Pemikiran Kebangsaan

Bangkit Rahmat Tri Widodo

Meritokrasi menjanjikan sesuatu yang sederhana: seseorang memperoleh kesempatan, tanggung jawab, dan jabatan berdasarkan kompetensi, integritas, serta prestasinya. Dalam sistem yang sehat, pertanyaan utamanya adalah siapa yang paling mampu mengemban amanah. Namun, kritik terhadap praktik pengisian jabatan di Indonesia menunjukkan kegelisahan yang berbeda: mengapa asal-usul dan hubungan seseorang sering terasa lebih menentukan daripada kemampuan dan hasil kerjanya?

Kegelisahan itu dapat digambarkan melalui prinsip 5K: Keturunan, Kedekatan, Kontribusi, Kinerja, dan Keberuntungan.

Ini bukan rumusan resmi, melainkan cermin kritis untuk membaca bagaimana kesempatan dan kekuasaan dapat dibagikan. Persoalannya muncul ketika tiga K pertama menjadi pertimbangan utama, sementara kinerja baru diperiksa setelah pilihan sebenarnya ditentukan.

Keturunan menjadi masalah ketika nama keluarga berfungsi sebagai tiket masuk menuju kesempatan yang tidak tersedia bagi orang lain. Anak seorang pejabat atau tokoh tentu berhak berprestasi dan menduduki jabatan. Namun, hak tersebut harus diperjuangkan melalui penilaian yang adil. Nama besar keluarga tidak boleh menggantikan pembuktian kapasitas pribadi.

Kedekatan menjadi persoalan ketika hubungan dengan pengambil keputusan mengalahkan persyaratan jabatan. Kepercayaan memang diperlukan dalam organisasi, tetapi kepercayaan profesional seharusnya tumbuh dari integritas dan kemampuan yang teruji. Ketika kedekatan pribadi menjadi ukuran utama, organisasi berisiko lebih menghargai kepatuhan kepada seseorang daripada tanggung jawab terhadap institusi.

Kontribusi perlu dibaca secara lebih hati-hati. Kontribusi berupa gagasan, pengabdian, dan hasil nyata bagi organisasi justru merupakan bagian penting dari meritokrasi. Yang merusak adalah ketika kontribusi dimaknai sebagai jasa kepada patron: dukungan politik, bantuan material, atau kesetiaan pribadi yang kemudian ditukar dengan jabatan. Dalam keadaan demikian, jabatan berubah menjadi balas jasa, sementara kepentingan organisasi berada di urutan berikutnya.

Lalu, di manakah kinerja? Hal ini berisiko menjadi pelengkap administrasi: dicatat dalam laporan, dibicarakan dalam evaluasi, tetapi tidak sungguh-sungguh menentukan keputusan. Orang yang bekerja baik belum tentu memperoleh kesempatan. Sebaliknya, orang yang sudah dipilih melalui hubungan dapat terus dicarikan pembenaran atas keterbatasannya.

Adapun keberuntungan memang selalu hadir dalam perjalanan hidup. Momentum, kesempatan, dan pertemuan yang tepat dapat membuka jalan. Namun, sistem yang adil harus memperkecil ketergantungan seseorang pada keberuntungan melalui akses yang terbuka dan ukuran penilaian yang jelas.

Kerusakan terbesar dari pengabaian meritokrasi adalah hilangnya kepercayaan bahwa kerja keras memiliki arti. Ketika prestasi tidak dihargai secara konsisten, orang belajar bahwa membangun hubungan dengan pemegang kekuasaan lebih menguntungkan daripada meningkatkan kemampuan. Organisasi kehilangan talenta, kritik melemah, dan kesalahan dapat bertahan karena perlindungan hubungan.

Karena itu, pembenahan membutuhkan seleksi yang terbuka, standar kompetensi yang jelas, penilaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengendalian konflik kepentingan. Pengambil keputusan harus mampu menjelaskan mengapa seseorang layak dipilih dan bersedia mengevaluasinya ketika hasil kerja tidak memenuhi harapan.

Indonesia membutuhkan ruang tempat orang dari keluarga biasa, tanpa kedekatan istimewa dan tanpa kemampuan memberikan balas jasa, tetap dapat maju melalui integritas dan prestasi.

Keturunan dapat mewariskan nama. Kedekatan dapat membuka pintu. Kontribusi kepada patron dapat mengundang balas jasa. Namun, kelayakan mengemban jabatan harus dibuktikan melalui kompetensi, integritas, dan kinerja.