjadi bagian integral dari kepemimpinan militer, terutama karena kabut perang kini juga mencakup ranah opini publik global (Freedman, 2013).

    Teknologi militer modern, meskipun menjanjikan keunggulan, tidak pernah sepenuhnya menghapus gesekan dan kabut perang. Clausewitz mengingatkan bahwa perang adalah benturan kehendak manusia (war is a clash of wills) (Clausewitz, 1976). Oleh karena itu, perang tetap merupakan urusan manusia, sementara teknologi hanyalah alat bantu. Friksi teknologi, seperti kegagalan sistem rudal, gangguan pada drone, atau kesalahan operator, menunjukkan bahwa peralatan canggih tetap rentan terhadap kesalahan teknis maupun human error. Demikian pula, fog of war digital memperlihatkan bagaimana big data dan kecerdasan buatan dapat memperluas kapasitas intelijen sekaligus menciptakan risiko information overload dan bias algoritmik (Roxborough, 2002). Dengan demikian, keseimbangan antara kecerdasan mesin dan penilaian manusia menjadi kunci agar data tidak hanya menumpuk sebagai informasi, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi pengetahuan strategis.

    Bagi TNI, konsep Clausewitz memiliki relevansi strategis dalam konteks Indo-Pasifik yang kompleks. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan logistik dan komunikasi yang besar, sehingga gesekan menjadi elemen permanen yang harus dikelola. Konflik maritim di Laut Natuna Utara menunjukkan bagaimana kabut perang dapat timbul dari informasi yang tumpang tindih mengenai aktivitas kapal asing, khususnya dalam operasi abu-abu (grey-zone operations) yang mengeksploitasi kerancuan hukum internasional (Anwar, 2020). Selain itu, perang informasi di media sosial menambah lapisan baru kabut perang politik dan psikologis yang harus dihadapi TNI. Dalam kerangka kerja sama regional, keterlibatan TNI dalam operasi multinasional ASEAN atau PBB menimbulkan tantangan koordinasi lintas negara yang berpotensi menciptakan friction dalam interoperabilitas. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas adaptif, baik melalui latihan gabungan maupun diplomasi pertahanan, menjadi kunci untuk mengurangi hambatan tersebut.

    Dengan demikian, implikasi Clausewitz bagi militer modern, termasuk TNI, sangat jelas. Pendidikan dan latihan militer harus realistis, doktrin harus fleksibel, kepemimpinan harus adaptif, dan teknologi harus dikelola dengan kesadaran bahwa manusia tetap merupakan faktor utama dalam perang. Pemahaman yang mendalam terhadap friction dan fog of war memberikan bekal konseptual untuk menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang sarat ketidakpastian. Seperti yang diajarkan Clausewitz, tujuan bukanlah menghapus kabut dan gesekan perang, melainkan menyiapkan militer yang mampu beroperasi efektif di tengah kabut dan hambatan tersebut.

    Penutup

    Konsep friction dan fog of war yang diperkenalkan Clausewitz hampir dua abad lalu tetap menjadi fondasi penting dalam memahami hakikat perang. Meskipun konteks sejarah, teknologi, dan doktrin militer telah mengalami transformasi besar sejak era Napoleon hingga abad ke-21, sifat dasar perang sebagai fenomena penuh ketidakpastian tidak pernah berubah. Clausewitz menegaskan bahwa perang bukanlah sekadar arena pertarungan material, melainkan pergulatan manusia melawan hambatan praktis dan kabut informasi yang melekat pada setiap konflik (Clausewitz, 1976).

    Makna friction terletak pada penegasan bahwa perang nyata selalu dipenuhi hambatan yang membuat rencana strategis sulit diwujudkan. Hambatan tersebut bersumber dari kerentanan manusia, kondisi lingkungan, keterbatasan organisasi, masalah logistik, hingga kesalahan informasi. Clausewitz menunjukkan bahwa bahkan tindakan yang paling sederhana sekalipun dapat berubah menjadi rumit ketika ditempatkan dalam realitas perang, karena gesekan kecil dapat menumpuk menjadi hambatan besar yang mengubah jalannya operasi (Howard & Paret, 1984). Hambatan ini bersifat universal, akumulatif, dan tidak terduga. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah menghapus friction, melainkan mengelolanya melalui pengalaman, disiplin, latihan yang realistis, serta kepemimpinan yang tangguh dan visioner (Echevarria, 2007).

    Sementara itu, fog of war menyoroti keterbatasan informasi yang melingkupi pengambilan keputusan militer. Informasi yang parsial, bias, atau bahkan salah menciptakan ambiguitas yang senantiasa hadir dalam perang. Clausewitz menulis bahwa sebagian besar faktor dalam perang selalu diselubungi kabut ketidakpastian (Clausewitz, 1976). Dalam konteks modern, meskipun intelijen berbasis teknologi telah berkembang pesat melalui satelit, UAV, big data, dan kecerdasan buatan, kabut perang tidak hilang. Sebaliknya, paradoks baru muncul dalam bentuk information overload dan perang informasi digital yang justru mempertebal ketidakpastian (Roxborough, 2002; Libicki, 2007). Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan strategis dituntut untuk mengambil keputusan dalam kondisi kabut yang bersifat permanen.

    Hubungan antara friction dan fog of war bersifat dialektis. Kabut informasi memperburuk pelaksanaan operasi, sementara hambatan praktis di medan tempur mempertebal kabut ketidakpastian. Interaksi ini menjadikan perang sebagai realm of chance and probability di mana kebetulan, peluang, dan risiko mendominasi, bukan kepastian (Clausewitz, 1976). Oleh karena itu, hanya kepemimpinan dengan intuisi strategis, fleksibilitas tinggi, dan keberanian moral yang mampu menavigasi situasi semacam itu.

    Relevansi Clausewitz terbukti konsisten dalam berbagai studi kasus, mulai dari kegagalan Jerman dalam Operasi Barbarossa, kesulitan Amerika Serikat di Vietnam, pengalaman dalam Perang Teluk dan Irak, hingga dinamika kontemporer di Afghanistan dan Ukraina. Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa teknologi canggih sekalipun tidak mampu menghapus friction dan fog of war. Sebaliknya, operasi gabungan, konflik asimetris, dan peperangan siber justru menambah lapisan baru kabut perang dan gesekan operasional (Smith, 2005; Kilcullen, 2009; Kofman & Lee, 2022). Karena itu, militer modern harus menyiapkan pendidikan yang menekankan latihan realistis, mengembangkan doktrin yang fleksibel dan memungkinkan improvisasi, membangun kepemimpinan yang berani mengambil risiko dalam ketidakpastian, serta mengintegrasikan teknologi dengan intuisi manusia.

    Dalam konteks TNI, pemahaman atas friction dan fog of war sangat penting untuk menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Geografi kepulauan Indonesia menghadirkan gesekan logistik yang signifikan, sementara dinamika keamanan maritim di Laut Natuna Utara menimbulkan kabut informasi yang rumit, khususnya melalui grey-zone operations yang mengeksploitasi kerancuan hukum internasional (Anwar, 2020). Perang informasi di media sosial semakin mempertebal kabut perang politik dan psikologis yang harus diantisipasi TNI. Dalam operasi multinasional bersama ASEAN atau PBB, TNI juga berpotensi menghadapi gesekan koordinasi antar-negara yang hanya dapat dikurangi dengan pembangunan interoperabilitas dan diplomasi pertahanan yang kuat.

    Akhirnya, Clausewitz mengajarkan bahwa perang adalah fenomena yang melampaui kalkulasi rasional semata. Ia adalah interaksi antara kekuatan fisik, moral, psikologis, dan politik yang senantiasa dipenuhi ketidakpastian. Dengan memahami dan menginternalisasi konsep friction dan fog of war, militer modern tidak lagi terjebak pada ilusi kepastian, melainkan membangun kapasitas adaptif untuk bertahan dan unggul di tengah kabut dan gesekan yang tidak terelakkan. Seperti ditegaskan Clausewitz, “war is a continuation of politics by other means,” tetapi politik yang diwujudkan melalui perang hanya dapat berhasil apabila para pemimpinnya mampu mengelola kabut dan hambatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hakikat perang itu sendiri.

    Daftar Referensi

    Anwar, D. F. (2020). Indonesia’s vision as the world maritime fulcrum: Contested identity and implications for regional order. Asia Policy, 27(1), 99–116. https://doi.org/10.1353/asp.2020.0006

    Biddle, S. (2021). Nonstate warfare: The military methods of guerrillas, warlords, and militias. Princeton University Press.

    Clausewitz, C. von. (1976). On War (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press.

    Echevarria, A. J. (2007). Clausewitz and contemporary war. Oxford University Press.

    Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon.

    Freedman, L. (2013). Strategy: A history. Oxford University Press.

    Gray, C. S. (1999). Modern strategy. Oxford University Press.

    Handel, M. I. (2001). Masters of war: Classical strategic thought (3rd ed.). Frank Cass.

    Howard, M., & Paret, P. (1984). Carl von Clausewitz: On War. Princeton University Press.

    Kilcullen, D. (2009). The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one. Oxford University Press.

    Kofman, M., & Lee, R. (2022). Russian military performance in Ukraine: A preliminary assessment. War on the Rocks. https://warontherocks.com

    Libicki, M. (2007). Conquest in cyberspace: National security and information warfare. Cambridge University Press.

    Roberts, G. (2011). Stalin’s wars: From World War to Cold War, 1939–1953. Yale University Press.

    Roxborough, I. (2002). Information overload in modern warfare. Armed Forces & Society, 28(4), 557–575. https://doi.org/10.1177/0095327X0202800404

    Shamir, E. (2011). Transforming command: The pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli armies. Stanford University Press.

    Simon, H. A. (1982). Models of bounded rationality. MIT Press.

    Smith, R. (2005). The utility of force: The art of war in the modern world. Penguin.

    Summers, H. G. (1995). On strategy: A critical analysis of the Vietnam War. Presidio Press.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Teori perang revolusioner Mao Zedong merupakan salah satu fondasi penting dalam pemikiran militer modern, khususnya terkait dengan konsep perang gerilya dan perjuangan rakyat melawan kekuatan negara yang lebih besar. Dalam tradisi pemikiran strategi, gagasan Mao menempati posisi unik karena tidak semata-mata merumuskan aspek taktis-militer, melainkan juga mengintegrasikan dimensi politik, sosial, dan ideologis dalam satu kerangka perjuangan. Dengan demikian, perang tidak dilihat hanya sebagai bentrokan senjata, melainkan sebagai kelanjutan dari politik, sejalan dengan prinsip Clausewitz, namun dengan penekanan yang lebih radikal pada mobilisasi rakyat dan transformasi sosial sebagai basis kekuatan revolusi (Clausewitz, 1976; Mao, 1961/2015).

    Sebagai pemimpin revolusi Tiongkok, Mao merumuskan pendekatan sistematis mengenai bagaimana kelompok revolusioner yang relatif lemah dapat mengalahkan negara yang lebih kuat melalui dukungan massa, perang jangka panjang, dan fleksibilitas taktik. Strateginya kemudian dikenal dengan tiga tahap perang revolusioner: tahap organisasi dan mobilisasi, tahap perang gerilya, dan tahap perang konvensional. Model ini bersifat progresif dan adaptif, di mana setiap tahap menandai perkembangan dari fase politik menuju fase militer yang semakin matang, sangat bergantung pada kondisi sosial-politik yang dihadapi (Griffith, 1961; Sawyer, 1994).

    Dalam konteks historis, teori ini terbukti menentukan keberhasilan Partai Komunis Tiongkok dalam Perang Saudara melawan Kuomintang. Namun pengaruhnya jauh melampaui Tiongkok, menjadi inspirasi berbagai gerakan revolusioner di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin sepanjang abad ke-20. Viet Cong di Vietnam, Khmer Merah di Kamboja, maupun gerakan-gerakan gerilya Amerika Latin banyak mengadaptasi prinsip Mao dengan modifikasi sesuai kondisi lokal, membuktikan sifat universal dari kerangka tiga tahap tersebut (Selden, 1995; Wickham-Crowley, 1992).

    Relevansi teori Mao juga tidak berhenti pada era revolusi klasik. Dalam literatur insurgensi modern, pemikir seperti David Galula dan David Kilcullen mengembangkan doktrin counterinsurgency yang justru menggemakan inti dari pemikiran Mao, yakni bahwa keberhasilan insurgensi maupun kontra-insurgensi ditentukan oleh kemampuan menguasai dan memobilisasi dukungan masyarakat sipil. Prinsip “winning hearts and minds” yang populer dalam perang melawan insurgensi merupakan refleksi atas pentingnya basis sosial sebagaimana ditekankan Mao pada tahap pertama revolusi (Galula, 1964; Kilcullen, 2009).

    Lebih jauh, transformasi konflik kontemporer ke arah perang hibrida dan gray-zone conflict menunjukkan bahwa gagasan Mao masih memiliki daya jelajah analitis. Strategi asimetris yang digunakan oleh Rusia dalam konflik Ukraina, maupun oleh Taliban dan ISIS dalam menghadapi kekuatan militer negara-negara besar, merepresentasikan pola pikir Maois: bertahan dalam kelemahan, melemahkan lawan melalui operasi tidak langsung, dan pada akhirnya berupaya menciptakan kondisi untuk konfrontasi terbuka (Hoffman, 2007; Byman, 2020). Dengan demikian, model Mao dapat dibaca sebagai pendahulu dari konsep perang hibrida modern, di mana aktor non-negara maupun negara memadukan instrumen militer, politik, ekonomi, dan informasi untuk mencapai tujuan strategis.

    Bagi Indonesia, pemahaman terhadap kerangka Mao tetap relevan karena kondisi geografis kepulauan dan keragaman sosial yang luas menyimpan potensi kerawanan terhadap insurgensi, separatisme, maupun terorisme. Analisis akademik terhadap tiga tahap perang revolusioner Mao dapat memberikan perspektif penting dalam merumuskan strategi pertahanan yang responsif terhadap ancaman non-konvensional, sekaligus menjadi landasan konseptual untuk menghadapi bentuk-bentuk konflik asimetris yang terus berevolusi. Dengan demikian, studi atas teori Mao bukan sekadar kajian historis, melainkan juga kontribusi strategis bagi pengembangan doktrin militer dan kebijakan pertahanan kontemporer.

    Tahap Pertama: Organisasi dan Mobilisasi

    Tahap awal dalam strategi Mao merupakan fase fundasional yang menentukan keberhasilan tahap-tahap berikutnya. Pada fase ini, tujuan utama bukanlah konfrontasi militer langsung, melainkan penciptaan basis ideologis, sosial, dan politik yang kokoh di pedesaan. Mao berangkat dari keyakinan bahwa kekuatan revolusioner hanya dapat bertahan dan berkembang apabila berakar pada rakyat. Oleh karena itu, dukungan massa tidak dianggap sebagai faktor tambahan, melainkan sebagai inti dari kekuatan revolusi itu sendiri (Mao, 1961/2015).

    Implementasi strategi ini diwujudkan melalui edukasi politik yang bertujuan membangun kesadaran kolektif rakyat mengenai ketidakadilan sosial dan pentingnya revolusi. Pendidikan politik yang dilakukan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mengintegrasikan pengalaman konkret petani dan buruh sehingga mereka merasa menjadi bagian aktif dari perjuangan (Fairbank & Feuerwerker, 1986).

    Selain itu, dilakukan perekrutan kader militan yang membentuk sel-sel organisasi di tingkat desa. Sel ini berfungsi ganda: sebagai agen propaganda dan mobilisasi, sekaligus sebagai embrio struktur militer revolusioner. Dalam konteks agraria, kampanye reforma tanah menjadi instrumen paling efektif untuk menarik simpati petani. Redistribusi tanah tidak hanya mengikis basis sosial kelas tuan tanah yang mendukung rezim lama, tetapi juga membangun kepercayaan serta legitimasi moral gerakan revolusioner (Selden, 1995).

    Langkah lain adalah infiltrasi ke dalam struktur pemerintahan lokal guna meruntuhkan legitimasi negara dari dalam. Melalui infiltrasi, gerakan revolusi berupaya menciptakan kekosongan otoritas negara di tingkat bawah, sekaligus memperlihatkan alternatif otoritas revolusioner yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, pada tahap ini Mao menegaskan bahwa perang pada hakikatnya adalah politik dengan cara lain, di mana keberhasilan militer bergantung pada legitimasi politik dan dukungan sosial yang luas.

    Tahap Kedua: Perang Gerilya

    Setelah basis sosial dan politik terbentuk, revolusi bergerak ke tahap kedua yaitu perang gerilya. Pada tahap ini, kekuatan revolusioner mulai menggunakan alat militer secara terbatas untuk menantang rezim yang berkuasa. Namun, tujuan perang gerilya bukanlah untuk menghancurkan musuh secara langsung, melainkan untuk mengikis kekuatan lawan secara bertahap sembari memperluas wilayah pengaruh.

    Karakter utama perang gerilya adalah mobilitas tinggi, fleksibilitas taktik, serta pemanfaatan geografi. Pasukan gerilya melakukan serangan kecil, cepat, dan mengejutkan terhadap target-target yang rentan seperti pos militer terpencil, jalur komunikasi, atau logistik musuh. Dengan strategi ini, pasukan revolusioner dapat menghindari pertempuran frontal yang hampir pasti dimenangkan oleh musuh yang lebih kuat (Galula, 1964).

    Mao menekankan pentingnya strategi “hit and run” yang memungkinkan pasukan kecil terus bergerak, menyerang, dan kemudian menghilang sebelum musuh mampu melakukan konsolidasi. Di sini, waktu menjadi senjata utama: pasukan kecil tidak berupaya memenangkan pertempuran besar dalam waktu singkat, tetapi mengulur konflik hingga musuh kehilangan energi, sumber daya, dan legitimasi (Mao, 1961/2015). Dengan cara ini, pasukan revolusioner yang lemah dapat bertahan hidup sekaligus memperluas pengaruhnya, menciptakan sebuah dinamika asimetris yang merugikan musuh.

    Tahap Ketiga: Perang Konvensional

    Apabila dua tahap sebelumnya berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik dan mengikis kekuatan militer lawan, maka revolusi memasuki tahap terakhir: perang konvensional terbuka. Pada fase ini, kekuatan revolusioner telah berkembang menjadi militer terorganisasi dengan struktur yang lebih formal, wilayah basis yang kokoh, serta dukungan rakyat yang luas. Kondisi tersebut memungkinkan revolusi beralih dari taktik gerilya ke konfrontasi frontal.

    Dalam tahap ini, pasukan revolusioner biasanya sudah memiliki wilayah bebas yang berfungsi sebagai pusat logistik, pelatihan, dan komando. Dukungan rakyat bertransformasi dari sekadar simpati menjadi kontribusi aktif berupa pasokan tenaga kerja, logistik, dan legitimasi politik. Di sisi lain, pasukan pemerintah biasanya sudah mengalami kelelahan material maupun moral, sehingga posisi tawarnya melemah secara signifikan (Snow, 1968).

    Pertempuran dalam tahap ini dilakukan dalam skala besar dengan tujuan merebut kota-kota penting dan pusat pemerintahan. Proses ini menandai klimaks revolusi, di mana kekuatan yang tadinya inferior kini mampu menumbangkan rezim lama dan menggantinya dengan pemerintahan baru. Dengan demikian, tahap ketiga merepresentasikan integrasi penuh antara politik, militer, dan sosial yang sejak awal digagas Mao dalam strategi perang revolusioner.

    Kerangka Konseptual Perbandingan

    Teori perang revolusioner Mao Zedong dengan tiga tahapannya menjadi salah satu tonggak analitis dalam memahami dinamika konflik asimetris. Namun untuk melihat relevansi dan transformasinya, teori ini perlu ditempatkan dalam perbandingan dengan doktrin insurgensi modern dan konsep perang hibrida yang berkembang di abad ke-21.

    Pada tataran awal, tiga tahap Mao menekankan bahwa keberhasilan revolusi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh basis sosial dan politik. Tahap organisasi dan mobilisasi, yang menekankan pada perekrutan, edukasi politik, dan pembentukan struktur bawah tanah, sejalan dengan apa yang kemudian ditekankan oleh David Galula (1964) dalam doktrin counterinsurgency. Galula berargumen bahwa inti insurgensi adalah perebutan dukungan masyarakat, dan inti counterinsurgency adalah merebut kembali “hearts and minds” rakyat. Dengan kata lain, fokus Mao pada rakyat sebagai pusat gravitasi memiliki resonansi yang kuat dengan doktrin kontra-insurgensi modern, hanya berbeda pada orientasi tujuan: Mao untuk menggulingkan negara, Galula untuk mempertahankannya.

    Ketika Mao memasuki tahap perang gerilya, penekanannya pada serangan kecil, mobilitas tinggi, dan penggunaan geografi untuk melawan musuh yang lebih kuat memiliki kemiripan dengan observasi David Kilcullen (2009). Kilcullen menekankan bahwa insurgensi modern bersifat kompleks, desentralistik, dan berjejaring, di mana operasi kecil-kecilan lebih menentukan daripada pertempuran besar. Di sinilah strategi Mao tentang waktu sebagai senjata menjadi relevan: insurgensi tidak mencari kemenangan cepat, melainkan mengikis kekuatan musuh secara perlahan sampai titik jenuh.

    Adapun tahap terakhir Mao, yakni perang konvensional terbuka, dapat dipahami sebagai transisi ketika insurgensi telah matang. Namun dalam kerangka kontemporer, transisi ini tidak selalu linier. Konsep hybrid warfare yang diperkenalkan oleh Frank Hoffman (2007) dan dipopulerkan lebih lanjut melalui Gerasimov Doctrine Rusia, menunjukkan bahwa aktor modern tidak selalu menunggu sampai cukup kuat untuk beralih ke perang konvensional. Sebaliknya, mereka menggunakan kombinasi simultan antara operasi militer terbuka, perang informasi, cyber attack, operasi ekonomi, dan penggunaan aktor non-negara untuk mencapai tujuan strategis. Pola ini merupakan modifikasi dari logika Mao: bila Mao menekankan progresi bertahap, perang hibrida menekankan integrasi serentak dari berbagai instrumen kekuatan.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tiga tahap Mao memberikan kerangka awal untuk memahami insurgensi, sementara doktrin counterinsurgency modern menegaskan pentingnya aspek sosial dan politik dalam menanganinya, dan konsep hybrid warfare memperlihatkan bagaimana logika Maois mengalami transformasi dalam bentuk yang lebih kompleks dan multidimensi. Dalam konteks Indonesia, pemahaman integratif atas ketiganya dapat memperkaya doktrin pertahanan nasional, terutama menghadapi ancaman konflik asimetris, separatisme, terorisme, hingga perang informasi yang kini semakin relevan dalam lingkungan strategis Indo-Pasifik.

    Penerapan Kontemporer

    Model tiga tahap Mao Zedong terbukti bukan hanya sebagai kerangka revolusi Tiongkok, tetapi juga sebagai pola strategis yang berulang dalam berbagai konflik kontemporer. Di Vietnam, misalnya, strategi Mao diadaptasi secara langsung oleh Viet Minh dan kemudian Viet Cong. Tahap pertama diwujudkan melalui mobilisasi politik petani dan pembangunan basis ideologis di pedesaan, sementara tahap kedua terimplementasi dalam perang gerilya melawan pasukan Prancis dan kemudian Amerika, dengan memanfaatkan geografi hutan serta serangan kilat yang melemahkan logistik lawan. Tahap ketiga tercermin dalam ofensif besar seperti Tet Offensive 1968, yang meskipun tidak sepenuhnya menang secara militer, namun berhasil mengguncang legitimasi politik Amerika Serikat. Kasus Vietnam menunjukkan bahwa strategi Mao dapat bekerja secara utuh apabila didukung kondisi sosial, geografis, dan momentum internasional.

    Berbeda dengan Vietnam, pengalaman FARC di Kolombia memperlihatkan keterbatasan dari model Mao. Sejak 1960-an, FARC berupaya membangun basis sosial di pedesaan melalui propaganda ideologis dan reforma agraria ala Mao. Mereka juga melancarkan perang gerilya dalam jangka panjang, menyerang pos-pos militer dan infrastruktur negara. Namun, tidak seperti di Tiongkok atau Vietnam, FARC gagal memasuki tahap ketiga, yakni perang konvensional terbuka. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan dukungan internasional, konsolidasi negara Kolombia dengan bantuan Amerika Serikat, serta fragmentasi internal. Hal ini menunjukkan bahwa logika Mao hanya efektif bila didukung oleh basis politik dan legitimasi yang luas, serta adanya ruang strategis yang memungkinkan transisi menuju perang konvensional.

    Kasus Taliban di Afghanistan memberikan gambaran lain tentang relevansi pemikiran Mao. Setelah digulingkan pada 2001, Taliban kembali ke desa-desa, membangun jaringan ideologis melalui pendidikan agama dan patronase sosial, selaras dengan tahap pertama Mao. Mereka kemudian melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan NATO dan pemerintah Afghanistan, secara konsisten menguras sumber daya lawan. Dengan kesabaran strategis yang berlangsung hampir dua dekade, Taliban berhasil kembali menguasai Kabul pada 2021. Dalam hal ini, prinsip Mao bahwa “waktu adalah senjata” terbukti relevan: pasukan kecil dapat bertahan, mengembangkan kekuatan, dan akhirnya menaklukkan lawan yang secara militer lebih kuat, asalkan memiliki daya tahan politik dan dukungan sosial.

    Sementara itu, ISIS di Irak dan Suriah memperlihatkan sebuah penyimpangan dari kerangka Mao. Mereka memang memulai dengan mobilisasi ideologis dan propaganda, tetapi kemudian melompati fase perang gerilya menuju perang konvensional dan pendirian proto-negara dalam waktu yang sangat singkat. Dengan menguasai Mosul dan Raqqa pada 2014, ISIS tampak seperti berhasil mencapai tahap ketiga Mao dalam tempo kilat. Namun, keberhasilan yang terlalu cepat itu justru menyingkap kelemahannya: tidak adanya basis sosial yang solid dan legitimasi politik yang stabil. Akibatnya, ISIS kehilangan wilayah dengan cepat ketika menghadapi serangan koalisi internasional. Kasus ISIS memperlihatkan bahwa melewatkan tahapan awal Mao—yang menekankan dukungan rakyat—akan melemahkan daya tahan sebuah gerakan revolusioner.

    Dari keempat contoh tersebut, terlihat bahwa kerangka Mao tetap memiliki daya jelajah analitis yang kuat. Vietnam membuktikan keefektifan model tiga tahap secara utuh, Kolombia menunjukkan keterbatasannya, Taliban mengonfirmasi relevansi prinsip perang jangka panjang, sementara ISIS memperlihatkan risiko ketika logika bertahap diabaikan. Semua ini memperlihatkan bahwa meskipun konteks ideologi, geografi, dan geopolitik berbeda, model Mao tetap menjadi titik rujuk untuk memahami dinamika insurgensi dan perang asimetris.

    Bagi Indonesia, pelajaran yang dapat ditarik sangat jelas. Pertama, dukungan rakyat adalah inti dari stabilitas pertahanan, sehingga strategi kontra-insurgensi tidak boleh berhenti pada operasi militer, melainkan harus mengakar pada legitimasi politik, pembangunan sosial, dan penguatan kesejahteraan. Kedua, konflik modern tidak lagi berlangsung dalam bentuk linier seperti yang dibayangkan Mao, tetapi sering memadukan unsur gerilya, politik, informasi, dan bahkan perang siber sebagaimana terlihat dalam bentuk perang hibrida kontemporer. Dengan demikian, memahami tiga tahap Mao tetap penting, bukan untuk menirunya secara ideologis, tetapi untuk mengantisipasi bentuk-bentuk ancaman non-konvensional dan asimetris yang terus berevolusi dalam lingkungan strategis Indo-Pasifik.

    Penutup

    Teori perang revolusioner Mao Zedong, dengan kerangka tiga tahapnya, menegaskan bahwa perang bukan hanya persoalan militer, tetapi juga politik, sosial, dan ideologis. Mao menempatkan rakyat sebagai pusat gravitasi revolusi, sehingga kekuatan militer hanya dapat berkembang apabila memiliki legitimasi politik dan basis sosial yang kokoh. Kerangka ini terbukti efektif dalam revolusi Tiongkok dan menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan bersenjata di Vietnam, Kamboja, hingga Amerika Latin. Lebih jauh, teori Mao juga menjadi rujukan bagi literatur insurgensi modern, di mana pemikir seperti Galula dan Kilcullen menekankan hal serupa dari perspektif kontra-insurgensi: tanpa dukungan rakyat, tidak ada insurgensi yang bertahan lama, tetapi tanpa legitimasi politik pula, negara tidak dapat memenangkan perang melawan insurgensi (Galula, 1964; Kilcullen, 2009).

    Dalam diskursus militer kontemporer, relevansi teori Mao dapat dibaca melalui lensa small wars dan hybrid warfare. Teori small wars menekankan pentingnya operasi militer non-konvensional yang dilakukan oleh aktor lemah melawan aktor negara yang lebih kuat, yang pada hakikatnya merupakan warisan langsung dari kerangka Mao. Sementara itu, konsep hybrid warfare yang dikembangkan Hoffman (2007) dan kemudian diperluas melalui Gerasimov Doctrine Rusia menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi berlangsung secara bertahap sebagaimana dalam model Mao, melainkan dalam bentuk integrasi simultan antara dimensi militer, politik, ekonomi, informasi, dan bahkan siber. Dengan kata lain, jika Mao menekankan progresi dari lemah ke kuat, maka perang hibrida menekankan penggunaan serentak berbagai instrumen kekuatan untuk menciptakan efek strategis yang asimetris.

    Posisi teori Mao dalam literatur perang modern dapat dilihat sebagai fondasi dari pemahaman konflik asimetris. Ia bukan hanya doktrin revolusi komunis, tetapi juga kerangka analitis universal yang membantu menjelaskan mengapa aktor lemah mampu bertahan melawan kekuatan besar, bagaimana insurgensi dapat berkembang, serta apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalannya. Namun, untuk konteks kontemporer, kerangka Mao harus dibaca secara kritis: dunia kini tidak hanya mengenal perang gerilya dan konvensional, melainkan juga perang multidimensi di ranah informasi, dunia maya, dan opini publik global.

    Bagi Indonesia, refleksi akademis atas teori Mao memiliki makna strategis. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial yang tinggi, ancaman insurgensi, separatisme, dan terorisme tetap menjadi faktor penting dalam perencanaan pertahanan. Mengkaji model Mao dapat membantu memahami bagaimana konflik dapat berkembang dari tahap mobilisasi sosial menuju konfrontasi militer, sekaligus memberi pelajaran bahwa pembangunan legitimasi politik dan kesejahteraan rakyat adalah kunci utama untuk mencegah konflik asimetris. Di saat yang sama, pemahaman tentang perang hibrida memperluas perspektif TNI untuk mengantisipasi bentuk-bentuk perang masa depan yang lebih kompleks, di mana dimensi informasi, cyber, dan diplomasi memainkan peran setara dengan kekuatan militer konvensional.

    Dengan demikian, Mao’s Three Stages of Revolutionary Warfare bukan hanya doktrin historis, melainkan juga landasan teoretis yang menjembatani studi perang klasik dengan strategi pertahanan modern. Memadukan pemahaman Mao dengan literatur insurgensi, small wars, dan hybrid warfare memungkinkan TNI merumuskan doktrin yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan lingkungan strategis Indo-Pasifik yang dinamis.

    Daftar Referensi

    Byman, D. (2020). Road warriors: Foreign fighters in the armies of jihad. Oxford University Press.

    Clausewitz, C. von. (1976). On war (M. Howard & P. Paret, Eds. and Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)

    Fairbank, J. K., & Feuerwerker, A. (Eds.). (1986). The Cambridge history of China: Republican China 1912–1949, Part 1. Cambridge University Press.

    Galula, D. (1964). Counterinsurgency warfare: Theory and practice. Praeger.

    Giustozzi, A. (2019). The Taliban at war, 2001–2018. Oxford University Press.

    Griffith, S. B. (1961). Mao Tse-tung on guerrilla warfare. Praeger.

    Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Potomac Institute for Policy Studies.

    Kilcullen, D. (2009). The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one. Oxford University Press.

    Kolko, G. (1994). Anatomy of a war: Vietnam, the United States, and the modern historical experience. The New Press.

    Leech, G. (2011). The FARC: The longest insurgency. Zed Books.

    Lister, C. (2015). The Islamic State: A brief introduction. Brookings Institution Press.

    Mao, Z. (2015). On guerrilla warfare (S. B. Griffith, Trans.). Dover Publications. (Original work published 1937)

    Sawyer, R. D. (1994). The seven military classics of ancient China. Basic Books.

    Selden, M. (1995). China in revolution: The Yenan way revisited. M. E. Sharpe.

    Snow, E. (1968). Red star over China. Grove Press.

    Truong, N. (1985). Vietnamese revolutionary warfare. Ministry of National Defense.

    Wickham-Crowley, T. (1992). Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956. Princeton University Press.

  • SIKAP VIETNAM TERHADAP INDONESIA DAN OPTIMALISASI COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP

    By: Bangkit Rahmat Tri Widodo

    Mao Zedong’s theory of revolutionary warfare represents one of the essential foundations of modern military thought, particularly in relation to the concept of guerrilla warfare and the struggle of the people against stronger state powers. Within the tradition of strategic thinking, Mao’s ideas occupy a distinctive position because they do not merely formulate tactical-military aspects but also integrate political, social, and ideological dimensions into a unified framework of struggle. War, therefore, is not perceived solely as an armed clash, but as the continuation of politics by other means—consistent with Clausewitzian principles, yet with a more radical emphasis on mass mobilization and social transformation as the basis of revolutionary power (Clausewitz, 1976; Mao, 1961/2015).

    As the leader of the Chinese Revolution, Mao developed a systematic approach by which relatively weaker revolutionary groups could overcome stronger state powers through mass support, protracted warfare, and tactical flexibility. His strategy became known as the Three Stages of Revolutionary Warfare: the stage of organization and mobilization, the stage of guerrilla warfare, and the stage of conventional warfare. This model is both progressive and adaptive, with each stage marking the transition from a primarily political phase to an increasingly mature military phase, highly contingent upon prevailing socio-political conditions (Griffith, 1961; Sawyer, 1994).

    Historically, this theory proved decisive in the Chinese Communist Party’s victory during the Civil War against the Kuomintang. Yet its influence extended far beyond China, inspiring revolutionary movements across Asia, Africa, and Latin America throughout the twentieth century. The Viet Cong in Vietnam, the Khmer Rouge in Cambodia, and numerous Latin American guerrilla movements adapted Mao’s principles to local contexts, thereby demonstrating the universal character of the three-stage framework (Selden, 1995; Wickham-Crowley, 1992).

    The relevance of Mao’s theory did not end with the classical revolutionary era. In modern insurgency literature, thinkers such as David Galula and David Kilcullen developed counterinsurgency doctrines that resonate with the essence of Mao’s ideas: the success of both insurgency and counterinsurgency is determined by the ability to secure and mobilize civilian support. The widely known principle of “winning hearts and minds” in counterinsurgency reflects precisely the importance of a social base, as emphasized by Mao in the first stage of revolution (Galula, 1964; Kilcullen, 2009).

    Furthermore, the transformation of contemporary conflict toward hybrid warfare and gray-zone confrontation demonstrates that Mao’s insights retain strong analytical relevance. The asymmetric strategies employed by Russia in the Ukraine conflict, as well as by the Taliban and ISIS in their confrontations with militarily superior state powers, embody Maoist logic: enduring weakness, gradually eroding adversaries through indirect operations, and ultimately striving to create conditions for open confrontation (Hoffman, 2007; Byman, 2020). In this sense, Mao’s model can be regarded as a precursor to the modern concept of hybrid warfare, in which both state and non-state actors employ a simultaneous integration of military, political, economic, and informational instruments to achieve strategic objectives.

    For Indonesia, an understanding of Mao’s framework remains highly relevant. The country’s archipelagic geography and social diversity carry inherent vulnerabilities to insurgency, separatism, and terrorism. An academic analysis of Mao’s three stages of revolutionary warfare provides important insights for formulating defense strategies that are responsive to non-conventional threats, while also serving as a conceptual foundation for addressing evolving forms of asymmetric conflict. Thus, the study of Mao’s theory is not merely a historical exercise but a strategic contribution to the development of contemporary military doctrine and defense policy.

    Stage One: Organization and Mobilization

    The initial stage in Mao’s strategy represents a foundational phase that determines the success of subsequent stages. At this point, the primary objective is not direct military confrontation but rather the establishment of a robust ideological, social, and political base in rural areas. Mao began from the conviction that revolutionary power could only endure and expand if it was firmly rooted in the people. Therefore, mass support was not regarded as an auxiliary element, but as the very core of revolutionary strength (Mao, 1961/2015).

    The implementation of this strategy was achieved through political education, aimed at building collective awareness among the people regarding social injustice and the necessity of revolution. Such education was not conducted merely in a top-down manner but also integrated the concrete experiences of peasants and workers, thereby making them feel like active participants in the struggle (Fairbank & Feuerwerker, 1986).

    In addition, the recruitment of militant cadres led to the formation of organizational cells at the village level. These cells had dual functions: serving both as agents of propaganda and mobilization, and as embryonic structures of revolutionary military organization. In the agrarian context, land reform campaigns were among the most effective instruments for winning peasant sympathy. The redistribution of land not only undermined the social base of the landlord classes aligned with the old regime but also fostered trust and moral legitimacy for the revolutionary movement (Selden, 1995).

    Another step was the infiltration of local government structures in order to undermine state legitimacy from within. Through such infiltration, the revolutionary movement aimed to create a vacuum of state authority at the grassroots level, while simultaneously presenting an alternative revolutionary authority that appeared more responsive to the people’s needs. Thus, at this stage, Mao emphasized that war was essentially politics by other means, with military success dependent upon broad political legitimacy and social support.

    Stage Two: Guerrilla Warfare

    Once a social and political base had been established, the revolution advanced to the second stage: guerrilla warfare. At this point, revolutionary forces began to employ military instruments in a limited capacity to challenge the ruling regime. However, the purpose of guerrilla warfare was not to annihilate the enemy outright, but to erode its strength gradually while simultaneously expanding revolutionary influence.

    The central characteristics of guerrilla warfare included high mobility, tactical flexibility, and effective exploitation of geography. Guerrilla units carried out small, rapid, and surprising attacks against vulnerable targets such as isolated military outposts, communication lines, or enemy supply routes. Through such methods, revolutionary forces could avoid frontal engagements that would almost certainly favor the militarily superior adversary (Galula, 1964).

    Mao emphasized the importance of the “hit-and-run” strategy, enabling small forces to move quickly, attack, and then retreat before the enemy could consolidate. Here, time became the principal weapon: the insurgents did not seek to win large-scale battles quickly but instead prolonged the conflict until the enemy was depleted of energy, resources, and legitimacy (Mao, 1961/2015). In this way, weaker revolutionary forces could survive while simultaneously expanding their influence, creating an asymmetric dynamic unfavorable to the adversary.

    Stage Three: Conventional Warfare

    If the first two stages succeeded in consolidating political strength and steadily eroding the enemy’s military capacity, the revolution then entered its final stage: open conventional warfare. At this stage, the revolutionary forces had evolved into a well-organized military institution with a more formal structure, secure base areas, and widespread popular support. These conditions enabled the revolution to transition from guerrilla tactics to frontal confrontation.

    In this phase, revolutionary forces typically controlled “liberated zones” functioning as logistical, training, and command centers. Popular support evolved from passive sympathy into active contributions, manifesting in the form of labor, supplies, and political legitimacy. Meanwhile, government forces often experienced material and moral exhaustion, which significantly weakened their position (Snow, 1968).

    Large-scale battles were then fought with the objective of capturing major cities and government centers. This process marked the climax of the revolution, wherein once inferior forces were able to overthrow the old regime and replace it with a new revolutionary government. Thus, the third stage represented the complete integration of political, military, and social dimensions that Mao had envisioned from the outset of his revolutionary warfare strategy.

    Conceptual Framework of Comparison

    Mao Zedong’s theory of revolutionary warfare, with its three-stage approach, represents a crucial analytical cornerstone for understanding the dynamics of asymmetric conflict. To assess its relevance and transformation, however, this theory must be examined in comparison with modern insurgency doctrines and the concept of hybrid warfare that has developed in the twenty-first century.

    At the outset, Mao’s three stages emphasize that the success of a revolution is not determined solely by military power but rather by the strength of its social and political base. The stage of organization and mobilization, which stresses recruitment, political education, and the formation of underground structures, aligns with what David Galula (1964) later highlighted in his counterinsurgency doctrine. Galula argued that the essence of insurgency lies in securing popular support, while the essence of counterinsurgency lies in reclaiming the “hearts and minds” of the people. In other words, Mao’s focus on the people as the center of gravity strongly resonates with modern counterinsurgency doctrine, differing only in orientation: Mao sought to overthrow the state, while Galula sought to defend it.

    In Mao’s second stage of guerrilla warfare, the emphasis on small-scale attacks, high mobility, and the use of geography to counter stronger adversaries closely resembles the observations of David Kilcullen (2009). Kilcullen emphasized that modern insurgencies are complex, decentralized, and networked, where small-scale operations often prove more decisive than significant conventional battles. In this context, Mao’s strategy of “time as a weapon” remains relevant: insurgents do not seek swift victories but instead wear down their adversaries gradually until exhaustion sets in.

    Mao’s final stage, open conventional warfare, can be understood as the transition point when an insurgency has matured. Yet in contemporary settings, this transition is not always linear. The concept of hybrid warfare, introduced by Frank Hoffman (2007) and further popularized through Russia’s Gerasimov Doctrine, demonstrates that modern actors do not necessarily wait until they are strong enough to shift into conventional conflict. Instead, they employ a simultaneous combination of open military operations, information warfare, cyberattacks, economic measures, and the use of non-state actors to achieve strategic objectives. This represents a modification of Mao’s logic: whereas Mao stressed sequential progression, hybrid warfare emphasizes the simultaneous integration of diverse instruments of power.

    Thus, it can be concluded that Mao’s three stages provide a foundational framework for understanding insurgency, while modern counterinsurgency doctrines emphasize the importance of addressing its social and political dimensions, and the concept of hybrid warfare demonstrates how Maoist logic has evolved into a more complex and multidimensional form. In the Indonesian context, an integrative understanding of all three can enrich national defense doctrine, particularly in addressing asymmetric conflict, separatism, terrorism, and information warfare—threats that are increasingly relevant in the strategic environment of the Indo-Pacific.

    Contemporary Applications

    Mao Zedong’s three-stage model has proven to be not only the framework of the Chinese revolution but also a recurring strategic pattern in numerous contemporary conflicts. In Vietnam, for instance, Mao’s strategy was directly adapted by the Viet Minh and later the Viet Cong. The first stage was realized through political mobilization of the peasantry and the construction of ideological bases in rural areas. The second stage manifested in guerrilla warfare against French and later American forces, utilizing the jungle terrain and swift raids to weaken enemy logistics. The third stage was exemplified by major offensives such as the Tet Offensive of 1968, which, although not a complete military victory, succeeded in shaking the political legitimacy of the United States. The Vietnamese case demonstrates that Mao’s strategy can function effectively when supported by favorable social, geographic, and international conditions.

    In contrast, the experience of the FARC in Colombia highlights the limitations of Mao’s model. Since the 1960s, FARC sought to establish rural bases through ideological propaganda and agrarian reform in the Maoist tradition. They engaged in long-term guerrilla warfare, targeting military posts and state infrastructure. However, unlike in China or Vietnam, FARC failed to transition into the third stage of open conventional warfare. Constraints included limited international support, the consolidation of the Colombian state with U.S. assistance, and internal fragmentation. This case suggests that Mao’s logic is only effective when supported by broad political legitimacy and when sufficient strategic space exists to facilitate a transition into conventional warfare.

    The Taliban in Afghanistan provides another example of Mao’s continued relevance. After being ousted in 2001, the Taliban returned to rural areas, rebuilding ideological networks through religious education and social patronage, consistent with Mao’s first stage. They then conducted guerrilla warfare against NATO and Afghan government forces, steadily depleting enemy resources. With nearly two decades of strategic patience, the Taliban ultimately recaptured Kabul in 2021. Here, Mao’s principle that “time is a weapon” proved highly relevant: small forces can survive, expand, and eventually prevail over stronger adversaries, provided they possess political resilience and social support.

    By contrast, ISIS in Iraq and Syria represents a departure from Mao’s framework. Although they began with ideological mobilization and propaganda, they bypassed the guerrilla stage, rapidly shifting toward conventional warfare and establishing a proto-state. Their seizure of Mosul and Raqqa in 2014 appeared to replicate Mao’s third stage in accelerated form. Yet this rapid success revealed significant weaknesses: the absence of a solid social base and stable political legitimacy. As a result, ISIS quickly lost territory under international military pressure. This case illustrates that skipping Mao’s early stages—particularly the emphasis on mass support—can critically undermine the durability of a revolutionary movement.

    Taken together, these four cases show that Mao’s framework retains strong analytical utility. Vietnam demonstrated the full effectiveness of the three-stage model; Colombia revealed its limitations; the Taliban confirmed the relevance of protracted war; and ISIS highlighted the risks of disregarding sequential progression. Despite differences in ideology, geography, and geopolitics, Mao’s model remains a key reference for understanding insurgency dynamics and asymmetric warfare.

    For Indonesia, the lessons are clear. First, popular support constitutes the core of defense resilience, making counterinsurgency strategies ineffective if limited solely to military operations without building political legitimacy, social development, and public welfare. Second, modern conflicts no longer unfold linearly as envisioned by Mao but often combine elements of guerrilla warfare, politics, information operations, and even cyber warfare, as seen in contemporary hybrid conflicts. Thus, understanding Mao’s three stages remains essential—not for ideological replication but for anticipating evolving forms of non-conventional and asymmetric threats in the Indo-Pacific strategic environment.

    Conclusion

    Mao Zedong’s theory of revolutionary warfare, with its three-stage framework, underscores that war is not merely a matter of military affairs, but equally political, social, and ideological. Mao placed the people at the center of gravity of revolution, such that military power could only develop when supported by strong political legitimacy and a solid social foundation. This framework proved effective during the Chinese Revolution and subsequently inspired various armed movements in Vietnam, Cambodia, and Latin America. Furthermore, Mao’s theory has become a critical reference point in modern insurgency literature, where thinkers such as Galula and Kilcullen have emphasized similar principles from a counterinsurgency perspective: without popular support, no insurgency can endure, yet without political legitimacy, no state can prevail in the fight against insurgency (Galula, 1964; Kilcullen, 2009).

    In contemporary military discourse, the relevance of Mao’s theory can be analyzed through the lenses of small wars and hybrid warfare. Small wars highlight the importance of non-conventional operations conducted by weaker actors against stronger state powers, a direct legacy of Mao’s framework. Meanwhile, the concept of hybrid warfare, developed by Hoffman (2007) and later expanded through Russia’s Gerasimov Doctrine, demonstrates that modern conflicts no longer unfold sequentially as in Mao’s model, but rather through the simultaneous integration of military, political, economic, informational, and even cyber dimensions. In other words, whereas Mao emphasized progression from weakness to strength, hybrid warfare stresses the concurrent employment of diverse instruments of power to generate asymmetric strategic effects.

    Mao’s theory thus occupies a foundational position in the literature on modern warfare, serving not merely as a doctrine of communist revolution but as a universal analytical framework that explains why weaker actors can endure against stronger powers, how insurgencies evolve, and what factors determine their success or failure. Yet, in the contemporary context, Mao’s framework must be read critically: today’s conflicts extend beyond guerrilla and conventional warfare to encompass multidimensional struggles in the domains of information, cyberspace, and global public opinion.

    For Indonesia, academic reflection on Mao’s theory carries strategic significance. As an archipelagic state with profound social diversity, the threats of insurgency, separatism, and terrorism remain central concerns in defense planning. Studying Mao’s model offers valuable insights into how conflicts may evolve from social mobilization to military confrontation, while also underscoring that political legitimacy and public welfare are key to preventing asymmetric conflict. At the same time, an understanding of hybrid warfare broadens the perspective of the Indonesian Armed Forces (TNI), enabling anticipation of future wars of greater complexity, where information, cyber, and diplomacy play roles equal to conventional military force.

    Accordingly, Mao’s Three Stages of Revolutionary Warfare should be regarded not merely as a historical doctrine but as a theoretical foundation that bridges classical studies of war with modern defense strategy. Integrating Mao’s insights with the literature on insurgency, small wars, and hybrid warfare enables the TNI to develop doctrines that are more adaptive, responsive, and relevant to the dynamic strategic environment of the Indo-Pacific.

    References

    Byman, D. (2020). Road warriors: Foreign fighters in the armies of jihad. Oxford University Press.

    Clausewitz, C. von. (1976). On war (M. Howard & P. Paret, Eds. and Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)

    Fairbank, J. K., & Feuerwerker, A. (Eds.). (1986). The Cambridge history of China: Republican China 1912–1949, Part 1. Cambridge University Press.

    Galula, D. (1964). Counterinsurgency warfare: Theory and practice. Praeger.

    Giustozzi, A. (2019). The Taliban at war, 2001–2018. Oxford University Press.

    Griffith, S. B. (1961). Mao Tse-tung on guerrilla warfare. Praeger.

    Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Potomac Institute for Policy Studies.

    Kilcullen, D. (2009). The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one. Oxford University Press.

    Kolko, G. (1994). Anatomy of a war: Vietnam, the United States, and the modern historical experience. The New Press.

    Leech, G. (2011). The FARC: The longest insurgency. Zed Books.

    Lister, C. (2015). The Islamic State: A brief introduction. Brookings Institution Press.

    Mao, Z. (2015). On guerrilla warfare (S. B. Griffith, Trans.). Dover Publications. (Original work published 1937)

    Sawyer, R. D. (1994). The seven military classics of ancient China. Basic Books.

    Selden, M. (1995). China in revolution: The Yenan way revisited. M. E. Sharpe.

    Snow, E. (1968). Red star over China. Grove Press.

    Truong, N. (1985). Vietnamese revolutionary warfare. Ministry of National Defense.

    Wickham-Crowley, T. (1992). Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956. Princeton University Press.